Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah 🇮🇩 tidak memenuhi undangan Iran utk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yg terbunuh dlm serangan militer ilegal.
Yg saya dengar, berbagai upaya gigih Iran utk mengundang Pemerintah 🇮🇩 tidak mendapat tanggapan. (Mereka kan juga punya harga diri - tidak mungkin mengemis-emis kehadiran kita.) Akhirnya, yg hadir hanya Dubes RI di Teheran - yg dianggap oleh Teheran sbg sikap menyepelekan undangan ini, bahkan dianggap sbg tamparan. Sementara Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhtan, Mesir, Pakistan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, Bangladesh dll (lihat daftar dibawah) sama sekali tidak ragu mengirim delegasi resmi pada tingkat Menteri, bahkan Pakistan pada tingkat Presiden. 🇮🇩 sbg negara berpenduduk muslim terbesar di dunia satu-satunya yg ABSEN mengirim delegasi. Bahkan Malaysia nampak lebih bebas aktif dari Indonesia.
Apakah ini berarti polugri "bebas aktif" kita mulai LUNTUR krn 🇮🇩 takut/sungkan thdp Amerika ? Has ��FEAR” become a factor in Indonesian foreign policy ? Ataukah kekhilafan ini lebih mencerminkan MANAJEMEN sistem politik luar negeri yang penuh masalah - sebagaimana biasanya, surat undangan macet di berbagai meja dan tidak ada yg berani mengambil keputusan. Paling tidak 🇮🇩 bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam Anis Matta - tapi beliau justru keliling Asia Tengah utk kunjungan yg sifatnya rutin.
Kita seakan melupakan bhw Iran adalah sahabat lama Indonesia, hubungan selalu terjaga dgn hangat dan saling menghormati, dan tidak pernah ada konflik antara kedua negara. Kehadiran delegasi resmi 🇮🇩 dlm acara penghormatan terakhir Ayatollah Khamenei (yg sayangnya tidak terjadi) seharusnya menjadi momen pembuktian diplomasi bebas aktif Indonesia, momen persahabatan RI-Iran sekaligus sinyal tegas dari Jakarta bhw adalah aksi pembunuhan Ayatollah Khamenei adalah aksi ilegal yg melanggar hukum dan norma internasional.
Jangan sampai kita selalu lantang bicara bebas aktif, tapi begitu diminta menentukan sikap dlm situasi yg sensitif, kita bersembunyi.
Please remember : bebas aktif adalah #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan
Boleh dikutip.
@LambeSahamjja "Pemerintah sebagai pemegang saham berhak menunjuk perwakilan di komisaris"
Lahhh sahamnnya pemerintah dari mana kalau bukan dari uang pajak rakyat, jadi kalau rakyat mengkritisi soal bagi-bagi jabatan berhak 100%.
@edensky@Ananeeyys@Asunazr Sok pakai bahasa blending, sekarang mesin kompresi rendah di suapin RON tinggi yang ada tarikan mesin lemah, boros BBM karena pembakaran tidak sesuai, sisa BBM yang tidak terbakar mengendap jadi kerak, kalau di biarin aja itu kerak karbon akhirnya pengaruh ke piston sama klep.
@Asunazr Busettt...rumus kimia tidak semudah itu, RON 90+98 lalu di bagi 2, kalau belajar kimia seperti itu, PASTI seluruh INDONESIA bisa jadi ahli kimia semua....Kimia tidak semudah itu malih, karena kimia bukan sekedar angka.
@LambeSahamjja Makin terang-terangan mau GARONG UANG RAKYAT...
SATU JUTA% FIX harus di hentikan MBG dan KOPDES...memang untuk kepentingan segelintir orang, mesti di kawal terus ini biar beneran BERHENTI TOTAL MBG.
@gilabola_ina Faktor utama nonton World Cup mesti berbayar, terus faktor soundtrack yang tidak mudah untuk ikut bernyanyi, ketika soundtrack di bawakan oleh penyanyi Ricky Martin, Shakira itu ASLI MENGGEMA perhelatan akbar World Cup dan bisa di saksikan di TV nasional.
@txtdrbekasi Lahh...ribet banget lu min, ngapain Jabar yang mesti di palak...???
Klo KDM bangun akses jalan ke puncak lebih bagus, apa mau DKI ikut patungan bangun...secara banyak warga DKI yang tiap weekend ke puncak.
@Uniliswara0 Kalau dunia Diplomat punya pangkat bintang seperti halnya di militer, Pak Dino Patti Djalal murni pangkatnya Jenderal Bintang 4 Diplomat. Jika sudah Pensiun dalam karirnya, bisa menjadi Bintang 5 atau Jenderal Besar Diplomat.
Sementara Teddy Letkol Karbitan.