Gua tetap menolak untuk bisa mengerti dan paham kenapa bisa ada kelompok masyarakat terdidik, punya akses informasi, yang milih doi. Kok bisa?
Kurang terang apa kegelapannya?
Kenapa pemimpin negara boleh lansia, tapi kerja corporate 30an dianggap ngga produktif?
Dan kenapa ngelamar kerja harus pake SKCK? sedangkan banyak pejabat negara aja mantan napi
Prabowo Subianto is centralising power, marginalising opposition and spending beyond Indonesia’s means. He could undo 20 years of economic and political progress https://t.co/f80KbNbU6l
Melihat kasus Nadiem Makarik & Tom Lembong, gue cuma mau bilang:
Hati-hati buat siapa pun yang bantu MBG.
Rezim bisa ganti, narasi bisa dibalik, lalu kalian yg dikriminalisasi.
Dunia memang sementara, tapi rezim jauh lebih sementara.
Guys, Ferry Latuhihin baru ngomong sesuatu yang menurut gue paling jujur dan paling tidak takut konsekuensi dari semua kritik yang beredar soal pemerintahan Prabowo sekarang.
Dan dia mulai dengan satu angka yang langsung bikin gue terdiam.
108 wakil menteri.
Lebih gila dari zaman Soekarno:
Soekarno terkenal dengan kabinet
gemuknya 100 menteri.
Itu sudah dicatat sejarah sebagai salah satu pemborosan birokrasi terbesar Indonesia.
Prabowo melampauinya.
108 wakil menteri saja
belum termasuk menterinya.
Ferry bilang dengan sangat datar: "Birokrasi, Bos. Wakil menteri itu 108 loh.
You can imagine ini kabinet yang lebih gila
dari zaman Soekarno."
Dan ini bukan soal gaya atau
estetika pemerintahan.
Ini soal uang.
Setiap wakil menteri punya gaji, tunjangan, staf, kendaraan dinas, protokol, dan anggaran operasional.
Dikali 108 angkanya tidak kecil.
Dan semua itu dibayar dari pajak rakyat yang sama yang katanya sedang dihemat untuk efisiensi.
Soal Purbaya Ferry akui ada yang menarik,
tapi ada yang lebih penting:
Ferry tidak membabi buta mengkritik Purbaya.
Dia mengakui keberanian Purbaya berani head to head dengan Luhut, berani buka Pandora Box soal mafia-mafia yang selama ini nyaman, berani mengakui ada kebocoran di sistem restitusi pajak.
Tapi Ferry memisahkan dengan sangat tajam antara administrasi dan kebijakan.
Memindahkan Rp200 triliun dari BI ke Himbara?
Itu administrasi.
Bukan fiscal policy.
Dan hasilnya pun menunjukkan itu: undisbursed loan di perbankan sekarang sudah hampir Rp3.000 triliun.
Bank sudah punya likuiditas berlimpah tapi kredit growth tetap jatuh dari double digit ke 7%.
Debitur tidak mau ambil kredit bukan karena tidak ada uang di bank tapi karena economic
outlook-nya tidak meyakinkan.
Bisnis tidak ekspansi di tengah ketidakpastian.
Jadi pertanyaan Ferry sangat sederhana dan sangat keras: kebijakan apa yang Purbaya tawarkan untuk membalikkan tren ekonomi yang sedang turun ini?
Solusi Ferry dan ini yang paling provokatif:
Ferry tidak hanya mengkritik. D
ia kasih resep yang sangat berlawanan dengan narasi pemerintah sekarang.
Turunkan pajak.
Semua pajak.
PPN dari 11% ke 10%,
idealnya ke 5%.
Corporate tax diturunkan.
PPh diturunkan.
Biarkan uang itu tetap di tangan rakyat dan swasta bukan masuk ke kas negara yang menurut Ferry makin besar penerimaannya makin ngawur spendingnya.
Logikanya:
semakin besar uang yang dikuasai pemerintah semakin besar ruang untuk misallocation of resources.
Hambalang. BLBI. IKN. IKTP.
Semua terjadi bukan karena kekurangan uang
tapi karena uang yang terlalu banyak di tangan yang salah.
"The more money the government get,
itu makin kacau ekonomi kita."
Dan kalau penerimaan pajak turun spending harus dikecilkan juga.
Tidak ada jalan lain.
Defisit harus dijaga.
Negosiasi dengan kreditur kalau perlu.
Tapi cara membangun negeri ini harus berubah secara radikal dari government-driven menjadi private sector-driven.
Karena yang menciptakan lapangan kerja adalah bisnis. Bukan pemerintah.
Dan kalau bisnis punya ruang lebih besar untuk bergerak mereka yang akan menggerakkan ekonomi, bukan program pemerintah yang penuh kebocoran.
MBG salah dari awal, salah dalam desain:
Ferry tidak malu-malu:
Terus terang saja saya tidak setuju dengan program-program ultra populis macam MBG dan Koperasi Merah Putih.
Ini sudah salah dari awal."
Bukan karena niatnya buruk.
Tapi karena desainnya tidak masuk akal secara data.
Berdasarkan data statistik hanya 7,1% atau sekitar 20 juta orang yang benar-benar dalam kondisi urgen membutuhkan perbaikan gizi.
Dari 20 juta itu, mungkin 10 juta adalah anak-anak.
Tapi program MBG dirancang untuk menyuapi 83 juta orang dengan anggaran Rp328 triliun.
Pertanyaan Ferry: "
Kenapa yang harus disuapin 83 juta orang?
Kalau memang mau fokus gizi kenapa tidak targetkan 20 juta yang benar-benar butuh,
di daerah tertinggal, dengan sistem kupon yang jauh lebih efisien?
Paling mahal 5 triliun."
Dan kemudian muncul kabar ada 11 yayasan yang ikut di dalam ekosistem MBG.
Ferry langsung tanya:
Purbaya berani tidak mengcounter ini?
Kalau berani saya cium tangannya."
Kabinet 108 wakil menteri yang lebih gemuk dari Soekarno.
Program gizi yang menyuapi 83 juta orang padahal yang darurat hanya 20 juta. Anggaran Rp328 triliun untuk program yang tidak menyentuh akar masalah.
Dan tidak ada satu kebijakan fiskal yang benar-benar radikal untuk membalikkan tren ekonomi yang sedang turun.
Ferry tidak bilang Purbaya jahat. Dia bilang Purbaya belum cukup.
Dan selama kebijakan yang diambil masih bersifat kosmetik terapi kejut administrasi tanpa perombakan struktural yang nyata angka 8% growth yang terus digembar-gemborkan akan tetap menjadi angka yang indah di slide presentasi, bukan kenyataan yang dirasakan di dompet rakyat.
Sebagai orang yang kerja di IT, Rp1,2 triliun buat "Managed Service IT & IoT di 5.000 lokasi" dalam 3 bulan, penunjukan langsung, dan tanpa tender — itu udah red flag gede sebelum liat vendor-nya kosong.
Proyek infra skala nasional gak mungkin dikerjain 3 bulan sama "pemain tunggal" yang NPWP-nya aja gak ada di portal.
@Dahnilanzar Cukup menarik penjelasannya bapak, bisa nanti dijelaskan oleh tim ahli & pengacara Pemerintah di sidang Mahkamah sesuai jadwal yg ditentukan
Ada 3 pemohon & puluhan juta masyarakat Indonesia menunggu langsung penjelasan dari pakarnya. Terima kasih bapak 🙏
Tidak habis pikir. Petunjuk teknis terbaru menunjukkan YAYASAN pengelola MBG dapat insentif 6 JUTA PER HARI selama 313 hari, libur pun masih dapat. Insentif itu tanpa kena pajak.
6 juta x 313 hari=1,87 miliar per SPPG
Bayangin POLRI kelola 1.179 SPPG PER HARI DAPAT INSENTIF Rp 7,07 M dan 1 tahun jadi Rp 2,21 Triliun.
Itu pun belum yayasan lain di bawah TNI.
Udahlah bubar aja negara ini.
Dijelaskan bahwa insentif ini bukan berdasarkan output based (berlaku 2025) yaitu jumlah porsi yang diberikan, tapi malahan availability based yaitu asal sudah ada dapur meski belum beroperasi. Jelas-jelas enak donk yang penyaluran porsinya sedikit bahkan belum kerja sudah dapat 6 JUTA PER HARI. Cukup duduk manis dukung rejim.
Memang MBG INI DIBIKIN BUAT MENGGERERUK DUIT NEGARA.
Kepada elite mereka royal dan disebutkan sebagai insentif, sementara bantuan ke rakyat disebut subsidi dan dianggap beban.
"POLRI ANJING, POLRI TAI ANJING"
Ya gak salah si disebut gitu, didemo bukannya mikir malah nantangin!
Tujuan makan disitu ngapain? Provokasi demonstran? Ntar dibakar gak nerima!!