Podcast terbaru Prof. Saiful Mujani dengan Todung Mulya Lubis. Ini penjelasan terlengkap soal sikap kritis Prof. Saiful pada Prabowo sebagai presiden. Silakan tonton sampai tuntas.
https://t.co/ztTgHqA3CX
Astagfirullah!
Rakyat Aceh (& daerah lain terdampak bencana alam) masih berjuang membersihkan lumpur yg mengering yg menelan rumah mereka, jalan, dll., kalian tidak bantu (alasan tidak ada anggaran?), malah kalian berpestapora seperti ini? Kalian memang tidak punya hati nurani!
Todung Mulya Lubis, advokat senior dan pengacara Saiful Mujani, menegaskan bahwa tuduhan makar pada Prof. Saiful Mujani adalah salah tafsir dari kekuasaan. Pernyataan Saiful Mujani adalah ekspresi politik yang sah dalam demokrasi. Bahkan pembangkangan sipil juga sah.
Menghalangi warga, apalagi akademisi, untuk mengungkapkan pandangan politiknya adalah bentuk pembungkaman.
"Makar adalah pidana perbuatan, bukan pidana perkataan. Yang disampaikan oleh Saiful Mujani jelas bukanlah makar"
~ Zainal Arifin Mochtar
Professor Hukum Tata Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyalarta
Disampaikan pada Forum Salemba, 13 April 2026
REFORMASI
25 tahun reformasi membawa banyak kemajuan. Sistem politik semakin terbuka. Partai-partai politik tumbuh, datang dan pergi. Pemenang Pemilu berganti-ganti. Ekonomi tumbuh relatif stabil. Sudah 8 kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia tumbuh positif paskapandemi, ketika negara-negara lain masih terancam resesi. Alam demokrasi tidak membuat Indonesia kacau seperti ketakutan orang-orang yang beriman tipis pada kebebasan.
Tapi bukan berarti tantangan tidak ada. Kekuatan politik lama terus mendesakkan agendanya. Tentara yang sudah kembali ke barak ingin dimasukkan kembali ikut urusan sipil. Peran KPK berusaha dibatasi bahkan dimatikan. Pemilu ingin dikembalikan pada sistem proporsional tertutup agar peran elit partai lebih dominan dibanding pilihan rakyat. Bahkan ada upaya untuk mengembalikan fungsi MPR memilih presiden. Agenda penghapusan pemilihan langsung muncul. Periode kekuasaan presiden ingin diperpajang menjadi 3 kali, juga ada yang ingin menunda Pemilu. Sebagai konsekuensi dari pemilihan umum serentak, 24 gubernur dan 248 bupati dan walikota terangkat bukan karena pilihan rakyat, tapi ditunjuk. Selama 1 sampai 2 tahun, sebagian wilayah Indonesia tidak dipimpin kepala daerah yang terpilih secara demokratis.
Pelbagai lembaga pemeringkat demokrasi dunia seperti Freedom House, The Economist Intelligence Unit, dan Varieties Democracy melihat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dalam 9 tahun terakhir. Mereka sepakat bahwa masalah utamanya ada pada sektor kebebasan sipil. Warga belum sepenuhnya bebas berekspresi. Masih ada yang ditangkap karena menyuarakan aspirasi terkait polusi suara, ada warga yang dihalangi bangun rumah ibadah, ada warga yang dilarang menganut ideologi politik tertentu, dan masih ada warga yang tidak memiliki kebebasan untuk ikut dalam kontestasi pikiran.
Reformasi bukan sekadar sebuah peristiwa sejarah, tapi cita-cita yang harus terus diperjuangkan. Kebebasan, kata Acemoglu, tidak akan dihadiahkan pemegang otoritas, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan.
Saya mengapresiasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) @psi_id yang berinisiatif mengadakan acara peringatan 25 tahun Reformasi. Mungkin tak ada partai lain selain PSI yang melakukan peringatan ini.
Hari ini, 22 mei 2019, terjadi kerusuhan yang menelan banyak korban karena yang kalah pilpres tidak mengakui kalah. kejadian ini menurunkan martabat kita sebagai bangsa beradab. jangan sampai terulang perbuatan yng merusak demokrasi kita ini. https://t.co/PKEm5fl8iS
Menurut poster pengumuman berlogo pemerintah kota Tangerang Selatan ini, beberapa jalan di Ciputat akan ditutup 4 hari di jam sibuk karena akan digunakan pawai MTQ. Warga perlu protes. Semoga kedunguan ini dibatalkan. @IniTangSel
Anggota2 DPR yg kini aktif usulkan agar Presiden 2024 TIDAK LAGI DIPILIH langsung oleh RAKYAT tapi kembali dipilih MPR seperti zaman Orde Baru seharusnya diketahui publik nama-namanya.