@LambeSahamjja Pertanyaan siapa yang menikmati keuntungan program itu perlu dijawab dengan pemeriksaan pengadaan dan anggaran, bukan langsung menyimpulkan ada penyimpangan.
@akuntandigital Lah, kalau memang ada kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah, kenapa nggak dibahas kebijakannya secara spesifik? Jadi publik juga bisa menilai substansi kritiknya.
@PocongGaib@prabowo Kalau ada insentif untuk daerah yang berhasil menjalankan program, menurut saya itu bisa menjadi motivasi agar pelaksanaannya semakin baik. Tinggal dipastikan penilaiannya transparan dan tepat sasaran.
@ferizandra Evaluasi harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, penyimpanan, sampai distribusi makanan. Dengan begitu, standar keamanan MBG bisa semakin diperkuat.
@ejaaipongg Kalau melihat angka anggaran, sebaiknya dipahami dulu peruntukan dan kebutuhan masing-masing lembaga. Jangan sampai perbandingan angka saja langsung dijadikan kesimpulan tanpa melihat konteksnya.
@MichelAdam1515 Isu ijazah itu sudah berulang kali diklarifikasi secara hukum dan administratif oleh pihak terkait. Jangan mudah terseret provokasi musiman yang diulang-ulang.
@aldy_kan@prabowo@Jegtheme Wkwkwk Wendy masih bisa ngomong, kritik karhutla masih beredar, tapi kesimpulannya udah pemerintah membungkam suara rakyat. Nggak usah lompat sejauh itu, jelasin dulu bukti pembatasannya apa dan siapa yg bertanggung jawab
@MichelAdam1515 Kalau memang ada dasar hukum yang kuat, silakan tempuh jalurnya. Tapi kalau cuma modal klaim dukungan mayoritas, ya belum cukup buat menyimpulkan apa-apa
@txtdrimedia Jgn cuma minta pemerintah pusat gercep, tapi pas pelaku pembakaran ditindak malah nggak dibahas. akar masalahnya juga harus diberesin supaya kejadian yang sama nggak terus balik tiap tahun
@menuembegejelek Anak yang terpapar polusi asap atau sedang hadapi krisis di daerah justru paling butuh nutrisi hewani dan vitamin tinggi biar daya tahan tubuhnya kaga tumbang
@msaid_didu@ojkindonesia@prabowo Investor itu butuh kepastian, bukan kegaduhan. Daripada sibuk menuntut siapa yang harus mundur, mending dorong OJK segera beresin masalah transparansi yang bikin investor khawatir