SIARAN PERS
Tempo Mendapat Kiriman Kepala Babi
Kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi pada 19 Maret 2025. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam.
Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada “Cica”. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.
Paket tersebut diterima satuan pengamanan Tempo pada 19 Maret 2025 pukul 16.15 WIB. Cica baru menerima pada pukul 15 pada Kamis, 20 Maret 2025.
Cica baru pulang dari liputan bersama Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran. Karena mendapat informasi ada paket kiriman untuknya, ia membawa kotak kardus tersebut ke kantor.
Hussein yang membuka kotak itu. Ia mencium bau busuk ketika baru membuka bagian atas kardus tersebut.
Ketika styrofoam terbuka, Hussein melihat isinya kepala babi. Ia dan Cica serta beberapa wartawan membawa kotak kardus di keluar gedung. Setelah kotak kardus sudah dibuka seluruhnya, terpampang di sana kepala babi. Kedua telinganya terpotong.
Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra mengatakan kiriman paket berisi kepala babi tersebut sebagai bentuk teror terhadap kebebasan pers. “Kami sedang menyiapkan langkah-langkah selanjutnya sebagai respons atas kejadian ini,” kata Setri. ***
Kantor redaksi Tempo menerima kiriman kepala babi dari orang tak dikenal pada Rabu (19/3/2025).
Kiriman tersebut ditujukan kepada ‘Cica’ dan tanpa nama pengirim. ‘Cica’ adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.
Paket tersebut diterima oleh satpam kantor Tempo pada Rabu (19/3/2025) dan dibuka oleh Cica pada Kamis (20/3/2025) pukul 15.00 WIB.
Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra mengatakan kiriman paket berisi kepala babi tersebut sebagai bentuk teror terhadap kebebasan pers.
“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah selanjutnya sebagai respons atas kejadian ini,” kata Setri dalam keterangan pers.
“Kebebasan pers tidak boleh diteror, diganggu, dan diintimidasi dengan alasan apa pun, karena setiap media menjalankan fungsinya yang sudah diatur oleh undang-undang,” ujarnya.
| Narasi Daily
RUU TNI Nomor 34 Tahun 2004 selangkah lagi disahkan menjadi undang-undang lewat rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (20/3). Pengesahan ini menuai pro dan kontra lantaran dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. https://t.co/spEIHelCcu #CNNIndonesia
Kepada Bapak-Ibu DPR RI. Jika hari ini sudah mengesahkan RUU TNI, dan bersikukuh “tidak ada dwifungsi”. Demi keselamatan kami sebagai rakyat, boleh dong kami meminta negara ini turut meratifikasi STATUTA ROMA?
#TolakRUUTNI#TolakRevisiUUTNI#IndonesiaGelap#PeringatanDarurat
𝗞𝗘𝗠𝗕𝗔𝗟𝗜𝗞𝗔𝗡 𝗡𝗨𝗥𝗔𝗡𝗜, 𝗖𝗘𝗚𝗔𝗛 𝗧𝗜𝗥𝗔𝗡𝗜
Mengurus negara sejatinya adalah mengelola dua aspek secara seimbang, proporsional: Proses dan Hasil.
Cara-cara yang kita jalani harus diletakkan sama pentingnya dengan hasil yang ingin kita tuai. Bukankah itu esensi demokrasi?
Bila ada tanda-tanda kekuasaan jadi hegemoni, daulat rakyat tak lagi berarti, mungkin bahaya besar sedang menanti.
Membiarkan kekuasaan tanpa kendali, tak diiringi kesediaan mendengar rakyat pemegang daulat sejati; sama artinya kita sedang membesarkan tirani.
Masyarakat adil makmur sejati, mustahil terwujud bila kekuasaan diurus seperti asset pribadi.
Kembalilah, pulang ke hati nurani. Jangan biarkan demokrasi, buah reformasi, dibajak menjadi tirani.
Jangan pernah lelah mencintai Indonesia..
Coba demgarkan sampai akhir, beliau adalah Alm Mbah Gatot yang mengembangkan Padi Rojolele. Cerita beliau gimana ditangkap tentara karena gak mau ikut program revolusi hijau. Ini contoh kasus ketika militer masuk ke wilayah sipil.
#TolakRUUTNI#TolakRevisiUUTNI
Beredar di media sosial tentang penjagaan sidang DPR RI dari aksi #TolakRevisiUUTNI
Pada era Orde Baru, pengerahan tentara dalam menghadapi demontrasi selalu diterapkan.
Jakarta, 13 Februari 2025
KPK menahan 3 orang sebagai tersangka korupsi pengadaan kapal di PT. ASDP Ferry (Persero) periode 2019-2022 yang salah satunya adalah IP (Direktur Utama PT. ASDP). (1/4)
#PenahananKPK#PenindakanKPK
NEPOTISME ALA JOKOWI
Bekas Presiden RI Joko Widodo mewanti-wanti Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus dikelola oleh profesional yang ahli di bidang investasi. Menurut Jokowi, keterlibatan profesional dan ahli di BPI menjadi kunci kesuksesan, sekaligus mencegah masuknya kepentingan politik di Danantara.
Apakah pernyataan Jokowi itu berangkat dari pengalaman di masa lalu, terutama ketika ia berkuasa selama 10 tahun?
Melalui visual di bawah ini, kita semua tahu bahwa pernyataan Jokowi tersebut, meski benar secara ide, tapi tentu tidak mencerminkan lakon dan watak kekuasaannya selama menjadi Presiden RI. Jokowi secara ugal-ugalan menjalankan nepotisme dan dinasti politik untuk kepentingan keluarga dan kroni.
Hal itu tak sebatas terkait jabtan strategis di sejumah perusahaan BUMN yang diisi oleh keluarga, kerabat, dan relawan, tetapi juga terkait bisnis keluarga dan para oligark yang diberi karpet merah.
Jadi, tak ada moral standing bagi Jokowi untuk bicara mencegah benturan kepentingan politik di Danantara, sebab Ia sendiri telah menjadi bagian penting dari sejumlah persoalan itu.
Ribuan hektare lahan food estate di Kalteng lagi-lagi ditemukan terbengkalai. Bahkan, ada ratusan hektare yang beralih jadi perkebunan sawit swasta. Para petani mengaku menyerah menanam padi di lahan food estate setelah beberapa kali gagal panen.
https://t.co/adJj8ZkSeM
"Semakin tinggi sekolah, harus semakin mengenal batas," tulis Pramoedya.
Sementara yang kita lihat hari-hari ini: orang-orang berebut gelar dari sekolah-sekolah tinggi malah agar bisa melanggar batas. Otoritas keilmuan dieksploitasi semata untuk melanggengkan kekuasaan 🥀
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang mengatur asuransi kesehatan mantan menteri dan keluarganya ditanggung anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).
Bagi menteri yang berusia di bawah 60 tahun ketika selesai menjabat, jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan selama dua kali masa jabatan. Untuk menteri yang berusia 60 tahun ke atas saat selesai menjabat, jaminan diberikan seumur hidup.
Asuransi kesehatan itu tak diberikan kepada mantan menteri yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan yang mengundurkan diri, kutip Antara.
Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara, serta dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan biaya.
#presiden #jokowi #jokowidodo #purnatugas #menteri #pejabat #asuransi #kesehatan #indonesia
Badak terancam punah: dijaga ❌dijadikan peluang korupsi ✅
Saking kreatifnya pemerintah Indonesia, proyek penyelamatan Badak Jawa aja bisa dijadikan peluang buat korupsi. Parah gak tuh?!!
Ketika wajah lugunya menyiratkan saat dimana Omakase, sushi, nigiri, dan roti Rp 400 ribu adalah makanan mewah baginya.
Bahkan waktu itu deodorant pun mungkin tak mampu dibeli.
------
Saat sekarang segala makanan mahal bisa dia tunjuk, dia rauplah semua dengan rakus seakan tidak ada hari esok.
Sampai tak terlihat olehnya nenek-nenek gemetaran karena tiga hari hanya minum air hujan.
------
Kere Munggah Bale bukanlah peribahasa yang mengada-ada.
“Moralitas dan Kemajuan Ekonomi”. Sebuah artikel ilmiah yang mengkritik budaya hedon dan mewah para pejabat negara (beserta keluarga) saat rakyat terengah-engah kondisi sosial ekonominya. Ditulis oleh :
PROF. GUDONO (Alm). Alfatihah untuk beliau, seorang ekonom dan pemikir dari UGM yang sangat peduli kemajuan ekonomi rakyat yang berakar pada ETIKA dan Moralitas. Sangat disegani di
masa hidupnya 🙏🙏
Dibuka dengan sebuah puisi yang sangat menohok berikut ini:
“Tahukah kamu ciri-ciri negara para bedebah?
Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah
Tapi rakyatnya makan dan mengais sampah
Atau menjadi kuli di negeri orang
dibayar dengan serapah dan bogem mentah”