cipa.

what are u seeing here?

[cipa. @shvnfd]

abis ngefoto ini, kopinya jatuh dan cupnya pecah 😔😥

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

ibu ini cerita kenapa Nadiem Disingkirkan:
- Digitalisasi ancam koruptor= mereka gk bisa korupsi lg
- kebijakan berbasis data bikin penyelewengan ketahuan
- Putus rantai vendor lama
- pindah ke Chrome OS bikin vendor Microsoft & pelatih lama kehilangan income
- Hapus ujian nasional
- hilangkan proyek kertas, buku, soal ujian bernilai miliaran
- hapus jual beli kunci jawaban
- Dana BOS jadi transparan
- laporan terintegrasi, tidak bisa lagi lapor fiktif
- Angkat 700.000 guru PPPK
- ganggu sistem jual beli jabatan yang sudah lama berjalan
- Tidak paham adat
- masuk kolam kotor tapi mau bersih-bersih
- Nadiem disingkirkan karena terlalu banyak pihak kehilangan uang dari pusat sampai daerah

[katniss everdeen 🏹 @kaatnice]

menurut aku, sila yang diterapkan di indonesia cuma silakan duduk

[afinasyif @afinasyif]

DON’T STOP TALKING ABOUT ACEH!🚨

siapa bilang Aceh sudah pulih dan ditangani secara merata?

BELUM PULIH!
sedihnya, mereka masih sekolah di tenda yang panas banget kalo siang hari

mata pencaharian merekapun hilang, karena sawah mereka hilang dan tersapu oleh banjir kemarin💔

[TxtdariBekasy 🇵🇸 @txtdrbekasi]

Lagi lagi kita tau beginian dari media luar

[Avelino Guido @AvelinoGuido28]

Nggak. MBG sama Kopdes bukan yang bikin rupiah ambruk secara langsung. Tapi dua program ini turut bikin keuangan negara makin kepepet, dan itu berefek ke rupiah. Prosesnya gini: kalau pengeluaran negara jauh lebih gede dari pemasukannya, pemerintah harus ngutang lebih banyak lewat surat berharga. Investor asing yang pegang surat itu mulai ragu, karena makin gede defisitnya, makin mereka khawatir negara susah bayar utang. Makanya mereka jual, tukar ke dolar, cabut. Permintaan rupiah turun, dolar naik.

Mereka kan pantau terus berita kita, defisit APBN per April 2026 udah tembus Rp164,4 triliun, jauh lebih parah dibanding April tahun lalu yang cuma Rp4,3 triliun. Belum lagi dokumen APBN final 2026 tegas bahwa hampir sepertiga anggaran pendidikan, tepatnya Rp223,5 triliun dari total Rp769 triliun, digeser buat MBG.
Yang pasti bikin mereka tambah heran, tentang Kopdes. 80 ribu koperasi desa dikasih pinjaman dari bank BUMN buat modal usaha. Normalnya kan koperasi yang nyicil utang itu tiap bulan. Tapi di aturan terbaru, yang bayar cicilan pokok plus bunganya adalah negara, bukan koperasinya. Jadi koperasinya minjem, tapi yang nanggung utangnya APBN. Koperasinya rugi atau males pun, utangnya tetap kebayar. Beban itu nempel tiap bulan, dari 80 ribu koperasi sekaligus. Apa ga geleng-geleng kepala itu investor dan ekonom global.

Pemerintah udah gerak sih, hanya dinamikanya tetap belum meyakinkan (bahkan lucu). Purbaya udah bilang bakal motong anggaran MBG, ga sampe seminggu dibantah sama BGN. BI juga udah naikin suku bunga, rupiah tetap tembus 17.845. Tapi tetap gw apresiasi 2 upaya itu, khususnya MBG kalau bisa diturunkan lagi dananya, atau kalau tidak mau, fokus arahkan ke sekolah-sekolah di pelosok yang muridnya benar-benar membutuhkan.

Terus apa yang selanjutnya pemerintah harus lakukan?
Menurut keyakinan saya ada tiga hal.
Pertama soal defisit. Yang perlu dilakukan: tunda ekspansi Kopdes ke daerah yang belum siap, daripada maksa jalan tapi malah nambahin defisit baru. Yang lebih penting, buktiin ke pasar bahwa defisit nggak akan jebol 3% sampai akhir tahun. Investor nggak butuh janji, mereka butuh lihat konsistensinya.

Kedua soal cadangan devisa. Per April kata BI, cadangan devisa kita tinggal $146,2 miliar, turun dari $156,5 miliar di awal tahun. Artinya dalam 4 bulan BI udah habiskan $10 miliar buat jual dolar langsung di pasar supaya rupiah nggak makin nyungsep. Masih ada lumayan banyak sih, tapi kalau terus dikuras dengan laju segini, ruang geraknya makin sempit. Yang harusnya dilakukan bukan cuma jual dolar terus, tapi genjot dolar masuk: tarik investasi asing langsung. Dan ini butuh lebih dari sekadar Prabowo keliling dunia.

Kalau kita lihat, dalam 18 bulan Prabowo udah 49 kali keluar negeri, hampir setara 4 bulan penuh hari kerja, dan selalu pulang bawa "komitmen investasi" triliunan. Tapi investor terbesar Indonesia sampai sekarang tetap Singapura, Hong Kong, China, bukan negara-negara yang dikunjungi. Komitmen bukan realisasi. Yang bikin investor beneran masuk adalah kepastian hukum, kemudahan izin usaha, dan konsistensi kebijakan, bukan foto bareng pemimpin dunia.

Ketiga, dan ini yang paling kontroversial, tentang gimana caranya mendorong jumlah ekspor kita. Mulai 1 Juni 2026 eksportir CPO dan batu bara wajib simpen 100% devisa hasil ekspornya di bank BUMN selama 12 bulan. Ekspor komoditasnya juga mulai masuk masa transisi lewat BUMN baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Untuk saat ini eksportir masih boleh pakai mitra/sistem lama sih, tapi dokumentasinya sudah harus lewat DSI. Baru mulai 1 Januari 2027 nanti seluruh transaksi ekspor sepenuhnya diambil alih DSI, sebagai eksportir tunggal batu bara, sawit, dan ferro alloy.

Tujuannya mulia: supaya dolar dari ekspor nggak kabur ke luar dan kebocoran devisa lewat transfer pricing bisa ditekan. Tapi gw tetap khawatir melihat proses eksekusi dan kecepatannya. DSI dibentuk dalam 3 hari: akta notaris 18 Mei, SK Kemenkumham 19 Mei, diumumkan Presiden 20 Mei, tanpa satu pun rapat publik, tanpa DPR, tanpa asosiasi pengusaha. Lalu sekarang satu entitas ini pegang seluruh hak jual komoditas strategis Indonesia ke luar negeri, tanpa audit independen, tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Ironisnya, ini persis modus transfer pricing yang mau diberantas, tapi sekarang yang melakukannya adalah negara sendiri. Kalau badan ini tidak transparan, kita tidak nutup pintu korupsi, kita cuma mindahin lokasinya ke satu titik yang lebih susah diawasi.

Jadi balik ke pertanyaan awal tadi: emang kalau MBG dan Kopdes dihentikan rupiah bisa menguat? Jawaban singkatnya nggak, karena memang tidak sesimpel itu. Dan gw berharap pemerintah bisa notice tiga saran gw diatas. Karena selama defisit terus bengkak, cadangan devisa terus dikuras, dan kebijakan besar kayak DSI dibentuk dalam 3 hari tanpa kajian publik, pasar akan terus ragu. Yang akhirnya menghasilkan rupiah yang lemah, cerminan dari pemerintah yang juga kelihatan ragu-ragu...

[Baskara Putra / Hindia @wordfangs]

merdeka bray

[Trend Asia @TrendAsia_Org]

BREAKING!

Warga Papua Selatan hari ini resmi gugat Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang keluarkan Surat Keputusan (SK) No. 591 berisi rencana mengubah 486 ribu hektare tanah adat mereka jadi PSN Pangan dan Bioenergi.

Gugatan ini jadi bukti bahwa “Pesta Babi” adalah realita yang terjadi di Papua Selatan hari ini. Di mana kebijakan negara jadi alat legitimasi pemusnahan ruang hidup masyarakat.

Kenapa warga menggugat?

[ೀ Kei ⊙⊝⊜ jastip enchin 📌 @Vanthyun]

KOK BISA-BISANYA GUE TAU DARI MEDIA LUAR???

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[Brig 🍉 @brigittasiw]

Ga ada beritanya & ga rame di Twitter. Akupun baru tau kalo ada demo dari Threads. Gila.

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

PESTA BABI resmi tayang di Youtube. Teman-teman bisa menonton film Pesta Babi di kanal Youtube: https://t.co/DrvX7pvjwA

Jangan menonton bajakan, ya.

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

BREAKING: media Jepang menyebut pemerintah Indonesia memakai buzzer untuk membungkam publik dengan cara menuduh warga yang kritis sebagai "antek-antek asing"

---
Antek-antek asing mendunia guys.

[Bloomberg @business]

Indonesia continues to notch one grim milestone after another. The latest: losing its status as Southeast Asia’s largest stock market to Singapore. https://t.co/eSrJlOPQqN

[Indonesian Pop Base @iPopBase]

The rupiah continues to fall to a new record low of 17,717 per US dollar.

[cipa. @shvnfd]

@jek___ y mff 😭🙏😭🙏😭🙏

[Wicaksono Management LC @bigdigjohnny]

Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish":

"Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024.

Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah.

Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar.

Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.

Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya.

Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.

Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk.

Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.

Persimpangan jalan baru

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu.

Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan.

Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""

[Reuters @Reuters]

Indonesia rupiah hits new record low; president downplays day-to-day impact of currency weakness https://t.co/2IPGtlNZph https://t.co/2IPGtlNZph

[The Economist @TheEconomist]

Its president, Prabowo Subianto, must stop trying to squelch opposition in the legislature, media and civil society. Dissent that cannot find an outlet in politics will spill onto the streets https://t.co/1oNm8bdbBd