Lima oknum anggota TNI AL ditahan usai mengeroyok guru SMK berinisial BS yang sedang memancing di pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Korban juga dilempar ke laut.
Pengeroyokan terjadi di Pelabuhan Umum Melonguane, Kepulauan Talaud, Kamis (22/1) sekitar pukul 23.30 Wita. Korban saat itu sedang memancing di lokasi bersama rekannya.
Pengeroyokan itu memicu kemarahan warga hingga menggeruduk Markas Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Mako Lanal) Melonguane di Talaud pada Jumat (23/1). Aksi unjuk rasa dari aliansi masyarakat adat itu berujung ricuh.
Can you imagine the terror and horror Israel inflicts on Palestinian children, women, and men in detention centers when the cameras are away?
This is Israeli terrorism.
“Kamu dari TVRI harusnya enggak boleh bertanya seperti itu,” kata Teddy. “Siapa yang nyuruh kamu?”
Bagaimana Seskab Teddy mengatur arus informasi Istana dan mengancam wartawan plus petinggi media. Artikel lanjutan dari serial 'Dead Press Society", baca: https://t.co/arK81yQJNS
“Jurnalisme itu harus berpihak dan tidak lagi berlindung dengan istilah objektivitas yang ternyata semu.”
Evi Mariani, di Public Lecture 5x15 Lanskap Hidup: Who Feeds the World @makassarwriters.
#ProjectMdiMIWF#MIWF2026
Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya mengatur ketat arus informasi istana.
Mulai dari meminta wartawan memberitakan yang baik-baik saja, hingga menelpon manajemen dan petinggi media saat tidak suka dengan isi pemberitaan.
#DeadPressSociety#YaAkuBakalDibaca https://t.co/O6XCuqB4dA
Pers sering disebut pilar demokrasi. Sayangnya, kini pers di Indonesia menghadapi berbagai ancaman. Mulai dari tekanan penguasa, tekanan bisnis, ancaman terhadap jurnalis, hingga swasensor.
Bagaimana jadinya demokrasi bila salah satu pilarnya dalam kondisi terancam?
Serial terbaru Project Multatuli: #DeadPressSociety https://t.co/7YFvFtyXks
Pada ultah ke-1 @projectm_org, Viriya Singgih memakai tema Dead Press Society utk menyambut kemunculan media nonprofit yg didanai pembaca. HUT ke-5 PM, judul itu ia pakai utk serial yg mengajak kita melihat represi pers di era Prabowo.
Artikel perdana: https://t.co/bxbTCi1y5C
Di era Orde Baru, Menteri Penerangan Harmoko masyhur sebagai sosok di balik gelombang pembredelan yang menyasar media massa nasional. Namanya bahkan dipelesetkan sebagai singkatan dari “Hari-hari Omong Kosong”.
Kini, saat Prabowo Subianto ada di kursi presiden, Harmoko seakan terlahir kembali. Ia ada dan berlipat ganda, mewujud di sosok-sosok di lingkar utama kekuasaan yang rajin menekan pers dengan cara-cara baru yang sekilas tak kasatmata, tapi tak kalah mematikannya.
Hingga April 2026, Project Multatuli telah berbincang dengan 70 pekerja dan eks pekerja dari 37 media berbeda untuk mengungkap bagaimana tekanan terhadap pers bekerja di balik layar.
Nantikan serial reportase terbaru kami.
#5TahunProjectMultatuli
Deretan kejanggalan kematian Farhan di Gedung ACC Kwitang.
Dua bulan setelah dinyatakan hilang dalam gelombang demonstrasi Agustus 2025, Farhan akhirnya ditemukan. Bukan dalam keadaan hidup, melainkan dalam bentuk kerangka di lantai dua Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat. Polisi menyebut mereka korban kebakaran.
Laporan kolaborasi Project Multatuli dan @BBCIndonesia menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus ini.
Selengkapnya dapat dibaca di - https://t.co/hReY6a4BV5
Dear Pak @prabowo, pemerintah tampaknya tidak konsisten dengan aturannya sendiri ⚠️
Sesuai Kepmen ESDM No. 245/2022, harga BBM non-subsidi seharusnya mengikuti formula berbasis harga MOPS di kilang Singapura. Artinya, harga Pertamax (RON 92 & 95) saat ini semestinya berada di kisaran Rp17–20 ribu per liter.
Namun, karena harga tidak disesuaikan, pemerintah pada praktiknya memberikan subsidi terselubung yang justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
#Subsidi ini diberikan dalam bentuk kompensasi kepada Pertamina, dengan estimasi sekitar Rp5–7 ribu per liter berdasarkan rata-rata harga MOPS 💸
Pertanyaannya, dana ini diambil dari mana?
Jawabannya, APBN, alias uang pajak rakyat. 😓
Padahal, anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk belanja yang lebih produktif, seperti penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor riil, hingga percepatan pemanfaatan energi terbarukan ⚡
Saatnya kebijakan energi lebih tepat sasaran dan berkeadilan @PerekonomianRI@KemenkeuRI@KementerianESDM~
Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara?
Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu.
Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun.
Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.
Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai.
Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain.
Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi.
Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook.
Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa:
1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN.
2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal.
3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu.
4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan.
5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian.
Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam.
Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka.
Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam.
Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan.
Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.
Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja.
Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam.
Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek.
Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan.
JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun.
Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara.
Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan.
Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga.
Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum.
Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi.
Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun...
Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit.
Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus.
Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini?
Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara?
Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian.
Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi.
Jakarta, 16 April 2026
Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)