Jangan nyinyir sama pendemo.
THR, upah minimum, hak lembur, sampai Reformasi 1998 yang membuka jalan demokrasi hari ini. Semuanya lahir dari orang-orang yang berani bersuara dan turun ke jalan.
walaupun banyak kontroversi SBY tapi programnya
bakal di kenang oleh rakyat indonesia:
- LPDP disahkan zaman beliau
- KIP dan bidik misi zaman beliau
- naikkan bensin 400 perak diumumkan 7 hari sebelumnya
- pidato live TV minta maaf kepada rakyat
- tsunami Aceh langsung turun lapangan
- pengangkatan honorer jadi PNS
- selamatkan Indonesia dari krisis finansial global 2008
- bawa Indonesia masuk ke dalam G20
- wujudkan perdamaian di Aceh
- sahkan BPJS kesehatan
- SBY dihantam tsunami Aceh dan krisis 2008 masih bisa survive,
- Jokowi dihàntam c0vid19 masih bisa survive,
- Prabowo b4njir Sum4tra aja udah berbulan2 masih belum beres.
Rabu, 10 Juni 2026. Satu hari. Dua pernyataan dari gubernur yang sama.
Pertamax baru naik hampir Rp4.000 per liter.
Pramono Anung keluar dengan solusi:
"Dengan kenaikan BBM ini, peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar."
Di hari yang sama, Pramono juga mengonfirmasi tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan segera disesuaikan ,dari Rp3.500 ke kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000.
Tiga sampai empat kali lipat.
Jadi jalan keluarnya dari BBM mahal adalah naik Transjakarta. Dan Transjakartanya sendiri sedang akan naik tiga kali lipat.
Pertamax naik → pindah ke Transjakarta. Transjakarta naik → pindah ke mana?
Ini bukan soal salah satu kebijakan.
Ini soal pola yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Rupiah melemah → biaya impor naik → BBM naik → biaya hidup naik → subsidi tertekan → tarif transportasi umum naik.
Setiap domino jatuh ke rakyat.
Tarif Rp3.500 itu bertahan lebih dari 20 tahun , bukan karena pemerintah lupa menaikkan, tapi karena itu satu-satunya hal yang masih bisa dijangkau jutaan orang yang tiap hari menggantungkan mobilitas hidupnya pada angkutan umum.
Alasan pemerintah menaikkannya sekarang: subsidinya terlalu besar.
Pertanyaannya bukan apakah subsidi perlu diefisiensikan.
Pertanyaannya adalah: di negara yang APBN-nya 3.800 triliun, yang program prioritasnya saja terbukti bocor di mana-mana, kenapa yang pertama dipangkas selalu yang dipakai rakyat , bukan yang dinikmati kekuasaan?
Kalo masih ada yg bilang petamax kan cuma buat org yang mampu wkwkwk eitss menurut gua akan ada efek domino yang muncul setelahnya.
Dan efek domino ini justru bisa nyampe ke orang yang bahkan nggak pernah isi Pertamax sekalipun.
1. Orang langsung cari alternatif yang lebih murah Ini perilaku manusia paling normal.
Kalau Pertamax naik, sebagian orang bakal pindah ke Pertalite. Masalahnya, Pertalite itu kuotanya terbatas. Kalau yang ngantri makin banyak, tekanan ke stok juga makin besar.
2. Pertalite makin rame
Kalau permintaan naik terus, antrean makin panjang. Yang biasanya isi santai jadi rebutan.
Yang nggak kebagian?
Ya terpaksa beli BBM yang lebih mahal.
3. Biaya transportasi dan logistik pelan-pelan ikut naik
Di negara kepulauan kayak Indonesia, hampir semua barang harus diangkut. Begitu biaya energi naik, biaya distribusi ikut naik. Dan biaya distribusi yang naik itu biasanya nggak berhenti di jalan.
Ujung-ujungnya diterusin ke konsumen.
4. Harga barang ikut naik seperti Beras. Sayur. Makanan. Jasa kirim. Ojol.
Bahkan UMKM kecil pun bisa kena. Karena modal operasional mereka ikut naik.
5. Daya beli makin tertekan
Ini yang menurut gua sering diremehin.
Gaji nggak naik setiap bulan. Tapi pengeluaran bisa naik pelan-pelan. Awalnya mungkin nggak kerasa.
Tapi lama-lama orang mulai mikir dua kali sebelum belanja. Mulai nahan konsumsi. Mulai batal checkout.
6. Yang kena bukan cuma orang kaya
Narasi "yang pake Pertamax kan orang mampu" menurut gua terlalu sederhana.
Karena ekonomi itu saling terhubung.
Ketika biaya di satu titik naik, efeknya bisa nyebar ke mana-mana.
Kadang yang kena justru orang yang nggak pernah isi Pertamax sekalipun.
Makanya menurut gua yang perlu dilihat bukan cuma siapa yang pakai Pertamax?
Tapi juga: apa yang terjadi setelah Pertamax naik?
Karena sering kali yang bikin berat bukan kenaikan harganya. Tapi efek domino nya.
Setelah Prabs dilantik pada 21 Okt 2024, rupiah saat itu di angka Rp. 15,490.
Kalo misal saat ini rupiah di angka 14,900 ya kita juga harus fair apresiasi effort Prabs dan tim.
Lah ini jebol 18,100 trus menguat dikit 17,937 udah minta disembah aja. The bar is fucking low brahhh
Isunya nama² ini yg terlibat Korupsi MBG:
1. Nanik S Deyang
2 Patris Rumbayan ibunya Tedy
3 Ketua dprd jatim dan Jateng
4 Suwardi samiran
5 Dudung lewat kepala bgn
6 Puti Sari Gerindra komisi 9
7 D Mahari komisi 9
8 Yahya zaini
9 Wihardi banggar
10 Cucun Ahmad
11 ketua dan seluruh wakil banggar
12 Bima Arya Wamendagri
13 Wamenaker Feri
14 Ahmad Riza patria
15 ketua komisi 9
16 seluruh wakil ketua KOM 9 kecuali Charles honoris dan seluruh poksi komisi 9
17 Dek gam komisi 9
18 Muslim Ayu komisi 3
19 fitroh Basori wakil kpk
20 Kajari Purwakarta Sulvia Dewi Hapsari SH, MH
21 Kapolres bekasi Kombes Sumarni
22 Irma Chaniago komisi 6
23 uya kuya komisi 3
24 Lula Kamal PIC Menko pangan
25 2 kolonel usulan AHY
26 gabungan asosiasi GAMBI-Kadin makan bergizi Indonesia... Dll.
isu saja bukan tuduhan proses masih diselidiki pihak terkait
sumber : threadsuzan18706
Padahal pas pemilu 2024, banyak pengusaha vote 02 karena butuh stabilitas politik dan ekonomi. Biar bisnisnya smooth. Berharap sama 02 karena ada anak presiden incumbent, biar pas transisi ga bergolak.
Yg kejadian beneran 180 derajat.
Stabilitas gone, politik chaotic, cuan bye.
Semalam saya analisis ada kemungkinan Dadan MBG bukan dipecat tapi “diamankan”.
List potensi fraud BGN:
1. Infrastruktur TIK 5.000 SPPG: Rp 665 M -> penunjukan langsung
2. Sistem Informasi Gizi Nasional: Rp 600 M -> penunjukan langsung
3. Motor listrik 21.801 unit: Rp 1,2 T -> e-katalog, supplier tunggal
4. Tablet & perangkat IT: Rp 830 M -> e-katalog
5. Pakaian & kaos kaki: Rp 622 M -> swakelola Unhan
6. Sertifikasi halal: Rp 141 M -> diduga pemecahan paket, dilaporkan ICW ke KPK
7. Jasa akomodasi sosialisasi: Rp 18,2 M -> penunjukan langsung
8. Rekomendasi kebijakan gizi: Rp 10 M -> penunjukan langsung
9. Jasa EO (31 paket): tidak dirinci -> tanpa tender kompetitif
10.Pengelolaan opini publik: Rp 800 juta -> e-purchasing
Total teridentifikasi: >Rp 4 triliun.