ibu ini cerita kenapa Nadiem Disingkirkan:
- Digitalisasi ancam koruptor= mereka gk bisa korupsi lg
- kebijakan berbasis data bikin penyelewengan ketahuan
- Putus rantai vendor lama
- pindah ke Chrome OS bikin vendor Microsoft & pelatih lama kehilangan income
- Hapus ujian nasional
- hilangkan proyek kertas, buku, soal ujian bernilai miliaran
- hapus jual beli kunci jawaban
- Dana BOS jadi transparan
- laporan terintegrasi, tidak bisa lagi lapor fiktif
- Angkat 700.000 guru PPPK
- ganggu sistem jual beli jabatan yang sudah lama berjalan
- Tidak paham adat
- masuk kolam kotor tapi mau bersih-bersih
- Nadiem disingkirkan karena terlalu banyak pihak kehilangan uang dari pusat sampai daerah
Saat ini ada 25 wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris BUMN.
Padahal putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 jelas menegaskan bahwa wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan.
indonesia be like:
- gaji hakim kita naikkan 300 %
- mobil pejabat harus mahal menjaga marwah
- gaji guru besok besok lah kita bahas
tidak ada angarannya, diambil asing
Buset maybach dong mobil operasional. 9M-an aja kok
🚨 MOMEN PRABOWO PERSILAKAN WARTAWAN KELUAR DARI FORUM SARASEHAN KEBANGSAAN
Presiden RI kembali berpidato pada Jumat, 26 Juni 2026, hari ini. Menariknya, saat hendak membahas terkait data yang ia punya, wartawan secara halus diusir Prabowo. Selain itu, siaran langsung di YouTube juga diakhiri.
Genuinely asking, emang ga boleh ya wartawan atau rakyat tau data yang disampaikan? 🤓☝️
"salah kita semua"
salah gue mah lupa nyetrika baju, lupa share access edit ke kolega kantor, lupa mau meeting 3 biji hari senin... ngga ada tuh salah gue ngeracunin rakyat dan lepas tangan pas ada dugaan meninggal krn keracunan mbg ☺️ ENAK AJA BAWA2 GUEEEE
JUST IN: Dua peserta Latsarmil KDMP meninggal dunia. 🚨
1. Almh Anisa Muyassaroh
Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan. Meninggal dunia akibat heat stroke.
2. Alm Yonanda Muhammad Taufiq
Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja Meninggal dunia akibat henti jantung.
Satu nyawa yang hilang saja seharusnya cukup menjadi alasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ketika dua peserta meninggal dalam proses yang sama, pertanyaan mengenai urgensi, proporsionalitas, dan aspek keselamatan tidak bisa lagi diabaikan. Benar-benar perlu ada evaluasi serius terhadap relevansi Latsarmil dengan tugas dan tanggung jawab seorang Manajer KDMP.
presiden terburuk dalam sejarah
presiden paling gak punya adab.
presiden paling maniac pakai buzzer
presiden paling kotor cara berpolitiknya.
hidup serba kalahan.
dari angkatan bersenjata dipecat.
rumah tangga berantakan.
pilpres 4x kalah terus.
jadi presiden dibenci rakyat karena ulah sendiri.
sekarang main presiden presidenan biar bisa pidato padahal isinya gak mutu.
hidup dikelilingi penjilat. figuratively & literally.
dasar tua bangka sakit jiwa.
Please @UNICEF , @UNICEFIndonesia , @kpp_pa and @KPAI_official , protect Indonesian children!!
Children are the future of our nation. They should never become shields for those in power, tools of propaganda, or symbols used to build support for any government policy.
Indonesia's Child Protection Law (Law No. 35 of 2014), Article 15, clearly states that every child has the right to be protected from abuse and exploitation in political activities. This principle exists because children deserve to grow up free from political manipulation and exploitation.
When elementary school children are brought to public demonstrations, asked to carry signs, chant slogans, or serve as symbols of support for a government program, we must ask a simple but important question: Who is truly being protected the children, or political interests?
Children are not born to carry the burden of adult politics. They are born to learn, to play, to dream, and to grow. They are not mature enough to fully understand political issues or to give informed consent to participate in activities with political implications. That is precisely why the law exists—to protect them from being used to advance the interests of others. If a government program is truly beneficial, its success should speak for itself. Public trust should be built through transparency, accountability, and measurable results—not by placing children at the center of political messaging.
Children's voices should never be used as loudspeakers for political agendas. Their small hands should be holding books, not protest signs. We respectfully urge @UNICEF and @kpp_pa to take this matter seriously. We call for an independent investigation into the reported involvement of children in political demonstrations and for appropriate action to ensure that every child's rights are protected in accordance with Indonesia's Child Protection Law.
Protect Indonesian children. Because when childhood is exploited, it is not only a child who is harmed—it is the future of an entire nation.