baru saja dapat sesuatu insight yang menarik di postingan linkedin.
agree 100% dengan mbak rachel disini. Content Writing/Copywriting itu ada seninya juga, nggak semata-mata kamu jago nulis tapi butuh konteks pengetahuan juga.
Kalo SPPG mulai bertumbangan karena tidak dana operasional, jangan salahkan kita yang setiap hari kritik MBG.
https://t.co/YrMC0SJ0m8
Ini semua terjadi ya akibat pemerintah dan BGN sendiri. Bikin new project langsung masif, perencanaan yang gak matang. Hasilnya, pemborosan disemua sisi.
Terakhir, diciduk kan Kepala BGN dan wakilnya karena penyalahgunaan kekuasaan dan gratifikasi. Bahkan, ada potensi korupsi pula dikasusnya.
Jadi, gua bodo amat yang baru ambil cicilan PCX/Nmax. Kalo gak bisa lanjut nyicil, tinggal balikin ke dealer. Selesai.
Karena gua lebih kasihan sama calon penerus bangsa yang keracunan selama ini karena MBG .
dino patti djalal ini bukan orang sembarangan. beliau mantan dubes ri untuk as, mantan wamenlu, dan anak dari diplomat legendaris hasyim djalal.
jadi kalau dino ngomong soal adanya 17 calon dubes asing yang masih nunggu serah surat kepercayaan ke presiden, itu bukan gosip. itu fakta dari daleman.
bayangin, ada yang udah nunggu 8 bulan. ada juga dubes dari negara asean yang nunggu 6 bulan. mereka udah di jakarta, tapi belum bisa mulai kerja. karena mentok di meja istana.
sementara dubes indonesia di luar negeri selalu cepat diterima. ini double standard yang mulai dibaca mitra internasional.
seorang diplomat senior sekelas dino sampai buka suara ke publik, artinya kondisi ini sudah parah. beliau bahkan sudah coba semua jalur komunikasi. macet.
ini bukan cuma masalah protokol. ini masalah reputasi. indonesia sedang dikirim sinyal: "kita gak serius sama hubungan bilateral."
lucunya, presiden dan seskab sibuk klarifikasi soal biaya perjalanan dinas yang katanya ditanggung pribadi. tapi urusan sepenting ini malah diem.
ngapain keliling dunia cari investasi, kalau dubes negara sahabat aja bertahun-tahun gak diterima?
@lvyourselv Ini komen yang paling ambruk yang gua liat.. masa iya kita bayar ojol harus memahami masalah keluarga si ojol ? Goblok aja sih gua rasa.. kalo gitu presiden bolak balik ke luar negeri rakyat harus memahami dong kalo dia dirumah kesepian. Gitu maksud lu
Bos itu tetap UANG RAKYAT, yang mereka sengaja MENYIMPANNYA Bukan untuk digunakan dalam aktivitas BISNIS atau USAHA, Jadi tidak bisa Negara mengambilnya hanya karena Rekening tersebut PASIF
Itu uang yang sengaja disimpan dari HASIL KERINGAT bukan Hasil MERAS apalagi MENIPU NEGARA, jadi TIDAK BISA DIKLAIM Itu jadi Milik Negara Tanpa Proses HUKUM (misal PENCUCIAN UANG, KORUPSI)
MENABUNG adalah hak prerogatif setiap warga negara. Menabung adalah hak untuk mendiamkan uang hasil keringat sendiri di tempat yang dianggap aman (bank), tanpa ada kewajiban untuk memutar uang tersebut dalam bisnis, usaha, atau transaksi aktif.
Ketika seseorang MEMILIH untuk tidak menyentuh tabungannya selama bertahun-tahun, itu adalah bentuk pilihan finansial "PRIBADI" bahasa Inggrisnya PRIVATE / PRIVACY. Oleh karena itu:
🔹️Pasif Bukan Berarti TAK BERTUAN: Mengklasifikasikan rekening yang pasif atau "diam" sebagai rekening yang "TAK TERURUS" sehingga bisa diambil alih oleh negara adalah LOGIKA yang CACAT dan melanggar hak kepemilikan.
🔹️Melanggar Fungsi Dasar Bank: Esensi rakyat menaruh uang di bank adalah untuk menitipkan harta dengan aman. Jika negara bisa mengambil dana tersebut hanya karena pemiliknya memilih untuk tidak melakukan transaksi, maka FUNGSI BANK sebagai tempat penitipan yang aman menjadi HILANG.
Tindakan mengambil alih dana tersebut—dengan alasan administrasi apa pun—pada hakikatnya adalah PERAMPASAN HAK MILIK PRIBADI atas uang yang legal dan halal.
Negara tidak memiliki hak moral maupun hak dasar untuk menyentuh uang hasil keringat rakyat yang sengaja disimpan tersebut.
:: WeKa ::
Lagi dan lagi saya ingatkan. Jika ada pemilihan Presiden, pilihlah sipil. Siapapun itu. Memilih sipil adalah mutlak. Jauhilah militer. Percayalah dgn sejarah, jgn pernah berharap ada perubahan
Sekali lagi, pilihlah sipil, jangan memilih militer, apalagi milter ampas Orde Baru.
Menurut ku cowo yg bayarin cewe nya makan, dianter-jemput itu bukan bare minimum.
Di balik itu mereka nahan makan, mereka nabung buat bayarin kita, mereka spent itu buat kita padahal bisa buat dirinya sendiri, in my opinion itu efort
ini cewe cewe apaan sih pada ngarepin reimburse dari lakinya... the fuck is wrong with you people 😭 ga dapet uang dari ortu kah? gak sanggup menghidupi diri sendiri kah? freak banget ngemis ke pacar gini amit amit yaAllah am i too woke for this shit
kayaknya sering banget denger kasus gini. yang disalahin? laki lagi. sampe seakan-akan kita yang bikin marriage is scary, tapi…
kata gua marriage is scary karena kalian perempuan yang bikin marriagenya jadi scary. behave napa kalian tuh buibu. soalnya gini:
pernah ga lu liat menantu laki konflik passive agressive gini sama mertua laki?
pernah ga lu liat suami nuntut ke istri minta dirinya lebih dibela dibanding bapak si istri?
pernah ga lu liat suami tantrum gara-gara duitnya dipake si istri buat nafkahin keluarga istri?
ada-ada aja emang kelakuan gender sebelah.
BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI,
TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA?
BAU BUSUK DIMANA-MANA
The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri.
RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI
Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia.
Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya.
Yang luar biasa adalah:
hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan.
Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR.
Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia
Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri.
Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor.
Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan.
Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali.
Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas.
Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer:
keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang.
REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK
Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut.
Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS.
Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan.
Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara.
Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius.
Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak.
Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha.
Niat baik saja tidak cukup.
Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?
Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.
Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:
Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.
Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.
Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.
Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:
Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.
Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.
Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.
Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.
Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.
Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:
Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.
Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.
Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.
Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.
Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:
Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?
Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.
Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.
Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.
Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.
Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.
Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.
Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.
Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.
Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.
Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.
Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?
Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?
Bandingkan dengan pemimpin yang serius:
Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.
Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.
Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.
Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.
Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.
Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.
Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.
Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.
Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.
Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.
Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.
Otoriter itu term politik,
Saya simpulkan kenapa bisa mengarah kesana:
1. Tersisa hanya PDIP Oposisi di Parlemen (itupun masih gamang);
2. Prabowo bilang oposisi itu budaya barat, Indonesia tidak perlu oposisi;
3. Dalam berbagai pidato, Prabowo punya sentimen sama orang pintar dan kritis.
4. Pelibatan unsur dan budaya militer untuk semua kegiatan sipil, dari Retreat kabinet, Pendamping Haji sampai pembekalan beasiswa LPDP;
5. Pelibatan unsur militer untuk mengelola program pemerintah, MBG dan KDMP;
6. Kekerasan terhadap masyarakat sipil meningkat, penyerangan yang melibatkan unsur militer lebih sering terjadi, tidak hanya di kasus Andrie Yunus yang paling parah, sampe penjaga warung Madura dan kurir makanan kena gebuk;
7. Ancaman dan teror untuk siapapun yang kritis terhadap program pemerintah;
8. Tekanan terhadap Media Massa untuk tidak memberitakan yang buruk2 bahkan intervensi pemberitaan;
Silahkan ditambah;