miko

D.I.Y | masih waras | sepak bola | suka jalan jauh | orang awam | vespa | timur

[Kangkung @pedas__manis]

Kemaren Reuters (portal berita luar negeri) menayangkan secara live aksi demo mahasiswa. Tayangan tsb ditonton lebih dari 100 ribu orang.

Dan kabarnya hari ini ada yang bela-belain kirim surat ke The Economist. Takut terlihat jelek di mata internasional dan biar gak keliatan titik lemah dan bobroknya dia (lagi).

Buat yang gak tau, bulan Mei 2026 kemaren The Economist pernah nulis terang2an kalo wowo dianggap lagi membahayakan ekonomi Indonesia sekaligus pelan2 mengikis demokrasi.

So, aksi kemaren yang katanya gagal, namun tetap ada yang ketar-ketir nih yeee...

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

BREAKING: media Jepang menyebut pemerintah Indonesia memakai buzzer untuk membungkam publik dengan cara menuduh warga yang kritis sebagai "antek-antek asing"

---
Antek-antek asing mendunia guys.

[Ken Kesey @berhomonim]

Dari sumber tulisan ada dua media yang masuk daftar hitam pemerintah. Hahaha. Dua media ini tidak pernah diajak dalam peliputan dinas Presiden, baik ke luar kota maupun luar negeri:

(1) Grup MNC: Media-media di bawah naungan Grup MNC (milik pebisnis Hary Tanoe) diduga masuk daftar hitam karena faktor politik.

(2) Tempo: Media ini diduga masuk daftar hitam karena sering memberitakan hal-hal yang bersifat kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sumber menyebutkan bahwa Seskab Teddy pernah tertangkap berbisik kepada bawahannya untuk mencatat nama wartawan Tempo yang menanyakan isu politik sensitif saat konferensi pers. Akibatnya, selama ini Tempo tidak pernah diundang untuk meliput kegiatan dinas presiden.

Jadi yang diajak liputan dinas cuma yang pro-pro aja guys. Hehe~

[Bandung Football @bandungfootball]

Lagi lagi diadu domba dengan asumsi liar. Jakarta-Bandung terlalu empuk buat jadi sasaran adu domba spekulasi gini. Kasian.

[miko @ombloisme]

@mandiricare cek dm min

[Solo Menfess @SoloMenfess]

🥲-lur malah gelut

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys Prabowo baru saja digugat di PTUN Jakarta.
Bukan oleh partai oposisi. Bukan oleh politisi. Tapi oleh koalisi masyarakat sipil CELIOS, AJI, WALHI, Indonesia for Global Justice, dan beberapa organisasi lainnya.
Gugatannya soal apa?
Perjanjian dagang Indonesia-Amerika yang Prabowo tanda tangani tanggal 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR. Tanpa partisipasi publik yang bermakna.
Namanya Agreement on Reciprocal Trade atau ART.

Dan ini bukan gugatan receh.
Pasal yang dilanggar sudah jelas. Pasal 11 UUD 1945 presiden mau bikin perjanjian internasional soal perdamaian, perang, atau perdagangan harus minta persetujuan DPR dulu. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 2 dan 10 juga dilanggar.
Sebelum gugatan ini masuk CELIOS sudah kirim surat keberatan resmi ke Presiden tanggal 23 Februari. Berdasarkan undang-undang Presiden punya 10 hari kerja untuk merespons.

Batas waktunya 9 Maret 2026.
Tidak ada respons. Tidak ada tanggapan. Tidak ada tindakan apapun.
Diam total.
Dan diam itu dalam hukum administrasi negara — bukan berarti tidak ada masalah. Justru sebaliknya. Diam itu memperkuat landasan gugatan.
Dua hari setelah batas waktu habis gugatan resmi didaftarkan ke PTUN Jakarta.

Koalisi juga minta provisi agar PTUN menunda pelaksanaan ART selama proses sidang berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Bhima Yudhistira dari CELIOS bilang sesuatu yang perlu digarisbawahi.
ART bukan perjanjian dagang biasa. Ini perjanjian yang secara fundamental mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan Amerika Serikat.

Dan ini perlu dikaitkan dengan yang sudah gw bahas sebelumnya.
Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah memutuskan bahwa Trump tidak berwenang menentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya fondasi hukum dari sisi Amerika juga bermasalah.

Malaysia sudah batalkan perjanjian serupa setelah putusan itu keluar. Bilang terang-terangan — perjanjiannya tidak ada lagi.
Dan sekarang Indonesia punya dua masalah sekaligus.
Dari dalam perjanjian ditanda tangani tanpa prosedur konstitusional yang benar. Digugat di PTUN oleh masyarakat sipil.

Dari luar fondasi hukum perjanjian itu dari sisi Amerika juga sudah digugurkan pengadilannya sendiri.
Perjanjian yang dari dua sisi hukumnya bermasalah. Dan tidak ada satu pun penjelasan publik yang transparan dari pemerintah soal manfaat konkretnya bagi rakyat Indonesia.

Feri Amsari sudah bilang ini dari awal kalau presiden tidak patuh konstitusinya sendiri dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan sekadar prosedur.
Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.

[txtdaritaxpayer @txtdaritaxpayer]

kalo di depan trump jadi good boy mesam mesem, megangin map

kalo di depan rakyatnya sendiri, diajak diskusi mara2 tantrum ngegas

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Memenuhi gizi anak kami dengan apa?

Roti abon? Malkist? Puding biskuit roma? Brownies tinggi gula? Wafer tango? Keripik tempe? Kacang goreng? Lele marinasi yg gak di-vacum?

Pulanglah, gelarlah sajadah, bersimpuh, berdo'a pd Tuhan agar segera mendapat pekerjaan yg lebih halal.

[herwin @bangherwin]

Ternyata negara ini sebocor itu 🤦🏻‍♂️

[Divisi Humas Bocor Alus Politik TEMPO @BocorAlusPol]

Lagi

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Ciri khas manusia yang sudah terkontaminasi dengan kedunguan, kebodohan akut, dan keterbelakangan daya pikir adalah ketika ia berkata,

"Lah, SPPG-nya yang salah kok marahnya ke presiden. Apa hubungannya sama presiden, njirr??"

Orang seperti ini sejatinya udah tamat. 🫵🏻🙂

[JATAM Nasional @jatamnas]

WASPADA!

Pengalaman di banyak tempat, begitu kawasan konservasi didorong menjadi mesin ekonomi, dua hal sering terjadi bersamaan.

[1] Akses dan praktik tradisional masyarakat di sekitar kawasan dibatasi dengan dalih standar konservasi dan pariwisata, sementara operator wisata skala besar dan mitra swasta justru mendapatkan ruang dan fasilitas.

[2] Skema pembiayaan “inovatif” membuka pintu bagi finansialisasi alam: kredit karbon, biodiversity credits, hingga berbagai instrumen keuangan hijau yang pada praktiknya mengubah hutan, sungai, dan satwa menjadi portofolio aset.

[Wisnu BS @buanawisnu]

coba kalau mahasiswa yang demo sampai malam 🫵😅

[Furor Divinus @gptgtm]

Siskaeee bisa bahas tentang penyerangan terhadap Andrie, tapi abang-abangan kesukaan kalian bisanya foto bareng Gibran.

[Bardan - Digital Marketer @bardanslm]

radit dari lahir kaya, enggak pernah resah soal duit.
jadi otomatis concernnya ke hal2 lain, kita bisa liat buku2nya dulu kuat bgt tema percintaan, sekarang karna umurnya udah 40an doi sering ngundang dokter karna resah tentang kesehatan.

ketika saya dikejar2 hutang milyaran, mau sakit, mau teler kurang tidur, mau demam, ya harus kerja buat bayar hutang. harus kerja buat hidup gak punya back up orang tua kaya 🥲

dan mungkin banyak orang di indo waktu kosong diisi buat freelance, jualan, dan cari cuan tambahan buat hidup.

jadi bukan 4 jenis kekayaan lain kita sepelekan, buat hidup layak aja berat gimana mau mikirin yg lain 😅

[Lone Wolf @Mythicalforest]

Bahaya laten Orde Baru? Bukan, kawan-kawan

Soeharto memang udah mampus, tapi mesin kekuasaannya masih dilanggengkan sampai rezim kediktatoran Prabowo hari ini

Apa yang tejadi pada Andrie Yunus adalah bukti ideologi militerisme Orba masih hidup dan berkuasa di sekitar kita

[Si Juki @JukiHoki]

Orang malam malam tuh nyari lailatul qadar, bukan nyari aktivis buat disiran air keras.

[leona @sexieest]

kenapa kalau bikin alasan selalu GOBLOK BANGET sih ajg, tikus SEKAMPUNG kalau dikumpulin pun ga akan sanggup ngabisin sabu 160kg

kecuali kalau tikusnya berjas dan berdasi. mikir dong setannnnn

[A. Bobby @fraviato]

Lucunya kalo liat timeline presiden kita:
- ga ngucapin Ramadhan
- ga ngucapin belasungkawa ke Khamenei (padahal sesama kepala negara)

empati nol, diplomasi nol
nilai 11/100