Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish":
"Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024.
Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah.
Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar.
Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.
Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya.
Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.
Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk.
Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.
Persimpangan jalan baru
Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu.
Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan.
Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""
Kalian ngerasa ga sih, mall masih rame, antrian kopi masih panjang, restoran masih penuh.
Padahal rupiah lagi di titik terlemah sepanjang sejarah dan ekonomi lagi susah.
Nama fenomena ini adalah Lipstick Effect.
Dan ini justru sinyal bahaya loh!🧵
Ada lohh cewek yang kelihatannya serba bisa dan mandiri banget.
Padahal aslinya… dia cuma gak punya opsi untuk jadi lemah.
Udah kebiasaan ngurus semuanya sendirian, sampai tanpa sadar tiap hari jadi makin tangguh.
Semangat selalu ya para cewek hebat yang ada disana 🥹✨
Dalam sebuah podcast bersama Mahfud MD, Ahok melontarkan kritik keras terhadap penguasa saat ini yang ia nilai menunjukkan sikap angkuh dan jauh dari kepentingan rakyat.
..
..
..
Hari ke-461 MBG
Blm ada audit BPK secara nasional
Pdhl di lapangan:
- Msh ada kasus keracunan makanan
- Ada dugaan dapur SPPG fiktif
- Kualitas makanan gak standar
- Tata kelola ribet, distribusi kompleks
- Kasus pengadaan motor listrik 2,4 T
- Dana digunakan hampir 100 T
WHY?
Guys, update terbaru dari drama motor listrik BGN dan jawaban resminya justru bikin lebih banyak pertanyaan dari sebelumnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya bicara langsung ke Menkeu Purbaya.
Dan jawabannya cuma dua kata:
Sudah terlanjur.
Sekali lagi
Sudah terlanjut
Tunggu dulu.
Kita recap dulu dari awal.
BGN beli 21.801 unit motor listrik merek Emmo untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Menkeu Purbaya sudah blokir anggaran ini di 2025.
Komisi IX DPR bilang tidak pernah dikonsultasi dan kalau dikonsultasi pasti ditolak.
Kantor distributor motornya bahkan belum selesai dibangun.
Dan sekarang penjelasan resminya adalah:
Itu anggaran tahun lalu.
Sudah terlanjur keluar.
Mari kita bedah satu per satu.
Pertama anggaran tahun lalu.
Purbaya sendiri mengakui dia sudah blokir pengadaan motor ini di tahun 2025.
Artinya secara resmi anggaran itu harusnya tidak bisa keluar.
Tapi ternyata keluar juga.
Sebagian.
Kalau anggaran sudah diblokir bagaimana bisa terlanjur keluar?
Siapa yang otorisasi pengeluarannya?
Mekanisme kontrolnya di mana?
Kedua sudah terlanjur
Ini bukan jawaban dari institusi negara yang mengelola uang rakyat senilai triliunan rupiah.
Ini jawaban orang yang lupa matiin kompor sebelum pergi.
Sudah terlanjur bukan penjelasan tata kelola.
Itu pengakuan bahwa ada proses yang berjalan tanpa kontrol yang memadai.
Ketiga merek Emmo.
Motor listrik yang dibeli adalah merek Emmo yang desain industrinya baru didaftarkan di 2025.
Merek baru.
Pengalaman di lapangan belum terbukti. Dan ini dipilih untuk program nasional skala 21.000 unit lebih.
Proses seleksinya seperti apa?
Siapa yang evaluasi kesiapan teknisnya?
Kenapa merek baru yang belum teruji?
Keempat motornya masih di gudang.
21.801 unit motor listrik.
Sudah dibeli.
Sudah dibayar atau dalam proses pembayaran.
Tapi semuanya masih parkir di gudang distributor menunggu proses administrasi BMN.
Artinya uang sudah keluar.
Motor sudah ada.
Tapi belum dipakai.
Dan program MBG berjalan tanpa motor-motor itu selama ini.
Lalu untuk apa beli sekarang kalau belum bisa dipakai?
Dan ini yang paling gue garisbawahi:
Narasi resmi sekarang adalah: Jumlah 70.000 unit itu tidak benar.
Realisasinya cuma 21.801 unit.
Oke. Tapi "cuma" 21.801 unit itu bukan angka kecil.
Itu ribuan unit motor dari merek baru yang dibeli tanpa persetujuan DPR, setelah Kemenkeu blokir, dengan distributor yang kantornya belum selesai dibangun.
Dan penjelasan resminya adalah sudah terlanjur.
DPR memanggil BGN hari Senin 13 April.
Dan gue harap Komisi IX tidak puas dengan jawaban sudah terlanjur di depan mereka.
Yang perlu dijawab dengan konkret:
siapa yang otorisasi pengeluaran anggaran yang sudah diblokir Kemenkeu?
Bagaimana proses seleksi merek Emmo dilakukan?
Berapa total nilai pengadaan ini?
Dan siapa yang bertanggung jawab kalau motor ini ternyata tidak bisa beroperasi dengan baik di lapangan?
Sumber: Tribun News
Padahal yang mengkritisi itu fokusnya bukan menggulingkan. Cuma pengen programnya dikaji ulang karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.
Tapi malah kaya nantang. Ayo coba saja gulingkan saya dengan mekanisme yang ada. Angel.
Mungkin di depan semua keliatan baik-baik aja,
sampai kita tahu cerita aslinya.
Sampai kita tahu, ternyata banyak yang lagi berjuang diam-diam.
Sampai kita benar-benar tahu, teman kita sehat dan bahagia.
Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu.
BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Tanpa persetujuan Kemenkeu.
Dan kantornya distributor motor itu belum jadi.
Baca lagi.
Kantornya belum jadi.
Tapi motornya sudah ada di Indonesia.
Kronologi yang perlu lo tahu:
2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini.
Secara resmi.
Diblokir.
2026 BGN tetap beli.
21.000 unit.
Sudah masuk ke Indonesia.
Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi.
Tidak pernah dapat laporan.
Tidak pernah diminta persetujuan.
Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris.
Dan ini yang paling bikin gue speechless.
Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah:
kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun.
Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana.
Terjemahannya:
motor sudah dibeli,
distributor sudah ditunjuk, l
okasi SPPG sudah disiapkan
semua sebelum kantornya selesai dibangun.
Something fishy, kata Charles.
Dan gue setuju.
Pertanyaan yang harus dijawab:
Satu siapa yang beli?
BGN beli 21.000 unit motor listrik.
Dari merek apa?
Importir mana?
Harganya berapa per unit?
Total anggarannya berapa?
Dua dari anggaran mana?
Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026?
Ada pos anggaran yang tidak terpantau?
Tiga siapa distributornya?
Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang.
Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis?
SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa?
Untuk koordinasi antar lokasi?
Oke, mungkin.
Tapi 21.000 unit?
Tanpa laporan ke DPR?
Ini bukan soal motor listriknya.
Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun.
Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama?
Dan ini yang paling menyakitkan:
Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya.
Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen.
Dan yang rugi? Sama seperti biasa.
Rakyat yang bayar pajak.
Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan.
Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR.
Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan.
Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.
Ini adalah alarm yg perlu jd perhatian. Bpk Presiden di Jepang baru saja mengatakan kita harus melindungi hutan, bahkan reforestasi masif, karena Indonesia adalah paru2 bumi. Semoga jadi perhatian jajaran beliau, pemerintah daerah, serta korporasi2 yg mengeksploitasi hutan kita.
Ternyata skill kehidupan yang harus dikuasai di usia 20-35 itu adalah skill mengatur suasana hati dan emosi. Jangan apa-apa di baperin. Please don’t expect too much. Orang bisa berubah. besok suka, besok lagi bisa enggak. Semua bisa hilang, semua bisa pergi kapan saja.