Komisaris PT Krakatau Posco. Komisaris ๐ ๐ ๐ Penasaran โฆ.ada gak recording beliau saat rapat?? PT Krakatau Posco adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri baja terpadu (Integrated Steel Mill), dimana perusahaan memproduksi baja mentah dan produk baja setengah jadi berskala besar untuk memenuhi kebutuhan material di berbagai sektor hilir, seperti konstruksi, infrastruktur tugas berat, pembuatan kapal, hingga otomotif.
Tugas utama Komisaris PT Krakatau Posco secara garis besar berfokus pada pengawasan&pemberian nasihat, sekaligus mewakili kepentingan kedua pemegang saham utamanya. Secara sederhana, peran Komisaris di PT Krakatau Posco adalah menjadi "mata dan telinga"para pemegang saham sekaligus menjadi mitra strategis Direksi untuk memastikan pabrik baja tersebut beroperasi secara menguntungkan,aman,dan taat hukum.Apakah seseorang yg tidak memiliki latar belakang KEILMUAN tersebut bisa menjalankan tugasnya??
cc : anastasiahuo
Guys, Feri Amsari lagi ngebedah program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan poin utamanya tuh bukan soal niatnya baik atau nggak, tapi cara jalannya yang dianggap bermasalah secara hukum dan sistem.
Jadi giniโฆ menurut dia, program sebesar MBG ini harusnya punya dasar hukum yang jelas.
Masalahnya?
- Nggak ada undang-undang khusus yang ngatur program ini secara detail.
Yang ada cuma masuk ke anggaran di Undang-Undang APBN.
Padahal angkanya nggak main-main:
- Bisa tembus sekitar Rp1,2 triliun per hari
-atau sekitar Rp300โ360 triliun per tahun
Nah, di sini dia mulai nyerang logikanya:
Program segede ini, makan duit ratusan triliun,
tapi:
-Tujuannya nggak dijelasin secara ilmiah
-Mekanismenya nggak transparan
-Nggak ada kajian dampak (kayak RIA / analisis ekonomi)
-Bahkan nggak ada uji coba (pilot project)
Jadi menurut dia:
ini kayak program besar tapi lompat langsung jalan tanpa test dulu
Masalah makin keliatan di lapangan
Dia juga nyorot fakta-fakta kejadian:
-Ada makanan nggak layak (mentah, dll)
-Ada kasus keracunan
- Distribusi nggak rapi
Kenapa bisa dibilang berpotensi langgar konstitusi?
Karena di Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas:
- Negara wajib melindungi hak warga, termasuk:
- hak hidup layak
- hak kesehatan
- perlindungan anak
Tapi kalau program negara justru:
- bikin orang sakit
-distribusinya kacau
-nggak dirancang dengan benar
Maka niat baik aja nggak cukup, bisa dianggap melanggar konstitusi
Dia bilang Indonesia itu problemnya bukan cuma program, tapi sistem politiknya juga:
DPR + pemerintah terlalu sejalan(koalisi besar)
Hampir nggak ada oposisi kuat
Akibatnya:
program pemerintah mudah lolos tanpa kritik serius
Program bagus + eksekusi ngawur = tetap bahaya
Kalau nggak, ya siap-siap aja digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Tapi bukannya Mahkamah Konstitusi juga bisa di sogok ya sekarang???
Guys lebaran 2016 ada kejadian yang sampai sekarang gw rasa belum pernah benar-benar dipertanggungjawabkan secara serius.
Namanya tragedi Brexit.
Bukan Brexit Inggris.
Tapi Brebes Exit pintu keluar tol Brebes Timur.
Ceritanya begini.
Pemerintah baru saja resmikan ruas tol Pejagan-Brebes Timur.
Bangga banget.
Dipamer-pamerin.
Jokowi gunting pita.
Janji waktu tempuh Jakarta ke Jawa Tengah bakal jauh lebih cepat.
Jutaan pemudik percaya.
Masuk tol semua.
Tapi ada satu masalah yang tidak ada yang pikirin sebelumnya.
Tolnya belum tersambung sampai mana-mana. Ujungnya buntu di Brebes Timur.
Dan begitu jutaan kendaraan keluar dari tol kecepatan tinggi mereka langsung ketemu jalan arteri pantura yang sempit, pasar tumpah, dan persimpangan biasa.
Bottleneck.
Kemacetan total.
Puluhan kilometer.
Tidak bergerak lebih dari 24 jam.
Di dalam mobil suhu Brebes saat itu 33 sampai 35 derajat Celsius. AC menyala terus supaya tidak kepanasan.
Tapi mesin menyala terus bikin gas karbon monoksida dari ribuan knalpot numpuk di satu titik dan merembes masuk ke kabin.
Tidak matikan AC juga tidak aman di panas segitu heat stroke bisa mematikan terutama lansia dan anak-anak.
BBM habis.
SPBU kosong.
Air mineral dijual pedagang dadakan dengan harga berlipat-lipat.
Ambulans tidak bisa masuk karena bahu jalan juga penuh kendaraan yang nekat menyalip.
Hasilnya 12 sampai 17 orang meninggal.
Bukan karena kecelakaan.
Tapi karena keracunan karbon monoksida.
Heat stroke.
Dehidrasi akut.
Kelelahan ekstrem.
Serangan jantung.
Mati karena macet.
Dan ini yang paling bikin gw marah dari semua yang gw baca.
Tidak ada satu pun pejabat yang dimintai pertanggungjawaban secara serius.
Tidak ada audit kebijakan yang dibuka ke publik. Tidak ada penetapan ini sebagai kegagalan sistemik.
Yang ada kalimat klise soal volume kendaraan di luar prediksi. Evaluasi dilakukan setelah kejadian.
Sistem one way, contraflow, e-tol semua itu baru dibenerin setelah orang sudah mati.
Bukan sebelum.
Dan ini polanya selalu sama di Indonesia.
Infrastruktur dibangun untuk dipamerkan.
Diresmikan sebelum siap.
Dipotret untuk kampanye.
Dan ketika ada yang mati di atasnya itu masuk statistik mudik tahunan. Bukan kegagalan kebijakan.
Tol dibangun tanpa mikirin ujungnya kemana. Gerbang tol tidak siap menampung volume.
Tidak ada protokol darurat.
Tidak ada koordinasi antar lembaga.
Polisi di setiap daerah sibuk mastiin kemacetan tidak terjadi di wilayahnya masing-masing akibatnya semua menumpuk di satu titik dan meledak di Brebes.
Kamar Film nyimpulin dengan satu kalimat yang gw rasa paling jujur.
Selama keberhasilan negara diukur dari berapa kilometer tol yang dibangun bukan dari berapa nyawa yang terlindungi tragedi seperti ini akan selalu mungkin terulan
Kita bukan kekurangan jalan.
Kita kekurangan pemimpin yang menghitung nyawa lebih penting dari foto gunting pita.
Guys kata Tom Lembong di podcast Malaka dan ini salah satu yang paling jujur yang gw dengar dari mantan pejabat Indonesia soal kondisi sekarang.
Dia bilang kebijakan luar negeri Indonesia sekarang paling berantakan sejak 1965.
Bukan sejak 1998. B
ukan sejak reformasi. Tapi sejak 1965.
Dan dia kasih contoh konkret yang bikin gw tidak bisa bantah.
Beberapa minggu lalu Indonesia bergabung ke Board of Peace yang diketuai Amerika dan Israel.
Seminggu setelah itu Amerika dan Israel menyerang Iran.
Sekarang Indonesia ngemis ke Iran minta kapal tanker kita boleh lewat Hormuz.
Dan Iran dalam kondisi marah besar habis diserang mau simpati ke kita?
Itu konsekuensi langsung dari kebijakan luar negeri yang tidak berprinsip.
Soal energi ini yang paling bikin gw ngeri.
Stok BBM dan LPG nasional kita hanya ekuivalen dengan 20 sampai 25 hari konsumsi.
Itu saja.
Kalau Hormuz tidak buka dalam 25 hari puluhan kota di Indonesia bisa kehabisan bensin dan gas.
Ibu ibu tidak bisa masak.
Logistik lumpuh.
Bukan skenario jauh.
Itu risiko yang menurut Tom Lembong sangat nyata dan sangat dekat.
Bandingkan dengan Jepang yang stoknya 250 hari. China yang stoknya 1,3 miliar barel.
Mereka sudah siap dari jauh jauh hari.
Kita masih 20 hari dan tidak ada rencana darurat yang jelas.
Dan ini yang paling menyakitkan dari semua yang dia bilang.
Tahun lalu harga minyak dunia lagi murah.
Surplus 2 juta barel per hari.
Itu saat yang sempurna untuk borong dan nambah cadangan nasional.
Tapi tidak dilakukan.
Uangnya dialihkan ke program program lain yang multiplier effect-nya kecil yang kita sudah tau semua itu yaps EMBEGE
Soal tarif Trump Indonesia panik duluan. Buru buru negosiasi. Dapat kesepakatan tarif 19%. Eh satu hari kemudian Mahkamah Agung Amerika batalkan tarif itu karena ilegal. Negara yang tidak panik sekarang cukup bayar 10%. Kita yang paling semangat negosiasi malah kena 19%.
Tom Lembong bilang ini pelajaran lama yang terus diulang. Kalau kita tinggalkan prinsip demi keuntungan jangka pendek hasilnya selalu buruk. Selalu.
Dan kata dia satu satunya hal yang bisa dilakukan masyarakat sekarang hemat. Kencangkan ikat pinggang. Nabung. Dan mulai pikirin alternatif kalau LPG benar benar langka.
Karena pemerintah sendiri belum punya solusinya.
@livianykeesoren@tanyakanrl Waktu itu ada yg mall bahkan masuk zal**a juga, tapi ternyata cuma nempelin merk sendiri di barang yg kwalitasnya jele ๐
halo @kring_pajak, tolong dibantu ini kenapa ya? Saya mau impor BPA1, tapi keterangannya "Masa awal-akhir tidak boleh saling tumpang tindih untuk pemberi kerja yang sama"
Muara ini memuntahkan gelondongan kayu kelaut lepas.
Alam seperti membawa barang bukti didepan mata kita, tanpa suara, tanpa debat.
Masihkah pemerintah terus mengelak.?