@txtkaryawan Dipastikan itu bukan double taxation, karena 2% dari gaji karyawan itu sbg pengurang penghasilan (PPh 21 berkurang). Sisi pemberi kerja 3.7% bisa dibiayakan di PPh Badan.
Woi @indepenSumatera makin ketahuan ente poxy Malaysia.
Ini namanya mengadu domba antar tetangga ASEAN yg paling murahan!
Lo bandingin Indonesia Rp1,3T vs Malaysia “Rp569M semua gratis”, data lo palsu & misleading abis.
Fakta akurat:
•)) Indonesia (TVRI): Bayar Rp1,3T dari APBN untuk 104 pertandingan full, disiarkan GRATIS total via Free-to-Air di TVRI Nasional & TVRI Sport. Cukup antena biasa, digital TV, atau STB—rakyat pelosok bisa nonton tanpa bayar sepeser pun. Streaming berbayar (MaxStream/FolaPlay) itu lisensi OTT tambahan, bukan utama. Ini pilihan untuk akses massal di negara berpenduduk 280 juta+.
•)) Malaysia: Bukan Rp569M. Kerajaan alokasikan cuma RM24 juta (~Rp85-90 miliar) buat RTM + Unifi TV. Siaran gratis di FTA & OTT mereka, iya—tapi pasarnya jauh lebih kecil (penduduk ~34 juta). Negosiasi mereka juga alot, FIFA sempat minta US$35-50 juta, akhirnya deal murah karena volume kecil. Malaysia RM24 juta RTM/Unifi: https://t.co/19IjRDuQjM
Harga hak siar FIFA nggak apple-to-apple. Tergantung populasi, negosiasi akhir, paket, dan potensi audiens. China & India aja dapat diskon gila karena pasar gede. Indonesia justru ambil risiko besar biar rakyat bisa gratis di TV terestrial, bukan “negara mundur” seperti yg lo tuduh.
Lo bukan lagi kritik, tapi sengaja adu domba Indonesia-Malaysia cuma buat nyari engagement. Rakyat tahu bedanya: Indonesia prioritaskan akses luas buat 280 juta jiwa, bukan cuma “sekali klik” buat pasar kecil.
Kalau mau kritik transparansi APBN, silakan, tapi jangan bikin-bikin data palsu & hina tetangga. Memalukan.
Fokus persatuan bola, bukan provokasi murahan. ⚽🇮🇩
Kenapa petugas pajak hanya datang ketika sukses? Padahal usaha sendiri, modal sendiri, kerja sendiri, tapi kenapa dipajaki ketika berhasil?
Mungkin ini opini gak populer, tapi petugas pajak memang harus datang ke pengusaha sukses.
Kenapa?
Kalau belum sukses, ya, gak kena pajak. Gak sukses itu kalau labanya nihil, atau bahkan merugi, jelas gak kena pajak, dong.
Perusahaan pribadi, jika omzetnya di bawah 500juta selama setahun, ya, gak kena pajak.
Jomblo, atau sudah menikah, sudah punya anak atau belum, jika penghasilannga tahunannya di bawah ketentuan, ya gak kena pajak.
PTKP, namanya.
Saya kurang tahu pekerjaan Ibu Anik ini apa, tapi dari ceritanya seperti punya bisnis katering atau warung makan (karena ada kata "cuci sendiri").
Di tengah Bu Anik merintis perusahaannya, para pelanggannya itu mungkin naik motor atau sepeda lewat jalan beraspal.
Pajak membantu pelanggan untjk sampai ke warung Bu Anik.
Warungnya buka malam hari, dan jalannya terang sehingga pelanggan bisa sampai warung.
Penerangan jalan yang membantu pelanggan sampai ke warung itupun dari pajak.
Pelanggan naik motor dengan BBM Pertalite, misalnya. Subsidinya juga pakai pajak.
Pelanggan datang melewati jembatan? Jembatan itu juga dibuat dari pajak.
Bahan-bahan warung Bu Anik, dari beras, minyak, gula, dan lainnya bisa stabil juga karena pajak dipakai membuat infrastruktur logistiknya.
Membuka warung dengan rasa aman, karena ada polisi dan TNI, nah, gaji mereka juga dari pajak.
Sebenarnya pajak itu berguna bagi bisnis Bu Anik. Dan kalau bisnisnya sukses, ya, memang harus bayar pajak.
Kecuali memang PTKP, ya, gak bayar.
Begitu, Mas @prastow?
😬
Tahun 2026, saya merekomendasikan pergeseran paradigma BGN : From Feeding to Nourishing (Dari Memberi Makan ke Memberi Gizi)
Tidak hanya memastikan makanan sampai ke meja atau mulut (Feeding),
tetapi memastikan makanan tersebut memberikan dampak kesehatan, pertumbuhan,
dan perkembangan otak (Nourishing).
Mengapa Pergeseran Paradigma Ini Penting?
Anak bisa makan tiga kali sehari tapi tetap mengalami stunting,
Anak bisa makan tiga kali sehari tapi tetap mengalami"hidden hunger” (kekurangan zat gizi mikro).
Ini akan menekankan bahwa keberhasilan program bukan diukur dari :
Berapa puluh milyar porsi yang dibagikan,
Berapa SPPG yang dibangun
Berapa puluh juta penerima manfaat,
Melainkan diukur dari
Seberapa signifikan penurunan angka stunting
Seberapa signifikan kenaikan skor kognitif anak bangsa.
Seberapa signifikan perbaikan skor antropometeri.
Bagaimana paradigma ini bergeser?
Jika biasanya BGN mengukur tahap input, proses, dan output. Kini BGN harus mengukur outcome.
Tahap Input dan proses (Feeding): makanan dibagikan, anak kenyang, kalori terpenuhi.
Tahap Output : Jumlah anak yang makan,
Tahap Outcome (Nourishing): Nutrisi terserap, stunting turun, IQ meningkat, Angka Kecukupan Gizi (AKG), perbaikan BMI dan Status Antropometri,
Bagaimana menerapkan paradigma ini secara praktis?
1. Bukan lagi food security (ketahanan pangan), tapi nutrition security (ketahanan
gizi).
- Food Security (Ketahanan Pangan): Menekankan pada ketersediaan dan akses
terhadap makanan secara kuantitas agar tidak lapar.
- Nutrition Security (Ketahanan Gizi): Menekankan pada kualitas makanan
(mikronutrien), air bersih, sanitasi, dan pola asuh.
2. Bukan lagi quantity, tapi quality dan diversity
Bukan lagi soal "yang penting kenyang" (karbohidrat dominan), melainkan
keberagaman pangan (protein hewani, sayur, buah) untuk mencapai gizi seimbang.
3. Bukan lagi distribution, tapi consumption and absorption
Fokus tidak berhenti saat logistik makanan sampai di lokasi (distribusi), tapi
memastikan makanan itu dimakan (konsumsi) dan nutrisinya mampu diserap tubuh
(absorpsi) tanpa hambatan infeksi atau sanitasi buruk.
Saya merekomendasikan kita melakukan rekalkulasi anggaran Rp 15.000 per porsi MBG dan melibatkan ahli gizi independen atau akademisi lokal untuk melakukan audit berkala terhadap kualitas gizi yang disajikan.
@rizrizrizzzz@sbyfess Lah kocak u sendiri yg kontra pernyataan lo berarti. SG dan KL "keliatan" bagus buat turis doang, soalnya u pov nya sbg turis. Ahh sok iye..