Mitha

cinta mati sama hakken😀💘🤡

[Nda ! 🧳 @Naandaa27]

Pantes sepi di beranda.

Media Nasional di bungkam
Tapi disebarkan oleh Media Global
Al Jazeera !

Diskon 50%

[Safar Nurhan @msafarnurhan]

Di halaman depan Koran Kompas, ada foto ironis seperti ini.

"Menyantap Menu MBG di Sekolah yang Rusak."

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

BREAKING NEWS
prabowo baru saja membentuk universitas republik indonesia :
- nantikan ada ada sd,smp,sma repbulik juga
- akan ter intergrasi semua
- lokasinya di Bogor bekas lahan perkebunan sawit PTPN
- URI tengah melatih dan membina 399 orang pegawai baru dari BUMN
- singkat URI ini akan jadi kandidat bos bos BUMN
- akan ada 10 kampus URI
- beda dengan ptn dan pts biasa
- sementara di pimpin bekas TNI

[elzgatza @liogtttscrp]

GILA!!!!! DEMO UDAH SEKEOS INI MEDIA LOKAL PADA BUNGKAMM!!?!!! HARUS BANGET NIH GUE BARU TAHU KEMARIN DI NEGARA GUE ADA DEMO GEDE KEOS TAPI TAHUNYA DARI MEDIA TETANGGA. di bungkam oleh media lokal ,di beritakan oleh global

Makasih buat 58% deh. Keramat banget tuh angka. Serem banget, sekompak itu lho media lokal dibungkam. Apa itu setan gunung Kawi??? 58% kita lewattt

[meᡣ𐭩 @Novit_aa]

di bungkam oleh media lokal ,di beritakan oleh global 🥀

Demo berjilid² tp g ada pejabat yg lengser, mereka buta , tuli dan tak punya empati...

[txtdrimedia @txtdrimedia]

perwakilan mahasiswa UI:

"kami ini mahasiswa, tidak membawa senjata. jgn anggapi kami musuh, jgn hadapi kami dgn senjata"

"kami tidak ditunggangi, niat kami tulus untuk bangsa Indonesia"

terharu bgt. semoga dalam lindungan Tuhan buat teman-teman yg turun ke jalan 🥹

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

Koalisi MBG Watch berunjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (10/06) untuk mendesak agar program MBG dihentikan.

Mereka turun ke jalan dan membentangkan poster: “Bunyikan Klakson Jika Kalian Muak dengan MBG".

[tempo.co @tempodotco]

Pemerintah-DPR Sepakat Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil

[Nda ! 🧳 @Naandaa27]

Pelajaran sangat berharga buat negara ini !

[Trend Asia @TrendAsia_Org]

BREAKING!

Warga Papua Selatan hari ini resmi gugat Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang keluarkan Surat Keputusan (SK) No. 591 berisi rencana mengubah 486 ribu hektare tanah adat mereka jadi PSN Pangan dan Bioenergi.

Gugatan ini jadi bukti bahwa “Pesta Babi” adalah realita yang terjadi di Papua Selatan hari ini. Di mana kebijakan negara jadi alat legitimasi pemusnahan ruang hidup masyarakat.

Kenapa warga menggugat?

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

🚨Kalian harus tahu ini ⚠️⚠️⚠️

DAFTAR PERUSAHAAN SHARLY TJOANDA PENGHANCUR PULAU DI MALUKU UTARA

1. PT Karya Wijaya : menghancurkan Pulau Gebe
2. PT Bela Sarana Permai : menghancurkan Pulau Obi, Desa Wooi
3. PT Amazing Tabara : menghancurkan Pulau Obi, Desa Sambiki
4. PT Indonesia Mas Mulia : menghancurkan Pulau Bacan
5. PT Bela Kencana : menghancurkan Pulau Obi, Desa Soligi

Dan masih banyak lagi perusahan cangkangnya yang merusak

Sumber: JATAM

Total kekayaan Sharly Tjoanda hampir 1 Triliun Rupiah, menjadikannya gubernur terkaya se-Indonesia.

Sepertinya Sharly Tjoanda tidak butuh gaji sebagai Gubernur Maluku Utara. Yang dibutuhkannya adalah posisi strategis untuk mengatur regulasi agar bisnis tambang keluarganya semakin lancar.

[𝐆𝐡𝐞𝐚 𝐉𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐢𝐞’(黎族) @GheaJhanaLie7]

Buzzer Omon2 lagi pada kerja, sedangkan jejak digital tidak mungkin berubah. Jelas sekali ada intimidasi terhadap beliau tentang FIlm dokumentasi pesta babi

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

16.000 AYAM MATI KARENA LISTRIK PLN PADAM,
SECARA UU BISA DITUNTUT !!!

Foto yang menyertai postingan itu lebih menyayat hati dari kata-kata manapun:

ribuan ayam broiler putih memenuhi lantai kandang, padat, siap panen dan kini terancam mati karena pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan.

BERAPA KERUGIANNYA? MARI HITUNG DENGAN JUJUR

16.000 ekor ayam broiler "siap panen" adalah frasa yang memiliki nilai ekonomi yang sangat konkret. Ayam yang sudah siap panen berarti sudah melewati masa pemeliharaan 28–35 hari, sudah memakan pakan senilai ratusan juta rupiah, dan tinggal selangkah lagi dari keuntungan.

Dari sisi biaya produksi, harga DOC (Day Old Chick) atau anak ayam 1 hari berkisar Rp 7.000–9.000 per ekor. Untuk 16.000 ekor:

sekitar Rp 112–144 juta hanya untuk bibit. Biaya pakan selama 4–5 minggu untuk ayam siap panen sekitar Rp 25.000–30.000 per ekor, total sekitar Rp 400–480 juta. Biaya operasional lain seperti vaksin, listrik, tenaga kerja, dan obat-obatan sekitar Rp 50–80 juta.

Total biaya produksi yang sudah dikeluarkan: sekitar Rp 560–700 juta.

Dari sisi nilai jual, harga ayam hidup siap panen berkisar Rp 22.000–28.000 per kg, dengan berat rata-rata ayam broiler siap panen sekitar 1,8–2 kg per ekor.

Nilai jual 16.000 ekor: sekitar Rp 633 juta hingga Rp 896 juta.

Potensi keuntungan yang hilang ditambah modal yang terancam hangus: total kerugian bisa mencapai Rp 600–900 juta dalam satu siklus ini saja.

Dan ini baru satu peternak, di satu lokasi, di Aek Nabara, Labuhan Batu. Berapa banyak peternak lain yang mengalami hal serupa di enam provinsi yang terdampak blackout Sumatera malam itu?

KENAPA LISTRIK SANGAT KRITIS UNTUK PETERNAKAN AYAM?

Ini yang perlu dipahami publik: kandang ayam modern bukan sekadar gudang dengan ayam di dalamnya. Ini adalah sistem hidup yang sepenuhnya bergantung pada listrik.

Mesin overhead atau exhaust fan adalah sistem ventilasi yang menjaga sirkulasi udara di dalam kandang. Tanpa sirkulasi udara, dalam hitungan jam kandang bisa mencapai suhu 35–40 derajat Celsius. Ayam broiler sangat sensitif terhadap panas — mereka tidak berkeringat dan mengandalkan pernapasan untuk mengatur suhu tubuh. Ketika exhaust fan mati, ayam bisa mati massal akibat heat stress dalam waktu 2–4 jam.

Selain exhaust fan, sistem pemberian pakan dan minum otomatis juga bergantung listrik. Pemanas untuk anak ayam kecil pun demikian. Semua lini kehidupan di dalam kandang modern terhubung ke satu sumber: PLN.

SECARA HUKUM, BISAKAH PLN DITUNTUT?

Ini pertanyaan yang paling penting dan jawabannya lebih kompleks dari yang terlihat.

Secara hukum perdata, PLN sebagai badan usaha milik negara yang menyediakan layanan publik memang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya. Dasar hukumnya ada di beberapa titik.

Pertama, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 29 huruf b, yang menyatakan konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang merugikan akibat kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Kedua, Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur perbuatan melawan hukum siapapun yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain wajib memberikan ganti rugi.

Ketiga, UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat layanan yang tidak sesuai standar.

Namun ada satu hambatan besar dalam praktiknya:
PLN selalu menyelipkan klausul force majeure atau keadaan kahar dalam perjanjian berlangganan.
Gangguan pada sistem transmisi, kerusakan peralatan akibat faktor teknis, atau kondisi di luar kendali PLN sering diklaim sebagai force majeure yang secara hukum membebaskan mereka dari kewajiban ganti rugi penuh.

Tapi force majeure tidak bisa diklaim sembarangan. Jika terbukti bahwa blackout Sumatera ini terjadi karena kelalaian manajemen

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI,
TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA?
BAU BUSUK DIMANA-MANA

The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri.

RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI

Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia.

Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya.

Yang luar biasa adalah:

hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan.

Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR.

Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia

Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri.

Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor.

Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan.

Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali.
Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas.

Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer:

keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang.

REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK

Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut.

Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS.

Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan.

Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara.

Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius.
Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak.

Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha.

Niat baik saja tidak cukup.

Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita dari Yogyakarta yang menurut gue paling menggambarkan betapa dalamnya kegagalan institusi pendidikan kita dalam melindungi mahasiswanya.

dosen melakukan peleceh4n terhadap mahasiswi
13 korban.
7 dosen tersangka.
Dari 6 fakultas berbeda.
Berlangsung sejak 2018.

Di kampus yang namanya mengandung kata "Veteran" yang seharusnya merepresentasikan kehormatan dan perjuangan.

Dan ini yang paling mengejutkan:
Ini bukan kasus satu dosen yang bertindak di luar kendali. Ini tujuh dosen dari tiga fakultas berbeda. Pertanian, Teknologi Mineral, Ilmu Sosial dan Politik.

Artinya ini bukan anomali.
Ini adalah pola yang sistematis yang berlangsung di berbagai sudut kampus secara bersamaan.

Dan salah satu dari tujuh dosen itu sudah pernah dijatuhi sanksi pada 2023 larangan mengajar.
Tapi aparentnya kasus lain tetap tidak terdeteksi.

Delapan tahun.
Dari 2018 sampai 2026.
Berlangsung di kampus yang punya satgas PPKPT, punya rektor, punya dekan, punya semua struktur yang seharusnya melindungi mahasiswanya.

Dan ini yang paling menyakitkan:
Di antara 13 korban ada mahasiswi S2.
Bukan mahasiswi baru yang tidak tahu hak-haknya.

Tapi seseorang yang sudah menyelesaikan S1, memutuskan melanjutkan pendidikan, dan tetap menjadi korban di lingkungan yang seharusnya paling aman.

Korban S2 adalah korban yang paling sulit melapor. Karena hubungan dengan dosen pembimbing yang sering adalah satu-satunya jalur untuk lulus menciptakan ketergantungan yang sangat asimetris. Laporkan dosen risiko skripsi tidak dibimbing. Diam terus menjadi korban.

Itulah mengapa keberanian 13 korban yang akhirnya melapor harus diapresiasi.
Bukan diam-diam.
Tapi dengan pengakuan yang keras bahwa sistem yang seharusnya melindungi mereka gagal.

Dan ini yang paling menohok tentang sistemnya:
Ketua Satgas PPKPT bilang: "Running-nya luar biasa dan kami di satgas itu terbatas orangnya."

Satgas yang dibentuk untuk melindungi ribuan mahasiswi kekurangan orang untuk memproses laporan yang masuk.

Sementara kampus punya ratusan staf administrasi. Punya gedung baru. Punya program-program pengembangan yang diumumkan dengan bangga.

Tapi satgas yang paling krusial untuk keselamatan mahasiswanya tidak punya cukup sumber daya untuk bekerja.

Ini bukan kekurangan sumber daya.
Ini kekurangan prioritas.

Dan ini yang harus dipertanyakan dengan sangat keras:

Dari 2018 sampai 2026 delapan tahun mengapa tidak ada yang tahu?
Atau lebih tepatnya:
apakah ada yang tahu tapi memilih diam?

peleceh4n yang dilakukan oleh tujuh dosen dari tiga fakultas berbeda tidak mungkin terjadi tanpa ada satu pun rekan dosen atau staf yang pernah melihat tanda-tandanya.

Tidak mungkin terjadi tanpa ada mahasiswi yang pernah berbisik kepada temannya. Tidak mungkin terjadi dalam keheningan total selama delapan tahun.

Yang lebih mungkin:
ada yang tahu.
Tapi struktur kekuasaan di kampus di mana dosen punya otoritas absolut atas nilai, kelulusan, dan masa depan mahasiswanya membuat semua orang memilih diam.

Dan itulah yang sebenarnya harus dibenahi.
Bukan hanya menghukum tujuh dosen ini tapi membongkar seluruh struktur yang memungkinkan kekuasaan asimetris seperti ini berlangsung selama delapan tahun tanpa ada yang berani bersuara.

Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:

Mahfud MD, dr. Tirta, dan Ahok semua bicara soal kebodohan struktural di Indonesia.

Tentang sistem yang tidak ingin warganya terlalu kritis karena warga yang kritis adalah ancaman.

Tapi ada kebodohan struktural yang lebih jahat dari itu: sistem yang tidak hanya membodohkan tapi juga membungkam.

Yang membuat mahasiswi tidak berani melaporkan dosennya karena takut tidak lulus.

Yang membuat saksi tidak berani bersuara karena takut dikeluarkan.

Yang membuat kampus menutup mata karena reputasi institusi dianggap lebih penting dari keselamatan mahasiswanya.

Itu bukan kegagalan satu kampus.
Itu adalah cerminan dari sistem yang sudah terlalu lama menempatkan kekuasaan di atas kemanusiaan.

13 korban sudah berani melapor.
Itu membutuhkan keberanian yang luar biasa besar di tengah sistem yang tidak pernah benar-benar berpihak kepada mereka.

Sekarang tugas kampus dan seluruh sistem pendidikan tinggi Indonesia bukan hanya menghukum tujuh dosen ini.
Tapi menjawab pertanyaan yang jauh lebih keras:

Delapan tahun.
Tujuh dosen.
Tiga fakultas.
Bagaimana ini bisa terjadi dan siapa yang membiarkannya?

Karena kalau jawabannya hanya sanksi untuk tujuh dosen ini lalu selesai maka delapan tahun berikutnya akan menghasilkan laporan yang sama.
Dengan korban yang berbeda.
Di kampus yang berbeda.

[Brig 🍉 @brigittasiw]

Ga ada beritanya & ga rame di Twitter. Akupun baru tau kalo ada demo dari Threads. Gila.

[marka @venomarka]

🐱 : "Percayalah, mereka melakukan ini setiap hari." 😂

[🇮🇩 мαԃαм ԃнєησк 🇵🇸 @Kopipait__78]

Mereka,para guru itu lagi demo pak ����😭bukan jumpa fans.Malah dadah .

Kalau cuma penhen dadah- dadah di mobil gitu ikut karnaval aja pak, ga usah jd presiden!!!!!!!!

[Bad News From Indonesia @bnfi_id]

🚨 CRISIS UPDATE:
Kondisi 4 ABK WNI yang disandera perompak Somalia sejak 21 April lalu kini kian kritis! Berdasarkan video terbaru, pasokan logistik di kapal MT Honour 25 telah habis total.

Kawan BNFI, mari kawal bersama isu kemanusiaan ini! 👇

[mazi @yelvyah]

how it feels to live in indonesia and read the news about ur country every day