saya selesai menonton tanggapan Prof @zainalamochtar ini, dan ada empat yang saya catatan:
1. secara tersirat, presiden ke luar negeri, bukan sepenuhnya agenda negara, tetapi bisa jadi agenda pribadi. Karena hal itu yang bisa menjelaskan, mengapa uang pribadi bisa digunakan.
2. pak Seskab perlu menjelaskan, batas isrisan mana yang digunakan, tatkala menggunakan uang pribadi atau uang negara.
3. publik perlu mendapat pencerahan, investasi yang masuk itu apakah hasil langsung dari kunjungan ke luar negeri, atau seperti apa. Agar tidak sekedar klaim.
4. kerja diplomasi adalah kerja kolektif. Presiden tidak bisa berfungsi sendiri. Ada peran menlu, diplomat, pengusaha, dll. agar agenda diplomasi tepat sasaran.
kalau ketemu Prof. Zainal, saya akan katakan:
“Ga ada obat, Prof. Mantap” ✨
Tidak banyak yg tahu fakta ini... Berapa lama Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menjabat sebagai Menteri Pendidikan (saat itu Menteri Pengadjaran)?
Tenang, walau 1 dollar skrng udah 18.000
Itu artinya rupiah lagi dilemahin, biar ekspor josss, toh beli tempe goreng masih pake rupiah. Ga pake dolar.
Amanlah.
Itu buktinya ibox, resto mewah, event2 fashion tetep rame.
Ini ulah mata2 asing yg buat gaduh.
Jaya jaya jaya
Ndak mungkin. Itu omongan ngaco Teddy saja. Bagaimana memisahkan biaya Avtur yg masuk anggaran pribadi dan bagian mana negara? Juga hal2 lainnya.
Tidak boleh juga kegiatan negara dibiayai anggaran pribadi. Sesuai UU perbendaharaan Negara semua pengeluaran (dan penerimaan) negara harus dilakukan melalui RKUN.
Masalah fatalnya, pemakaian uang pribadi itu berpotensi GRATIFIKASI. Rombongan Presiden itu pejabat negara, berlaku ketentuan yang diatur di UU Tipikor tidak boleh menerima gratifikasi. Lha kalau Presiden Prabowo pakai uang pribadi untuk perjalanan tsb, maka sudah terjadi gratifikasi yg masuk dalam Korupsi.
Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.
Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.
Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.
Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).
Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.
Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?
Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?
Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?
Berikut video analisa saya berjudul "Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya". Semoga didengar Pemerintah. Silahkan dikomentari, dibahas, disebarkan, dikutip & boleh juga diliput media. Salam, Dr. Dino Patti Djalal
Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.
Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.
Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.
Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.
Seskab Teddy Indra Wijaya .
Letkol Kopassus, mantan ajudan Prabowo, nol pengalaman diplomasi ,
merespons Dino Patti Djalal dengan sindiran: "diplomat hebat, walau cuma 3 bulan jadi Wamenlu."
Oke, Pak Letkol. Kita bedah satu-satu.
Soal biaya: Lo bilang kelebihan biaya ditanggung "pribadi Presiden." Tapi pesawat kepresidenan, pengamanan TNI-Polri, hotel protokol, tim advance, logistik 50-60 orang , itu semua tetap APBN.
Yang "pribadi" cuma excess-nya.
Dan Prabowo sendiri yang tanda tangan Inpres No. 1/2025 yang perintahkan seluruh K/L pangkas perjalanan dinas 50%.
Guru nyuruh murid hemat, gurunya keliling dunia.
Soal rombongan: Lo bangga rombongan turun dari 120 jadi 50-60 orang.
Dino tidak pernah bicara soal ukuran rombongan. Dia bicara soal frekuensi , 1 dari 6 hari Presiden ada di luar negeri.
Lo jawab pertanyaan yang tidak ditanyakan.
Soal investasi Rp 2.430 triliun: Ini total realisasi investasi PMDN + PMA tahunan , tren jangka panjang yang sudah berjalan sebelum Prabowo menjabat, dipengaruhi hilirisasi, regulasi, dan iklim global.
Lo tidak bisa buktikan berapa dari angka itu kausal dari kunker.
Berdiri di bawah hujan lalu ngaku bisa mendatangkan air.
Soal sindiran "3 bulan":
Dino punya PhD dari London School of Economics, 26 tahun karier diplomatik, 3 tahun Dubes untuk Amerika Serikat.
Yang nyindir dia adalah seorang Letkol yang jabatan Seskab-nya lahir dari loyalitas, bukan keahlian tata negara.
Di negara yang sehat, Seskab dijabat teknokrat.
Di sini, dijabat ajudan yang merangkak naik karena setia , lalu nyindir diplomat doktoral soal pengalaman.
"Speak truth to power," kata Dino.
Yang menjawab justru orang yang hidupnya melayani power.