Kenapa dapur MBG pakai skema yayasan?
Karena biar BEBAS PAJAK
Udah dapat insentif segudang, ditambah korupsi miliaran per hari, masih bebas pajak pula.
Ini namanya perampokan berjamaah dan terstruktur.
MBG = Maling Berkedok Gizi
Kocak ente Bon, ya benar penjelasan prof. Feri.., ini bukan menakutkan masyarakat tapi fakta yg ada bikin cemas masyarakat.
Padahal dah setahun lalu prof. Feri kasih informasi ke pemerintah.
Kok senang berkata abu-abu sih?
MBG, Kopdes, Danantara melemahkan fundamental ekonomi & memicu pelemahan rupiah.
#PrabowoBikinINDONESIABubar
"Makanya rupiah melemah terus. Fundamental ekonomi terlihat dari mata uangnya.
Danantara, MBG, Kopdes salah3X" (Ferry Latuhihin)
#PrabowoBikinINDONESIABubar
Woiiii teddy, @dinopattidjalal itu putera Prof. Hasjim Djalal (ahli hukum laut internasional)
Buku2nya dijadikan bacaan wajib di sekolah2 hukum & jurusan hubungan internasional di negara ini
Kau anak siapa?
Pangkat & jabatanmu aja hasil give away, bukan krn kompetensi
di korporasi kalo ada kegiatan bisnis resmi yang pake uang CEO-nya berarti ada indikasi sistem budgeting, cost control, dan perencanaan kegiatan perusahaannya ga beres 😭 ini hal basic banget ga sih bahkan anak maba semester 1 di FEB juga paham kali
Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.
Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.
Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.
Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Gugatan diajukan terhadap Ditreskrimum Polda Metro Jaya karena dinilai terjadi penundaan berlarut dan penghentian penyidikan secara diam-diam setelah kasus dilimpahkan ke Puspom TNI.
Dalam putusannya, hakim menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan proses hukum atas laporan polisi yang dibuat pada 13 Maret 2026.
Melalui praperadilan ini, kuasa hukum Andrie Yunus meminta penyidikan di peradilan umum dibuka kembali. Mereka menilai berdasarkan rekaman CCTV terdapat dugaan keterlibatan 16 orang dalam aksi teror tersebut, termasuk dugaan keterlibatan warga sipil dan aktor intelektual yang belum tersentuh proses hukum.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi pada 12 Maret 2026. Beberapa hari kemudian, Polda Metro Jaya merilis wajah terduga pelaku, sementara Puspom TNI mengamankan empat anggota BAIS TNI yang diduga terlibat, yakni Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka.
📸: Dok. kumparan.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.
📝: newsupdate | update | news | oneliner | R158 | E164
#bicarafaktalewatberita #kumparan
Anggota DPR yang punya ijazah
SMA — 63 orang
D3 — 3 orang
S1 — 115 orang
S2 — 119 orang
S3 — 29 orang
NO IJAZAH — 211 orang
kenapa yang nggak ada ijazahnya bisa duduk di DPR, ikut bikin undang undang lagi
cc data: BPS/KPU 2024