Angga

[Duta Orang Bingung @dutabingung]

@xendless_s kita sering 'ngeledek' orang prindavan karena memperlakukan turis kurang ajar. dan disadari atau tidak, diantara kita juga masih banyak yang kelakuannya sama aja. kalau si mbaknya nyikut pas si plenger itu ngendus-ngendus gue dukung parah sih apalagi sampe bocor idungnya

[Mahfud MD @mohmahfudmd]

Selamat kpd POLRI yg tlh menjebol tembok penyembunyian harta2 yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Selamat kpd KEJAGUNG yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Silahkan berlomba utk saling bongkar korupsi. Itu bagus utk pemberantasan korupsi.

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Wak @tni_ad nih parcok sepertinya nyindir kalian lah. Wah gak bisa gini wak, harga diri udah diusik. Co apa kan sikit wak biar tak apa kali parcok satu ini,

[ramzan 🇵🇹 @ramzanrachmat]

"gw sih ga peduli BPS kerja bener / manipulasi" ini justru pola pikir yang bahaya banget sih, bang.

Kalau lu dari awal udah apatis sama objektivitas data, terus lo mau nilai "kebijakan ga sesuai kondisi riil" itu pakai tolok ukur nya apa? Pakai feeling? Berdasarkan timeline medsos? Lah fyp tiap orang aja beda2

​Justru karena BPS itu kerja bener pakai metodologi standar internasional, kita sebagai publik jadi punya amunisi objektif buat ngecek apakah klaim pemerintah itu sesuai realita atau cuma cherry picking (pilih2 data) buat PR dan elektabilitas doang.

​Balik lagi ke analogi gue sebelumnya:

BPS itu cuma termometernya. Tugas mereka nyediain angka yang akurat di lapangan. Kalau menteri atau politisi milih2 cherrypick data mana yang mau diomongin di press conference, atau bikin kebijakan yang melenceng dari potret data BPS, ya yang harus lo kritisi habis-habisan itu pembuat kebijakannya (dokternya), bukan malah apatis dan nanya "buat apa ada BPS?".

​Betul BPS itu lembaga negara, tapi integritas dan metodologi mereka itu diawasi secara global oleh lembaga dunia. Bayangin kalau BPS nggak ada atau dibubarin, lo dan gue nggak bakal punya pegangan baseline data apa2 buat mengkritik pemerintah secara elegan dan terukur. Semua kritik cuma bakal jadi perdebatan asumsi.

justru kita harus peduli sama validitas kerja BPS. Karena data yang bener adalah senjata paling tajam buat nuntut akuntabilitas kebijakan pemerintah.

[ramzan 🇵🇹 @ramzanrachmat]

Izin nimbrung diskusinya 🙏

Isu kelas rentan memang krusial, tapi menurut saya, kurang tepat jika BPS didorong untuk merilis multi-tier poverty line secara resmi dengan tujuan mendikte arah kebijakan (APBN/RPJMN).

​Ada batas tegas ranah statistik dan kebijakan. BPS itu lembaga statistik independen. Tugasnya menggambarkan realita dengan standar yang sudah baku (Garis Kemiskinan absolut). Menentukan threshold baru (seperti 1,5x atau 2x GK) untuk merumuskan arah APBN adalah tugas eksekutif (mungkin spt Bappenas atau Kemenkeu). BPS tidak seharusnya melakukan framing angka untuk menggiring kebijakan politik tertentu.

Soal akses microfata, kayak yang disebut Pak Berly, ekonom sudah bisa menghitung kelas rentan dari data Susenas BPS. Which means, BPS sdh menunaikan tugasnya dengan sempurna, menyediakan bahan baku data yang kaya.

Jika kelas rentan belum terakomodasi di RPJMN, itu mah soal kemauan politik pihak eksekutif/kementerian, bukan pada rilis resmi BPS.

​Saat ini, GK tunggal BPS berfungsi sbg baseline yang jelas., jika BPS secara resmi merilis banyak versi garis (rentan, hampir layak, layak), hal ini justru bisa bikin kebingungan di masyarakat dan media mengenai metrik mana yang menjadi acuan utama.

​Mempertahankan rilis satu Garis Kemiskinan absolut yang ketat juga penting untuk sasaran jaringan pengaman sosial dasar (bansos, PKH). Klo rilis resmi BPS diexpand ke kelas menengahyang rentan, ada risiko wacana publik dan fokus negara terdistraksi dari kelompok extreme poverty yang paling membutuhkan rescue segera.

[ismaiL hasan @ismailhasan13]

Kita mau marah sama kebijakan yang buruk, tapi disaat yang sama kita engga mau kasih tau gambaran ekonomi kita sebagai masyarakat secara data. Ya ini jadi nya bikin jalan masing2. Engga bakal ada titik temu.

[ismaiL hasan @ismailhasan13]

Ada yg kerumah terus bertanya tentang gaji, kuota, lemburan, bensin, dsb. Saya jawab saja semuanya sesuai kenyataan. Data ekonomi masyarakat itu sangat penting untuk kebijakan2 yg berhubungan dengan ekonomi.

[μ @rzrizaldy]

Di threads orang cuma2 pamer income dan pengeluaran

Di depan petugas sensus jawab ala kadarnya / ngasal

Hahaha

[KJ || Otw 1 M pertama 💰 @1M_pertama]

@direktoridosen Anzai namanya direktori dosen tapi gak bisa subjektif sama acara beginian. Untung anon, coba pake identitas asli, ga ada bedanya sama warek UNY kemarin wkwkwkwk

ngetik apapun bebas selama cenblu anon yg penting rame + cuan, yuhuuuuu

[Ryan @ryanaidilp_]

Wahh, akun dengan kata "dosen" kok gini ya. Hopeless bgt udh, gak pemerintah gk dibawah sama bebalnya. Bantu edukasi mental terus, skrg akun yg seharunya mendidik malah gini.

[•⟂⊂Ω–•ᘰ | Ω ∟ ᘰ ᘰ: @ndrer]

Sekarang tahu kan kenapa penentuan masyarakat miskin-rentan-kaya sering kali dasarnya pakai pengeluaran, bukan penghasilan?

Salah satunya yha karena banyak orang nggak mau jujur ke petugas sensus berapa penghasilannya. Ndak papa, goreng saja terus, biar data kita terus jelek. 😜

[tendangan pisang @sopronda]

🚨 ALERTA ALERTA! 🚨

penangkapan massa aksi surabaya dilakukan oleh INTEL berpakaian preman!

19.50 @.paramedisjalanansby

@BudiBukanIntel

[ℍ𝕍ℕ @havenvex]

Terserah mau mikir atau jawab sensus ini kek gimana, tapi jangan begini ke sesama rakyat.

Mereka mitra BPS itu pegawai lepasan (bukan ASN) yang juga banyak ngalamin ampas2nya di lapangan.

Lu mau marah vertikal ke atas dong, jangan horizontal bodoh

[Ryan @ryanaidilp_]

Intinya ya guys, kalau BPS beneran mau manipulasi data. Ngapain capek-capek buka rekrutmen, bikin pelatihan, dan ngunjungin setiap rumah 1 per 1 untuk ngumpulin data. Perihal gimana data itu dimanfaatkan pemerintah, itu udah diluar kewenangan BPS. Tugas BPS mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data. Jadi meskipun kebijakan pemerintah sekarang buruk, jangan sampai datanya ikut jelek juga, seenggaknya jika suatu saat pemerintah kita berubah jadi lebih baik, data acuannya bagus untuk pembuat kebijakan saat itu.

[kiki @latte_eoni]

Aku ga tahu kenapa orang salty sama petugas sensus ekonomi, mereka hanya menjalankan tugas dan sudah ada panduan isian jawabannya.

Aku dulu jaman nulis thesis saban hari buka website BPS nyari data, sangat berguna sekali data hasil sensus ekonomi ini, karena nanti datanya akan disajikan seluruh provinsi seluruh Indonesia, bisa diolah pake time series atau data panel.
Sebagai mahasiswa ga mungkin kita nyari data primer, makanya ambil data sekunder yg sudah diolah BPS.

Ini POV aku sebagai orang yang pernah belajar public policy, kita butuh base data yg solid yang nanti nya akan diolah oleh policy maker menjadi suatu kebijakan. Data tersebut salah satu nya diambil melalui sensus ekonomi

[sabo @plisitin]

: km cakep bgt deh
: hihi makasi ya
: kaya apotek kopdes
: apotek kopdes???
: iya, gaada obat
: hhe

[πsang🍌 @ra1105_]

kenapa msh hrs ke lapangan? ya buat verifikasi lapangan, apakah data administratif sesuai dgn kondisi riil lapangan. ada juga yg blm terdaftar di sistem administrasi, nyatet aktivitas ekonomi yg informal. ya kaya presiden trs ngomongin data tapi fakta nya di lapangan ga sesuai.

[Julius Ibrani @juliusibrani]

Uda dibilangin tentara itu ngga bisa masuk ke ruang sipil sama sekali.

Urusan jogging gini aja pake aturan maen sndiri.

Ga heran smua tindakan tentara di ruang sipil bertentangan dgn nalar publik scr umum,

Ga heran jg klo disidangin di Pengadilan Militer vonisnya rendah terus.

[Nol Km Yogyakarta @titiknol_jogja]

#jagawarga yg tidak pernah hadlir klo urusannya sama kacang ijo atau malika, beraninya cm sama mahasiswa... 🫢🤦

[ki @invusirenn]

Found him.