Kejadian soal penertiban penjual sayur di pekarangan rumah oleh Satpol PP di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bupatinya dari partai @NasDem
Klarifikasinya di: https://t.co/b1DrOTrgbb
Berdasar ini, apakah akan pilih partai itu lagi ga?
Apalagi tersangkanya dibawah umur. Kalau gegabah kita melaknat dan menyalah-nyalahkan orang yang tidak bersalah, dosanya beresiko sampai ke kita. Selain itu sepertinya perlu ditelisik, apa 2 alat bukti yang jadi dasar penetapan tersangka?
Saya rasa sikap kita pada Kasus kejahatan pada siswi SMP di Palembang perlu hati-hati. Apresiasi bagi Polisi yang Sudah menetapka 4 tersangka. Tapi Prinsipnya Sampai hakim memutuskan, tetap asas praduga tak bersalah berlaku.
@alusetaprind Iya, semangatnya baik, ingin politik bernilaikan islam. Tapi eksperimen itu tampak mentok, landscape politik ga siap, terlalu amoral, ane bikin tulisan https://t.co/njHM9xdfSc 10 tahun, PKS dan Demokrat konsisten Membela rakat di di DPR, tapi ternyata suara mentok.
@alusetaprind Perlu maklum, politisi pasti ada dinamika. Tapi kita yang bukan politisi mah tekan dan suarakan terus aja, mumpung bukan masa kampanye,Caleg PKS juga banyak pilihannya yang lain, hehe..
@Masinton@christinaaryani@hnurwahid@DrKurniasihPKS (Aleg lainnya tak ada akun x) Tahun ini saya memilih di dapil bapak ibu. Jika anda dan partai anda tidak Menolak Revisi RUU Pilkada dari Baleg DPR dan tidak Jalankan putusan MK,Pileg berikutnya saya ajak warga pilih yang lain
Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa yang akan diselenggarakan, pada:
Hari/tanggal: Kamis, 22 Agustus 2024
Waktu: Pukul, 09.00 WIB s./d selesai
Lokasi : Gedung DPR RI, Senayan – Jakarta Selatan
Hari/tanggal: Jum’at, 23 Agustus 2024
Waktu : Pukul, 09.00 WIB s./d selesai
Lokasi : Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29 – Jakarta Pusat
Tuntutan Aksi:
1. Mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
2. Mendesak KPU paling lambat tanggal 23 Agustus 2024 sudah mengeluarkan PKPU sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
https://t.co/rnVOrnhNln
Garis kemiskinan kita standarnya sangat rendah untuk ukuran middle-income countries. Dibawah Laos, Myanmar, Pakistan, Palestina. Bahkan dibawah negara low-income seperti Guinea dan Haiti. Padahal income perkapita kita lebih besar drpd mereka. Ada apa?
https://t.co/XRYcRkxOS1
Lanjutan: "Where we have editorial justification to show this material, we should still avoid revealing detail that could enable the commission of illegal activity or the ways in which it can be made more effective."
Dari dulu belajar tentang policy dalam penerapan ISO. Dan itu terasa tidak terlalu penting. Baru sadar saat di Sheffield. Setiap ada keputusan dijelaskan apa policy yang melatarbelakangi.