Ngeriiiii... makin siang, makin banyak peserta dari dalam dan luar negeri yang dilarang masuk ormas. Sejak pagi sudah terlihat para narsum balik kanan: Dewa Palguna (MK), Agung Alit-TBK, Tiwi-LBH Bali, Budawati-LBH APIK. Aktivis pun dikeroyok.
Putusan Vonis Bersalah Terhadap Trio Pakel Menambah Dosa PN Banyuwangi Atas Kasus Konflik Agraria
3 petani Pakel ini divonis 5 tahun 6 bulan atas kasus ini, padahal persoalan ini tidak terlepas dari persoalan konflik agrari, sehingga menghambat penyelesaian konflik. Dari sini telah jelas bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah mengulangi kesalahan yang sama dengan kasus sebelumnya di mana gagal dalam melihat persoalan, sehingga menyebabkan seseorang yang memperjuangkan hak atas hidupnya dirampas kemerdekaannya.
Hari ini vonis bersalah kepada 3 petani Pakel merupakan bukti bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berpihak pada rakyat dan keputusan tersebut akan semakin memperpanjang konflik agraria. Tentu hal ini menambah catatan hitam Pengadilan Negeri Banyuwang
#bebaskanpetanipakel
@WalhiJatim
https://t.co/U0mtUPN19I
Tambang emas terluas di Jawa (12 ribu Ha) sedang mengincar Trenggalek. Warga dan bupatinya menolak.
Tapi di Banyuwangi, bupatinya memberi karpet merah. Kini ia duduk di kabinet bersama para menteri yang terafiliasi tambang emas.
ANGIN TIMUR (full movie)
https://t.co/6eXmqQsK3v
Jangankan ASN, tambang emas di Banyuwangi juga merasa kurang setelah menghabisi bukit Tumpang Pitu sekarang mengincar bukit Salakan.
Sebagai bekas bupati yang memuluskan tambang emas dan jabatannya diteruskan istrinya, tentu paham karakter tak pernah cukup seperti ini.
Kepada
Kepolisian Republik Indonesia @DivHumas_Polri
Kami mengutuk keras penyerangan & kekerasan yg dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polresta Banyuwangi pada Warga Pakel, Banyuwangi & Tim solidaritas yg sedang berjuang mempertahankan hak atas tanahnya yg dirampas PT Bumi Sari.
Laporan Lama Kami yang Masih Sangat Relevan :
Bagaimana Elite Politik Menyatukan Kepentingan Bisnis dan Politik di Sektor Pertambangan Batu bara. https://t.co/9PWzYw4rHa
#kalahkanmonsteroligarki
Rezim oligarki Jokowi siang malam mengeluh soal birokrasi sampai bikin Omnibus Law, tapi lembaga yang sudah baik justru disulap jadi barisan birokrat seperti KPK dan Eijkman.
Birokrasi dia anggap masalah jika merugikan investor. Bukan manfaat tidaknya bagi publik secara luas.
Di Sumba, Gubernur NTT #Laiskodat mengancam memukul tetua adat pemilih ulayat, menyebut dia "monyet". Gubernur ini mengklaim tanah adat sbg "aset provinsi", tetua adat itu meminta Gubernur tunjukkan bukti oleh siapa tanah itu diserahkan ke Pemerintah.
https://t.co/Vn5XIZVnOQ
60 tahun masalah Papua, dan Indonesia tak punya solusi politik apapun selain mengirim tentara, tragedi kemanusiaan, sambil terus menguras kekayaan alamnya.
Ini contoh negara yang gagap dengan konstitusinya sendiri: "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa".
1 Desember 1961 - 2021.
Pak @jokowi dan @DivHumas_Polri, protes damai bukan tindak pidana!
Penangkapan sewenang-wenang terhadap massa aksi oleh polisi adalah pelanggaran HAM. Hanya karena mengkritik pemerintah menggunakan poster, tak seharusnya warga ditangkap dan dibawa ke Mako Polres Blitar Kota.
@dsuperboy Niat mencari surat keterangan sehat di rumah sakit untuk event lari. Sama dokter umum malah suruh periksa jantung. Total yang harus saya bayar 350rb. uang saya ga cukup, tiba-tiba ada orang yang dateng dan bayarin tagihan saya. Terima kasih orang baik 🙏
Lengkap sudah warga hari ini dipertontonkan nihilnya keberpihakan Negara dalam hal ini Presiden @jokowi beserta jajaran termasuk aparat Kepolisian untuk urusan Hak Asasi Manusia.
Penjahat HAM diberi karpet merah. Aspirasi warga malah dibalas dengan jerat hukum khas penguasa!
Sekedar mengingatkan
Kini keadaan Tumpang Pitu semakin mengenaskan, dari landscape awal yang tampak hijau berseri-seri berubah menjadi kuning kecoklatan, sebagai pertanda jika hutan di Tumpang Pitu telah dipotong habis untuk areal pertambangan.