moeammar

jak ube lhet tapak, duek ube lhet punggong, meunye meusinggong ku siku saja😂

[Jimly Asshiddiqie @JimlyAs]

Masya Allah, dahsyat sekali dampak perubahan iklim dan deforestasi serta kerusakan lingkungan yg terjadi.

[Yogi Natasukma™ @SoundOfYogi]

AYOK TERUS POSTING VIDEO DEMO

Biarkan antek rejim homofobik dengan narasi tolol lgsp bullshitnya berlalu dengan cepat

[moeammar @moeammarR06]

https://t.co/O26o2LM6qU

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Siapa yang membiayai aksi terorisme ini?

Siapa bohir yang nanggung hidup keluarganya karena bersedia pasang badan untuk melindungi rantai komando?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, gue perlu lo baca ini baik-baik karena ini menurut gue salah satu potret paling absurd yang pernah terjadi di republik ini dalam satu hari yang sama.

Pagi — Prabowo bilang di depan ribuan rakyat:
"Mau dolar berapa ribu kek, di desa kan enggak pakai dolar."

Siang — Kapolri Listyo Sigit laporan ke Prabowo soal hasil panen jagung Polri.
Dan Prabowo memberi apresiasi.

Bukan panen raya hasil tangkap pengedar narkoba. Bukan laporan pemberantasan korupsi.
Bukan statistik kejahatan yang berhasil ditekan.

tapi Panen jagung.
sekali lagi karna panen jagung

Kapolri sekarang tugasnya apa:
661.112 hektar lahan jagung ditanami Polri di 2025. Hasil panen 3,9 juta ton.
Target 2026 naik jadi 1,37 juta hektar.

Polri punya gudang ketahanan pangan.
Polri punya SPPG dapur MBG.
Polri ekspor jagung ke Malaysia dengan margin Rp500 per kilogram.

Dan Kapolri berdiri di depan Presiden melaporkan ini semua dengan bangga.

Gue perlu tanya dengan sangat serius:
Ini Kapolri atau Menteri Pertanian?

Sementara itu di tempat lain di hari yang sama:

Josepha Alexandra siswi SMA yang hafal konstitusi sampai tidur komat-kamitstres berat di rumah setelah diancam lewat WhatsApp oleh nomor tak dikenal karena berani mempertanyakan ketidakadilan juri di lomba cerdas cermat.

Dia bertanya kepada kakaknya:
"Kak, apa aku harus minta maaf?
Katanya aku yang bikin gaduh."

Nadiem Makarim yang membangun ekosistem yang menghidupi jutaan keluarga driver ojol, yang hartanya berkurang selama menjabat,

yang tidak ada satu sen aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke rekeningnya dituntut 27 tahun.

Tom Lembong mantan menteri juga pernah mengalami hal yang
dan masih banyak lagi

Dan ini yang paling bikin gue tidak habis pikir:

Di negara ini sekarang:
Ahli serangga bisa jadi Ketua BGN.
TNI bisa jadi dirut BUMN.
Kapolri tugasnya nanam jagung.
Pejabat yang ketahuan merokok dan main game waktu rapat cuma ditegur.

Tapi orang yang membangun lapangan kerja jutaan orang dituntut 27 tahun.
Anak SMA yang berani jujur diancam somasi.
Wartawan yang laporkan fakta bencana ditekan bosnya untuk diam.

Lo tanya kenapa Amerika bisa sejahtera
padahal kapitalis.

Kenapa China bisa jadi ekonomi nomor dua padahal komunis.

Sementara kita yang katanya demokrasi berlandaskan Pancasila malah makin jauh dari Pancasila itu sendiri.

Gue akan jawab dengan jujur.

Amerika sejahtera bukan karena kapitalisnya.
Tapi karena institusinya bekerja.
Polisi Amerika tugasnya penegakan hukum bukan nanam jagung.

Jaksa Amerika membuktikan kasusnya di pengadilan yang fair bukan dengan audit dari lembaga di bawah presiden.

Anak muda Amerika yang mempertanyakan ketidakadilan dilindungi hukum, bukan diancam WhatsApp.

China jadi ekonomi nomor dua bukan karena komunisnya.
Tapi karena mereka punya satu musuh bersama yang konsisten dikejar: korupsi.

Xi Jinping mencopot jenderal bintang empat
kalau terbukti korup.
Tidak ada yang kebal.
Tidak ada yang terlalu besar untuk dijatuhkan.

Sementara kita?
Kita punya Pancasila yang indah di atas kertas.

Kita punya konstitusi yang dihafal anak SMA sampai tidur komat-kamit.
Kita punya semboyan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tapi eksekusinya adalah Kapolri nanam jagung,
siswi SMA diancam WhatsApp,
dan orang yang menutup celah korupsi pendidikan dituntut 27 tahun.

Yang paling miris dari semua ini:
Bukan pejabatnya.
Bukan sistemnya.
Tapi fakta bahwa kita semua sudah mulai terbiasa.

Kita baca berita Kapolri nanam jagung dan kita scrolling terus. Kita baca anak SMA diancam dan kita bilang "kasihan" lalu lanjut.

Kita baca Nadiem dituntut 27 tahun dan kita berdebat di kolom komentar.

Normalisasi itulah yang paling berbahaya.
Karena ketika absurditas sudah terasa normal tidak ada lagi yang merasa perlu berubah.

Negara yang Kapolrinya bangga laporan panen jagung ke presiden sementara anak SMA yang hafal konstitusinya diancam WhatsApp adalah negara yang sedang kehilangan arah dengan sangat serius.

Bukan karena tidak ada orang baik di dalamnya. Josepha ada.
Nadiem ada.
Para wartawan yang tetap meliput dengan jujur ada. Para guru yang tetap mengajar dengan tulus ada.

Tapi sistem yang seharusnya melindungi mereka justru sedang sibuk nanam jagung.

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

1. Rupiah rendah : gak apa-apa, rakyat desa gak pakai dolar
2. Paspor lemah : gak apa-apa, rakyat desa jarang keluar negeri
3. Rakyat ranking 2 paling gampang ditipu sedunia : gak apa-apa, biar saya dua periode
4. Inflasi tinggi : gak apa-apa, rakyat desa masih bisa makan nasi sama tempe
5. Utang negara membengkak : gak apa-apa, yang bayar anak cucu kita nanti,
6. Investor kabur : gak apa-apa, cukup investor dari partai sama keluarga dan 9 naga + 9 haji
7. Hutang swasta jebol : gak apa-apa, toh banknya milik temen
8. Pendidikan ketinggalan : gak apa-apa, rakyat desa cukup sekolah smp saja yang penting bisa makan mbg mereka udah senang
9. Kesehatan buruk : gak apa-apa, masih ada dukun desa
10. Demokrasi mundur : gak apa-apa, yang penting suara mayoritas orang bodoh masih aman
11.Kebebasan pers ditekan : gak apa-apa, cukup baca berita pemerintah di TV
12. Keadilan hukum timpang : gak apa-apa, yang kaya bebas, yang miskin penjara

Semua masalah itu gak apa-apa...
Yang penting saya, buna dan kroni-kroni saya tetap happy, proyeknya jalan, dan jabatan bisa diperpanjang.

Rakyat desa kuat kok, tahan banting.
Mereka sudah terbiasa. Demo juga mereka ogah. Kalo bersuara kritis cukup kasih bansos selesai semua masalah.

[Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨 @WeKa_Ronin]

Prabowo
TAK PERNAH JADI DANDIM
TAK PERNAH JADI DANREM
TAK PERNAH JADI PANGDAM

Tidak pernah berada benar-benar dari bawah.

Ia tidak lahir dari jalur kewilayahan.
Tak pernah ditempa oleh ritme desa,
tak pernah membaca denyut rakyat dari meja Danramil, tak pernah menghirup bau keringat petani lewat lintasan Babinsa.

Ia asing pada bahasa sungai, buta pada logika hutan, dan tak pernah memahami wilayah sebagai ruang hidup—bukan sekadar batas administratif.

Bagi dirinya, kewilayahan hanyalah koordinat di slide presentasi.

Ia berbicara wilayah seperti turis berbicara kampung:
fasih istilah, miskin pemahaman.
Yang muncul bukan kepekaan ruang,
melainkan refleks kekuasaan.

Rakyat direduksi menjadi objek bantuan, bukan subjek pemulihan.

Ia mengalami gagap struktural:
pengalaman komandonya terputus dari realitas tanah, sungai, dan desa.

Tak heran, kebijakannya sering jatuh seperti sepatu bot di lumpur:
berat, bising, namun tak pernah benar-benar melangkah.

Namun perlu ditegaskan:
🔹️Ini bukan soal kepedulian personal.
🔹️Ini soal formasi mental.

Sejak awal, ia dibesarkan untuk menguasai, bukan memahami.

Wilayah tidak pernah tunduk pada mereka yang hanya mengenal peta
tanpa pernah menjejak tanah.

Pada akhirnya, ini bukan kritik emosional, melainkan evaluasi struktural atas kepemimpinan yang kehilangan rasa tanah.

Karena negeri ini tidak dibangun dari PowerPoint, melainkan dari lumpur, sungai, hutan, dan manusia yang hidup di dalamnya.

Dan siapa pun yang gagal memahami itu, akan selalu salah alamat—betapapun tinggi jabatannya.

:: WeKa ::

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

MBG adalah bisnis Renyah memabukkan.

Hitungannya sbb :

1) 1 (satu) dapur SPPG rata-rata dapat jatah 2.500 porsi per hari
2) uang diterima per hari dari BGN 2.500 x Rp 15.000 = Rp 37.500.000, dengan pembagian sbb :
a) sewa dapur Rp 3.000 x 2.500 = Rp 7.500.000
b) operasional Rp 2.000 x 2.500 = Rp 5.000.000
c) biaya makanan Rp 10.000 x 2.500 = Rp 25.000.000

Jika tiap bulan 24 hari, maka yang masuk ke kantong mitra BGN adalah : 24 x Rp 12.500.000 = Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) per bulan.

Betapa nikmatnya yg punya dapur SPPG 10, 100, dan 1.000

Jika “Polri” punya lebih 1.000 dapur SPPG maka tiap bulan setiap 1.000 dapur menerima minimal Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar).

[WALHI @walhinasional]

WALHI menegaskan bahwa Perjanjian Dagang Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto dan Donald J. Trump, merupakan bentuk tindakan inkonstitusional dan menghilangkan kedaulatan ekologi Indonesia. Perjanjian ini mengorbankan kedaulatan Indonesia atas sumber daya alam dan melanggengkan perampasan ruang hidup rakyat.

https://t.co/Ib1F4DyX9Y

[Mas P1yu🍉🇮🇩 @Piyusaja2]

Jangan Makan Makanan MBG

Ibu, Bapak,

Jika kalian mampu, maka anak-anak kalian jangan pernah biarkan makan makanan MBG. Karena besok lusa itu tuh bisa merepotkan.

Saat anak-anak kalian besar, mereka pindah ke LN, jadi WNA di sana, dan dia pamer-pamer, mengkritisi negara Indonesia, wah wah, ketahuan netizen dia dulu pernah dapat MBG, netizen akan jejeritan histeris marah-marah:

"DASAR TIDAK NASIONALIS! SUDAH MAKAN MBG, TERNYATA PINDAH WNA!"

"JIJIK BANGET LIHAT ORANG TIDAK AMANAH! PEMERINTAH CAPEK2 NGASIH MBG, MALAH MENGHINA2 NEGARA!"

"WOI BANGSAT! ELU MALU DIKIT JADI WNA, SUDAH MAKAN MBG! BALIKIN MAKANAN MBGNYA! KELUARKAN LAGI DARI PERUT ELU! SEKALIAN SAMA BUNGA-BUNGANYA! SANA BOKER HABIS2AN SELAMA ELU PERNAH MAKAN MBG."

"MEMALUKAN! SUDAH DIKASIH MBG, EH MALAH WNA. MANA SUMBANGSIHMU? NGGAK PATRIOT."

"HARUSNYA MBG ITU ADA KONTRAK TERTULIS, WOII! YANG SUDAH MAKAN MBG, TIDAK BOLEH LAGI MENGKRITISI PEMERINTAH. ENAK BANGET SUDAH CAPEK2 PRESIDEN KASIH MAKAN GRATIS. EH MALAH JELEK2IN PEMERINTAH. ELU NGGAK BAYAR, GRATIIIIS, COOY!"

Demikianlah peringatan serius ini saya sampaikan. Dan saya tidak sedang lebay. Tinggal di negeri bernama Indonesia ini, selalu ada kejutan.

(Tere Liye)

[Project Multatuli @projectm_org]

Media harus netral? Media harus berpihak? Apakah jurnalis boleh berpihak?
Jawabannya, ya.

Tapi bukan berpihak pada pemilik modal atau kekuasaan, melainkan kepada kepentingan publik, keadilan sosial, dan mereka yang kerap diabaikan oleh sistem yang ada. https://t.co/vTbOFovBf5

[moeammar @moeammarR06]

@indicatorfn @grok Wait, why did I just find out?

[moeammar @moeammarR06]

@Elonmusklona 5

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

Kekecewaan masyarakat Aceh terhadap penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor memantik ingatan sejarah panjang perjuangan Aceh melawan pemerintah pusat di Jakarta. https://t.co/PEGO16eGgj

[Lone Wolf @Mythicalforest]

Paham kan kenapa memisahkan isu ekologis dengan perjuangan kelas itu mustahil?

Karena daya rusak ekologis kapitalisme ekstraktif itu separah ini

Bayangin hutan dirusak semasif ini cuma buat memperkaya segelintir kelas pemilik modal dan oligarki?

That's how evil capitalism is

[Project Multatuli @projectm_org]

Indonesia mungkin tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi teknologi yang lahir dari pendudukan Palestina kini menyusup ke ruang demokrasi kita. Dari spyware Pegasus hingga sistem pengawasan lain, alat yang diuji pada masyarakat terjajah itu kini dipakai pemerintah untuk memetakan, memata-matai, dan membungkam warga di negeri sendiri.

Simak wawancara lengkap Redaktur Pelaksana Project Multatuli, Ronna Nirmala dengan jurnalis Yahudi yang anti-Zionis, Antony Loewenstein di https://t.co/I8iVT9cqN1 dan YouTube @ProjectMultatuli.

#palestine #freepalestine #palestina #palestinelaboratory #thepalestinelaboratory #laboratoriumpalestina #literasi #jilf #jilf2025 #marjinkiri

[sinarpidie.co @sinarpidie]

https://t.co/M2r6kGOmV7

Rezim teror ini juga menerapkan standar ganda dan memiliki bias kelas sosial. Untuk proyek-proyek para elite dan para oligarki, Prabowo berkeliling dunia mencari dana luar negeri.

[Aceh 🇮🇩🇹🇷🇵🇸 @Aceh]

Sumatra di ambang krisis kemanusiaan. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, mendesak pemerintah menetapkan Bencana Nasional — karena Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah tak tertangani.

8 hari berlalu, ribuan warga Aceh belum tersentuh bantuan. Logistik menumpuk di bandara, tak ada helikopter, jalan putus, jembatan hilang. Setelah banjir, kelaparan mengintai.

Alfian menuding pemerintah menghambat bantuan luar negeri demi politik. “Jika mereka menutup mata, Aceh harus bersuara. Bahkan referendum harus dipertimbangkan.”

“Untuk apa bersama jika nyawa rakyat kami tak dianggap?”

[JATAM Nasional @jatamnas]

ACEH

Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.

Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.​

Banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrem turun di kawasan yang sudah lama dikapling izin-izin tersebut, sehingga air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat. Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.​

Wilayah yang disorot dengan garis ungu di peta—Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil—adalah kabupaten dengan banjir terparah yang resmi berstatus siaga darurat. Di banyak titik, penjelasan resmi memang menyebut luapan sungai setelah hujan lebat berhari‑hari, tetapi peta ini menambahkan lapisan fakta lain: hulu sungai yang sama sudah dibebani 30 izin tambang minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare ditambah konsesi kayu dan HTI yang membentang hingga ke batas permukiman.​

Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kawasan Linge di Aceh Tengah, tempat PT Tusam Hutani Lestari menguasai hampir 100 ribu hektare hutan dan telah lama diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus.

Dengan demikian, bencana ini bukan hanya soal hujan dan alam, tetapi juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elit politik, termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir.

[KontraS #StopGenocide🍉 @KontraSupdates]

#UrgentAction This morning, the Indonesian Parliament is expected to pass the Criminal Procedure Code Bill (RUU KUHAP).

If it passes, anyone could be at risk; people could be arrested, detained, searched, monitored, or blocked based only on an officer’s decision.