taiuqsabdar

127, K-band/indie, etc

[Titi Anggraini @titianggraini]

Kolom: Momentum Partai Politik Berbenah

Dengan menegaskan standar etik, membangun sistem merit dalam kaderisasi dan rekrutmen politik, memperkuat demokrasi internal, serta mereformasi pendanaan partai, kita dapat menata kembali partai politik agar benar-benar menjadi pilar demokrasi. Publik berhak menuntut partai yang sehat dan berintegritas, sebab tanpa partai politik yang kuat, demokrasi Indonesia akan selalu mudah goyah.

Dan, tanpa demokrasi yang substantif, janji konstitusi untuk menyejahterakan rakyat hanya menjadi angan-angan utopis yang tidak akan pernah mampu kita wujudkan.

Selengkapnya: https://t.co/zbFUFKHYKH

[Bareng Warga - #BebaskanKawanKami @barengwarga]

Pada Selasa (09/09) jam 12:00 WIB, Aliansi Ekonomi Indonesia menggelar konpers terkait Tujuh Desakan Darurat Ekonomi. Berikut tiga poin utamanya:

1) Pemerintah jangan hanya memperhatikan pertumbuhan saja tanpa melihat indikator-indikator ekonomi lainnya yang sama-sama penting.
Pertumbuhan hanya satu dari berbagai macam indikator kondisi perekonomian. Pemerintah perlu memperhatikan apa arti dari indikator tersebut. Bagaimana indikator tersebut dapat berpengaruh kepada pengurangan kemiskinan, penciptaan kualitas manusia Indonesia yang baik, dan penciptaan lapangan kerja yang berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2) Meminta indepensi dari institusi-institusi yang terlibat.
Rakyat bukanlah sekedar data pemilu saja tetapi juga bagian dari sebuah bangsa. Keberhasilan pembangunan sebuah bangsa terlihat dari kesejahteraan rakyat tersebut.

3) Kepada Presiden @Prabowo dan seluruh jajaran Pemerintah, jajaran parpol, jajaran institusi hukum, TNI/Polri, serta semua yang terkait untuk dengarkan, menerima tuntutan mereka dengan hormat, dan laksanakan tuntutan mereka.
Para ekonom, pemerhati ekonomi, dan para pengajar ekonomi yang tergabung dalam Aliansi Ekonomi Indonesia telah menghimpun suara melalui diskusi-diskusi dari akar rumput di seluruh pelosok Indonesia dan diaspora Indonesia. Para jajaran elit di pemerintahan dan di parpol inilah yang memiliki kewenangan untuk bisa mengubah Indonesia, di mana Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Apakah para pemangku kepentingan ini dapat mengantarkan ke Indonesia Emas 2045 atau malah mereka mengubah jalannya karena menindas para pemberi pendapat sehingga Indonesia menjadi negara terbelakang? Keputusan ada di tangan para elit di pemerintahan ini dan masyarakat yang akan menentukan serta dunia internasional mengawasinya.

#ResetIndonesia

Link full konpers: https://t.co/uoJjgXWUTE
Link Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia: https://t.co/k0OI2bROTQ

[ᮙᮂᮜᮤᮙ ᮅᮒᮛᮤ @Mah5Utari]

Sumber asli
https://t.co/6tSXySEWwE

[dhn 🌧️🌼 @arman_dhani]

When working class demand a fair wage, some bootlicker dog shit capitalist call it Hypocrisy. They say, "Anti Kapitalis/anti sponsor gede kok bayarannya mahal?" The point isn't to work for free, but the struggle against exploitation. Demanding a fair wage isn't a contradiction

[ε — δ @sihir_sains]

alright folks let's have a bet kapan Rupiah jeblos ke 17 ribu

[Zahra Amalia @zahraamalias]

Aliansi Ekonom Indonesia meluncurkan “7 Desakan Darurat Ekonomi.”

Di situ, mereka bilang kualitas hidup masyarakat turun. Ini ga cuma karena isu global tapi jg 1) misalokasi sumber daya dan 2) proses bernegara yg kurang amanah dan berujung ketidakadilan sosial.

It’s on point.

[Lone Wolf @Mythicalforest]

Itulah kenapa NKRI mencurangi referendum Pepera 1969, salah satunya demi mengamankan bisnis Freeport

No one man one vote, cuma diwakili 1.025 orang yang dipilih penguasa. Intimidasi, intrik, kekerasan militer dikerahkan

"Dirty vote" jauh sebelum Prabowo-Gibran

[dhn 🌧️🌼 @arman_dhani]

mumpung inget, Munir orang hukum yang ingin menggugat negara. Dalam perjalanan ke Belanda dia dibunuh. Pemerintah membuat tim pencari fakta, hasilnya ada, rekomendasinya tidak dijalankan. Jadi tai ledig omongan Yusril soal proses hukum. 7 september 2004 munir dibunuh negara

[Bivitri Susanti @BivitriS]

Banyak yg bertanya soal 17+8. Sedikit catatan saya:
1. Dalam situasi akhir Agustus kemarin, inisiatif utk kanalisasi tuntutan memang diperlukan. Bbrp pihak juga bikin, termasuk saya dan teman2 akademisi HTN di CALS.

[lid @lidamaulidash]

Tujuh desakan darurat ekonomi dari para ekonom:

https://t.co/puBYRyRSHr

[Bareng Warga - #BebaskanKawanKami @barengwarga]

Apakah benar gerakan ini terasa hopeless karena kurangnya kepemimpinan? Jika bukan, lalu apa sebabnya dan apa yang ditawarkan kawan-kawan?

Jika benar, lalu siapa figur yang bisa mengisi ruang kepemimpinan ini?

Mari coba kita buka ruang diskusi untuk refleksi bersama.

[tempo.co @tempodotco]

Kode Sebelum Penjarahan

Sejumlah rumah sejumlah pejabat dijarah, ada kode yang digunakan para perusuh. Ada pembiaran terhadap penjarah.

Simak selengkapnya Program Bocor Alus Politik di Channel Youtube Tempodotco dan Spotify

#BocorAlusPolitik #PodcastBAP #PodcastTempo

[Yoes C. Kenawas @yoeskenawas]

Just FYI, the demand for transparency and accountability is contagious. #SEAblings

[Rizki Salminen 💜 @tilehopper]

I've been holding this take on twitter karena gue tahu inigak populer dan kesannya counter-productive.

We need to stop thinking like activist, and start thinking like revolutionaries. That means, building power, bidding our time and accepting the fact that we will lose a lot.

[sumarsih11 @sumarsih11]

Terima kasih atas kebersamaan kawan2 dlm @AksiKamisan ke-876 yg bisa disimak di youtube JAKARTANICUS.

Dan, sampai jumpa lagi pada hari Kamis tg. 11/9/2025 yg akan datang.
Salam reformasi dan demokrasi @dipanggilwawan korban Semanggi I -13 November 1998

[Nabiyla Risfa Izzati @nabiylarisfa]

Tulisan terbaik yang saya baca hari ini.

Mentalitas orde baru: ketika suara warga direndahkan secara sistematis bukan karena argumennya lemah, tetapi karena warga diasumsikan tak punya kehendak sendiri.

[Rodri Tanoto (陳曉陽) @RodriChen]

That is why everyone should learn passive-aggressive language of Chinese palace dramas.

[Titi Anggraini @titianggraini]

Anggota DPR bermasalah merupakan produk dari sistem pemilu dan UU Pemilu yang pragmatis dan oportunistik. Alih-alih menegakkan pengawasan, menjalankan penegakan hukum, menjaga integritas penyelenggara, memastikan kepatuhan dan akuntabilitas dana kampanye; UU Pemilu malah didesain ramah intervensi politik partisan. Penyelenggara pemilunya bobrok dan tidak berintegritas, sekadar jadi proxy politik dan melanggengkan hegemoni kelompok chauvinis, penegakan hukum pemilu mandul, serta pencalonan pemilu/pilkada yang berorientasi pada caleg berkantong tebal dan selebritas. Jadinya panggung DPR dianggap panggung hiburan ala TV yang semua bacot bisa keluar tanpa ditimbang. Rakyat yang diam bisa muak pada ambang kesabarannya. MUTLAK REFORMASI PEMILU. Benahi sistem, tegakkan akuntabilitas pendanaan politik, demokratisasi kaderisasi dan rekrutmen partai, ganti penyelenggara pemilu.

[Bareng Warga - #BebaskanKawanKami @barengwarga]

Halo @prabowo Kemarahan warga tidak jatuh dari langit. Ia akumulasi dari suara yang diremehkan, janji yang diingkari, dan luka yang dibiarkan menumpuk. #ResetIndonesia