Fulltime Dad of Avicenna and Zahra, husband of @ririsretno,brother of @yunnisa. Part time technologist, Run @howtodojo, @kurungsiku, @belajaraws et al :)
Keputusan pemerintah harus dihormati.
Namun dalam demokrasi, ia tidak luput dari komentar maupun kritikan.
Di satu percakapan dengan Nadiem, Ia pernah bilang bahwa dirinya bekerja untuk kepentingan generasi berikutnya. Ia masuk dengan sebuah blueprint dan impian: membangun ulang lingkungan bagi ratusan ribu siswa dan guru, membangun kembali pondasi dari mana sebuah bangsa belajar. A revolutionary in the making.
Saya mengenal keluarga Makarim selama puluhan tahun. Dalam semua waktu itu, di seluruh anggotanya, ketidakberesan tidak pernah menjadi sesuatu yang saya saksikan atau rasakan. Tidak sekali pun. Nadiem selalu menjadi, sejauh yang saya tahu, persis seperti apa yang ia katakan hari itu: seseorang yang bekerja untuk masa para penerus bangsa yang belum bisa bersuara.
Setahun tujuh bulan kemudian, kita ada di sini.
Kesalahan Nadiem mungkin adalah bahwa kenaifannya disalahpahami sebagai kurangnya rasa hormat terhadap memori institusional (kebiasaan sebuah lembaga dalam pola komunikasi, kerja, dan koordinasi yang telah mengakar puluhan tahun).
Kenaifan ini tidak unik. Ia niscaya akan menjangkiti siapapun dari luar yang diminta atau ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan pemerintah telah dan akan berdampak pada beberapa hal yang cukup struktural:
1. Proses penegakan hukum dan translasi ketidakpastian menjadi risiko. Bayangkan Anda hendak berinvestasi ke sebuah negara di mana hukumnya tidak jelas — di mana pendiri unicorn pertama Indonesia harus menghadapi 18 tahun atas dasar konstruksi hukum yang sulit dipertahankan oleh banyak ahli hukum. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah Nadiem salah atau tidak?" Tapi: "Apakah ini tempat di mana kita bisa membangun?"
Ketika hukum tidak memberikan kepastian, negara kehilangan kemampuannya untuk mengukur dan mengomunikasikan risiko kepada dunia luar. Ketidakpastian hukum adalah risiko yang tidak bisa dipricing — dan modal global tidak bersedia tinggal di tempat yang tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar: seberapa besar risikonya, dan siapa yang terlindungi ketika jawabannya tidak jelas?
2. Pengedepanan inovasi teknologi. Pelajaran yang paling mudah diserap dari sidang ini adalah: main aman. Jangan punya keyakinan. Jangan berinovasi. Pilih yang paling aman secara administratif, bukan yang terbaik. Ketika pilihan teknologi bisa dijadikan dakwaan, ketika gagasan baru bisa menjadi jebakan, tidak ada ruang lagi bagi ide untuk tumbuh, inovasi untuk dipeluk, atau perubahan untuk disambut. Yang tersisa hanyalah birokrasi yang memilih selamat atas segalanya. Bahwa konformis adalah postur yang paling aman di dalam sistem.
3. Masa depan talenta bangsa. Yang paling fatal: kasus ini menjadi jera bagi mereka yang seharusnya melanjutkan bangsa ini. Bahwa seseorang yang berpendidikan, yang berniat baik, yang berani mencoba membangun dari nol akan dimuntahkan mentah-mentah oleh negara yang berusaha ia tolong.
Platform ini dibangun untuk mendiskusikan ide, bukan peristiwa. Namun episode yang kita saksikan tidak lepas dari sesuatu yang katalitik, untuk kepentingan nation building ke depan.
Dan kualitas itu, keinginan untuk memperbaiki sistem yang mungkin belum berkenan, mendongkrak edukasi bangsa, adalah salah satu yang paling langka di sebuah birokrasi.
Menjadi tragedi tersendiri ketika upaya mengintelektualisasi bangsanya, menjadi batu rajam untuk dirinya sendiri.
No one is perfect.
May the great force be on the right side of history.
NADIEM
Saya mengikuti proses pengadilan Nadiem dan terperangah mendengar orang yg jelas tak bersalah ini dituntut 18 tahun pénjara.
Saya tak sendirian
Jaksa membuktikan -- dan tak cûma kali ini -- dan kita saksikan dgn sedih -- betapa NKRI benar negara gagal. Gagal menegakkan keadilan
Dan jaksa menyusun tuntutannyz dengan enteng -- sikap seperti terbiasa melakukan kezaliman. The banality of evil.
@listyantidewi Nah ini. Sayangnya banyak narasi dari pendidik / dunia pendikan yang mengkritik kebijakan Nadiem sebagai "bukti" korupsi.
Pendidikan dan kebijakan kementrian perlu diperbaiki, sangat setuju. Tapi pemilihan teknologi yang tidak 100% terimplementasi dianggap korupsi?
"Kebijakan itu disebut membuat Google menjadi satu-satunya penguasa pengadaan laptop pendidikan di ekosistem teknologi pendidikan nasional."
Kalau temen-temen tidak memahami bahaya dari kalimat di atas, saya utaskan tulisan lama saya di Tempo, tahun 2022:
-Utas-
> Anak2 TK sebelah rumah ortu yg seneng banget pas mobil SPPG dateng.
Cah TK ono taksi, mobil polisi, blangwir teko yo seneng mas
> Jadi kata bapak ini menurutku benar
Bener durung tentu pener
Pulang ke kampung halaman.
Cerita kalo ada sodara yang semua anaknya makannya “ditanggung negara”
Anak2 TK sebelah rumah ortu yg seneng banget pas mobil SPPG dateng.
Ada lagi yg cerita kalo akhirnya bisa makan daging sapi seminggu sekali.
Jadi kata bapak ini menurutku benar
Disclaimer: bukan voter 02 😇
Yang refleksnya langsung nuduh gue buzzer atau voter 02 adalah orang goblok buta huruf.