Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.
Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.
Ini kondisinya yang paling mengejutkan:
DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.
Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.
Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.
Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:
Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.
Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:
Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.
Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.
"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.
Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."
Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.
Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:
Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.
Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.
DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.
"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."
Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.
Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:
Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.
Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.
Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.
Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.
Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.
Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.
APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.
Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.
Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.
Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.
Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.
Guys lu pada tau gak lagi rame banget
soal seleksi Paskibraka di Sulsel
Jadi ada peserta bernama Cathlyn yang katanya kena diskualifikasi karena dianggap nggak bisa bahasa daerah.
Padahal yang bikin makin panas…
Cathlyn ini ranking 3 loh
Harusnya kalau memang ada penggantian,
yang naik itu ranking setelahnya dong.
Tapi ini malah muncul pengganti yang katanya dari luar 10 besar
Makanya banyak yang langsung curiga:
“Ini seleksi prestasi atau seleksi jalur orang dalam?”
Yang bikin sedih, banyak orang jadi ngerasa standar penilaiannya berubah-ubah.
Kalau dari awal syarat utama wajib bahasa daerah, kenapa yang lolos ranking atas bisa sampai tahap akhir dulu?
Dan sekarang publik mulai mempertanyakan transparansi seleksinya:
- sistem rankingnya gimana?
- indikator penilaiannya apa?
- kenapa penggantinya bukan urutan berikutnya?
@yappingfess Serius tanya: "Apakah ini suatu kebodohan atau kesengajaan?" Bukankah jalan itu sudah ada sebelum bangunan itu dibangun? dan selama pembangunan itu koq ngak ada Aparat PEMDA, Kodim, Polres, Dishub yg menegur?
Serius tanya . . .
Cc @prabowo@DivHumas_Polri@BBCWorld
Semua harus dibuka.
Kita berterima kasih kepada pembuat film “pesta babi” karena dari film itulah kita tahun siapa saja oligarki yang mendapatkan tanah di Papua.
Yang penting dibuka juga adalah pejabat dan mantan pejabat yg memberikan tanah tersebut ke mereka.
Tak Mampu Bayar Tunggakan, 2 Siswa Madrasah di Padang Dikeluarkan Dari Sekolah
Raut kesedihan membasahi wajah dua orang siswa MAS Madrasah Aliyah Al-Furqon, beralamat di Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Senen 4-5-2026.
Kenapa tidak, wajah polos itu terdiam saat dikeluarkan oleh pihak sekolah, disebabkan belum membayar tunggakan.
Kasus ini, menjadi catatan hitam dunia pendidikan. Bahkan, menggemparkan warga, sebab dua orang anak yang tumbuh besar dan berkembang di salah satu Panti Asuhan, tak mendapat kompensasi keterlambatan membayar tunggakan
Saat ini kedua siswa berada di Panti Asuhan Nur Ilahi kurao Nanggalo Padang
Abi Renol Putra SPd, Pimpinan Yayasan, membenarkan pemberhentian dua siswa. Tidak saja, kekecewaan yang dirasakan, juga mencoreng wajah pendidikan di Kota Bingkuang ini...
padahal pemerintah kota padang telah menjamin biaya pendidikan bagi siswa yang tak mampu...
@RstmBcl@Urrangawak semua yang masuk ke perut hasilnya semua jadi tai (benarkah?)
dan kepala tetqp kosong karena tidak terisi dengan baik dan benar?
Oke kah begitu
at the end, ada yang bilang Indonesia CEMAS 2030 (atau bubarkah?)
Apakah ini fakta tindakan hakim di persidangan? Ataukah hanya rekayasa AI? Saya tak sempat nonton sidangnya. Kalau benar ini atraksi hakim di persidangan: Duh Gusti, mengapa dunia peradilan kita begini?
Guys, ada cerita dari seorang pegawai pajak di Sumatera Utara yang menurut gua adalah salah satu contoh paling nyata dari apa yang terjadi ketika seseorang berani bersuara di dalam sistem yang tidak ingin disuarakan.
Bursok Anthony Marlon.
Kepala Subbagian TURT Kanwil DJP Sumatera Utara II. Per 30 April 2026 resmi dicopot dari jabatannya dan kini berstatus pelaksana biasa.
Alasannya dia menulis surat terbuka meminta Prabowo Gibran dan Menkeu Purbaya mundur.
Tapi sebelum menilai apakah tuntutannya masuk akal atau tidak mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya mendorong dia sampai ke titik itu.
Bursok melaporkan dugaan korupsi perpajakan dan perbankan pertama kali pada 27 Mei 2021 lima tahun yang lalu.
Laporannya menyebut dua perusahaan fiktif yaitu PT Antares Payment Method dan PT Beta Akses Vouchers serta dua aplikasi investasi https://t.co/18hh65beqZ dan OctaFX.
Dan yang paling mengejutkan dia menyebut delapan bank terlibat.
Tiga bank BUMN yaitu Bank Mandiri BNI dan BRI.
Lima bank swasta yaitu CIMB Niaga Maybank Permata Bank Sahabat Sampoerna dan Bank Sinarmas.
Lima tahun.
Tidak ada satupun yang diproses secara hukum.
Tidak ada tindak lanjut yang transparan.
Setiap laporan yang dia kirimkan ke DPR MPR Mahkamah Kehormatan Dewan hingga kanal Lapor Mas Wapres milik Gibran semuanya nihil hasil.
Dan yang membuat situasinya makin tidak manusiawi selama bertahun-tahun dia dipaksa bekerja satu atap dengan oknum yang dia laporkan sendiri.
Bayangkan posisi itu dengan sangat konkret.
Kamu melaporkan rekan kerjamu atas dugaan korupsi besar. Laporanmu tidak diproses. Karir kamu justru yang dihancurkan.
Dan setiap hari kamu harus masuk kantor dan duduk satu ruangan dengan orang yang kamu laporkan.
Yang dilindungi oleh sistem.
Sementara kamu yang semakin tergerus.
Bursok menyebut kondisi ini sebagai pelanggaran HAM.
Dan secara psikologis dan etika kerja itu bukan lebay. Itu adalah tekanan sistematis yang dirancang entah disengaja atau tidak untuk membuat pelapor menyerah dan diam.
Soal isi tudingannya yang paling serius dan ini yang perlu digarisbawahi.
Bursok bukan hanya meminta pemimpin mundur karena tidak suka.
Dia mengkonstruksi argumen hukumnya berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden jika terbukti melakukan korupsi atau obstruksi hukum.
Dia berargumen bahwa tidak menindaklanjuti laporan korupsi yang jelas-jelas ada adalah bentuk obstruksi hukum yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi itu sendiri.
Apakah argumen itu cukup kuat secara hukum untuk menjatuhkan presiden?
Tidak dalam sistem hukum yang berjalan normal karena itu butuh proses yang panjang melalui DPR dan MPR.
Tapi bahwa ada dugaan obstruksi terhadap laporan korupsi yang melibatkan bank-bank besar selama lima tahun tanpa satu pun proses hukum yang jalan itu adalah pertanyaan yang sangat sah dan sangat serius.
Dan respons pemerintah terhadap semua ini adalah mencopot jabatannya.
Bukan dengan menjawab substansi tudingannya. Bukan dengan menerangkan kenapa selama lima tahun laporan itu tidak diproses.
Bukan dengan mengumumkan bahwa kasus yang dia laporkan sedang dalam penyelidikan.
Responnya adalah sidang Tim Penilai Kinerja yang memutuskan Bursok tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan administrasi.
Ini adalah pola yang sangat klasik dan sangat lama terjadi di birokrasi Indonesia ketika sistem tidak bisa membantah isinya maka yang diserang adalah orangnya.
Bukan dengan pemecatan langsung karena itu akan terlalu jelas.
Tapi dengan penurunan jabatan yang bisa dikemas sebagai hasil evaluasi kinerja yang terkesan objektif dan prosedural.
Yang paling miris dari seluruh cerita ini adalah satu detail kecil yang hampir tidak ada yang perhatikan.
Bursok mengadukan kasusnya ke kanal Lapor Mas Wapres sejak hari pertama kanal itu dibuka.
Kanal yang diluncurkan dengan branding besar sebagai bukti bahwa pemerintah Prabowo-Gibran membuka diri untuk pengaduan masyarakat.
Dan hasilnya nihil.
Tidak ada respons.
Tidak ada tindak lanjut.
Kalau kanal pengaduan resmi pemerintah tidak bisa memproses laporan dari pegawai negerinya sendiri tentang korupsi di institusi yang paling vital untuk penerimaan negara apa yang bisa kita harapkan dari warga biasa yang mencoba melapor?
Prabowo pernah berkata dengan penuh semangat di depan publik bahwa dia akan mengejar koruptor sampai ke Antartika.
Bursok mengutip kalimat itu di suratnya dengan sangat telak.
Karena yang terjadi bukan koruptor yang dikejar sampai ke Antartika.
Yang dikejar sampai ke meja sidang Tim Penilai Kinerja adalah orang yang melaporkan koruptor itu.
kita tidak bisa memverifikasi semua tudingan Bursok secara independen karena kasusnya belum pernah dibuka secara transparan.
Tapi justru itulah masalahnya.
Selama lima tahun laporan itu tidak pernah dibuka secara transparan.
Tidak ada yang pernah menjelaskan kepada publik kenapa laporan yang menyebut tiga bank BUMN dan lima bank swasta serta dua perusahaan fiktif tidak menghasilkan satu pun proses hukum yang jalan.
Yang kita tahu pasti adalah satu hal orang yang melapor kehilangan jabatannya.
Orang yang dilaporkan masih aman di tempat.
Banyak idiot menyalahkan tukang sayur 'mendadak' dan 'sembarangan' padahal:
1. Itu zebra crossing, tidak sembarangan.
2. Gerobak tidak menyeberang mendadak, dia lihat traffic kosong.
3. Zebra cross prioritas utama, semua kendaraan harus siap berhenti saat mendekati zebra cross.
DIREKTUR RS TZU CHI HOZPITAL PIK AKA ADMIN THREAD AKA ketahuan ikut dorong pasien di IGD
Suriadi Huang
COO Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sekaligus General Director Tzu Chi Hospital PIK.
Jabatannya double, tapi katanya jobdesc itu "fleksibel."
Bro, fleksibel itu pilates.
Ini mah kamu yang literally tidak mengenal pintu keluar kantor
Tapi ya wajar sih dia totalitas.
Soalnya RS yang dia pimpin juga bukan kaleng-kaleng:
🏥 23 lantai, 576 tempat tidur
⭐ Akreditasi bintang 5 (LAM-KPRS)
🤖 Operasi lutut robotik, MRI 3 Tesla, CT-Scan 512 Slices teknologi yang biasanya cuma ada di Singapura
💚 BPJS diterima, semua pasien diperlakukan SAMA tanpa lihat dompetnya
🩸 Transplantasi sumsum tulang pertama di Indonesia
Soal pelayanan?
Ini yang paling bikin beda.
Konsep One Stop Service
daftar,
periksa,
ambil obat,
bayar,
selesai semua di satu tempat.
Gak perlu lari-larian antar gedung kayak lagi lomba 17 Agustus.
Mereka juga punya relawan yang hadir khusus menemani pasien bukan sekadar admin, tapi manusia yang emang datang buat bikin kamu merasa tidak sendirian.
Ada perawatan paliatif dengan healing garden, ruang doa, bahkan menu makan vegetarian dari ahli gizi.
Rumah sakit apa ini, spa? 🌿
Dan yang paling penting
TIDAK
ADA
Pasien kelas satu atau kelas tiga dalam hal rasa peduli.
BPJS atau VIP,
Kehangatannya sama.
Katanya sih.
Tapi kalau direkturnya aja mau dorong brankar,
kayaknya bukan omong kosong. 😌
Pemimpinnya aja rela turun ke IGD wajar kalau pelayanannya ikut turun ke level terbaik.
Jadi kalau kamu masih niat terbang ke Singapura buat berobat, mungkin yang perlu dicheck-up duluan itu informasinya. 🛫❌
Tzu Chi Hospital bukan sekadar rumah sakit.
Ini gerakan kemanusiaan yang kebetulan punya gedung 23 lantai.
🏥❤️
@Hnirankara Harga berapa @kementan?
Bukannya India gagal beli diwaktu buka lelang Internasional karena harganya cuma 50% harga pasar?
Kalau isue beli 50% harga pasar, ada kemungkinan potensi cashbak dong ke oknum yg meloloskan export ini?
https://t.co/qxkDRDRrE0