@LambeSahamjja Karena Desil 1–4 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih rendah, sehingga bisa jadi acuan penentuan prioritas bantuan. Tujuannya supaya penyaluran bansos lebih terarah, bukan asal bagi rata.
@A1Fraksi Penilaian desil mencakup banyak indikator min bukan cuma fisik rumah. Jika ada yang beda dengan fakta lapangan, manfaatkan fitur sanggah untuk pemutakhiran data secara transparan
@SanthiSus16305@kebolehjadian Setuju. Desil itu bukan standar baru untuk menentukan siapa yang miskin. Ini pemeringkatan kondisi sosial ekonomi. Dengan DTSEN sebagai data tunggal, penyaluran bansos diharapkan makin tepat sasaran dan yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat
@antaranews Kalau kondisi ekonomi keluarga berubah, posisi desil juga bisa berubah. Makanya DTSEN terus dimutakhirkan, supaya data yang dipakai pemerintah makin sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
@kompascom Desil itu bukan vonis permanen. Kondisi sosial ekonomi berubah, posisi relatif keluarga juga bisa berubah, makanya DTSEN dimutakhirkan secara berkala agar datanya update seuai keadaan masyakat
@hariankompas Data DTSEN justru terus dimutakhirkan supaya kondisi masyarakat yang terbaru bisa tercermin. Jadi kalau ada data yang belum sesuai, tersedia mekanisme pemutakhiran.
@KapudS640 Anggaran APBN/APBD diplot berdasarkan jumlah dan kondisi penduduk. Sensus memastikan anggaran daerah dialokasikan sesuai kenyataan di lapangan, bukan sekadar asumsi di atas kertas.
@kebolehjadian BPS bertugas mengolah data hsl pendataan sosial ekonomi (Regsosek) scr objektif Penentuan desil berdasarkan skor akumulasi indikator rumah tangga. Adanya ketidaksesuaian data warga miskin yang tercatat di desil tinggi adalah evaluasi untuk verifikasi faktual ulang di tingkat desa
@kompasmuda sebagai mekanisme redistribusi bantuan secara proporsional, memastikan masyarakat pada kelompok rentan mendapatkan prioritas sesuai kondisi sosial-ekonominya
@MoncongPutih03 Data sosial-ekonomi memang bisa berubah. Makanya DTSEN dibuat dinamis dan terus diperbarui, termasuk melalui data administrasi, survei, pemutakhiran daerah, sampai pengecekan lapangan
@toe_giman@CakArmuji@bps_statistics Koreksi Terhadap Error Klasifikasi Desil
Keluarga rentan yang tak sengaja terdata di desil tinggi (seperti desil 6) berhak mendapat pengoreksian data. Sanggahan publik disediakan justru untuk memperbaiki galat pendataan agar bantuan sosial/beasiswa tepat sasaran
@hariankompas Memperbaiki data kemiskinan dan desil butuh kolaborasi antara pemerintah dan warga. Posko aduan adalah wujud kerja sama untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi
@hariankompas Pemeringkatan desil BPS bertujuan menjaga akuntabilitas penggunaan APBN. BPS memetakan data kondisi riil secara independen agar uang rakyat lewat bansos/subsidi mengalir objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan
@konde_co Kalau ada ketidaksesuaian data, solusinya adalah validasi & verifikasi lapangan (ground check), bukan menyudutkan lembaganya. BPS terus terbuka melakukan pemutakhiran data bersama Pemda agar bansos makin tepat sasaran
@kompascom Tidak lolos KIP K tak menutup akses kuliah. Kampus menyediakan opsi sanggah UKT, cicilan pembayaran, hingga beasiswa internal/mitra swasta bagi mahasiswa yang butuh penyesuaian biaya
@embah72 Satu kasus atau antrean pengaduan jangan langsung digeneralisasi sebagai “BPS tidak profesional”. BPS sendiri mengakui pemutakhiran perlu terus dilakukan agar data makin akurat loh min
@officialfgmedia Desil 1–2 fokus utama penanganan kemiskinan ekstrem. Dengan data BPS, intervensi bansos & jaminan sosial bisa langsung berdampak ke warga ter bawah krn selama ini banyak laporan bansos salah sasaran
@LambeSahamjja Penentuan desil BPS (seperti Regsosek) dihitung berdasarkan metodologi ilmiah Proxy Means Testing (PMT) yang mengukur banyak variabel sosio-ekonomi (kondisi fisik rumah, aset, kepemilikan kendaraan, hingga pendidikan). Bukan cuma berdasarkan 1-2 foto tampak depan rumah saja. 💡📉