Pak @NasbiHasan
logika Anda keliru sejak premisnya.
Warga boleh mengkritik, mencela, bahkan mengata-ngatai pemerintah karena warga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, sesuai Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat.
Sementara UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat bertindak berdasarkan legalitas, kepentingan umum, ketidakberpihakan, dan larangan menyalahgunakan kewenangan.
Artinya, Pemerintah tidak memperoleh “hak membalas” hanya karena merasa tersinggung atau karena baper.
Anda sedang menyamakan pemerintah dengan akun media sosial yang bisa saling sindir dan saling balas.
Padahal pemerintah membawa jabatan, anggaran, serta kewenangan negara yang seluruhnya berdiri di atas mandat rakyat dan dibiayai oleh pajak rakyat.
Dan terakhir, Anda bekerja sebagai pejabat publik, bukan lagi sebagai buzzer.
Jadi tolong gunakan otak dan nalar Anda dengan benar, karena setiap gaji, dan fasilitas yang Anda nikmati berasal dari uang yang kami bayarkan melalui pajak.
Terima kasih.
Standard tertinggi seorang humanis di Indonesia itu melekat sama nama Dokter Lo dari Solo.
Bukan cuma gratisin biaya periksa, beliau nekat bikin kesepakatan rahasia sama beberapa apotek. Tiap ada pasien miskin yang butuh obat mahal, beliau bakal nandain kertas resepnya pakai kode khusus. Tujuannya biar tagihan obat itu dialihkan langsung ke kantong pribadi beliau.
Pendapatannya sering terkuras habis cuma buat nebus obat orang lain yang bahkan gak punya hubungan darah sama dia. Dedikasi tanpa pamrih yang konsisten jalan dari tahun 1960 sampai akhir hayatnya di awal 2024.
Rest in peace, Dok. Kebaikan model begini yang bikin kita yakin kalau dunia belum sepenuhnya rusak.
Ada satu kutipan beliau yang paling nancep: 'Kalau mau kaya jangan jadi dokter, jadi pengusaha saja.' Beliau beneran megang prinsip itu sampai napas terakhirnya.
Di tengah riuhnya sentimen negatif ke aparat, kisah Bripka Nur Ali Suwandi dari Yogyakarta ini beneran jadi tamparan keras soal arti pengabdian yang sesungguhnya.
Pagi beliau dinas di Polresta, sorenya lepas seragam langsung meras keringat: jualan baju bekas sampai bikin batako manual.
Gila-nya, duit hasil kerja serabutan itu dikumpulin buat bangun 13 masjid, puluhan sumur bor gratis di daerah krisis air, plus ngidupin yayasan yatim piatu. Beliau nolak memanfaatkan jabatan buat kaya.
Gak heran tahun 2022 lalu beliau sah dapet Hoegeng Awards. Definisi polisi yang beneran diayomi masyarakat, bukan cuma jargon. 😭❤️
Lewat Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai yang beliau dirikan dari hasil jualan batako itu, Bripka Nur Ali udah mengasuh dan menyekolahkan ratusan anak yatim piatu dan telantar dari berbagai daerah. Beneran dedikasi 24 jam penuh buat kemanusiaan.
@CNNIndonesia Waktu era KPK cicak vs buaya , sampai susahnya buat nyerang balik KPK, isu KTP yang dikasusin 😁.
Kejaksaan enteng bener ini diserang baliknya 😁 @niwseir
Pidato lengkap Zohran Mamdani untuk New York Knicks dengan subtitle bahasa Indonesia.
.
Salah satu yang paling menarik dari speech ini adalah dia menyebut semua pemain-pemain yang sebelumnya main untuk Knicks, bahkan Tom Thibodeau yang membangun pondasi juga disebutkan.
.
Dia juga mengangkat Jose Alvarado, warga New York yang lahir di public housing.
.
Speech yang keren banget. Sayang dia tidak lahir di US Soil. Kalau lahir di sana dia bisa jadi Presiden sih menurut gw.
¿Por qué nos sorprende la *mala* organización del mundial? Si en la Copa América ya quedó todo dicho.
Y después nos metieron un Mundial de Clubes y ahora la Copa del Mundo...
Rescato lo que Bielsa ya dijo en 2024 y fácilmente aplicable a este presente.
What has happened at the #2026WorldCup over the last 48 hours:
• Swiss footballer Embolo's visa was put under review and he was only able to join his team days later.
• Iraqi national team player Aymen Hussein was held for questioning for nearly 7 hours upon entering the United States.
• The Iranian national team spent days dealing with visa procedures at the U.S. Consulate in Türkiye. The U.S. only allowed them entry on match days. Fifteen members of the delegation were denied visas.
• Omar Abdulkadir Artan, named CAF's Best African Referee of 2025, was denied a visa. Despite travelling to the U.S. with a diplomatic passport, he was refused entry and sent back. FIFA announced that he will not be able to officiate at the tournament.
• The South African national team arrived in the United States much later than planned because part of the delegation was not granted visas.
• Members of the Senegal national team staff were forced to remove their shoes and subjected to lengthy searches, sparking accusations of racism.
• The Uzbekistan national team was searched with bomb-sniffing dogs and the footage went viral in international media.
• Some Scottish supporters, despite being eligible to enter the U.S. visa-free under the ESTA programme, had their travel authorisations revoked just days before departure.
• Many supporters who had already bought tickets and booked accommodation had their visa applications rejected, resulting in financial losses.
🚨 HUMILIATION AT THE WORLD CUP: SENEGAL STARS TREATED LIKE CRIMINALS BY US BORDER THUGS
Senegal 🇸🇳 national team arrives in the US for #WorldCup2026 — and what do they get?
US authorities pulling them off the plane for aggressive bag searches, invasive checks, and public degradation right on the tarmac. Top African football giants disrespected like suspects.
This is not "security." This is racist arrogance from the host nation that lectures the world on fairness while treating African players like second-class humans.
Same America blocking referees, humiliating teams, and showing its true face to the Global South.
Senegal, Africa is with you. CAF and FIFA — speak up or remain useless puppets.
The World Cup belongs to the world, not to US ego and discrimination.
Expose this disgrace. Share widely.
As South Africa, we hosted the World Cup in 2010.
Upon the insistence of FIFA & in accordance with the Host Country & Host City Agreements, we had to waiver laws, by-laws, policies, regulations, processes & the like, to ensure that South Africa became the ultimate hosts of the world during the period.
We passed special legislation specifically to meet FIFA's hosting requirements for the 2010 World Cup. The most important were the '2010 FIFA World Cup South Africa Special Measures Act, 2006 (Act 11 of 2006)' and the 'Second 2010 FIFA World Cup South Africa Special Measures Act, 2006 (Act 12 of 2006)'. These laws were enacted to give legal effect to the guarantees we had made to FIFA during the bidding process.
The special laws effected temporary special provisions & exceptions in certain areas, including: Special visa, work permit, & accreditation arrangements for players, officials, media & visitors.
These requirements were not exclusive to South Africa, as Korea & Japan (2002), Germany (2006), Brazil (2014), Russia (2018), Qatar (2022), had to enact the same.