Fresh Grad sombong, delulu, & penuh ego itu real
Dulu gue & temen-temen MT rata2 gini. Lulusan top uni, IPK tinggi, high achiever ambi, kerjaannya komplain mulu����
Untung bos-bos kita cukup sabar & very well handle us supaya "humbling down" & respect experienced senior😂
"as a woman I have so much empathy for my mother, but as a daughter I have so much anger"
resonated deep to me karena memang hubungan ibu-anak perempuan memang kompleks sekali, rasa sayang, rasa marah, rasa ingin memperbaiki, rasa ingin pergi jauh.. tumpah ruah jadi satu
i hope kurikulum di indo ngajarin soal apa itu misogynist, patriarki, feminist, homophobic, dll. ga paham kenapa isu sepenting itu ga dituntun oleh guru/orang tua... they always talk about academic and number.
juli 2010.
Yusril Ihza Mahendra datang ke Mahkamah Konstitusi.
saat itu statusnya bukan sembarang warga negara.
ia baru ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara Sisminbakum. Ia juga dicegah bepergian ke luar negeri.
tetapi yang ia bawa ke Mahkamah bukan soal apakah dirinya bersalah atau tidak. Ia membawa pertanyaan yang jauh lebih mendasar.
idk tapi gue sangat amat ganyaman klo para penikmat queer media ini nyebut queer couple as atas bawah, top bottom, boti or anything lebeling them.. like can yall be sane for onceee istg it's irritates me sooo badd
reaksi mereka gimana ya waktu liat anak organisasi sering tukeran sendal, tukeran jaket, make tas lu dulu aja lah yg muat banyak, saling pinjem topi, duduk deketan karena satu device/buku doang, minjem kaki yg diselonjorin buat jadi bantal pas tidur.
maksud gue coba bergaul.
Sedihnya setiap ada skandal emang gini sih. Selalu melebar ke mana-mana, gak berhenti di urusan profesional doang tapi akhirnya mendegradasi perempuan itu sendiri.
Riset menarik nih tentang kenapa angka kelahiran menurun di banyak negara.
Perempuan yg punya edukasi dan penghasilan bagus cenderung melihat punya anak itu memiliki banyak resiko. Ini by system ya bukan by religion.
Banyak hal dalam urusan rumah tangga yg situasinya memberatkan posisi perempuan.
Ini bukan cuma sekedar pasangan harus baik atau gak ya. Kritiknya bahkan model pernikahan saat ini tuh uda masuk ke tahap 'Market Failure'
Insentif yg diberikan pun masih blm menyelesaikan masalah yg ada.
Pemerintah melihat perempuan merasa punya anak mahal makanya dikasih bantuan cash dll. Padahal yg lebih mendesak justru bagaimana memastikan perempuan tetap bisa mengejar aktualisasi dirinya dgn berbagi tanggung jawab ke pasangannya. Bagaimana misalnya menyediakan childcare gratis sehingga pembagian tugas mengawasi anak bisa dilakukan bergantian antara ibu dan ayah.
Bayangkan perempuan harus meninggalkan pekerjaannya dan identitasnya, sementara banyak laki-laki masih punya banyak kesempatan untuk mempertahankan keduanya.
Bahkan ketika pasangannya baik pun tapi karena suatu dan lain hal tetap harus berpisah, perempuan seringkali secara politik,sosial, ekonomi dan budaya masih harus menanggung tanggung jawab lebih besar.
Eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja membuatku berdoa agar Jokowi dan semua orang di balik pengesahan UU ini hidup panjang dalam nestapa yang tidak pernah terputus.
Asal lu tau ya dulu sebelum cipta kerja :
Semua perusahaan/badan usaha WAJIB memberikan upah minimum. Bagi perusahaan yg ga mampu ngasi upah minimum itu wajib urus penangguhan yg diajukan ke pemerintah daerah.
Sekarang setelah cipta kerja :
Perusahaan itu ga wajib ngasih upah minimum kalo perusahaannya perusahaan kecil dan mikro
Kriteria perusahaan kecil/ Mikro :
>Omset tidak lebih dari 15 miliar/tahun
>Modal awal tidak lebih dari 5 miliar
Kriteria perusahaan kecil/mikro sebelum cipta kerja :
>Omset lebih dari 2,5 Miliar/tahun = Usaha Menengah (wajib upah minimum)
>Modal usaha lebih dari 500 juta = Usaha menengah (wajib upah minimum)
Sekali mendayung dua tiga pulau. Pertajam konflik horizontal dengan isu LGBTQ, deligitimasi aksi kamisan dengan memperlihatkan aksi kamisan ditunggangi.
.
Pemenangnya adalah rezim otoritarian yang sedang butuh pengalihan dari aparat penegak hukum yang korupsi.
.
Keren ya
bangun tidur ku terus solat. Tidak lupa mengecek HP. Saya liat ada notif artikel dari Kompas berjudul "Labirin Hukum" yang ditulis oleh Prof. Widodo Dwi Putro, kolega dosen almarhum bapak saya dari Unram.
setelah saya baca, yang paling menarik dari drama Polri versus Kejaksaan, menurutnya, ternyata bukan siapa yang mengungguli atau tidak. Yang lebih menarik adalah mengapa hampir tidak ada yang percaya bahwa ini semata-mata soal penegakan hukum.
dan berikut saya rangkumkan dalam enam catatan:
1. kasus yang menyeret pimpinan lembaga penegak hukum memperlihatkan kelemahan desain penegakan hukum kita. Ketika seorang pejabat tinggi kejaksaan menjadi tersangka, muncul pertanyaan, siapa yang akan menuntutnya secara independen?
2. secara struktural, jaksa yang harus menyusun dakwaan berada dalam garis komando yang sama dengan pihak yang diperiksa. Di sinilah kepentingan hukum berpotensi berbenturan dengan loyalitas birokratis.
3. akibatnya, publik tidak lagi fokus memperdebatkan unsur tindak pidana atau alat bukti. Perhatian justru bergeser pada spekulasi politik, pertarungan institusi, dan konflik kepentingan di balik layar.
4. terdapat beberapa pembacaan yang berkembang di ruang publik, mulai dari serangan balik antarpenegak hukum, pertarungan faksi politik, proxy war antaroligarki, hingga keterlibatan aktor keamanan lain dalam perebutan pengaruh.
5. benar atau tidaknya seluruh spekulasi itu bukan poin utamanya. Yang lebih penting adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap narasi penegakan hukum yang murni dan netral.
6. ketika masyarakat lebih mudah mempercayai teori politik daripada proses hukum, yang sedang mengalami krisis bukan sekadar institusi penegak hukum, melainkan gagasan rule of law itu sendiri.
***
jadi mengapa kita seringkali sinis?
mungkin karena penegakan hukum terlalu sering hadir dalam momen-momen politik. Sehingga, publik sulit membedakan mana hukum sebagai instrumen keadilan, dan mana hukum sebagai instrumen pertarungan kekuasaan.
sumber: https://t.co/eRaNEiz7LW
bangun tidur ku terus solat. Tidak lupa mengecek HP. Saya liat ada notif artikel dari Kompas berjudul "Labirin Hukum" yang ditulis oleh Prof. Widodo Dwi Putro, kolega dosen almarhum bapak saya dari Unram.
setelah saya baca, yang paling menarik dari drama Polri versus Kejaksaan, menurutnya, ternyata bukan siapa yang mengungguli atau tidak. Yang lebih menarik adalah mengapa hampir tidak ada yang percaya bahwa ini semata-mata soal penegakan hukum.
dan berikut saya rangkumkan dalam enam catatan:
1. kasus yang menyeret pimpinan lembaga penegak hukum memperlihatkan kelemahan desain penegakan hukum kita. Ketika seorang pejabat tinggi kejaksaan menjadi tersangka, muncul pertanyaan, siapa yang akan menuntutnya secara independen?
2. secara struktural, jaksa yang harus menyusun dakwaan berada dalam garis komando yang sama dengan pihak yang diperiksa. Di sinilah kepentingan hukum berpotensi berbenturan dengan loyalitas birokratis.
3. akibatnya, publik tidak lagi fokus memperdebatkan unsur tindak pidana atau alat bukti. Perhatian justru bergeser pada spekulasi politik, pertarungan institusi, dan konflik kepentingan di balik layar.
4. terdapat beberapa pembacaan yang berkembang di ruang publik, mulai dari serangan balik antarpenegak hukum, pertarungan faksi politik, proxy war antaroligarki, hingga keterlibatan aktor keamanan lain dalam perebutan pengaruh.
5. benar atau tidaknya seluruh spekulasi itu bukan poin utamanya. Yang lebih penting adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap narasi penegakan hukum yang murni dan netral.
6. ketika masyarakat lebih mudah mempercayai teori politik daripada proses hukum, yang sedang mengalami krisis bukan sekadar institusi penegak hukum, melainkan gagasan rule of law itu sendiri.
***
jadi mengapa kita seringkali sinis?
mungkin karena penegakan hukum terlalu sering hadir dalam momen-momen politik. Sehingga, publik sulit membedakan mana hukum sebagai instrumen keadilan, dan mana hukum sebagai instrumen pertarungan kekuasaan.
sumber: https://t.co/eRaNEiz7LW
Pun, jikalau proses peradilan ini memang tidak adil bagi Nadiem dan terlalu diada-adakan, menjadikan semua latar belakang dan sepak terjangnya pun tetap tidak tepat;kita bisa berdiri di posisi Nadiem tanpa menjadikannya hero.
Toh, Nadiem gak berkontribusi2 amat bagi bangsa.
Memang. Aku pun tidak sepakat dengan narasi yang banyak beredar. Poin-poin bahwa Nadiem adalah anak bangsa, berasal dari keluarga pengacara korporasi ternama, serta sudah kaya sejak lama, sama-sama tidak berkorelasi dengan apa yang diperbuatnya.
Saya sebenernya agak kesel ketika tahu Podcast saya yang membahas Chromebook dengan pak Rhenal Kasali banyak dipotong. Tapi podcast terbaru beliau menunjukan satu hal penting: keresahan yang sama bahwa adanya fabrikasi opini publik yang membuat kasus korupsi kalah dengan narasi 'human face,' seperti 'mengabdi pada bangsa,' 'sudah kaya,' 'tidak mungkin karena berasal dari keluarga...,'
Mungkin, setelah pembacaan putusan hakim kemarin, banyak yang tersadarkan bahwa narasi dominan yang selama ini disuarakan oleh para selebriti, jauh dari substansi persoalan. Posisi saya jelas, membela koruptor tidak mendidik. Baik korupsi Chromebook, dan 74 kilo emas, sama-sama bikin nyesek.
https://t.co/6EkNmya1uS