timbangorak

demi bangsa dan negara

[timbangorak @prasetyadim]

@mahathirr @msaid_didu mungkin beliau melupakan atau.... 😁

[Lumberjack @mahathirr]

@msaid_didu Dulu orang bijak pernah mengatakan; sisakan ruang ketidakpercayaan kepada politisi.
Kalau gak salah nama beliau Pak @msaid_didu

[timbangorak @prasetyadim]

@kompascom ciee partai yang bnyk punya dapur

[timbangorak @prasetyadim]

@kompascom mobil KDMP?

[timbangorak @prasetyadim]

@oglex1 @GUSDURians dan ayam tidak menjual daya pln menjual daya klo nunggak di putus

[Dokter Tifa @DokterTifa]

Mohon doanya

Tiga bulan menyendiri
Istilah di kalangan Para Ilmuwan adalah Sabbatical leave. Bersendiri untuk mendalami, merenung, dan mempelajari.

Naskah - apapun adanya - insyaAllah sudah siap.

Mengingat 30 tahun yang lalu masa-masa menuntaskan Pendidikan Dokter. Saling bertanya dengan teman
"Kok bisa ya kita selesai kuliah Kedokteran dan syukur ngga jadi gila"

Kuliah Kedokteran sangat sangat berat. Meluluhlantakkan tubuh, jiwa, dan mental.

Kini perasaan itu terasakan kembali.

Disertai tentu dengan beban dan tanggung jawab yang jauh lebih besar.

Disertasi ini tentang Diabetes, penyakit yang diderita 20 juta orang di Indonesia, dan itu angka gunung es. Faktanya jauuh lebih banyak.

Dan disertasi ini mengangkat Kitab Suci Al Quran dengan ayat-ayat As Syifa, atau ayat-ayat penyembuh.

Berat, berat sekali pertanggungjawabannya.

Karena itu, saya mohon doa sahabat semua, sebangsa dan setanah air.

[Opposisi6890 @Opposisi6890]

Berani tagar
Bawa ini 👇

#KamiBersamaRoyTifa
#KamiBersamaRoyTifa

[Henri Subiakto @henrysubiakto]

Barusan saya dapat khabar dari salah satu tim penguji S3 dr Tifa, bahwa rencananya jam 9.00 hari ini dia akan ujian Seminar Hasil doktoral di FK UI. Namun tiba tiba Jam 6.30 tadi di parkiran, dr Tifa didatangi petugas dari Polda Metro Jaya. Mereka menunjukkan surat untuk membawa dr Tifa ke Polda Metro, padahal Ujian S3 menunggu dr Tifa pagi ini.

Walau sudah minta ijin penangguhan untuk ujian. Petugas kekeuh membawa dr Tifa ke Polda. Ada kemungkinan besar Polda Metro akan melakukan penahanan.

Inilah wujud polisi sudah tidak lagi menegakkan hukum, dan keadilan tapi lebih menegakkan perintah yang bertentangan dengan hukum dan Keadilan itu sendiri.

[timbangorak @prasetyadim]

@Stakof tinggal dmn menikah nya klo di gereja ya jadi katolik klo di kua ya jadi muslim

[timbangorak @prasetyadim]

@Dahnilanzar @fadlizon @Fahrihamzah @bang_dasco @prabowo sudah lah bg

[Dimar @dimarsasongko98]

Sosiologi UI.
Program Manager Demos Indonesia , lembaga riset demokrasi.
Koordinator proyek Bappenas sejak 2015 , dibayar APBN sampai sekarang.

Sambil masih PNS, Arie Putra bangun podcast Total Politik.

Narasumber yang hadir: Luhut Binsar Pandjaitan, Budi Arie Setiadi.

Lalu di depan publik, bilang dinasti politik itu "human right" dan "Asian value."

Jadi pertanyaannya: orang yang digaji rakyat, background-nya good governance dan riset demokrasi, podcastnya rutin disambangi para menteri paling berkuasa , kok yang paling nyaman membela konstitusi dibobol demi Gibran bisa maju cawapres?

[timbangorak @prasetyadim]

@indepenSumatera setuju

[timbangorak @prasetyadim]

@tribunnews ciee yang punya dapur

[timbangorak @prasetyadim]

@KapudS640 rakyat begini kesayangan penguasa

[feri amsari @feriamsari]

Kita mpertanyakan & menuntut Prabowo-Gibran atas kebijakan2nya yg alpa. Tapi, kita tidak lupa kerusakan ini juga disebabkan oleh rezim Jokowi yg memanfaatkan MK dg pamannya. KPK jg dirusak oleh solois itu. Mengeritik Prabowo-Gibran jg mngeritik Jokowi!

[Partai Gerindra @Gerindra]

Jangan malah aparat polisi yang bertugas menertibkan malah lebih anarkis dari para pendemo @TMCPoldaMetro

[timbangorak @prasetyadim]

@msaid_didu dmn ada beliau di situ lh ada yg luar biasa dan kebal

[timbangorak @prasetyadim]

@kompascom kok baru keluar mren kmn

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.