@SAI_yuki24 Oh, lhaiya manuk akal sih.. aku juga bingung klo dibilang warga khaenriah itu berdosa(?) makanya diancurin, kan gt katanya.. nah itu aku masih bertinyi-tinyi, dosa apee.. klo pun berdosa kan ga semuanya.. klo gini teorinya jd manuk akal
MOMEN SIARAN LIVE PIDATO-NYA DICUT!!!
Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir
Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir
Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau senjata nuklir.
Qatar juga mau punya senjata nuklir.
Mesir juga mau senjata nuklir.
*Mic mati*
*Ganti klip iklan*
Prabowo Minta 'Tak Usah Pertanyakan' TNI-Polri Turun ke Sawah:
"Sudah enggak usah terlalu, 'Apa lah ini? Prosedur ini apa, kenapa tentara ikut di sawah? Kenapa polisi ikut tanam jagung?'."
@SAI_yuki24 Ohh Mensesneg, kaget, tak kira bunted wkwkwk
Matane picek ancen, orang disuru minggir ke mana coba.. kek beneran pada kerja aja, sebel bgt kek yg paling penting urusannya ๐
@SAI_yuki24 Enaq klo pake mobil yaa.. aku motoran pernah hampir ditendang patwal tatot tatot pas brgkt ngantor.. padhal aku udah mepet bgt sama trotoar, dikit lagi jatoh.. cuma bisa tak tereakin, "udah mepet, anjing!" ๐ญ ri 14 tuh siapa mboh..
Yhaa wkwkwk baru kemaren bgt gw saranin temen yg dom Depok buat masukin anaknya ke sekolah negeri aja, biar gratis dan ga beratin finansial keluarganya.. skrg malah mau disuru bayar ๐ญ
Makan Gratis, Sekolah Wajib Bayar
Pemprov Jabar dan DPRD mulai membahas pengaktifan kembali SPP bagi siswa SMA/SMK negeri dari keluarga desil 6โ10. Alasannya, pemerintah baru mampu membiayai sekitar Rp1,6 juta dari kebutuhan ideal Rp4,5 juta per siswa per tahun.
Wacana ini muncul ketika transfer pusat ke Jawa Barat pada 2026 dipangkas sekitar Rp2,458 triliun. Pada saat bersamaan, anggaran negara makin terkonsentrasi pada program prioritas nasional seperti MBG yang menelan Rp335 triliunโRp223 triliun di antaranya dihitung sebagai anggaran pendidikan.
Akibatnya cukup ironis, di atas kertas anggaran pendidikan tetap 20%, tetapi sekolah mengaku kekurangan biaya operasional dan orang tua kembali diminta membayar.
Kalau ruang fiskal daerah dipersempit demi program pusat, pantaskah kekurangannya kemudian ditutup dari kantong orang tua murid?
Sumber: detikJabar, Pemprov Jawa Barat, Mahkamah Konstitusi