Minimum tuntutan pembasmian hama tikus ormas Forum Betawi Rampok (FBR) penyebab Kecelakaan KRL Bekasi 2026:
1. Tangkap semua preman FBR yang *hari ini* masih belagu-belagunya berani beraktivitas di sekitar rel.
2. KAI ambil alih semua penyebrangan rel kereta Bekasi dan memasang portal berpetugas dengan segera.
Apabila gerombolan bandit FBR menolak karena ladang punglinya jadi terancam, tembak mati saja.
3. Bekukan semua kegiatan gerombolan bandit-rampok-maling-penyamun buas FBR selama 6 bulan sampai seluruh luasan rel dan perkeretaapian Bekasi bisa dibersihkan dari pengaruh jahat ormas, baik FBR maupun ormas lain.
4. Robohkan semua posko ormas FBR, cabut semua bendera ormas, bakar semua spanduk ormas yang dengan sangat belagu telah tumbuh menjamur seperti benalu parasit di seantero Kota dan Kabupaten Bekasi.
5. Pemkot dan Pemda Bekasi mengeluarkan statement mengakui bahwa Bekasi adalah milik warga Bekasi, bukan milik gerombolan pengacau liar ormas maling, preman, bandit, dan mafia kejahatan teorganisir FBR.
Gerbong Khusus Perempuan bikinan Jonan punya konteks yang terlupakan kita generasi muda.
Konteks itu adalah bahwa sebelum Jonan, KRL diisi preman mabuk dan marah, sindikat pencopet, bau pesing, dan pemerkosa yang mengejar. Apalagi di malam hari.
Perempuan takut naik KRL.
Ini dibasmi di zaman Jonan.
Kita untung sekali. Kita hampir saja ikut menjadi mirip Amerika, yang pemerintahnya tidak hadir. Di Amerika, kegagalan parah tata kelola transportasi kota, orang gila berbahaya mabok narkoba, bau pesing kencing dan ganja, & banyaknya kejahatan preman bersenjata pistol menyebabkan semua orang takut naik kereta dan berbondong-bondong pakai mobil pribadi.
@rayuswan Betul, Buat menghindari kecelakaan seperti ini itu bisa pakai Double Double Track, buat Misahin KRL dengan KAJJ, tapi malah yang diutamain Wush, MBG, Kopdes, padahat DDT ini setara cuma 5 Hari MBG, Kebutuhan rakyat diabaikan, malah MBG kebutuhan pejabat diutamakan.
Tau gak kenapa kita harus berisik sama Pemerintah? Inkompetensi ini taruhannya nyawa. Nyawa lho nyawa. Yang kalo udah ilang kaga bisa balik lagi. Ilang karena sistem bobrok/ human error. Udah ilang terus gak ada yang tanggung jawab. Cuma jadi angka. Kan bangsat!
💚
halo semua, mohon bantuannya untuk sebar ini yaa.. temen aku ayahnya diancam penjara 8 tahun dan dituduh merugikan negara 54,5 M padahal ayahnya sudah MENANG DI PENGADILAN 4X!! TANAHNYA MILIK AYAHNYA TETAPI DIA DAN SATU KELUARGA DIANCAM, DISADAP, DAN DIGELEDAH!!
Guys Prabowo baru saja digugat di PTUN Jakarta.
Bukan oleh partai oposisi. Bukan oleh politisi. Tapi oleh koalisi masyarakat sipil CELIOS, AJI, WALHI, Indonesia for Global Justice, dan beberapa organisasi lainnya.
Gugatannya soal apa?
Perjanjian dagang Indonesia-Amerika yang Prabowo tanda tangani tanggal 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR. Tanpa partisipasi publik yang bermakna.
Namanya Agreement on Reciprocal Trade atau ART.
Dan ini bukan gugatan receh.
Pasal yang dilanggar sudah jelas. Pasal 11 UUD 1945 presiden mau bikin perjanjian internasional soal perdamaian, perang, atau perdagangan harus minta persetujuan DPR dulu. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 2 dan 10 juga dilanggar.
Sebelum gugatan ini masuk CELIOS sudah kirim surat keberatan resmi ke Presiden tanggal 23 Februari. Berdasarkan undang-undang Presiden punya 10 hari kerja untuk merespons.
Batas waktunya 9 Maret 2026.
Tidak ada respons. Tidak ada tanggapan. Tidak ada tindakan apapun.
Diam total.
Dan diam itu dalam hukum administrasi negara — bukan berarti tidak ada masalah. Justru sebaliknya. Diam itu memperkuat landasan gugatan.
Dua hari setelah batas waktu habis gugatan resmi didaftarkan ke PTUN Jakarta.
Koalisi juga minta provisi agar PTUN menunda pelaksanaan ART selama proses sidang berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Bhima Yudhistira dari CELIOS bilang sesuatu yang perlu digarisbawahi.
ART bukan perjanjian dagang biasa. Ini perjanjian yang secara fundamental mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan Amerika Serikat.
Dan ini perlu dikaitkan dengan yang sudah gw bahas sebelumnya.
Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah memutuskan bahwa Trump tidak berwenang menentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya fondasi hukum dari sisi Amerika juga bermasalah.
Malaysia sudah batalkan perjanjian serupa setelah putusan itu keluar. Bilang terang-terangan — perjanjiannya tidak ada lagi.
Dan sekarang Indonesia punya dua masalah sekaligus.
Dari dalam perjanjian ditanda tangani tanpa prosedur konstitusional yang benar. Digugat di PTUN oleh masyarakat sipil.
Dari luar fondasi hukum perjanjian itu dari sisi Amerika juga sudah digugurkan pengadilannya sendiri.
Perjanjian yang dari dua sisi hukumnya bermasalah. Dan tidak ada satu pun penjelasan publik yang transparan dari pemerintah soal manfaat konkretnya bagi rakyat Indonesia.
Feri Amsari sudah bilang ini dari awal kalau presiden tidak patuh konstitusinya sendiri dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan sekadar prosedur.
Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.