Kelen tau gak BANGSATnya beler dan muldongok itu gimana? RUU Perampasan Aset yang digemborkan oleh muldongok (2023), justru tajam ke bawah/rakyat kecil.
Misal: kalian kerja serabutan, tapi dapet warisan rumah (atau plus sawah) dari orangtua yang nilainya di atas 500 juta rupiah. Nah kalo RUU itu sah (bukan yang versi 2025), rumah dan sawah warisan kelen bakal disita sama negara karena negara menganggap bahwa penghasilan kalian yang kerja serabutan itu gak masuk akal dengan aset yang kalian milki (harta warisan tanpa dokumen).
Nah bangsatnya lagi, nilai asetnya bukan +-500 juta tapi MINIMAL 100 juta, alias kalian yang dapet warisan minimal 100 juta jika penghasilan kalian dinilai tidak 'masuk akal' untuk memiliki aset tersebut, ya aset itu bakal disita oleh negara.
Itu baru satu contoh doang, sedangkan masih ada beberapa Pasal lagi yang bermasalah. Yakin kalian dukung demo 27 Agustus ntar yang tuntutannya UU Perampasan Aset?
Gue teh maparin fakta begini gak masalah dibilang buzzeRp, ga takut juga kehilangan followers. Kalo dipikir2 teh, lebih baik gue kehilangan followers yang TOLOL sih karena nuduh gue sebagai buzzeRp🤣najis huh jauh2 orang tolol dari akun gueeeeeee wkwkwkwkwk
Jaksa minta tentara ngamanin rumah.
Soalnya rumahnya mau digeledah polisi.
Polisi mau geledah karena jaksanya diduga cuci duit.
Cuci duit lewat kafe yang dia punya.
Buat bersihin duit hasil korupsi batu bara.
Korupsi batu bara bikin PLN susah dapet supply.
Akhirnya pemadaman bergilir senegara.
Kalau jaksa ketangkep, polisi harus nyerahin kasusnya ke kejaksaan.
Siapa yang bakal nuntut Jaksa kalau Jaksanya yang ngelakuin korupsi?
Ini udah kaya plot film action drama gak sih guys?
BREAKING: Polisi kembali menemukan brankas dalam penggeledahan di sebuah rumah mewah di Cluster Mediterania, Sentul, dalam pengembangan penyidikan dugaan TPPU terkait perkara PLN "Black Out", Asabri, dan Krakatau Steel.
Dari lokasi tersebut, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta valuta asing senilai sekitar Rp470 miliar. Sebelumnya, polisi juga menemukan uang tunai Rp60 miliar di De'Clan Coffee & Eatery, Cipete, serta 71 barang bukti berupa 16 mata uang asing senilai Rp7,2 miliar dari sebuah money changer.
Baru seumur hidup lihat emas batangan disimpan sampai berkoper-koper begini. Kalau lihat fotonya tanpa konteks, orang juga bakal ngira ini adegan film. Gila banget.
Daftar 12 lokasi yang digeledah Polri (Kortas Tipikor bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya), Rabu, 8 Juli 2026 terkait penyidikan dugaan korupsi pasokan batu bara PLN (blackout Sumatera), Asabri, dan Krakatau Steel:
1. Kafe de’Clan Signature, Jl. Cipete Raya No.63 (Cipete Selatan, Jaksel).
Temuan:
Brankas tersembunyi 3.130.000 SGD
889.965 USD
Rp259.159.000
Total 60 MILIAR
2. Rumah di Sentul City, Kabupaten Bogor.
Temuan:
74 kg emas batangan
USD4.767.300
SGD14.083.800
Rp100.000.000 (disita dari brankas)
Total : 476 MILIAR
Gimana gak sakit?
- Rupiah Anjlok ke 17.300, padahal target Presiden Rp 5.000
- IHSG janjinya to the Moon 28.000, faktanya NYUNGSEP ke 6.900 dari 9000an poin
- Defisit Parah, Per Maret saja 240 Triliun (hampir 1% PDB)
- Mengatur uang 335 Triliun untuk MBG tanpa jaminan yang jelas bagi keuangan negara
- Negara tiba2 impor 105.000 Pick Up dari India
- BGN tiba2 Impor 25.000 Motor listrik tanpa sepengetahuan Purbaya
- Asing Menarik Modal, lebih tertarik dengan Vietnam & Filipina
- Bank HIMBARA disuruh memfasilitasi kredit program MBG Dan KOPDES
cc: threads
May Day KASBI dan GEBRAK, di depan Gedung DPR Senayan…
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, mengklaim pengurus perserikatannya terkena doxing menjelang aksi Hari Buruh atau May Day 2026.
Doxing itu, kata dia, usai unggahan di media sosial soal ajakan aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jumat (1/5/2026).
Lalu, doxing juga ke pengurus kami karena bikin unggahan seruan aksi May Day bersama rakyat.
Ia juga mengaku akun WhatsApp miliknya sempat tak bisa diakses. Akan tetapi, hal itu tak membuatnya mundur untuk mengikuti aksi di depan DPR.
Sebagai informasi, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Adapun aliansi Gebrak ini terdiri dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), dan organisasi lainnya.
Sunarno menyebut aksi ini bersifat mandiri dan tidak bergabung dengan perayaan “May Day Fiesta” yang digelar di kawasan Monas bersama pemerintah, karena kondisi perburuhan secara riil memang masih sangat memprihatinkan, Kamis (30/4/2026).
Driver taxi hijau di kejadian ini adalah salah satu driver yang dipegang sama temen gue yg kerja di taxi hijau ini. Pasca kejadian, kebetulan temen gue nelfon & nangis2 karena driver nya kecelakaan- dengan kronologi mobil nya yang tiba-tiba mogok, bukan karena menerobos. Warga juga sempat bantuin utk dorong mobil nya yg mogok di perlintasan kereta, tapi karena mobil tidak bergeser & kereta semakin mendekat, akhirnya driver keburu ninggalin mobilnya & tertabrak KRL.
Tapi, based on beberapa video yang gue liat, belum ada bukti yang menunjukkan taxi tsb mogok, ataupun warga yang mencoba utk dorong mobil tsb. Semoga kronologi yang driver ini sampaikan ke temen gue bener terjadi, bukan karena kelalaian dari driver yang menerobos palang kereta api.
On another issue, yes- perlintasan kereta api ini itu jadi "alternatif" beberapa warga sekitar untuk mobilitas, dan betul- disana gaada palang pintu kereta api. Bahkan, karena dari Jl. Juanda yang relatif padat saat jam sibuk, terutama saat menurun & menaikkan penumpang KRL, jalan tersebut sering "padat" karena banyak kendaraan yang menyebrang ke perlintasan tersebut, karena perlintasan terdekatnya juga terbilang "padat" karena posisi nya yang ada di perempatan jalan.
Dari kejadian ini kita banyak belajar, ttg "operasional" kendaraan transportasi umum itu sangat penting, mulai dari cek kondisi fisik, kelistrikan dari kendaraan, komunikasi antar kereta, fasilitas penunjang, dan beberapa hal penting lainnya.
Dalam lubuk hati yang paling dalam, turut berduka atas kecelekaan kereta yang merenggut banyak korban, hingga korban meninggal dunia. Hati-hati di jalan utk semua pengendara & penumpang, jangan lupa berdoa sebelum berpergian ya. ❤️
Guys, demo besar di Samarinda kemarin bukan muncul tiba-tiba.
Ini adalah ledakan yang sudah lama ditahan dari tekanan yang dibangun selama lebih dari satu dekade.
Dan untuk memahami kenapa ribuan orang turun ke jalan sampai ada gas air mata dan water cannon kita perlu mundur dulu dan lihat gambar besarnya.
Ini bukan sekadar soal mobil mewah Rp8,5 miliar atau renovasi rumah Rp25 miliar.
Itu adalah pemicu terakhir.
Tapi akar masalahnya jauh lebih dalam.
Dinasti Mas'ud dari pengusaha ke penguasa:
Semua berawal dari Haji Mas'ud pengusaha berdarah Mandar yang membangun bisnisnya di Balikpapan.
Bisnisnya berkembang di sektor yang paling strategis di Kalimantan Timur: logistik, minyak dan gas, perkapalan.
Dari situ lahirlah PT Barokah Perkasa Grup yang mengoperasikan puluhan kapal tanker dari Sabang sampai Merauke.
Sumber keuangan yang besar.
Stabil.
Mandiri.
Dan ketika punya uang sendiri yang besar mereka tidak perlu bergantung pada siapapun untuk masuk ke politik.
Strategi yang berbeda dari dinasti politik biasa:
Kebanyakan dinasti politik menaruh satu orang di satu posisi besar.
Dinasti Mas'ud melakukan sesuatu yang lebih canggih: menyebarkan kekuasaan ke semua posisi strategis sekaligus.
Rahmad Mas'ud Walikota Balikpapan.
Pusat ekonomi dan logistik Kaltim.
Abdul Gofur Mas'ud Bupati Penajam Pasar Utara. Wilayah yang kemudian jadi lokasi IKN.
Hasanuddin Mas'ud Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Pemegang kontrol anggaran daerah.
Rudi Mas'ud Anggota DPR RI, lalu Gubernur Kaltim.
Syarifah Suraidah istri Rudi.
Anggota DPR RI menggantikan posisi suaminya.
Satu keluarga.
Eksekutif provinsi.
Legislatif provinsi.
Eksekutif kota.
Legislatif pusat.
Semuanya sekaligus.
Dan ini yang membuat sistemnya sangat berbahaya:
Dalam sistem demokrasi yang sehat DPRD bertugas mengawasi gubernur.
Anggaran yang diajukan gubernur harus disetujui dan diawasi DPRD.
Tapi ketika gubernurnya adalah Rudi Mas'ud dan ketua DPRD-nya adalah Hasanuddin Mas'ud kakak kandungnya sendiri
Siapa yang mengawasi siapa?
Fungsi check and balance yang seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan uang rakyat lenyap. Bukan karena sistemnya tidak ada.
Tapi karena sistemnya diisi oleh orang-orang yang sama.
Kasus korupsi yang pertama dan ini bukan masa lalu yang terlupakan:
Abdul Gofur Mas'ud adik bungsu keluarga ditangkap KPK pada Januari 2022 dalam operasi tangkap tangan.
Ditemukan Rp1 miliar tunai dalam koper bersama barang mewah lainnya.
Uang itu diduga berasal dari kontraktor proyek jalan senilai Rp64 miliar di Penajam Pasar Utara.
Divonis 5,5 tahun penjara.
Tapi ketika masih menjalani hukuman terseret kasus lain lagi soal penyertaan modal pemerintah daerah.
Dan ini terjadi di wilayah yang kemudian menjadi lokasi IKN simbol masa depan Indonesia.
Ketika media mulai bertanya ini yang terjadi:
Juli 2025.
Seorang jurnalis bernama Fatih mencoba mengajukan pertanyaan kritis kepada Gubernur Rudi dalam sebuah acara resmi.
Pertanyaannya langsung dihentikan oleh asisten pribadi gubernur yang berlatar belakang militer Syarifah Alawiyah.
Kalimat yang dia ucapkan: "Tandai-tandai."
Seperti ancaman.
Dan diucapkan di depan umum.
Tidak ada sanksi nyata dari gubernur.
Tidak ada tindakan tegas. Hanya permintaan maaf di media sosial dari si asisten.
Pesan yang diterima publik sangat jelas: kritik tidak disambut baik di sini.
Lalu satu per satu kontroversi muncul:
Februari 2026 — bocor dokumen rencana pembelian mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar untuk gubernur.
Alasan resmi: kondisi geografis Kaltim yang berat.
Dibatalkan setelah tekanan publik tapi sempat hampir jalan karena DPRD sudah menyetujuinya. DPRD yang ketuanya kakak gubernur.
April 2026 — rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar.
Mencakup furnitur baru, video wall, peralatan dapur mewah, ruang kebugaran, meja biliar. Di saat masyarakat masih menghadapi masalah infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Dan meledaklah demonstrasi 21 April 2026 Hari Kartini:
Ribuan orang dari berbagai latar belakang mahasiswa, buruh, pemuda, masyarakat umum bergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Dana aksi dikumpulkan secara sukarela sekitar Rp26 juta dari masyarakat.
Bukan dari partai.
Bukan dari kelompok kepentingan.
Dari rakyat biasa yang sudah cukup.
Tuntutan mereka tiga hal:
Audit menyeluruh semua kebijakan anggaran besar.
Akhiri praktik korupsi kolusi nepotisme dan dominasi politik keluarga.
DPRD gunakan hak angket untuk menyelidiki gubernur meskipun yang memimpin DPRD itu kakak kandungnya sendiri.
Tekanan massa akhirnya membuat tujuh fraksi DPRD menyatakan akan membahas hak angket.
Itu kemenangan awal.
Tapi situasi kemudian memanas:
Aksi resmi aliansi selesai pukul 17 WITA.
Setelah itu muncul kerusuhan yang aliansi sendiri menyatakan tidak bertanggung jawab dan menduga ada provokator dari luar yang memperkeruh.
Polisi membubarkan massa dengan gas air mata dan water cannon.
Jurnalis yang meliput menjadi sasaran alat kerja dirampas, rekaman dihapus.
Dan gubernur Rudi Mas'ud tidak muncul memberikan penjelasan langsung di momen paling kritis itu.
Tidak menemui massa.
Tidak menemui jurnalis.
Pergi dengan pengawalan ketat.
Keesokan harinya area kantor gubernur ditutup rapat. Akses jurnalis dibatasi.
Dan Rudi memilih bicara melalui media sosial menyebut demonstrasi sebagai "kontrol sosial yang baik" sementara di lapangan ada gas air mata dan jurnalis yang dipukul.
Ini yang paling perlu dipahami:
Dinasti politik bukan hanya soal satu keluarga yang kebetulan punya banyak anggota berbakat.
Dinasti politik adalah sistem yang secara aktif menutup ruang kompetisi dengan uang, dengan jaringan, dengan koalisi gemuk yang tidak memberi ruang bagi calon alternatif sehingga pilihan rakyat menjadi tidak benar-benar bebas.
Ketika semua posisi kunci diisi oleh lingkaran yang sama tidak ada pengawasan yang efektif.
Tidak ada akuntabilitas. Tidak ada rem.
Dan ketika tidak ada rem anggaran bisa digunakan untuk mobil Rp8,5 miliar dan renovasi rumah Rp25 miliar.
Pertanyaan kritis jurnalis bisa dihentikan dengan kata "tandai-tandai." Demonstrasi bisa direspons dengan kawat berduri dan gas air mata.
Yang terjadi di Kalimantan Timur bukan kerusuhan yang muncul tiba-tiba.
Ini adalah akumulasi kemarahan dari rakyat yang melihat satu keluarga menguasai hampir semua jalur kekuasaan di daerah mereka dan menggunakan kekuasaan itu bukan untuk rakyat yang memilihnya.
Dan ketika jalur-jalur normal sudah tidak berfungsi karena DPRD yang seharusnya mengawasi justru diketuai kakak kandung gubernur rakyat tidak punya pilihan lain selain turun ke jalan.
Itu bukan kerusuhan.
Itu adalah gejala dari sistem yang sudah lama rusak.
Dan obatnya bukan gas air mata.
Tapi akuntabilitas yang nyata yang belum terlihat di sana.
Aksi demonstrasi kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud berujung ricuh. 11 orang ditangkap, sementara 8 orang dilarikan ke rumah sakit.
Tak cuma itu, beberapa jurnalis juga mendapat intimidasi saat meliput. Rudy sendiri tak menemui massa. Lewat Instagram, ia menyebut aksi 21 April 2026 sebagai “kritik berkelas”.
Ia juga membantah semua tudingan pendemo, mulai dari mobil dinas mewah, renovasi rumah jabatan, hingga praktik KKN yang mengakar di Kalimantan Timur.
Guys lu pada tahu gk nih.....
Partai Golkar baru saja
lewat Ahmad Doli Kurnia bilang
Gubernur kaltim yang sekarang
si paling marwah
Rudy Mas'ud itu sosok low profile dan terbuka dialog.
Tapi di sisi lain?
- Sehari sebelum demo, dipasang kawat duri
- Warga turun ke jalan, suasana sudah panas duluan
- Ujungnya? Ricuh
Ini bukan sekadar teknis pengamanan.
Ini soal pesan yang dikirim ke publik.
Kalau memang terbuka dialog,
kenapa langkah awalnya justru:
- Membentengi diri dari rakyat
- Menghadapi aspirasi dengan kawat duri
- Seolah-olah warga dianggap ancaman
Ini yang bikin publik geram.
Kawat duri itu bukan alat komunikasi.
Itu simbol ketakutan sekaligus jarak kekuasaan dengan rakyat.
Narasi yang dibangun:
“Pemimpin sederhana”
“Mau berdialog”
“Dekat dengan masyarakat”
Tapi realitanya?
Pengamanan berlebihan
Demonstrasi langsung dihadapi secara defensif
Aspirasi belum didengar, tapi pagar sudah dipasang
Ini bukan lagi soal persepsi.
Ini kontradiksi terbuka.
Publik juga tidak lupa:
Pengadaan mobil dinas miliaran
Renovasi rumah jabatan yang tembus puluhan miliar
Wajar kalau muncul pertanyaan sinis:
“Low profile dari mana?”
Karena dalam politik hari ini,
citra itu bukan dari kata-kata—
tapi dari konsistensi antara gaya hidup,
kebijakan, dan cara menghadapi kritik.
Kritik ke Golkar: membela atau menutup mata?
Ketika Partai Golkar langsung pasang badan tanpa mengkritisi situasi:
- Itu terlihat bukan sebagai penenang
- Tapi justru seperti defensive politics
Alih-alih meredam konflik, narasi “jangan rusuh” tanpa mengakui akar masalah malah terkesan:
menyederhanakan kemarahan publik jadi sekadar ulah demonstran
Padahal ada sebab yang lebih dalam.
Ini bukan cuma soal demo ricuh.
Ini soal pola:
Rakyat bicara → dibatasi
Kritik muncul → dianggap gangguan
Kekuasaan dikritik → langsung dibela
Dan yang paling mengganggu:
Simbol-simbol kekuasaan lebih cepat dipasang daripada ruang dialog dibuka.
Ini bukan lagi soal gubernurnya low profile atau tidak.
Tapi apakah pemerintah masih melihat rakyat sebagai mitra…
atau sudah mulai melihatnya sebagai ancaman.
Kaltim ini lur
Ribuan masa terdiri dari mahasiswa dan warga Kalimantan Timur, menggelar unjuk rasa besar besaran memprotes Gubernur Kaltim Rudi Mas ‘ud dan DPRD Kaltim.
Massa memprotes keras anggaran renovasi Rumah Dinas Gubernur senilai 25 M, dan anggaran Mobil Dinas Gubernur senilai 8.5 M dan Mobil Dinas DPRD Kaltim senilai 6.5 M.
Kok belum rame ini?
Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dan warga turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa besar-besaran di Kalimantan Timur pada 21 April 2026.
Aksi ini dipicu oleh kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik.
Dalam demonstrasi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap rencana anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai Rp25 miliar.
Selain itu, sorotan juga diarahkan pada pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar serta mobil dinas DPRD senilai Rp6,5 miliar.
sekitar pukul 17.30 demonstran balik mundur meninggalkan kantor gubernur, tapi ada beberapa oknum yang masih stay disana dan mulai melempar lempar botol air mineral hingga batu ke area kantor gubernur.