@larasati_2122@attentizon Kalau kalah di pengadilan lalu malah bangun drama publik terus, netizen jadi makin paham mana pembelaan mana playing victim 👀
#AntiMafiaTanah
Mahfud MD ikut menyoroti budaya flexing & hedon di kalangan aparat sebagai bagian dari masalah struktural Polri. Menurutnya, reformasi bukan cuma soal aturan tapi juga soal mental, etika, dan gaya hidup. Polisi harus kembali jadi pelayan rakyat,
#KomiteReformasiPolri
Mahfud MD menyampaikan draf akhir reformasi Polri sudah rampung dan siap diserahkan kepada Prabowo Subianto. Kini tinggal finalisasi laporan pokok pikiran untuk jadi dasar keputusan kebijakan. Reformasi masuk fase eksekusi bukan lagi wacana.
#KomiteReformasiPolri
Mahfud MD menyebut reformasi Polri sebagai kebutuhan mendesak. Tantangan internal dan desakan publik harus dijawab lewat evaluasi kebijakan yang serius dan terukur. Perubahan tak cukup slogan — butuh keputusan dan keberanian menata ulang sistem.
#KomiteReformasiPolri
Mahfud MD menegaskan: frasa “penugasan dari Kapolri” yang memungkinkan polisi aktif mengisi jabatan sipil adalah bentuk penyelundupan hukum. Norma tak boleh ditambah lewat penjelasan pasal. Reformasi Polri harus taat konstitusi dan jaga kepastian hukum.
#KomiteReformasiPolri
Mahfud MD menegaskan: tak ada toleransi bagi anggota Polri yang terlibat narkoba. Siapapun harus diproses sesuai hukum. Reformasi Polri dimulai dari penegakan disiplin dan integritas institusi — bukan kompromi.
#KomiteReformasiPolri
Mahfud MD menegaskan: Komite Reformasi Polri bukan dibentuk untuk bongkar kasus satu-satu, tapi mengevaluasi pola pelanggaran dan masalah struktural agar reformasi berjalan menyeluruh. Fokusnya sistem, bukan sensasi.
#KomiteReformasiPolri
Mahfud MD menegaskan: tugas Komite Reformasi Polri bukan mengungkit kasus tertentu, tapi melakukan evaluasi menyeluruh sistem kepolisian dari aturan, budaya kerja, sampai pelayanan publik agar Polri benar-benar hadir bersama rakyat.
#KomiteReformasiPolri
Isu kayak gini memang gampang digoreng 😅
Dalam konteks pembahasan #KomiteReformasiPolri, pernyataan Mahfud MD lebih banyak menekankan evaluasi menyeluruh dan pembenahan sistemik—bukan mengungkit kasus spesifik seperti Peristiwa KM 50 sebagai agenda utama komite.
Usulan pembatasan masa jabatan Kapolri jadi bagian penting dari reformasi struktural Polri biar regenerasi jalan, karier tetap sehat, dan kekuasaan nggak terlalu lama bertumpu di satu tangan. Reformasi butuh keberanian, bukan kompromi.
#KomiteReformasiPolri
Reformasi Polri nggak cukup tambal sulam. Harus struktural: posisi Polri diperjelas, pemilihan Kapolri bebas transaksi politik, pengawasan eksternal diperkuat, d penugasan di jabatan sipil ditertibkan.
#KomiteReformasiPolri
Tindakan oknum yang arogan dan melanggar hukum itu bukan cuma mencederai korban tapi juga merusak kepercayaan publik. Reformasi Polri harus menyentuh akar: integritas, akuntabilitas, dan keberanian menindak dari dalam.
#KomiteReformasiPolri
Nggak boleh ada lagi kesewenang-wenangan. Hukum harus berdiri tegak di atas kepentingan siapa pun. Reformasi Polri itu bukan sekadar wacana—mulai dari pembatasan kewenangan sampai penguatan pengawasan eksternal biar akuntabilitas benar-benar jalan.
#KomiteReformasiPolri
Kalau Polri terseret politisasi dan transaksi kekuasaan, yang hancur bukan cuma independensi tapi keadilan. Aparat penegak hukum harus berdiri di atas hukum, bukan di tengah tawar-menawar politik.
#KomiteReformasiPolri
Kekerasan, pemerasan, sampai jual beli perkara itu bukan isu kecil itu akar runtuhnya kepercayaan publik. Reformasi Polri harus menyentuh praktik di lapangan: tegas bersih-bersih, transparan, dan nol toleransi pada penyimpangan.
#KomiteReformasiPolri
Rekrutmen Polri harus berbasis prestasi, bukan relasi. Digitalisasi dan pengawasan ketat jadi kunci biar proses seleksi makin transparan, adil, dan bebas titipan. Kalau sistemnya rapi, kepercayaan publik ikut naik.
#KomiteReformasiPolri
Kalau anggota Polri mau masuk jabatan sipil, jalurnya jelas: keluar dari kepolisian atau pensiun.
Ini soal menjaga batas kewenangan dan profesionalisme. Polisi aktif harus fokus menegakkan hukum urusan sipil diatur lewat mekanisme sipil, sesuai konstitusi.
#KomiteReformasiPolri
Penegakan hukum yang profesional itu tidak tebang pilih.
Siapa pun kuat atau lemah, dekat atau jauh harus diperlakukan sama di depan hukum. Karena keadilan baru bermakna kalau konsisten, bukan tergantung siapa yang diperiksa.
#KomiteReformasiPolri