@ardhiasaY Boro-boro edukasi, coba aja tanya via DM, jawabannya template semua, apa-apa disuruh lewat pandawa, tapi enggak memberikan solusi sama sekali itu both doang.
Satu2 nya kelebihanku yg bisa kubanggain itu =
aku susah menyerah.
Even dalam kondisi terdesak pun, aku masih percaya ama hope.
🤝
So buat kalian yg nonton video ini, jangan pernah drop dalam hal apapun.
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.
Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang.
150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan.
Bukan karena perusahaannya bangkrut.
Bukan karena kinerjanya buruk.
Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya.
Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat.
Dan ini yang paling miris:
Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan.
Dia datang meminta solusi.
"Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru.
Sekarang ekonomi semua sulit,
semua harga sudah naik,
kebutuhan makin tinggi.
Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup."
"Cari kerja sulit, Pak.
Kami banyak yang hanya tamatan SMA."
Kalimat itu
"cari kerja sulit, Pak"
menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka.
Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami:
Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong.
Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa.
Artinya sederhana:
gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah.
Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya.
Bukan karena ada keluhan dari konsumen.
Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu.
Dan ini yang paling pedas:
150 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil.
Dan ini baru satu kabupaten.
Lombok Tengah.
Dengan 25 gerai yang ditutup.
Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama?
Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha:
Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja.
Bukan karena lo salah.
Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal.
Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan.
Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa
mereka takut masuk.
Hari ini Alfamart.
Besok siapa?
Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar:
Badai PHK sedang mengintai.
Rupiah di Rp17.700.
Lapangan kerja tidak tumbuh.
Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar.
Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana."
Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot.
Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar.
Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak.
Mereka hanya minta bisa tetap bekerja.
Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah
kondisi ekonomi yang sudah sulit.
Dan jawaban yang mereka dapat adalah:
datang ke kantor Bupati mengantri
memohon dengan harapan ada yang mendengar.
Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi.
Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.
Saya ada cerita seorang bapak.
Dia kerja 20 tahun buat biayain anaknya kuliah S1.
Lembur.
Utang.
Sampai jual tanah warisan.
Anaknya lulus. IPK bagus.
Wisuda lengkap dengan toga.
Sekarang anaknya kerja serabutan. Gaji di bawah UMR.
Dan si bapak masih senyum bilang,
"Mungkin belum rezekinya."
Yang bikin saya merenung bukan cerita anaknya.
Tapi cerita si bapak.
Dia lahir tahun 70-an.
Gak tamat SMA pun bisa buka toko,
punya rumah,
besarin anak dengan layak.
Logikanya simpel dan masuk akal:
"Dulu gw gak sekolah tinggi aja bisa. Kalau anak gw kuliah,
hidupnya pasti jauh lebih baik dari bapaknya."
Logika itu benar. Di zamannya.
Masalahnya bukan orang tua yang salah didik.
Bukan juga anaknya yang kurang usaha.
Tapi janji yang mereka pegang sudah kedaluwarsa.
Ijazah dulu adalah tiket.
Sekarang ijazah adalah syarat minimum.
Yang bahkan kadang pun masih belum cukup.
Dua hal yang kelihatannya sama, tapi sebetulnya beda jauh.
Bayangin ya.
Tahun 1995,
fresh graduate langsung diperebutkan perusahaan.
Sekarang,
lowongan entry level minta pengalaman 2 tahun,
skill digital, bisa multitasking, dan siap ditempatkan di mana saja.
Gajinya?
UMR aja belum tentu.
Hampir sama kalau dikonversi ke harga waktu itu.
Tapi harga rumah, kontrakan, dan beras sudah tidak ikut berdiam di angka yang sama.
Generasi 90-an pasti hafal nasihat ini:
"Rajin sekolah, biar dapat kerja bagus."
"Kuliah dulu, baru enak hidupnya."
"Investasi terbaik itu pendidikan."
Nasihat itu bukan bohong.
Di zamannya, itu benar dan terbukti.
Tapi zamannya sudah ganti.
Nasihatnya tidak ikut ganti.
Dan anak-anak kita tumbuh sambil pegang peta zaman dulu
yang sudah tidak cocok sama jalanan yang mereka hadapi sekarang.
Saya pernah ngobrol panjang sama seorang teman.
Dia cerita,
"Bokap gw sampai jual motor buat bayar UKT semester terakhir gw."
Saya tanya, "Sekarang kerjanya apa?"
"Freelance desain. Kadang ada job, kadang enggak."
"Bokap lu tau?"
"Tau. Dia bilang sabar, rezeki ada aja. Tapi gw liat matanya... dia bingung."
Si bapak bingung bukan karena anaknya gagal.
Tapi karena cara yang dulu berhasil sekarang tidak lagi bekerja.
Dan dia tidak punya peta baru untuk dikasih ke anaknya.
Kalau anakmu masih sekolah atau mau kuliah,
jangan cuma pikirin jurusannya.
Tapi ajarin juga:
1. Ajarin dia cara kerja uang sejak kecil.
2. Bekali satu skill konkret yang bisa langsung menghasilkan.
Sebelum dia lulus dan bingung mau mulai dari mana.
3. Kasih ruang buat gagal kecil sekarang.
Biar dia gak gagal besar pertama kali justru di dunia nyata.
4. Jangan cuma bekali ijazah. Bekali juga kemampuan bertahan.
Bukan berarti kuliah tidak penting. Tapi kuliah saja sudah tidak cukup.
Soalnya begini.
Orang tua yang paling menyiapkan anaknya bukan yang paling banyak bayar biaya kuliah.
Tapi yang paling jujur bisa ngomong ke anaknya:
"Dunia yang kamu masuki berbeda dari dunia yang Ayah dan Ibu kenal.
Kita harus cari tau bareng-bareng."
Kejujuran itu lebih berharga dari SPP mana pun.
Dan seperti biasa, selalu ada dua kubu.
Kubu pertama bilang,
"Orang tua salah. Harusnya ajarin skill, bukan kejar gelar."
Kubu kedua bilang,
"Orang tua sudah benar. Anaknya yang kurang mau usaha."
Tapi ada kemungkinan ketiga yang jarang ada yang mau nyebut:
Dua-duanya sudah berusaha sebaik yang mereka bisa dengan informasi yang mereka punya.
Tapi sistemnya yang tidak pernah jujur ke keduanya.
Generasi kita mungkin adalah generasi pertama yang hidupnya lebih susah dari orang tuanya.
Bukan karena malas. Bukan karena manja.
Tapi karena peta yang diajarkan ternyata sudah tidak relevan saat mereka datang.
Dan orang tua mereka masih dengan tulus menunjuk ke peta yang didapat dulu.
INGAT CARA HADAPI SETIAP TIPE ORANG
Kalau lo ketemu...
1. Orang sombong → Jangan tandingi egonya.
2. Orang pemarah → Turunin nada bicara.
3. Orang suka gosip →Jangan kasih info pribadi.
4. Orang keras kepala →Jangan buang energi buat debat.
5. Orang pintar → Banyakin tanya & belajar.
6. Orang cerewet→ Dengarkan, lalu alihkan topik.
7. Orang pendiam → Beri ruang, jangan dipaksa.
8. Orang manipulatif → Jaga batasan.
9. Orang negatif → Batasi interaksi.
Kalau lo tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus menjauh —— hidup lo jauh lebih tenang.
🌱
@claaudyf Dulu ada, aku udah cut off sih mereka. Kalau misal ada janjian atau sejenisnya dan ada dia, aku sih bodo amat, gak akan tunggu-tunggu lagi, datang syukur, enggak ya udah.
@eLAmaravati You know… sometimes people laugh not because something is funny, but because it’s the only way to keep themselves from falling apart at that moment. That means you’re the strongest one.
@kavitall@KucengTerbanggg Ke tempat nasi Padang yang rame, dan setelah makan siang / paling cepet diatas jam 11 siang. Kalau terlalu pagi kemungkinan lauk kemarin yg baru dipanasin dan lauk yg baru masih proses masak blm Mateng. Kecuali perkedel & telur dadar kemungkinan itu lauk kemarin jarang.
@KucengTerbanggg Sbg Ex karyawan Padang, utk rendang itu ga pernah dipanasin Lg karena emang tahan lama sampe beberapa hari. Untuk ayam goreng biasanya di balado, untuk ayam gulai di panasin Lg dg kuah baru / dibuat ayam bakar. Utk perkedel , telur dadar selalu baru. Cincang,kikil dkk panasin lg
Saya malah tertarik membahas penggunaan Digraf 'ij' dalam pamflet ini.
Dalam Kaidah Bahasa Belanda, IJ (huruf kecil ij ; Pengucapan bahasa Belanda: [ɛi] ⓘ ; juga ditemukan sebagai karakter kompatibilitas Unicode IJ dan ij) adalah digraf dari huruf i dan j . Berlaku dalam bahasa Belanda , terkadang dianggap sebagai ligatur , atau huruf itu sendiri.
Dan penulisan 'ij' ini tidak berdampingan, melainkan huruf 'i' terletak diatas bagian kecil lengkungan huruf 'j'.
Penggunaan Digraf ini lazim digunakan dalam penulisan di Hindia Belanda masa itu, dan penggunaan nya lebih masif di ruang publik dan resmi dibandingkan memilih menggunakan huruf 'y'.
Salah satu pemain sepakbola yang memiliki nama dengan penggunaan Digraf ini adalah Wesley Sneijder.
Di masa sekarang masih terdapat sisa sisa penggunaan Digraf ini di tempat umum, salah satunya pada Gedung Muhammadiyah di Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta.
Dahulu tulisan 'Jogjakarta' pada Stasiun Tugu Yogyakarta juga terdapat Digraf ini hanya saja kemudian huruf 'i' kecil nya hilangkan. Dan saat ini setelah proyek mempercantik halaman depan Stasiun Tugu, font aksen sisa penggunaan Digraf ini hilang tergantikan dg font baru.
1. Gambar Foto Gedung Muhammadiyah Yogyakarta, dengan penggunaan Digraf.
2. Foto Halaman depan Stasiun Tugu Yogyakarta sebelum dipugar, Nama Jogjakarta masih menyisakan bekas letak digraf huruf kecil 'i'
3. Foto Halaman depan Stasiun Tugu Yogyakarta setelah dipugar