Rayhan Nafis

[Faris Abdurrachman @farisrachman_1]

Kalau pake logika Ferry Irwandi semua perusahaan di Indonesia itu aslinya BUMN soalnya aktenya harus disetujui Kemenkum.

Bisa nih jadi contoh cacat logika yang masuk Madilog.

[Faris Abdurrachman @farisrachman_1]

Dikotomi pemerintah vs swasta makin ga berlaku di era sekarang. It’s not always true that more government is good, just as it is not always true that leaving everything to the private sector is good.

Dikotomi yang bener itu hanya dalam tipe dan modalitas intervensi. Negara produksi langsung panel surya itu jelek. Tapi negara dorong swasta produksi panel surya melalui subsidi dan keringanan pajak itu bagus.

Yang membedakan Tiongkok (dan negara Asia Timur lainnya) & rest of the world is this understanding. Mereka udah ga peduli dikotomi pemerintah vs swasta. All they care about is whether the intervention works. It doesn’t matter whether the cat is black or white, as long as it catches mice.

This is what the world is moving towards.

[Checkmate @Checkmatee27]

Winning your first Finals appearance isn't for everyone 😭

[The Spectator Index @spectatorindex]

🇮🇩 Indonesia's rupiah falls to record low of 17,500 per US Dollar.

[Rayhan Nafis @rayhanafis]

agree, impose something that the gov fears. walaupun ya movement ini not purely buat bikin mereka panik atau sekadar mikir ulang, tapi ada kebutuhan yang bahkan level primer (rasa aman) udah sulit dipenuhi di negara ini buat sebagian orang :)

[Radja Thaher @radjathaher]

KaburAjaDulu movement as a protest statement have zero leverage because the regime structurally survives on rentier economics, not income tax of highly educated professionals.

Brain drain will actually *stabilize* the regime. As Hirschman noted in Exit, Voice, and Loyalty (1970), Prabowo’s response is typical of a lazy monopolist: when an organization that does not depend on its quality-conscious members, their exit is welcomed, not feared, because it removes voice without imposing cost.

The regime will be relieved and adapt to the remaining citizens who are much more compliant and less demanding.

If you want change, you should try your luck at credible threat of capital flight (not brain drain) to discipline the regime, as the recent MSCI scare triggerred their actual panic

[Rayhan Nafis @rayhanafis]

@kebzt @girikuncoro saling tukar informasi aja kita bang :)

[Faris Abdurrachman @farisrachman_1]

Yang paling menyedihkan dari ini semua adalah kita jadi kehilangan kemampuan bermimpi. Bermimpi bikin pesawat terbang, bikin drone, bikin EV, bikin panel surya, bikin semikonduktor.

Setidaknya dulu kita masih mampu bermimpi membuat pesawat terbang. Dengan bangga menjadi salah satu negara di dunia yang mampu menguasai industri teknologi tinggi dirgantara.

Countries envied us--Malaysia pernah iri kita bisa membangun industri dirgantara. Sekarang malah mereka yang lebih maju industrinya.

[Rayhan Nafis @rayhanafis]

@kebzt udah ngga ada mens rea-nya, terus apa gunanya konsultan dah kalo ngga ngasih rekomendasi ckck

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara?

Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu.

Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun.

Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.

Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai.

Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain.

Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi.

Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook.

Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa:

1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN.

2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal.

3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu.

4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan.

5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian.

Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam.

Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka.

Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam.

Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan.

Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.

Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja.

Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam.

Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek.

Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan.

JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun.

Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan.

Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga.

Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum.

Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi.

Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun...

Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit.

Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus.

Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini?

Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara?

Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian.

Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi.

Jakarta, 16 April 2026
Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)

[Arnaud Bertrand @RnaudBertrand]

I suspect the real reason for Singapore's opposition to a toll on Hormuz is not some high-minded devotion to international law, but because if it's set as a precedent and a toll were to exist on the Strait of Malacca, it would basically kill their current business model.

See, geographically speaking, Malacca runs primarily between Malaysia and Indonesia - Singapore only controls a small stretch at the southeastern exit. Yet currently they capture most of the strait's commercial value through port services, bunkering, and transshipment: it's basically like them having the best "service station" on the world's most popular free highway.

What the Hormuz precedent - if established - is all about is the revenge of geography: power given back to the countries that own the road, as opposed to those with the best rest-stop.

Fantastic news for Malaysia and Indonesia (which is partly why you're seeing key Malaysian political figures, like Nurul Izzah Anwar, issue a highly unusual rebuke of Singapore over Balakrishnan’s remarks: https://t.co/Ca8Mf2SRYJ), but a big threat to a city-state whose entire economy is built on being the best service provider on what's largely someone else's waterway.

[Hater Central @TheHateCentral]

Arsenal never let us down �

[Trystanto @Trystanto2]

Ekonom World Bank sudah pada Ph.D belum? Kalau belum telpon dulu 1500600

[Southampton FC @SouthamptonFC]

@MrBoldOne @EmiratesFACup Enjoy your quadruple, pal.

[Zach Brown @the_zb_]

This is 100% correct.

The FIA isn’t touching that one with a ten foot pole, because it would open up a can of worms they couldn’t shut.

But two things are certain:

1. It was a deserving penalty for an unsafe move from Colapinto, reactionary or not

2. the accident was as bad as it was due to the regulatory framework creating HUGE speed disparities between deployment and harvesting.

They are bypassing this one to avoid the potential ramifications, because there’s not yet a solution, and they can’t allow the racing to be rendered “unsafe”.

[Rayhan Nafis @rayhanafis]

colapinto ada salahnya lagi harvesting sambil defend, tapi regulasi ini dari segi apapun (extracting driver’s racecraft ability, safety, etc) emang kebukti jelek bgt

[F1 Speed Indonesia @f1speed_indo]

Colapinto sedang harvesting/superclip. Perbedaan kecepatannya besar dengan Bearman di belakangnya.

Colapinto buat manuver bertahan, Bearman jauh lebih cepat dan tak bisa menghindar. Serem banget.

[Rayhan Nafis @rayhanafis]

@kfelflegh

[Bloomberg @business]

PT Chandra Asri Pacific has declared force majeure, citing disruption to feedstock shipments through the Strait of Hormuz https://t.co/tsayiyZ6CJ

[Shanaka Anslem Perera ⚡ @shanaka86]

Twenty million barrels of oil passed through the Strait of Hormuz yesterday.

Today the number may be zero.

Not because Iran mined the water. Not because a tanker was hit. Because Lloyd’s of London picked up the phone.

War risk underwriters began canceling policies for strait transits hours after Operation Epic Fury launched. The Financial Times confirmed premiums surging 50 percent. Baseline war risk sits at 0.25 percent of hull value. For a hundred million dollar tanker that is 250,000 dollars per voyage. At peak escalation rates, one million per transit. Vessels linked to American or Israeli interests are becoming uninsurable entirely. No price. No policy. No passage.

The KHK Empress was loaded with Omani crude heading for Basra when it executed a U-turn mid-strait and redirected to India. The Eagle Veracruz halted at the western approach carrying two million barrels of Saudi crude bound for China. The Front Shanghai stopped off Sharjah with Iraqi crude destined for Rotterdam. Nippon Yusen ordered its entire fleet to avoid Hormuz. Greece told its merchant armada to reassess passage. Hapag-Lloyd suspended all transits.

None of them were fired upon. Every one of them got the same call.

More than fifty million years ago the Arabian plate collided with the Eurasian plate and compressed the Persian Gulf into a basin that drains through a single geological bottleneck twenty one miles wide. Twenty one percent of global petroleum. Twenty percent of all seaborne LNG. One fifth of industrial civilization’s energy supply forced through a tectonic accident narrower than the English Channel, bordered on one side by the country whose supreme leader was killed yesterday morning.

The USS Abraham Lincoln carries enough Tomahawks to sink every IRGC patrol boat in 48 hours. Operation Praying Mantis crippled Iran’s operational naval forces in eight hours in 1988. The Fifth Fleet has rehearsed this scenario for decades.

None of that matters. Aircraft carriers cannot force an underwriter to rewrite a policy. Tomahawks cannot lower a premium. The most powerful navy in human history cannot make a Lloyd’s syndicate decide that a VLCC transiting Iranian coastal waters represents an acceptable risk on a Saturday afternoon when missiles are landing in Dubai.

Goldman Sachs estimates Brent could peak at 110 dollars per barrel. JP Morgan projects 120 to 130. At those levels every airline bleeds cash. Every central bank watches three years of inflation fighting reignite overnight. Bypass pipelines from Saudi Arabia and the UAE handle roughly three million barrels. Hormuz handles twenty million. The math does not close.

Iran figured out something the Pentagon still has not.

You do not need to close a strait. You just need to make it uninsurable.

https://t.co/BrzGRrU3VW