nuugggss @nugraputraa - Twitter Profile

nuugggss @nugraputraa

8 days ago

@LBLFC_ From TAA to this shit

0

3

0

2K

nugraputraa retweeted

Elon Musk

@elonmusk

19 days ago

Prosecute/Fauci

3K

112K

19K

3K

8M

nugraputraa retweeted

yugi @yugipork73

6 months ago

@KangManto123 Mental 62 itu mayoritas ada 2: ngemis dan nyolong. Semua level sosial gitu, yg beda cuma caranya.

7

99

11

3

6K

nugraputraa retweeted

Lambe Saham

@LambeSahamjja

6 months ago

Guys Prabowo baru saja digugat di PTUN Jakarta. Bukan oleh partai oposisi. Bukan oleh politisi. Tapi oleh koalisi masyarakat sipil CELIOS, AJI, WALHI, Indonesia for Global Justice, dan beberapa organisasi lainnya. Gugatannya soal apa? Perjanjian dagang Indonesia-Amerika yang Prabowo tanda tangani tanggal 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR. Tanpa partisipasi publik yang bermakna. Namanya Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Dan ini bukan gugatan receh. Pasal yang dilanggar sudah jelas. Pasal 11 UUD 1945 presiden mau bikin perjanjian internasional soal perdamaian, perang, atau perdagangan harus minta persetujuan DPR dulu. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 2 dan 10 juga dilanggar. Sebelum gugatan ini masuk CELIOS sudah kirim surat keberatan resmi ke Presiden tanggal 23 Februari. Berdasarkan undang-undang Presiden punya 10 hari kerja untuk merespons. Batas waktunya 9 Maret 2026. Tidak ada respons. Tidak ada tanggapan. Tidak ada tindakan apapun. Diam total. Dan diam itu dalam hukum administrasi negara — bukan berarti tidak ada masalah. Justru sebaliknya. Diam itu memperkuat landasan gugatan. Dua hari setelah batas waktu habis gugatan resmi didaftarkan ke PTUN Jakarta. Koalisi juga minta provisi agar PTUN menunda pelaksanaan ART selama proses sidang berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Bhima Yudhistira dari CELIOS bilang sesuatu yang perlu digarisbawahi. ART bukan perjanjian dagang biasa. Ini perjanjian yang secara fundamental mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan Amerika Serikat. Dan ini perlu dikaitkan dengan yang sudah gw bahas sebelumnya. Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah memutuskan bahwa Trump tidak berwenang menentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya fondasi hukum dari sisi Amerika juga bermasalah. Malaysia sudah batalkan perjanjian serupa setelah putusan itu keluar. Bilang terang-terangan — perjanjiannya tidak ada lagi. Dan sekarang Indonesia punya dua masalah sekaligus. Dari dalam perjanjian ditanda tangani tanpa prosedur konstitusional yang benar. Digugat di PTUN oleh masyarakat sipil. Dari luar fondasi hukum perjanjian itu dari sisi Amerika juga sudah digugurkan pengadilannya sendiri. Perjanjian yang dari dua sisi hukumnya bermasalah. Dan tidak ada satu pun penjelasan publik yang transparan dari pemerintah soal manfaat konkretnya bagi rakyat Indonesia. Feri Amsari sudah bilang ini dari awal kalau presiden tidak patuh konstitusinya sendiri dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan sekadar prosedur. Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.