Ijin menjawab mas, karena saya orang Muhammadiyah saya akan jawab dari perspektif Muhammadiyah.
Mari kita bhahas status Kopi Luwak ini menggunakan perpaduan pendekatan Bayani (nas Al-Qur'an & Sunnah) dan Burhani (sains/biologi) ala Majelis Tarjih.
Seniorku di kantor, Mas Rio, dijuluki "Tulang Punggung Perusahaan."
Setiap ada error, dia yang beresin.
Ada kerjaan teman yang mangkrak, dia juga yang ngerjain.
Lembur sampai akhir pekan tanpa dibayar pun udah jadi hal biasa.
Sampai akhirnya minggu lalu, pas perusahaan lagi launching besar, sistem tiba-tiba down total.
Jam 5 sore tepat, Mas Rio nutup laptopnya... lalu pulang.
Bos langsung panik.
Belasan kali nelepon Mas Rio.
Teman-teman satu tim juga spam chat, minta dia balik ke kantor malam itu juga.
Besok paginya Mas Rio datang seperti biasa jam 9, wajah santai sambil bawa kopi.
Bos langsung marah di depan semua orang, bilang Mas Rio egois dan nggak punya rasa memiliki terhadap perusahaan.
Biasanya Mas Rio bakal minta maaf lalu lembur sampai masalah selesai.
Tapi kali ini dia cuma nyeruput kopinya, lalu bilang,
"Maaf Pak, di kontrak saya tertulis Data Analyst, bukan pemadam kebakaran."
Seketika satu ruangan langsung hening.
Belakangan baru ketahuan, beberapa bulan terakhir Mas Rio sengaja berhenti jadi "penyelamat."
Dia sadar perusahaan nggak pernah nambah orang karena selalu merasa,
"Tenang aja, nanti juga Rio yang beresin."
Mas Rio pernah bilang,
"Selama gue terus jadi pahlawan yang nutupin kesalahan orang lain, mereka nggak akan pernah belajar."
Makanya, waktu sistem down kemarin, dia sengaja membiarkan semuanya berjalan sesuai konsekuensinya supaya manajemen sadar kalau masalah sebenarnya ada di sistem kerja tim.
Ternyata hasilnya sesuai.
CEO sampai turun tangan.
Bos yang selama ini suka lempar tanggung jawab kena evaluasi, dan divisinya diaudit.
Sementara Mas Rio tetap aman karena semua pekerjaan yang memang jadi tanggung jawabnya selalu selesai dengan baik.
Mas Rio juga pernah bilang,
"Sering kali kita merasa bersalah kalau nggak nolongin orang. Padahal, terus nolongin orang yang nggak mau belajar itu justru bikin kita capek sendiri."
Dulu dia sering stres sampai kena asam lambung.
Sekarang dia jauh lebih tenang dan tidurnya lebih nyenyak.
Pelajarannya sederhana.
Nggak semua masalah harus kita selesaikan.
Kadang orang memang perlu menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri supaya mau berubah.
Kita nggak harus jadi pahlawan untuk semua orang.
Fokus selesaikan tanggung jawab kita sendiri.
Sisanya... biarkan mereka belajar dari akibatnya.
Kesaksian mengejutkan para ahli di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) membuka tabir borok dan kepalsuan retorika program Makan Bergizi Gratis (MBG). Klaim pemerintah bahwa penarikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) demi membiayai program sentralistik ini dapat menggerakkan ekonomi nasional terbukti hancur berantakan di depan sains dan fakta ekonomi riil.
Pertama, perihal multiplier effect. Direktur CELIOS Bima Yudistira menegaskan bahwa lonjakan pertumbuhan ekonomi akibat MBG sifatnya sangat semudank temporer. Angka tersebut hanya terdongkrak oleh proyek konstruksi fisik pembangunan dapur SPPG. Celakanya, pembangunan 27.000 titik dapur ini sangat Jawa-sentris (11.000 titik menumpuk di Jawa Barat, sementara di Papua Tengah dan Sulbar bisa dihitung jari).
Pasokan bahan bangunannya pun tidak dibeli dari toko bangunan lokal sekitar, melainkan dikuasai rantai pasok pusat. Artinya? Tak ada pemberdayaan ekonomi daerah, yang ada justru perampasan ruang fiskal Pemda.
Kedua, tingkat kebocoran dan pemborosan (food waste) yang sangat mengerikan. Selain korupsi di level pengadaan barang/jasa yang sudah menyeret pimpinan BGN, tingkat makanan sisa yang terbuang sia-sia akibat ketiadaan kontrol kualitas mencapai Rp1,2 TRILIUN! Fakta pahit ini memicu kesimpulan menohok di sidang MK: program MBG sejatinya lebih tepat disebut sebagai subsidi bagi pakan ternak ketimbang perbaikan gizi anak sekolah.
Ketiga, mitos sentralisasi anggaran. Alasan pemerintah menarik dana TKD dari daerah dengan dalih "mencegah korupsi di tingkat Pemda" terbukti menjadi blunder terbesar. Menarik anggaran triliunan ke pusat bukannya menghilangkan korupsi, melainkan hanya mendesentralisasikan dan membesarkan skala korupsinya secara masif (mega-corruptions). Ketika triliunan uang pajak rakyat dibakar demi proyek ugal-ugalan yang menyisakan makanan sisa untuk pakan ternak dan skandal hukum pejabat, maka kebijakan ini adalah bencana fiskal nyata! Hentikan sekarang juga.
Video : tribun
Tanggapan Media Askar mengenai pembangunan URI :
- Prabowo menyampaikan akan membangun sekolah Kedokteran dan Engineer pada Januari, tapi mengapa realitanya di Bulan Juli justru Pendidikan Kebangsaan
-Gubernur dan Wagub yang dilantik adalah seorang TNI, yang tak memiliki track record mengurus kampus
Ironi pembangunan URI menurutnya :
-Masih banyak mahasiswa yang kesusahan membayar UKT : UGM 500-an, USU 900-an, 60.000 tidak bisa lanjut perguruan tinggi
-MK sedang ada uji materi kesejahteraan dosen
-490 pemda sedang kesulitan membayar gaji pegawai
-fiskal sedang ambruk, justru membangun 10 kampus baru
Kalau Ahli Hukum tidak tersinggung dengan Pelanggaran Hukum Sebaiknya dia jadi tukang Sapu Jalanan (Pramoedya Ananta Toer)
Setelah MBG dan KDMP muncul Universitas Republik Indonesia tanpa dasar hukum yg jelas, pastinya pemborosan APBN. Masa sa Indonesia mungkem bae?
@DPR_RI
Prof Juwana,Guru Besar FH UI, menangaapi wacana URI yang akan menggunakan professor dari luar negeri untuk mengajar :
"emangnya proffesor dari luar negeri dengan gaji seperti kami akan betah?"
"tapi jangan kemudian londo kasih remunerasi yang lebih bagus, TIDAK, SAYA TIDAK MAU KALAH SAMA MEREKA! SAYA INGIN DI DUDUKKAN SAMA DENGAN MEREKA!"
DINGIN TAPI TIDAK KEJAMMMMM🥶
Saya curhat yaa sbg dosen pengabdi dari 4 tahun yang lalu.
Just info, di keluarga hanya saya sendiri yg S2, yang lain sudah S3.
Namun menurut saya bodoh ini,
Mahasiswa in this economy, jauh lebih membutuhkan insight dari pengajar yang sehari-harinya praktisi, memimpin perusahaan, menghitung margin komoditas, atau merancang strategi bertahan di pasar. Jam terbang inilah yang membuat kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan industri.
Anggota dewan yang mengesahkan agaknya tidak memahami Tri Dharma Perguruan Tinggi, bahwa pendidikan tidak hanya soal penelitian (jurnal), tetapi juga pengabdian.
Memaksakan semua dosen S3 akan menghilangkan kesempatan mereka menggali praktisi dan kepakarannya di bidang lain akan membuat tidak produktif
Pendidikan tingkat doktoral (S3) pada dasarnya didesain untuk mencetak peneliti tingkat lanjut dan ahli filosofi keilmuan. Jika komposisi pengajar murni hanya diisi oleh akademisi periset tanpa penyeimbang dari praktisi, kampus akan benar-benar menjadi mercusuar berdiri tinggi, terang, namun terasing dari dinamika operasional di daratan.
Foto ini layak menjadi kandidat photo of the year. Imo. Kuat sekali. Presiden kudu marah ke kementerian terkait dan kepala daerahnya. Kog sekolah rusak tidak segera diperbaiki? Ini malah nuding jurnalis Londo Ireng. Media sdg lakukan tugas kontrol sosial kog. Harusnya Presiden terbantu cc @dewanpers@FJPINDONESIA
Negaramu mampu membiayai 80.000 koperasi desa, 20-24 triliun utk 2 truk/unit, 1,8 triliun utk kipas angin
30.000 SPPG dengan operasional 1 triliun/hari, 30 triliun utk 2 mobil & motor/unit, 6 milyar utk kaos kaki
Dan terakhir, mampu menciptakan universitas baru (URI), dengan 10 kampus yang kisaran anggarannya 80-200 triliun
Tapi negaramu tidak mampu menghapus pajak buku, tidak mampu membiayai perpustakaan, tidak mampu menggaji guru yang layak, dan TIDAK MAMPU MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN!
kepada siapa mereka ini berpihak? yang jelas bukan kepada RAKYAT 🥲💔
Ada mahasiswa UI tahun 2018 skripsinya bahas brengseknya management kebun binatang Surabaya.
8 tahun kemudian baru dibongkar.
Bukti nyata kalo di indonesia penelitian tuh ya cuma penelitian. Gak jadi bahan kajian atau bahan evaluasi.
Pantes negaranya mundur.
Bikin program aja hasil dari wangsit.
• Beri dia pancing, bukan ikan.
• Beri dia modal, bukan belas kasihan.
• Beri dia ilmu, bukan sekadar jawaban.
• Beri dia kesempatan, bukan janji.
• Beri dia pekerjaan, bukan ketergantungan.
• Beri dia kepercayaan, bukan kecurigaan.
• Beri dia tantangan, bukan kemudahan.
• Beri dia tanggung jawab, bukan alasan.
• Beri dia arah, bukan tekanan.
• Beri dia motivasi, bukan omelan.
• Beri dia buku, bukan sekadar hiburan.
• Beri dia keterampilan, bukan gengsi.
• Beri dia relasi, bukan sekadar nasihat.
• Beri dia waktu untuk belajar, bukan tuntutan instan.
• Beri dia kritik yang membangun, bukan hinaan.
• Beri dia contoh, bukan hanya perintah.
• Beri dia ruang untuk gagal, agar ia belajar bangkit.
• Beri dia harapan, bukan rasa takut.
• Beri dia mimpi, lalu ajarkan cara mencapainya.
• Beri dia alat, lalu biarkan dia berkarya.
Pagi2 sudah amsiong lagi kita!!!
Keluar sinyal Rupiah dan IHSG bakal ambruk lagi akibat pidato Presiden Prabowo "Jangan bisanya nyinyir, ya kan. Kalau lu enggak setuju, lu enggak mau bekerja, lu duduk saja, lihat baik-baik gitu loh".
Hemat saya, pernyataan Presiden Prabowo ini kontraprodukti di negara Demokrasi, lain hal jika di negara Feodal yang rakyat hanya dianggap objek, dan pimpinannya Raja.
Dari pada Suruh Rakyat Jangan Nyinyir, Lebih Baik Presiden Evaluasi Diri dan Pemerintahannya
Anak sepupu gw tiba-tiba mogok sekolah dan mengurung diri di kamar. Besoknya dia langsung syok berat karena dapet ancaman cyberbullying dari akun fake. Pihak sekolah angkat tangan dengan dalih:
APBN minus !! solusinya naikkan pajak
Pejabat korup !! solusinya naikkan gaji
Aparat memeras !! solusinya perbaiki kesejahteraan
Jual beli hukum !! solusinya naikkan gaji hakim 300 persen
Ekonomi lesu !! solusinya bangun Kopdes
Anak-anak tidak cerdas !! solusinya MBG
Indonesia suram !! solusinya pindah negara
Kesejahteraan guru rendah !! solusinya sabar dan ikhlas
Jembatan rusak !! solusinya gotong royong
Jalan rusak !! solusinya swadaya masyarakat
Benar benar solutif
Prabowo: "Silakan kalau mau cari negara lain."
Gue:
Lah, emang nih negara punya elu doang?
Ini negara gue juga. Gue lahir di sini, kerja di sini, bayar pajak di sini. Hidup gue kagak dibiayain sama elu.
Gaji pejabat negara juga dibayar dari APBN yang berasal dari pajak rakyat. Jadi jangan mentang-mentang lagi pegang jabatan, terus nyuruh rakyat cabut.
Ngkritik pemerintah bukan berarti kagak cinta Indonesia. Justru karena ini negara gue, gue punya hak buat ngomong kalau ada yang gue anggap salah.
Yang mesti dibenerin itu kebijakannya, bukan mulut rakyatnya.
Bukan riba yang ngeri, tapi:
1. Kebodohan. Sebelum akad KPR, semua hitungan sudah dijembrengin. Cicilan tiap bulan itu ada porsi pokok dan bunga. Pokok utang akan selalu berkurang. Bacalah semua yang diberikan kepada kalian pada saat akan membeli rumah. Pelajari dan tanyakan agar kalian benar-benar paham.
2. Kemunafikan. Sejak awal dia sudah tau bahwa KPR itu ada bunganya, tapi tetap diambil, lalu di kemudian hari teriak-teriak "ngerinya riba"? Gimme a break.
3. Ketiadaan kemampuan berpikir. Liat point no. 1, sehingga jika pokok utang adalah 250jt, pada saat dilunasi, tidak mungkin pokoknya bertambah jadi 260 juta. Selama 4 tahun pokok utang akan terpotong sedikit demi sedikit. Berbeda dengan pembiayaan kendaraan bermotor, ketika KPR dilunasi, maka yang wajib dilunasi adalah pokok utangnya saja. Paling hanya penalti pelunasan lebih awal, itupun jika masih dalam batas waktu yang ditentukan.
4. Penyebaran kebohongan yang dilakukan oleh akun yang mengaku "dakwah." Lucu banget. Ngefitnah tapi mengaku dakwah.
Atap rumahnya bocor, namun infrastruktur karyanya bertahan hingga hari ini. Tak mampu bayar PLN, padahal jadi Menteri PU dan Tenaga Listrik hingga 6 periode. Menolak opname di rumah sakit krn tak punya biaya. Tak ada keinginan minta fasilitas negara, apalagi nonton piala dunia.