breaking news
gibran lagi di gugat di mk
penggugat minta diskualifikasi gibran dari cawapres soalnya dianggap enggak penuhi syarat pendidikan
lalu minta mpr gelar sidang buat milih wapres baru dari dua calon usulan prabowo
Derita SPPI:
• Kepala SPPG direndahin marwahnya oleh kepala BGN, porsi + jam kerjanya dibikin GAK NGOTAK.
• Calon manajer Kopdes ditipu Kemenkop, sampe hari ini ga ditempatin-tempatin, ternyata DIUNDUR sampe Oktober.
Wkwk. Kami bilang juga apa.
Kabar Buruk Negara 🚨
Tiga bank asing terbesar di Indonesia dilaporkan telah menarik dana sekitar 640 juta dolar AS atau setara Rp11,5 triliun.
Berdasarkan laporan Bloomberg, tiga bank yang dimaksud merupakan unit usaha di Indonesia milik Citigroup Inc., Standard Chartered Plc, dan HSBC Holdings Plc.
Anggota DPR baru aja bongkar anggaran pelatihan Kopdes
Rp 30juta — pelatihan militer
Rp 15juta — belajar koperasi
1 orang = Rp 45 juta/45 hari
Total 35.476 peserta
Total anggaran = 1.6 TRILIUN
Efisiensi anggaran NDASMU🤮
Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang.
150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan.
Bukan karena perusahaannya bangkrut.
Bukan karena kinerjanya buruk.
Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya.
Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat.
Dan ini yang paling miris:
Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan.
Dia datang meminta solusi.
"Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru.
Sekarang ekonomi semua sulit,
semua harga sudah naik,
kebutuhan makin tinggi.
Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup."
"Cari kerja sulit, Pak.
Kami banyak yang hanya tamatan SMA."
Kalimat itu
"cari kerja sulit, Pak"
menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka.
Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami:
Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong.
Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa.
Artinya sederhana:
gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah.
Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya.
Bukan karena ada keluhan dari konsumen.
Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu.
Dan ini yang paling pedas:
150 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil.
Dan ini baru satu kabupaten.
Lombok Tengah.
Dengan 25 gerai yang ditutup.
Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama?
Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha:
Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja.
Bukan karena lo salah.
Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal.
Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan.
Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa
mereka takut masuk.
Hari ini Alfamart.
Besok siapa?
Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar:
Badai PHK sedang mengintai.
Rupiah di Rp17.700.
Lapangan kerja tidak tumbuh.
Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar.
Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana."
Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot.
Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar.
Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak.
Mereka hanya minta bisa tetap bekerja.
Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah
kondisi ekonomi yang sudah sulit.
Dan jawaban yang mereka dapat adalah:
datang ke kantor Bupati mengantri
memohon dengan harapan ada yang mendengar.
Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi.
Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.
Guys pagi-pagi udah bikin ngakak
Bayangin seleksi manajer koperasi desa tapi pesertanya dikumpulin rame-rame sampai satu stadion kayak lagi audisi ajang pencarian bakat.
Jadi netizen pada bercanda:
“Ini konsep wawancaranya gimana dah?”
HRD pegang mikrofon terus teriak:
“APAKAH KALIAN SIAP MENJADI MANAJER?!” 🎤
Satu tribun jawab:
“SIAPPPPP!
kabarnya sih bakal di hadirin prabowo
buat apa coba
Yang bikin orang melongo itu posisi yang dicari bukan staff biasa doang…
tapi manajer koperasi.
Biasanya orang bayangin interview manajer tuh:
presentasi
one by one interview
tes leadership
diskusi strategi
Ini malah vibes-nya kayak nobar final sepak bola campur seminar motivasi
Sampai netizen bilang:
“Indonesia tuh kadang kalau bikin proses seleksi suka cinematic banget.”
Guys, ada rapat yang bocor hari ini yang menurut gue paling mempermalukan Indonesia di depan investor asing.
Dan yang paling mengejutkan yang ngomong paling keras soal betapa rusaknya sistem kita bukan pengkritik pemerintah.
Bukan oposisi.
Bukan ekonom independen.
Tapi Purbaya sendiri.
Menteri Keuangan kita.
Ceritanya simpel dan sangat memalukan:
Ada perusahaan dari Amerika Serikat, Singapura, dan Arab Saudi yang masuk ke KEK Mandalika Lombok.
Mereka diundang oleh ITDC perusahaan negara yang mengelola kawasan itu untuk membangun instalasi pengolahan air laut menjadi air bersih.
Mereka datang.
Mereka investasi.
Mereka bangun infrastruktur.
Mereka operasi.
Mereka suplai air ke hotel-hotel di Mandalika termasuk untuk kebutuhan MotoGP.
Lalu apa yang terjadi?
ITDC membuat anak perusahaannya sendiri untuk ambil air dari PDAM memotong kontrak dengan investor yang sudah mereka undang.
Investor yang sudah keluar uang besar,
sudah bangun infrastruktur,
sudah operasi tiba-tiba kehilangan pelanggan karena pelanggannya pindah ke perusahaan yang dibuat oleh si tuan tanah sendiri.
Penghasilan investor turun dari 100% ke 10%.
Karyawan lokal satu per satu resign karena tidak ada pekerjaan.
Mesin berhenti.
Investor menyerah.
"Kami sudah tidak punya harapan."
Dan ini kata-kata Purbaya di rapat itu langsung, tanpa sensor:
"Ini bisnis yang enggak benar."
Anda undang investor masuk.
Lalu Anda buat perusahaan Anda sendiri jadi pesaingnya.
Pasti investornya kalah.
Pasti dikalahkan.
Harusnya dari pertama kalau mau gitu
jangan undang investor.
Tapi karena sudah terlanjur diundang
sekarang jadi kacau.
"Enggak mau berbagi untung.
Padahal sudah ngundang orang masuk."
"Ini cara membunuh investor.
Begitu gampang pasti kabur.
Muka kita jelek sekali."
Gue ulangi ini bukan kata pengkritik pemerintah.
Ini kata Menteri Keuangan Prabowo sendiri.
Dan soal izin ini yang paling bikin geleng kepala:
Berdasarkan perjanjian yang sudah ditandatangani dari awal ITDC yang wajib mengurus izin operasional untuk investor itu.
Rapat itu terjadi setelah 5 tahun proyek berjalan.
Izin belum keluar.
Ketika ditanya kenapa jawabannya berputar-putar. Butuh kajian teknis.
Butuh konsultan.
Konsultan butuh bayaran.
Tidak ada yang mau bayar.
Masing-masing pihak saling tunjuk.
Lima tahun. Izin belum ada.
Investor sudah bangkrut duluan.
Dan solusinya ditemukan di rapat itu dalam hitungan menit:
Purbaya telepon langsung perwakilan investor yang ada di Bali.
Tanya: kalau proyek dilanjutkan,
kapan bisa kirim tim ke Mandalika?
Jawaban: empat sampai enam jam.
Lima tahun mandek karena birokrasi.
Empat jam untuk siap jalan kalau ada yang mau gerak.
Dan izin yang katanya butuh berbulan-bulan ternyata bisa keluar dalam 5 hari kerja.
Bahkan lebih cepat kalau ada yang monitor sungguh-sungguh.
Dan ketika ITDC bilang ada benturan kepentingan kalau mereka yang urus izin:
Purbaya langsung semprot:
"Enak aja Anda ngomong benturan kepentingan ketika Anda rugi.
Waktu Anda bikin anak perusahaan sendiri jadi pesaing investor waktu itu Anda enggak bilang benturan kepentingan."
Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Kasus Mandalika ini bukan kejadian langka.
Ini bukan kesalahan satu orang atau satu perusahaan.
Ini adalah cerminan dari sistem yang terjadi di seluruh Indonesia.
Investor diundang masuk dengan janji manis.
Setelah masuk dipersulit izinnya.
Dibuat pesaing dari dalam.
Dikuras sampai tidak bisa bertahan. Lalu pergi.
Dan kita heran kenapa investasi tidak masuk.
Kita heran kenapa rupiah melemah.
Kita heran kenapa lapangan kerja tidak tumbuh.
Sementara di Mandalika karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan dari investor asing itu sudah resign semua karena proyek mati.
Mereka jadi pengangguran.
Bukan karena investor tidak mau datang.
Tapi karena sistemnya mengusir investor yang sudah datang.
Dan soal Purbaya gue mau jujur:
Dalam rapat ini Purbaya tampil sangat berbeda dari biasanya. Dia tegas. Dia marah.
Dia menyebut masalahnya dengan jelas.
Dia telepon investor langsung di tengah rapat.
Dia paksa semua pihak untuk berkomitmen.
Itu bagus. Gue apresiasi.
Tapi pertanyaannya: kenapa baru sekarang?
Kasus ini sudah 5 tahun.
Investor sudah menjerit bertahun-tahun.
Karyawan lokal sudah lama kehilangan pekerjaan.
Dan orang yang sama Purbaya selama ini bilang fundamental Indonesia kuat. Bilang investor percaya pada Indonesia. Bilang tidak perlu khawatir.
Sementara di Mandalika investor yang sudah masuk saja tidak bisa bertahan.
Bagaimana investor baru mau masuk kalau yang lama diperlakukan seperti ini?
Prabowo pidato soal reformasi Bea Cukai.
Purbaya menyemprot staf Danantara soal investor yang dikecewakan.
Semua itu bagus sebagai sinyal.
Tapi sinyal saja tidak cukup.
Yang dibutuhkan bukan rapat dramatis yang viral.
Yang dibutuhkan adalah sistem yang memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi di Mandalika, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di seluruh Indonesia.
Karena selama sistem yang sama terus berjalan investor akan terus diundang, lalu digerogoti dari dalam, lalu pergi dan yang paling merugi bukan investornya.
Yang paling merugi adalah karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan tapi malah jadi pengangguran.
Dan rakyat yang seharusnya menikmati investasi asing yang masuk tapi tidak pernah merasakan apapun karena investasinya mati duluan sebelum berkembang.
Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish":
"Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024.
Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah.
Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar.
Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.
Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya.
Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.
Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk.
Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.
Persimpangan jalan baru
Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu.
Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan.
Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""
Saya ada cerita seorang bapak.
Dia kerja 20 tahun buat biayain anaknya kuliah S1.
Lembur.
Utang.
Sampai jual tanah warisan.
Anaknya lulus. IPK bagus.
Wisuda lengkap dengan toga.
Sekarang anaknya kerja serabutan. Gaji di bawah UMR.
Dan si bapak masih senyum bilang,
"Mungkin belum rezekinya."
Yang bikin saya merenung bukan cerita anaknya.
Tapi cerita si bapak.
Dia lahir tahun 70-an.
Gak tamat SMA pun bisa buka toko,
punya rumah,
besarin anak dengan layak.
Logikanya simpel dan masuk akal:
"Dulu gw gak sekolah tinggi aja bisa. Kalau anak gw kuliah,
hidupnya pasti jauh lebih baik dari bapaknya."
Logika itu benar. Di zamannya.
Masalahnya bukan orang tua yang salah didik.
Bukan juga anaknya yang kurang usaha.
Tapi janji yang mereka pegang sudah kedaluwarsa.
Ijazah dulu adalah tiket.
Sekarang ijazah adalah syarat minimum.
Yang bahkan kadang pun masih belum cukup.
Dua hal yang kelihatannya sama, tapi sebetulnya beda jauh.
Bayangin ya.
Tahun 1995,
fresh graduate langsung diperebutkan perusahaan.
Sekarang,
lowongan entry level minta pengalaman 2 tahun,
skill digital, bisa multitasking, dan siap ditempatkan di mana saja.
Gajinya?
UMR aja belum tentu.
Hampir sama kalau dikonversi ke harga waktu itu.
Tapi harga rumah, kontrakan, dan beras sudah tidak ikut berdiam di angka yang sama.
Generasi 90-an pasti hafal nasihat ini:
"Rajin sekolah, biar dapat kerja bagus."
"Kuliah dulu, baru enak hidupnya."
"Investasi terbaik itu pendidikan."
Nasihat itu bukan bohong.
Di zamannya, itu benar dan terbukti.
Tapi zamannya sudah ganti.
Nasihatnya tidak ikut ganti.
Dan anak-anak kita tumbuh sambil pegang peta zaman dulu
yang sudah tidak cocok sama jalanan yang mereka hadapi sekarang.
Saya pernah ngobrol panjang sama seorang teman.
Dia cerita,
"Bokap gw sampai jual motor buat bayar UKT semester terakhir gw."
Saya tanya, "Sekarang kerjanya apa?"
"Freelance desain. Kadang ada job, kadang enggak."
"Bokap lu tau?"
"Tau. Dia bilang sabar, rezeki ada aja. Tapi gw liat matanya... dia bingung."
Si bapak bingung bukan karena anaknya gagal.
Tapi karena cara yang dulu berhasil sekarang tidak lagi bekerja.
Dan dia tidak punya peta baru untuk dikasih ke anaknya.
Kalau anakmu masih sekolah atau mau kuliah,
jangan cuma pikirin jurusannya.
Tapi ajarin juga:
1. Ajarin dia cara kerja uang sejak kecil.
2. Bekali satu skill konkret yang bisa langsung menghasilkan.
Sebelum dia lulus dan bingung mau mulai dari mana.
3. Kasih ruang buat gagal kecil sekarang.
Biar dia gak gagal besar pertama kali justru di dunia nyata.
4. Jangan cuma bekali ijazah. Bekali juga kemampuan bertahan.
Bukan berarti kuliah tidak penting. Tapi kuliah saja sudah tidak cukup.
Soalnya begini.
Orang tua yang paling menyiapkan anaknya bukan yang paling banyak bayar biaya kuliah.
Tapi yang paling jujur bisa ngomong ke anaknya:
"Dunia yang kamu masuki berbeda dari dunia yang Ayah dan Ibu kenal.
Kita harus cari tau bareng-bareng."
Kejujuran itu lebih berharga dari SPP mana pun.
Dan seperti biasa, selalu ada dua kubu.
Kubu pertama bilang,
"Orang tua salah. Harusnya ajarin skill, bukan kejar gelar."
Kubu kedua bilang,
"Orang tua sudah benar. Anaknya yang kurang mau usaha."
Tapi ada kemungkinan ketiga yang jarang ada yang mau nyebut:
Dua-duanya sudah berusaha sebaik yang mereka bisa dengan informasi yang mereka punya.
Tapi sistemnya yang tidak pernah jujur ke keduanya.
Generasi kita mungkin adalah generasi pertama yang hidupnya lebih susah dari orang tuanya.
Bukan karena malas. Bukan karena manja.
Tapi karena peta yang diajarkan ternyata sudah tidak relevan saat mereka datang.
Dan orang tua mereka masih dengan tulus menunjuk ke peta yang didapat dulu.