Gua akan tetap menyarankan nonton Total Politik bahkan untuk oposisi progresif sekalipun. Know your enemy better, read between the lines.
You might find it unsettling or even disgusting based on your moral value, but they provide you subtle informations about your enemy.
@TheKerupuk@speedingjunkie Then dont be him. SBY yang dikangkangi satu PD (dengan asumsi beliau beneran tidak tau) juga terlihat baik klo perbandingannya sm yg skrg. Some people even go as far as saying Harto was better. So should we be Harto then? Of course not. Bad take doesn’t deserve your defense.
Bro, ini itu sesuatu yang perlu diapresiasi. Dah lama ekonom itu kritik pemberian Bansos dalam bentuk kebutuhan karena lebih rawan dikorupsi.
Cash Transfer atau BLT itu adalah sebaik2nya bentuk Pemberian Bansos. Trace-nya gampang, deteksi korupsinya juga jadi lebih jelas.
@Sam_Ardi@mnadielmadani7 Tapi biasanya memang tidak tahu atau tidak sadar kalau dirinya awam. Sementara kemampuan mengukur diri belum cukup, sering kali perintah syiar menjadi tidak tepat dilakukan.
Lagi masak bakmie jawa buat pak menteri agama, denger ada yang nanya sama pak menteri, soal anak muda yang kurang akhlak dan spiritualitas. Anak muda lagi yang kena. Dibilang kurang akhlak. Lagian Spiritualitas tu apa sih?
Masih nunggu jawaban si bapak.
gue gak ngarti kenapa penonton yang gak lahir di negara, kota, wilayah tim bola yang didukung sampe bisa ikut-ikutan benci tim rival 😂😂 banter-banteran bola sih buat seru-seruan & lucu-lucuan aja da wkwk kalau masih pake marah-marah si kayaknya regulasi emosinya kudu dicek, imo
gw cuma mau bilang :
PP 20/2026 ini bagus karena nutup celah pihak2 yg ga layak dapet fasilitas tarif umkm untuk manfaatin fasilitas tsb melalui skema bunching dan firm splitting (mecah usaha dan omset)
yg aneh itu ya orang2 ga ngerti yg bikin berita bombastis.
my take:
banyak kebijakan plenger rezim. yg ini bukan salah satunya.
@MikaelDewabrata Fitur auto-generate caption capcut ini ada walk-aroundnya buat akun free. Generate aja dulu, terus download captionnya *.srt (ada tombol dibawah caption list). Terus hapus caption yang udah digenerate, terus import file .srt tadi. Jadi deh. Ketambahan 10 detik lah di work flow.
@glrhn Anakku mencongak pak. Lebih manjur mengasah sense timbang menghafal, bagi mereka. Mereka bisa menemukan cara mudah sendiri, yang cocok bagi mereka. Keren. Tapi gak tau mungkin masing2 orang punya cara manjur ngasah sense sendiri?
@ruliemaulana@lynxluna Iya bener. Tapi mungkin dengan alasan yang sama juga, faris bilang industrial policy kita tidak mendukung. Cuma beda duluan ayam apa duluan telur.
Agak lucu lihat ada yang baru “kaget” sekarang soal Ferry Irwandi bukan lulusan ilmu ekonomi.
Padahal ya kalau dicek, S1-nya STAN (keuangan negara/kebendaharaan), lanjut S2 di Central Queensland University, dan sekarang S3 di Monash. Jadi memang dari awal bukan “economics major” murni, tapi juga bukan orang yang jauh dari isu fiskal.
Terlepas dari itu semua, di titik ini, yang lebih penting itu bukan label jurusan. Dalam komunitas ekonomi, kita sudah terbiasa menilai dengan logika, data, dan apakah identifikasi masalahnyanya benar, bukan cuma lihat dari CV aja
Saya tahu ini, tapi ya bukan berarti kita jadi jatuh ke pola yang sama kayak debat PhD vs non-PhD ala Pak Purbaya waktu ngegas analis Citibank soal proyeksi defisit. Di situ kelihatan jelas bagaimana diskusi bisa bergeser dari diskursus intelektual ke serangan personal.
Begitu sudah masuk ke sana, saya khawatir justru kita kehilangan sesuatu yang lebih mendasar, percakapan yang makin mencerdaskan dan mencerahkan.
Kalau ngerti ekonomi, atau setidaknya, pernah duduk di bangku ekonomi, beberapa konten FI memang terasa sekali asumsi yang dia pakai terlalu longgar, pemilihan data yang cherry-picking, sampai lompatan kesimpulan yang tidak selalu sejalan dengan kerangka analisis ekonomi yg standard.
9/
Konflik kepentingan tidak selalu berarti ada uang masuk ke rekening pribadi.
Konflik kepentingan bisa muncul ketika keputusan publik tampak menguntungkan pihak yang punya relasi historis, bisnis, politik, atau jejaring kekuasaan dengan pengambil keputusan.
Ini harus dibuka terang.
While I do respect your right to exercise your freedom of speech, let me exercise mine and say shut the fuck up.
Ini buat gres dan ironically pretty much menggambarkan jaman SBY.
Padahal urutan idealnya tuh gini:
1. B.J. Habibie (Real MVP. Beresin negara awur-awuran dalam waktu sekejap, padahal cuma sebentar ngejabatnya. Bayangin kalo 5-10 tahun menjabat).
2. SBY (ekonomi bagus, kebebasan ekspresi bener kerasa, konflik di Aceh berhenti).
3. Gusdur (perekat bangsa yang terpecah-pecah, bersikap akomodatif pada berbagai golongan bangsa).
4. Sukarno (ekonomi awur-awuran, tapi minimal Indonesia dihormati dunia).
5. Megawati (bikin KPK, tapi netapin DOM di Aceh)
6. Soeharto (ekonomi bagus tapi gak bebas, rezim otoriter)
7. Jokowi (ekonomi awur-awuran, banyak buzzer buat membungkam, ngomong X yang terjadi Y)
8. Prabowo (ekonomi awur-awuran, ngomong suka asbun, tone deaf, banyak buzzee yg ingin membungkam)