Indonesia sudah saatnya punya Kementerian Kebencanaan. Penting sekali. Selain fungsi oemetaan dan navigasi yg terkur, juga anggarannya lewat satu pintu dan diberi oorsi setara MBG.
#anakkrakatau#bencanaalam
@KompasData Yes. Coba nonton dokumenter dengan judul "Prahara Tsunami Bertabur Bakau." Itu adalah salah satu fakta kebangkitan orang flores pasca bencana tsunami 1992.
Semua mencintai Flores. Bangkitlah Flores dari Bencana karena bencana adalah sekolah kehidupan tentang kesabaran, kasih yg memberi tanpa batas, dan cinta yang hidup dalam hati dan batin.
#gempaflores#flores#tsunami#ntt
Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Libanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat, termasuk dalam insiden ketiga kemarin, di tempat penugasan mereka.
Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenasah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar. Memang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka (istri, anak dan orang tua) yang hadir di Cengkareng semalam. Saat saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada mereka, saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka.
Merasakan ini semua, secara pribadi saya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil. Indonesia berhak untuk itu. PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka “peacekeeper” dari Indonesia itu terjadi.
Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative). Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah kita, menyusul gugur dan luka-lukanya prajurit Indonesia tersebut, saya ingin menambahkan satu, dua hal.
Satuan pemeliharaan perdamaian PBB, contohnya Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan “peacemaking”. “Peacekeeper” tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”. Mereka bertugas di “blue line” atau di wilayah “blue zone”, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”.
Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.
Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini.
Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda.
Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini. Mengapa?
Ketika menjadi presiden Indonesia dulu, saya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Libanon.
Ini ada sejarahnya.
Pada bulan Agustus 2006 terjadi perang antara Israel dan Libanon. Korban berjatuhan utamanya di pihak Libanon. DK PBB belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut. Ketika PM Malaysia Abdullah Badawi (Alm) berkunjung ke Jakarta, saya mengusulkan agar beliau, dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menggelar “emergency meeting” guna mendesak PBB untuk segera bertindak.
Beberapa hari kemudian, PM Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur. Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Erdogan dan Perdana Menteri Libanon Siniora. Juga hadir beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang lain.
Dalam pertemuan itu pula, saya menyampaikan Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan satu batalyon diperkuat sebagai bagian dari “peacekeeping mission” di perbatasan Israel dan Libanon. Artinya, setelah terjadi “ceasefire” atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut.
Saya masih ingat, karena dipersyaratkan penggunaan kendaraan tempur mekanis dan Anoa kita belum siap, segera saya menelepon Presiden Perancis Jacques Chirac, dengan tujuan Indonesia ingin membeli kendaraan tempur VAB buatan Perancis untuk segera bisa dikirim ke Libanon. Alhamdulillah, Perancis bersedia dan bahkan proses pengirimannya berlangsung secara cepat karena dalam pengadaan alutsista tersebut saya menggunakan format G to G (government to government). Memang waktu itu kita tidak melibatkan pihak swasta.
Kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A, tiga bulan kemudian (November 2006) sudah bisa berangkat ke Libanon. Untuk diketahui, 3 orang anggota kabinet Presiden Prabowo adalah bagian dari kontingen Indonesia tersebut, yaitu Kapten Kav Muhammad Iftitah Sulaiman, Lettu Inf Agus Harimurti Yudhoyono, dan Lettu Kav Ossy Dermawan.
Hingga tahun 2026 ini, sudah 19 kali kontingen kita bertugas di Libanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Mungkin, ini yang terlama dalam misi PBB yang diemban oleh pasukan Indonesia.
Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air. *SBY*
Manchester United adalah KING sesungguhnya. Bahkan, klub besar ini bukan sekedar olahraga tapi "alat diplomasi kenegaraan." Ingat, MU adalah KING sesungguhnya.
#ManchesterUnited#XiJinping#Chinese#England
Kata Ridwan Kamil di sebuah wawancara: "Travelling itu bukan tentang kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita pergi....."
Kalimat yang sangat syarat makna. Buaya kadang ada di air, kadang di darat, tapi juga diantara kalimat puitis nan indah.
Secara pribadi saya terus mengikuti dan mencermati terjadinya bencana alam di Sumatera. Perhatian saya tertuju pada seberapa parah bencana tersebut, termasuk korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik. Juga langkah-langkah apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saya juga mendengarkan komentar dan percakapan publik menyangkut bencana yang skalanya besar tersebut, termasuk komentar-komentar yang kritis.
Melalui media ini saya ingin menyampaikan pandangan pribadi saya terkait bencana Sumatera dan langkah-langkah penanganannya.
Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini. Penanganan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasinya,memerlukan waktu. Juga diperlukan sumber daya termasuk finansial yang mencukupi. Juga diperlukan kebijakan dan master plan yang utuh. Juga tentunya pelaksanaan yang efektif. Ini semua saya dapatkan dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang saya pimpin dulu dalam mengatasi bencana tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogya dan Padang dan sejumlah bencana alam berskala besar lainnya.
Komando dan pengendalian harus efektif, dan idealnya Presiden bisa memimpin melalui manajemen krisis yang dijalankan. Tetapi, cara dan gaya yang dipilih oleh kepala pemerintahan tidak selalu sama. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini bisa tidak sama dengan yang saya lakukan dulu. Ini disebabkan oleh perbedaan situasi atau konteks dari bencana itu; perbedaan jenis bencana dan magnitude dari kerusakan yang ditimbulkan, serta perbedaan cara di antara para pemimpin. Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatera yang mengalami bencana alam tersebut.
Sekarang ini, perhatian kita semua tertuju pada rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, Sumut dan Sumbar, agar kondisinya pulih dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ada sejumlah faktor agar rehabilitasi dan rekonstruksi berhasil, antara lain: konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan di lapangan yang efektif, serta implementasi dari rencana yang juga efektif. Jangan dilupakan, akuntabilitas penggunaan uang negara juga dijaga dengan baik.
Demikian pendapat saya dan mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik.
*SBY*
Bahkan, NGO Lingkungan populer macam Walhi saja perlu diajarkan untuk membaca data dan membuat pemetaan, sebelum berbicara ke publik. Lama-lama, NGO mirip buzzer. NGO yg baik adalah memberdayakan masyarakat, bukan berasumsi. Seban tujuan utama NGO ada "memberdayakan."
STOP Fitnah: Meluruskan Interpretasi Data @walhinasional dan Auriga Terkait Pengelolaan
Sumber Daya Hutan selama Periode 2004-2014
Di lini masa media sosial baru-baru ini, beredar satu foto yang berasal dari tulisan Walhi dan Auriga Nusantara, di tahun 2022 lalu. Di halaman ke-7 tulisan tersebut, tersemat sebuah gambar berjejer foto Presiden ke-2, Soeharto, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo, yang di
bawahnya menampilkan angka-angka luasan hutan, kawasan hutan tanaman, hingga perkebunan sawit dan pertambangan. Sekilas gambar tersebut tampak valid, dengan adanya keterangan berisi sumber data rujukan tabel tersebut, kian membuat pembaca merasa bahwa
tulisan tersebut memang sahih.
Yang membuat saya mengernyitkan alis adalah Auriga dan Walhi menulis bahwa selama sepuluh tahun periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tahun 2004-2014, menyerahkan penguasaan lahan seluas 55 juta hektar atau 5,5 juta hektar per
tahun kepada korporasi. Namun, benarkan semua angka-angka tersebut?
Kita wajib mempertanyakannya, salah satu tujuannya adalah untuk melatih kita membaca data dengan benar, sesuai konteks, situasi kehidupan ekonomi, perubahan kebijakan di tingkat nasional dan daerah, dan yang terpenting adalah bahwa apa yang kita tuliskan
hendaknya berlandaskan sanad yang jelas.
Publik mana Tempo ?
Palingan Tempo sama PDIP aja mayoritas yg tolak. Media besar kok bikin berita isinya opini sendiri.
Kadang, kita membangun peradaban bukan dengan kebencian tapi dengan semangat rekonsiliasi.
Dendam, kebencian, tidak akan membuat bangsa ini menjadi besar.
Setelah penantian panjang selama 14 tahun, Timor Leste akhirnya resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN pada Minggu (26/10/2025).
Momen bersejarah itu berlangsung haru ketika Perdana Menteri Xanana Gusmao meneteskan air mata di KTT ASEAN Kuala Lumpur, menyaksikan bendera negaranya berkibar sejajar dengan negara Asia Tenggara lainnya.
Penulis: Aditya Jaya Iswara
Kreatif: Safira Nurulita
Produser: Elizabeth Ayudya Ratna Rininta
`#TimorLeste #KTTASEAN #Malaysia #Global ##Read
Incredible to be a part of @manutd ILOVEUNITED event in Jakarta 🇮🇩
The fans were amazing. It was a pleasure to meet so many of you and a great result too 🫶
Thank you Jakarta!