Introducing Claude Design by Anthropic Labs: make prototypes, slides, and one-pagers by talking to Claude.
Powered by Claude Opus 4.7, our most capable vision model. Available in research preview on the Pro, Max, Team, and Enterprise plans, rolling out throughout the day.
You are totally clown guys @DivHumas_Polri !
Coba belajar lagi hukum pidana kita yg jelek itu,ya.
1. Bukti elektronik dr rekaman yg disimpan di flashdisk dan hasil screenshot yg dicetak, dibuat TANPA IZIN dan melanggar ketentuan @NetflixID@netflix yg memiliki hal eksklusif dr Mens Rea sbg konten orisinilnya. Sehingga alat bukti berupa rekaman ini adl TIDAK SAH.
Pelapor dlm hal ini dapat dijerat dan UU ITE dan UU Hak Cipta, lalu dituntut pidana juga perdata.
Memang boleh sih rekaman ini jadi petunjuk awal utk penyelidikan, tp ya dibuat SESUAI PROSEDUR; atau dilakukan oleh penegak hukum (KPK, Polisi, Jaksa, dll) SESUAI PROSEDUR; atau pake izin pengadilan yang lagi-lagi SESUAI PROSEDUR.
Disuruh ngritik pakai komedi ala Warkop DKI
lah itu kan kritik era orba, kalau terang-terangan ilang lo.
kalau sekarang kritik komedinya harus gaya itu lagi ya berarti fix balik.....
Ini contoh tweet yang mau gue tweet tapi gak jadi
Hutannya dibabat, tanahnya dirampok, orang Papuanya digusur buat proyek ekstraktif, satwa langkanya ditangkap
Wajar lah orang Papua pada muak dan benci NKRI. Pemerintah kalian yang selalu kasih mereka alasan buat melawan
West Papuan have every rights to resist!
Nah kan, alasan MBG nggak libur itu hitungan bisnis. Bukan tumbuh kembang anak... Mana mungkin tumbuh kembang anak jadi perhitungan?
Tak bilangin ya... Saat liburan, semua "bisnis" terkait sekolah ya ikutan libur. Tukang cilok, tukang bakso, ibu kantin, sopir antar jemput, polisi cepek yang atur lalu lintas depan sekolah, semuanya ya libur. Ya itu fakta yang harus dijalani.
Guru dan pihak internal sekolah, sebenarnya juga sama, tapi faktanya orang tua siswa masih memaklumi keluar SPP utuh meski libur karena posisi guru itu dihormati.
Tapi untuk urusan lain, ya libur aja kan nggak masalah. Pegawai kan tetap dspat bayaran bulanan dsri pengusaha Dapur MBG?
Seperti yang saya bilang, yang nggak mau rugi itu pengusaha MBG yang ini kebanyakan ya orang-orang di sekitar kekuasaan. Apalagi pakai uang negara, akhirnya dilanjut saja.
Karena satu-satunya yang dirugikan dari MBG tidak libur adalah negara, makanya diputuskan untuk tidak libur. Demi lanjutnya keuntungan Dapur MBG dan yang kecipratan duit dari situ.
Ini fallacy sih. Seolah hanya MBG cara mendistribusikan cash ke masyarakat. Padahal brokernya juga banyak.
Udah saya bilang, rezim ini emang serakah. Dari sumber daya alam sampai masalah katering anak sekolah semua dihajar.
Salah satu kejahatan NKRI paling bengis di Aceh
Dozens were literally executed and BURNED ALIVE karena dituduh simpatisan atau anggota GAM
Anak-anak saat itu pun mendengar suara lolongan pedih korban yang dibakar tentara
Never forget, never forgive
Ciri totalitarianisme:
1. Tidak sembarang orang bisa bertemu presiden. Dipilah-pilih.
2. Para menteri hanya melaporkan yg bagus2 demi jadi pahlawan di mata presiden.
3. Mengubah sejarah dan manipulasi kolektif.
4. Anti kritik.
5. Presidensial rasa kerajaan.
— Mattias Desmet
Ironwood/ulin/Eusideroxylon swageri by law UU No 5 1990, is a protected species, but in 2018, in Jokowi first term presidency, is expelled from its protection status under PerMen LHK No.P106/2018 & free to be harvest/cut down
Kan, akhirnya ngaku ini rezim.
Jualannya giza gizi, padahal cuma façade. Topeng doang, ga pernah sekalipun MBG diniatkan untuk perbaikan gizi (wis liwat umure) maupun menangani kelaparan (non-existent problem)
Panduan Singkat Penyampaian Kritik di Ruang Digital
1. Hindari menyerang individu, fokus pada kebijakan.
❌ “Pejabat ini tidak kompeten.”
✅ “Kebijakan ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan eksekusi"
2. Hindari tuduhan langsung.
❌ “Mereka sengaja merugikan rakyat.”
✅ “Menurut penilaian saya, kebijakan ini berpotensi berdampak merugikan.”
3. Hindari bahasa merendahkan.
❌ “Keputusan tolol.”
✅ “Keputusan ini kurang berbasis kajian yang memadai.”
4. Hindari ajakan provokatif atau mobilisasi emosional.
❌ “Lawan sekarang.”
✅ “Perlu pengawasan publik dan diskusi yang lebih serius.”
5. Hindari klaim faktual dan penyebutan nama tanpa rujukan.
❌ “Institusi A selalu gagal mengelola kebijakan ini.”
✅ “Menurut laporan media Tempo, implementasi kebijakan ini.. "
6. Hindari kritik yang mengarah ke SARA.
❌ “Golongan X memang selalu jadi sumber masalah.”
✅ “Praktik tertentu dalam kasus ini menimbulkan persoalan serius.”
Tetaplah bersuara, meski tak senyaman sebelumnya.
🚨 Alert: Indonesia is pushing forward with one of the world's largest deforestation projects in Papua, clearing up to 5 million acres (2 million hectares) of pristine forest for sugarcane plantations. This biodiverse hotspot is being sacrificed for bioethanol and crops.
The people of Aceh have the right to own and fly their own flag as a symbol of regional privilege and specificity, as guaranteed in the Helsinki MoU (point 1.1.5) and Article 246 of the Aceh Government Law (UUPA).
If the people of Aceh are still being detained, intimidated or dispersed just for flying the Crescent Star Flag, then what is the use of the Helsinki MoU and UUPA which have been signed and ratified?
Shouldn't the peace built over more than 20 years be realized with full respect for the agreement?"
To the international community, please monitor the situation in Aceh with repressive treatment by the Indonesian government and inform the whole world
@BBCWorld@CNN@AlJazeera@Reuters@AP@dwnews@guardian@grok@xAI