TERNYATA INI ALASAN RUPIAH DIBUANG ASING (MELEMAH)
SEDERHANA,
BI CETAK REKOR BELI SBN,
DI ERA PRABOWO SAJA LEBIH DARI 500T PEMBELIAN OBLIGASI YG DIKELUARKAN KEMENKEU
SBN DIKELUARKAN KEMENKEU UTK BIAYAI MBG, KOPDES, DINAS LN
BI DAPAT DUIT DARIMANA?
PRINTING MONEY DARI PERURI,
ISTILAHNYA KANTONG KANAN, KANTONG KIRI,
ASING SADAR,
BUANG SBN, BAWA KABUR DOLLAR,
RUPIAH SEMAKIN MELEMAH.
DAN SEPERTINYA BELUM SELESAI NIH CYCLE NYA
Sebelum masuk ke angka, perlu dipahami satu prinsip dasar:
ketika bank sentral membeli surat utang pemerintah dalam skala besar dan berulang, itu bukan kebijakan normal.
Itu adalah sinyal bahwa pasar tidak cukup menyerap SBN yang diterbitkan, dan pemerintah membutuhkan "pembeli darurat" untuk menjaga agar mesin utangnya tetap berjalan.
Inilah rekam jejak BI membeli SBN, khusus sejak Prabowo dilantik Oktober 2024:
Desember 2024 (akhir era transisi):
BI telah membeli SBN sebesar Rp169,5 triliun sepanjang 2024, terdiri dari Rp62 triliun di pasar primer dan Rp107 triliun di pasar sekunder.
Ini sudah jadi batu loncatan yang besar sebelum tahun berganti.
April 2025: Hingga 22 April 2025, BI telah membeli SBN Rp80,98 triliun, terdiri dari Rp54,98 triliun melalui pasar sekunder dan Rp26 triliun melalui pasar primer.
Juni 2025: Hingga 17 Juni 2025, total pembelian SBN BI mencapai Rp124,33 triliun, dengan Rp87,04 triliun melalui pasar sekunder dan Rp37,29 triliun melalui pasar primer.
Agustus 2025: Hingga pertengahan Agustus 2025, BI membeli SBN lebih dari Rp186 triliun, mayoritas melalui pasar sekunder sebesar Rp137,80 triliun.
September 2025: Per 16 September 2025, BI telah membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp217,1 triliun.
November 2025: Per 12 November 2025, BI melaporkan total pembelian SBN mencapai Rp273,9 triliun, termasuk pembelian untuk debt switching.
Desember 2025 (akhir tahun): Selama tahun 2025, BI membeli SBN pemerintah senilai total Rp332,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp246,6 triliun dilakukan melalui skema debt switching.
Januari 2026: Hingga 20 Januari 2026, pembelian SBN oleh BI mencapai Rp23,69 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp13,21 triliun.
Maret 2026: Hingga 16 Maret 2026, BI telah membeli SBN sebesar Rp86,16 triliun di pasar sekunder.
2026 (keseluruhan rencana):
Nilai debt switching yang direncanakan mencapai Rp173,4 triliun, setara dengan nilai SBN yang jatuh tempo pada tahun 2026.
REKAP TOTAL SEJAK PRABOWO MENJABAT
Jika dijumlahkan, hanya dalam kurun Oktober 2024 sampai akhir 2025 (sekitar 14 bulan pertama era Prabowo),
BI membeli SBN sebesar lebih dari Rp500 triliun jika digabungkan antara sisa 2024 dan sepanjang 2025. Rinciannya: sekitar Rp169,5 triliun di 2024, lalu Rp332,1 triliun di 2025. Dengan target debt switching 2026 sebesar Rp173,4 triliun, dalam kurang dari 2 tahun menjabat, total paparan BI di SBN pemerintah bisa mendekati Rp700 triliun lebih.
Per akhir April 2026, total kepemilikan BI di SBN yang dapat diperdagangkan mencapai Rp1.796 triliun atau setara 26,6 persen dari total SBN beredar.
INI bukan angka kecil.
BI kini menjadi pemegang SBN terbesar, mengalahkan perbankan nasional dan jauh di atas asing.
Yang paling mencolok adalah lahirnya kebijakan burden sharing. BI dan Kementerian Keuangan sepakat membagi beban bunga SBN melalui mekanisme burden sharing, di mana masing-masing menanggung setengah, untuk mendanai perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
KALAU BAHASA PERBANKAN , INI SEPERTI SUDAH SISTEMIK, YANG ARTINYA TIDAK HANYA 1, 2 SISTEM YG TERHUBUNG.
THE WHOLE SYSTEM.
SEPERTI KARTU YG DIJAJARKAN, SAAT SATU RUNTUH SEMUA AKAN IKUT RUNTUH.
SAAT ADA YG JATUH,
IT GONNA HIT US HARD,
HARDER THAN WE HAVE BEEN THROUGH
SEHAT2 +62,
SOMETHING BIG WILL HAPPEN
Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.
Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.
APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.
Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.
Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.
Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.
Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:
Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.
Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.
Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.
Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.
Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:
Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.
Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.
Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.
Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.
Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?
Rp93 triliun per tahun.
Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.
Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.
Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:
Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.
Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.
Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:
Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.
Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.
Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.
Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.
Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.
Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:
Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.
Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.
Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.
Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.
Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.
50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.
Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.
Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.
Salah satu alasan mengapa TNI tidak boleh berpolitik/menduduki jabatan2 sipil, karena mereka punya masalah kejiwaan: mengidap DENDAM PRIBADI. Urusan publik jadi urusan privat, kritik publik jadi kritik personal. Ngeri banget, kan?
Bajingan boti pantesnya dibawa ke barak, digebukin sampe mampus gak sih? Kelen bayangin aja, harga BBM naik, banyak orang tidur dalam keadaaan lapar, tapi si bajingan boti malah konsumtif.
Kalo ngak ngerti konsep bernegara, presiden dan ASN saran saya ambil tali, ikat dikepala trus goyangkan 3x siapa tau berguna utk stabilitas pikiran. Ada 8 jt org di US demo, jutaan diantarany ASN. Mreka tak mundur krn mengeritik pemerintah itu hak, kecuali dizaman babu n batu
DPR DAN PEMERINTAH STOP SEOLAH OLAH JADI PAHLAWAN !
SEMUA INI BERMULA KARENA KALIAN GAK PUNYA HATI NURANI DAN TERUS MENERUS SEPELEKAN RAKYAT. DEMO KEMARIN DAN SEBELUM SEBELUMNYA ITU DITUJUKAN KEPADA KALIAN.
Perlawanan rakyat begitu besar pada rezim ini. Namun semua partai--sekali lagi semua partai-- justru nyaman bersembunyi di ketiak rezim menikmati aroma busuk kekuasaan. Tak ada satu pun partai politik yang bersedia menjadi kanal perlawanan rakyat. Sangat menyedihkan.
INDAHNYA KESESATAN
Ada kelompok yang dicap “sesat” oleh sebagian penjaga gerbang surga versi tertentu. Tapi, oh, betapa memukau kesesatan ini! Kekompok sesat ini menjadi benteng perlawanan bagi rakyat Palestina, yang mayoritas Sunni, melawan rezim Israel.
Israel membenci Iran karena dengan gigih membela orang-orang Sunni di Palestina. Sementara itu, para pengkafir Syiah membenci Iran justru karena mereka Syiah. Ini bukan sekadar ironi; ini adalah satire kosmik yang menelanjangi absurditas intoleransi.
Bayangkan betapa kacaunya logika ini: para pengkafir menuding Syiah sebagai penutup neraka, sibuk menempelkan label “sesat” seolah-olah mereka sedang mengkurasi daftar hitam untuk akhirat.
Bayangkan sebuah simposium megah bertajuk “Kongres Penentuan Kesesatan Global”, di mana para ulama intoleran berkumpul, lengkap dengan jenggot terawat dan dalil-dalil terpilih, untuk menobatkan Syiah sebagai juara kesesatan abadi. Ada kategori seperti “Paling Sesat". Tapi, tiba-tiba, layar raksasa di tengah acara menyiarkan berita: “Iran Kirim tembakkan ratusan rudal dan drone bersenjata ke Istael, Lagi-lagi Membela Sunni!” Para hadirin panik. “Apa?! Orang-orang sesat kok membela Sunni? Kita punya Jolani sang hero paling sadis! Ini drama! Ini pasti tipu muslihat!” teriak mereka, sambil buru-buru mencari teks-teks untuk menyangkal kenyataan.
Iran, yang dibenci para pengkafir karena Syiah, justru menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan tidak terbelenggu oleh mazhab. Masyarakat Syiah sedunia bersatu dengan menerima segala risiko demi membela Palestina bukan karena Sunni atau Syiah, tetapi karena itu adalah perjuangan melawan penindasan.
Israel, di sisi lain, membenci Iran bukan karena urusan teologi, melainkan karena Iran adalah duri dalam daging geopolitik karena pendukung setia rakyat Palestina.
Para pengkafir yang sedang asyik menghitung poin kesesatan dikecam oleh rakyat Palestina lari tunggang langgang membawa sorga portable mencari persembunyian di bawah jubah.
Dunia nyata bergerak maju, menunjukkan bahwa musuh sejati bukanlah perbedaan mazhab , melainkan ketidakadilan dan penjajahan.
Jadi, mari kita angkat gelas untuk “kesesatan” yang mulia ini. Untuk Iran, yang dengan penuh ironi membela Palestina meski dicaci sebagai sesat oleh sebagian saudaranya sendiri.
Indahnya kesesatan!
Selama kita sepakat bahwa memaki “ndasmu” adalah perbuatan tercela, berarti Prabowo bisa kena Pasal 7A UUD 1945.
Kalau menurut kalian itu bukan lagi perbuatan tercela, berarti siap2 menanggung risiko dimaki “ndasmu” oleh anak, keponakan atau cucu kalian dan tidak boleh marah.
@CutSarina5 Saran saya kepada institusi polri yang terhormat, mending razia internal polri dulu deh baru ke masyarakat sipil, anggota kalian sudah semuanya benar belum?
"Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak"
Kesel bet gua bayar pajak buat bayar gaji ni orang
@RadioElshinta Namanya juga POLRI bro
kalo ga bunuh sesama anggota, ya bunuh warga sipil
kalo ga nipu, ya bohong
kalo ga korup, ya pungli
kalo ga tolol, ya goblok
kalo ga bandar, ya lindungi bandar
kalo ga mafia, ya lindungi mafia
kalo ga pemakai, ya pengedar
cc :
@ahriesonta@DivHumas_Polri
Pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” di Galeri Nasional, Jakarta (19/12), batal dibuka. Pengunjung yang hadir di pembukaan pada 19 Desember 2024 malam dilarang melihat pameran yang telah dipersiapkan sejak setahun terakhir. Pintu pameran dikunci.
Menurut Yos, kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, meminta lima, di antara 30 lukisan, diturunkan. Tapi Yos menolak.
Lima lukisan itu berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia.
“Saya rasa itu ekspresi kurator yang takut secara berlebihan,” kata Eros Djarot, yang membuka acara.
Para pengunjung yang sudah siap untuk menikmati lukisan karya Yos Suprapto akhirnya kecewa. Pihak Galeri Nasional mengunci ruang paneran. Pintu utama digrendel. Lampu digelapkan.
“Ini adalah pembredelan pameran seni rupa pertama di era Prabowo Subianto,” ujar Oscar Motulloh, fotografer professional yang juga pengamat seni.
Menurut Yos, jika kelima lukisan tersebut diturunkan, maka ia akan membatalkan pameran secara keseluruhan dan membawa pulang seluruh lukisan pulang ke Yogya.
“Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan,” kata Yos.