MBG program bermasalah, korupsinya terlalu masif dan terang-terangan. Sejak awal sudah ditolak, tapi selalu berlindung di balik cita-cita mulia memberi makan anak-anak Indonesia.
Selain pelaksanaan yang korup, jelas perencanaannya juga serampangan. Komplit. Hukum Dadan Cs (5 orang), terus selesai gitu ya?
Lumpur Lapindo ini masih one of the biggest disasters ever happened in Indonesia. 16 desa tenggelam, 10.426 rumah terkubur, & 60.000 warga terdampak
Dan 20 taun kemudian warga-warganya masih berjuang, sementara yang menyebabkan tetap sukses dan kaya raya 🥲💔
Selamat kepada mahasiswa UGM yang kemarin malam berhasil mengusir setan rezim yang menjelma pejabat menteri, wakil menteri, dan utusan presiden, di lingkungan perguruan tinggi.
Next, kita galang keberanian lagi untuk bisa mengusir sekaliber presiden, yang tiap kali disuguhi microfon dan podium, ia hanya bicara omong kosong dan malah mengorkestrasi kemampuan numeriknya yang berantakan.
Ia bahkan pernah dengan lantang menyatakan bahwa dirinya sendiri sangat anti dengan budaya dan tradisi diskusi.
Perguruan tinggi bukan tempat bagi pejabat negara untuk ber-yapping-yapping!
Jadi inget pertanyaannya Astrio Feligent saat debat sama Tiyo kemarin:
"Jadi kamu meragukan kapabilitas Bu Nanik sebagai mantan wartawan?"
Melihat responnya Nanik yang kabur saat ditanya rekan2 media, gua akan jawab:
OH YA JELAS COK!
"Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke TNI, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG," kata Iman Zanatul Haeri, seorang guru, di hadapan Mahkamah Konstitusi.
Menurut gw pribadi, mending keberadaan IPDN itu ditinjau ulang deh…
Asal kelen tahu..
Ilmu-ilmu yang ada di IPDN itu udah diajarin di FISIP dan FIA di seluruh Indonesia.
Perbedaannya, IPDN itu ikatan dinas, biaya minim, dan juga semi-militer.
Lantas buat apa ada IPDN? Wong lulusannya juga jadi ASN. Anak FISIP dan FIA mah disuruh jadi ASN juga bisa.
Dan yang gw juga heran kenapa IPDN semi-militer?Padahal lulusannya itu ya jadi sipil semua…
Terus yang lebih ga nyaman lagi:
Tiap tahun, IPDN butuh ratusan miliar.
Kalian tahu ga? Berapa anggaran IPDN di 2026?
814 MILIAR!
Padahal tahun lalu hanya 517 miliar.
Mana masuk pos anggaran pendidikan lagi.
Dan ini diperuntukkan untuk 5-6 ribu orang praja..
Sayang banget menurut gw.
Duit 817 M itu bisa dipakai buat subsidi PTN-PTN di seluruh Indonesia.
Foto: Rakyat Merdeka dan Pos Jateng
Saya meyakini gestur Nanik yang sering nangis-nangis ini bagian dari strategi propaganda politik yang sangat sadar.
Kita tahu konsultan politik Prabowo ini sangat piawai memainkan psikologi massa dan emosi publik (Gemoy playbook).
Harapannya mungkin supaya menarik simpati masyarakat awam lalu memberi ruang pemakluman pada masalah utama dari kebijakan MBG yang dampaknya lebih banyak ke elit daripada ke rakyat.
Peran Nusron Wahid di "Pesta Babi".
Tanpa dialog dan konsultasi dengan pemilik ulayat. Menganggap Papua tanah kosong dan mengira semua tanah milik negara. Salah satu ciri kolonial.
https://t.co/o8sZo5kGKq
Ini bukan gosip.
Ini rekam jejak Anggota DPD yang lo pilih pake uang pajak lo.
AWK , Arya Wedakarna, DPD Bali:
📌 2009 : Ngaku Raja Majapahit Bali. Nama lengkapnya 12 kata. Dipolisikan warga Bali sendiri karena dianggap lecehkan sulinggih dan palsukan identitas.
📌 2017 : Provokasi penolakan Ustadz Abdul Somad masuk Bali. Dilaporkan ke BK DPD dan polisi oleh anggota DPR RI , dituduh jadi otak persekusi berbasis agama.
📌 Maret 2020 : Ajudannya sendiri, mahasiswa semester VI, gaji Rp700 ribu, dijambak rambutnya, diputar-putar kepalanya, dipukul, dicekik , gara-gara nggak sengaja jatuhkan tas. LP/135/III/2020/BALI/SPKT. Masuk Polda Bali.
📌 29 Desember 2023 : Di rapat resmi Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai, bilang ke pejabat: "Jangan kasih yang penutup-penutup nggak jelas. This is not Middle East." Viral. Dikecam MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI Bali.
📌 2 Februari 2024 : Dipecat BK DPD. Langgar sumpah jabatan dan kode etik. Tiga laporan polisi sekaligus : Polda Bali, Polda NTB, Bareskrim Polri. Keppres No.35/P Tahun 2024 diteken Jokowi 22 Februari 2024.
📌 Maret 2024 : Tetap ngantor setelah dipecat. Tetap klaim masih terima gaji. Ngotot nggak mau keluar sampai dipaksa.
📌 Pemilu 2024 : 378.300 suara. Balik lagi ke DPD 2024–2029.
📌 27 Maret 2026 : Sebar hoaks foto jurnalis https://t.co/0oxJUTcFBv sebagai pelaku pemerkosaan. Tanpa verifikasi.
Jurnalisnya bilang: "Mental saya langsung down."
Dilaporkan ke Polda Bali dan BK DPD. AWK minta maaf terbuka , Antara, 30 Maret 2026.
📌 2026 : dari akun Instagram verified-nya sendiri:
Ada warga lapor anak-anak SD 3 Batuyang nggak dapat MBG. Minta tolong ke anggota DPDnya
Jawaban AWK:
"Tanyakan sama mahasiswa yg DEMO itu ya... mereka demo MBG agar dihapus."
"Kami bantu daerah yg mau mau saja."
Rakyat lapor anak nggak dapat makan , dibalas dengan nyalahin mahasiswa yang demo.
Lalu ketika dikritik di kolom komentar, AWK jawab:
"Yg ga milih juga banyak termasuk elo. Ga usa sok paling berjasa."
Dipecat → minta maaf → balik lagi → masalah baru → minta maaf lagi → rakyat yang butuh bantuan disuruh tanya ke demonstran.
Pola ini bukan kecelakaan. Pola ini adalah model bisnis.
Dan model bisnis ini jalan terus , karena sistemnya memang dirancang untuk membiarkannya jalan.
Tugas DPD itu apa, Pak?
Kalo narsum 3 org sejenis & dr kubu yg sama semua, dgn host yg punya track record bias ke kelompok yg sama, itu namanya bukan diskusi, tapi product marketing. Pelakunya biasanya disebut sales.
Sudah Tepat Mahasiswa UGM Bubarkan Kopdar Propaganda Politik oleh Buzzer Politik di UGM
Kampus adalah altar suci intelektualitas, bukan panggung sirkus para pemburu kekuasaan.
Ketika Joglo GIK UGM disulap menjadi ruang monolog sepihak oleh para pejabat negara, esensi akademis telah dinjak-injak.
Acara yang dikemas manis sebagai "diskusi" nyatanya tak lebih dari sekadar kopdar propaganda murahan.
Menghadirkan narasumber homogen dari lingkaran penguasa, tanpa ruang bagi dosen kritis maupun mahasiswa, adalah penghinaan nyata terhadap tradisi dialektika yang menjadi urat nadi Universitas Gadjah Mada.
Maka, aksi tegas mahasiswa yang menggeruduk dan membubarkan paksa acara tersebut adalah tindakan yang sangat tepat dan sah!
Ketika ruang dialog formal disumbat dan kampus justru memfasilitasi para buzzer politik untuk menjajakan legitimasi palsu, perlawanan di lapangan adalah satu-satunya jawaban yang bermartabat.
Evakuasi dramatis para menteri menggunakan mobil patwal di tengah kejaran massa adalah simbol runtuhnya keangkuhan politik di hadapan nalar kritis.
UGM bukan keset bagi kepentingan rezim, dan mahasiswa bukanlah audiens bayaran yang bisa dicekoki doktrin searah.
Gerakan pembubaran ini adalah alarm keras: benteng intelektual itu masih berdiri kokoh, menolak tunduk pada pelacuran akademik demi syahwat politik kekuasaan.
Perlawanan ini harus dirawat, sebelum kampus benar-benar berubah menjadi kantor humas pemerintah atau menjadi dapur MBG (Maling Berkedok Gizi).
1994: Eddy Tansil bobol Rp 1,3 triliun dari Bank Bapindo.
1996: Kabur dari LP Cipinang. Kalapas baru tahu 2 hari kemudian.
2026 ,30 tahun buron , orangnya masih bebas di China.
Hari ini Kejagung umumkan "prestasi": berhasil temukan aset Eddy Tansil senilai Rp 82 miliar (uang tunai + properti).
Menkeu bilang: "Ini prestasi yang luar biasa."
Hitung matematikanya:Rp 82 miliar yang "berhasil dipulihkan" = 6,3% dari Rp 1,3 triliun kerugian negara , setelah 30 tahun pengejaran.
Orangnya? Masih bebas.
Negara berhasil menemukan sebagian asetnya. Tidak bisa menemukan orangnya.
Setelah tiga dekade, itu bukan prestasi.
Itu rekap kekalahan.
Setelah jelas-jelas digeruduk kayak gini, repost-an ig story foundernya TotPol:
"Citra UGM dirusak oleh 0,1% mahasiswa yang tidak tahu caranya berdiskusi."
"That's my man cooking, bro!"
Terlalu lama hidup ga napak tanah. Ketika semua orang melihat masalah, yang dia liat justru gangguan terhadap citra.