Luhut Binsar Pandjaitan . Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi, sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
2021: Dua aktivis HAM , Haris Azhar dan Fatia ,membahas dugaan konflik kepentingan bisnis tambangnya di Papua dalam sebuah podcast berbasis riset dari 9 lembaga sipil.
Luhut melaporkan mereka ke polisi. Kasusnya bergulir hampir 2 tahun di pengadilan.
Hasilnya? Vonis bebas. Kasasi jaksa ditolak MA. Putusan berkekuatan hukum tetap.
Dan dalam pertimbangannya, hakim justru mengkonfirmasi sendiri: Luhut memang pemilik 99% saham PT Toba Sejahtera, dan anak perusahaannya memang menjajaki bisnis tambang di Papua.
Artinya: yang dipersoalkan Haris-Fatia bukan bohong. Hakim Indonesia sendiri yang bilang itu.
Dua aktivis itu habiskan hampir 2 tahun hidupnya di pengadilan.
Luhut? Kini memimpin transformasi digital seluruh pemerintahan — memegang akses ke infrastruktur data rakyat Indonesia.
Orang yang mencoba membungkam kritik berbasis riset lewat jalur hukum, dan kalah di dua tingkat pengadilan , kini diberi kuasa atas sistem digital yang mengawasi seluruh negeri.
Tidak ada yang mempersoalkan ini.
Siapa yang mengawasi dia?
Sesuai dengan penjelasan kejaksaan bhw perampokan uang rakyat oleh trio perampok uang rakyat DASOLO (Dadan, Sony, Lodwijk) melalu sogokan bagi-bagi dapur SPPG, maka seluruh dapur harus diaudit - termasuk :
1) sktr 1.500 dapur yg “dikoordinir” atau “diberikan”kepada Polri.
2) dapur yg “diberikan” kepada politisi.
Saat Raja Mesir Ar-Rayyan bin Al-Walid bermimpi tentang masa paceklik, Nabi Yusuf tidak hanya berkata, “Tenang, Allah sudah menjamin rezeki kita.” Beliau justru menyusun strategi, mengelola cadangan pangan, meningkatkan produksi serta melakukan mitigasi risiko selama 7 tahun. Tawakal bukan berarti menafikan ikhtiar. Jaminan Allah itu pasti, namun mengajarkan perencanaan, kehati2an dan pengelolaan yang baik adalah sunnatullah yg harus kita lakukan.
Michael Sinaga secara resmi mendapatkan dokumen persyaratan capres Jokowi di pilpres 2014 dari partai PDIP sebagai partai utama yg mengusungnya
2 hal yg ditemukan:
1.Potokopy ijazah UGM sama seperti yg didapatkan dari KPU pusat.
2.Potokopy ijazah SMA berbeda dgn ijazah SMA 6 keluaran thn itu.
Ada 2 (dua) hal menarik dari penjelasan Seskab bhw kelebihan anggaran perjalanan Bpk Presiden Prabowo ke LN ditanggung secara pribadi oleh Presiden :
1) sesuai dengan ketentuan perundangan bhw biaya pejabat negara thdp tugas negara harus bersumber dari APBN - tdk boleh dibiayai dari luar APBN. Ini penting agar pejabat tdk “berkreasi” kegiatan lain diluar tugas negara.
2) dalam APBN, total biaya operasional presiden diberikan dalam bentuk total anggaran setahun (lumpsump) - bukan per kegiatan. Jikak Setkab menyatakan bhw kekurangan anggaran APBN ditanggung oleh Presiden secara pribadi, apakah artinya dana operasional Presiden selaman 2026 sudah habis (pdhl masih masuk Juni) ?
Semoga jelas bagi publik.
Perlu dijelaskan agar paham pengelolaan uang rakyat dlm APBN :
1) Sesuai peraturan perundangan bahwa pejabat tidak boleh dibiayai atau membiayai sendiri tugas negara.
2) Kelebihan biaya dihitung dari mana ? Karena biaya operasional Presiden dalam bentuk lumpsum setahun dan saat ini baru bulan Juni.
Apakah biaya perjalanan dan operasional Presiden selama setahun sdh habis shg Bpk Presiden sudah menombok biaya perjalanan ?
Mhn penjelasan pejabat agar tdk menganggap kami semua bodoh.
Gak selalu setuju dengan semua yang diomongin @dinopattidjalal (kenal lama dan hafal gayanya😉), tapi, rekam jejak sebagai diplomat 👍, bibit, bebet bobot👍, lalu dirikan @fpcindo yg sukses dipuji dunia diplomasi global. Gimana dong? Ini karirnya :
https://t.co/9woTLWaPYI
Memang sulit mengubah karakter Prabowo yang suka pergi keluar negeri. Kebiasaan keluar negeri seenaknya sendiri tanpa memperhitungkan kondekuensi itu sudah dia lakukan sejak muda.
Itu tercatat dari salah satu klausul rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) hingga Prabowo harus diberhentikan dari TNI karena sering keluar negeri tanpa izin atasan. Hal itu tercantum dalam dokumen DKP Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP (tanggal 21 Agustus 1998). Nampaknya karakter “nglencer” keluar negeri tetap dia teruskan.
Kalau dulu saja saat dia masih jadi tentara yang harusnya patuh karena memiliki atasan, tapi kenyataannya dibaikan, sekarang apalagi. Dia adalah penguasa tertinggi di negeri ini, sehingga tidak ada yang dia harus taati. Hanya keterpaksaan politik yang membuat dia tidak berbuat sekehendak hati. Jadi bung @dinopattidjalal tetaplah mengkritik dan menasehati tanpa harus berkecil hati jika tidak diikuti oleh orang yang memang “keras kepala” sejak dulu.
Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.
Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.
Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.
Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.
Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden. Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi.
Ini memberikan kesan buruk bagi negara2 sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke 🇮🇩, apalagi Dubes 🇮🇩 di luar negeri selalu dgn cepat menyerahkan surat kepercayaan kpd host country. Tanpa menyalahkan siapapun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana krn menyangkut reputasi diplomatik kita.
Ulta Levenia disebut "peneliti terorisme independen."
Viral di podcast Deddy, tampil keren, ngomong geopolitik.
Tapi ada satu fakta yang jarang disebut:
Dia Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran 2024.
Sekarang? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden , dibayar APBN, di bawah Prabowo langsung.
Independen dari apa, tepatnya?
Demo Agustus 2025 itu punya sebab yang jelas banget:
a. Tunjangan DPR naik Rp50 juta/bulan di tengah PHK massal
b. Affan Kurniawan, ojol 21 tahun, tewas dilindas rantis Brimob
c. Rakyat dari Makassar sampai Papua turun sendiri
Versi Ulta?
"Operasi asing buat jatuhkan Prabowo."
Dan dia bilang sendiri: buktinya "tidak akan ketahuan" karena "publik pun tidak akan percaya."
Argumen yang nggak bisa dibuktikan dan nggak bisa dibantah , di akademik ini bukan analisis.
Ini namanya: percayain aja.
Ironisnya, Ulta sendiri pernah bilang: ketika rakyat melihat elit hidup mewah di tengah PHK massal ,itulah titik rawan instabilitas.
Tunjangan DPR Rp100 juta/bulan.
Ojol mati dilindas aparat.
PHK di mana-mana.
Rakyat turun.
Diagnosisnya bener.
Tapi begitu diagnosisnya nunjuk ke bos-nya sendiri , tiba-tiba jawabannya: "pasti ada asing."
Lo nggak perlu jadi ahli terorisme buat tau ini namanya apa.
HINA LAH AKU SESUKA KALIAN, TAPI JANGAN HINA IBU KU 😭
Kasus yang sangat memprihatinkan baru saja terjadi di Kelurahan Gunung Sulah, Kota Bandar Lampung.
Seorang siswa SMP berinisial KAS (13) nekat melakukan tindakan kekerasan dengan menusuk perut teman sekolahnya, VI (13).
Akibat kejadian ini, korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Moeloek untuk mendapatkan penanganan medis.
Ternyata pemicunya adalah perundungan atau bullying.
KAS mengaku sudah tidak tahan lagi menahan amarah karena sering dijadikan bahan ejekan oleh temannya.
Ejekan tersebut bukan cuma soal dirinya, tapi sudah kelewatan karena sering mencatut nama orang tuanya dengan kata-kata kasar.
Dan saya sangat sakit hati "Saya sanggup dihina asal jangan ibu saya" 😭
Karena kedua pihak masih sama-sama di bawah umur, pihak kepolisian dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung memilih untuk menangani masalah ini dengan cara yang bijak.
Mereka menggunakan jalur diversi, yaitu proses penyelesaian masalah di luar jalur pengadilan.
Luarbiasa cara Tempo mengingatkan Presiden Prabowo. Yaitu dengan menerbitkan edisi khusus ayahanda Presiden, Sumitro Djojohadikusumo. Enam desk dikerahkan untuk memberi gambaran lengkap sosok Begawan Ekonomi ini. Lantas membandingkannya dengan kebijakan-kebijakan anaknya.. 🫡
@DravenweX "kita" masih terjangkit penyakit feodal di banyak kalangan...
belum cerdas menghargai orang lain terutama inovasi...,
apalagi mengkapitalisasi ala negara cina dg anggaran negara yg besar sehingga inovasi menjadi keunggulan daya saing bangsa/ negara.