Ambambo Semeru

flight.

[Gita Wirjawan @GWirjawan]

Keputusan pemerintah harus dihormati.
Namun dalam demokrasi, ia tidak luput dari komentar maupun kritikan.

Di satu percakapan dengan Nadiem, Ia pernah bilang bahwa dirinya bekerja untuk kepentingan generasi berikutnya. Ia masuk dengan sebuah blueprint dan impian: membangun ulang lingkungan bagi ratusan ribu siswa dan guru, membangun kembali pondasi dari mana sebuah bangsa belajar. A revolutionary in the making.

Saya mengenal keluarga Makarim selama puluhan tahun. Dalam semua waktu itu, di seluruh anggotanya, ketidakberesan tidak pernah menjadi sesuatu yang saya saksikan atau rasakan. Tidak sekali pun. Nadiem selalu menjadi, sejauh yang saya tahu, persis seperti apa yang ia katakan hari itu: seseorang yang bekerja untuk masa para penerus bangsa yang belum bisa bersuara.

Setahun tujuh bulan kemudian, kita ada di sini.

Kesalahan Nadiem mungkin adalah bahwa kenaifannya disalahpahami sebagai kurangnya rasa hormat terhadap memori institusional (kebiasaan sebuah lembaga dalam pola komunikasi, kerja, dan koordinasi yang telah mengakar puluhan tahun).

Kenaifan ini tidak unik. Ia niscaya akan menjangkiti siapapun dari luar yang diminta atau ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan pemerintah telah dan akan berdampak pada beberapa hal yang cukup struktural:

1.⁠ ⁠Proses penegakan hukum dan translasi ketidakpastian menjadi risiko. Bayangkan Anda hendak berinvestasi ke sebuah negara di mana hukumnya tidak jelas — di mana pendiri unicorn pertama Indonesia harus menghadapi 18 tahun atas dasar konstruksi hukum yang sulit dipertahankan oleh banyak ahli hukum. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah Nadiem salah atau tidak?" Tapi: "Apakah ini tempat di mana kita bisa membangun?"

Ketika hukum tidak memberikan kepastian, negara kehilangan kemampuannya untuk mengukur dan mengomunikasikan risiko kepada dunia luar. Ketidakpastian hukum adalah risiko yang tidak bisa dipricing — dan modal global tidak bersedia tinggal di tempat yang tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar: seberapa besar risikonya, dan siapa yang terlindungi ketika jawabannya tidak jelas?

⁠2. Pengedepanan inovasi teknologi. Pelajaran yang paling mudah diserap dari sidang ini adalah: main aman. Jangan punya keyakinan. Jangan berinovasi. Pilih yang paling aman secara administratif, bukan yang terbaik. Ketika pilihan teknologi bisa dijadikan dakwaan, ketika gagasan baru bisa menjadi jebakan, tidak ada ruang lagi bagi ide untuk tumbuh, inovasi untuk dipeluk, atau perubahan untuk disambut. Yang tersisa hanyalah birokrasi yang memilih selamat atas segalanya. Bahwa konformis adalah postur yang paling aman di dalam sistem.

3.⁠ ⁠Masa depan talenta bangsa. Yang paling fatal: kasus ini menjadi jera bagi mereka yang seharusnya melanjutkan bangsa ini. Bahwa seseorang yang berpendidikan, yang berniat baik, yang berani mencoba membangun dari nol akan dimuntahkan mentah-mentah oleh negara yang berusaha ia tolong.

Platform ini dibangun untuk mendiskusikan ide, bukan peristiwa. Namun episode yang kita saksikan tidak lepas dari sesuatu yang katalitik, untuk kepentingan nation building ke depan.

Dan kualitas itu, keinginan untuk memperbaiki sistem yang mungkin belum berkenan, mendongkrak edukasi bangsa, adalah salah satu yang paling langka di sebuah birokrasi.

Menjadi tragedi tersendiri ketika upaya mengintelektualisasi bangsanya, menjadi batu rajam untuk dirinya sendiri.

No one is perfect.
May the great force be on the right side of history.

[Vincent Ricardo (柯仙森) @vincentrcrd]

Jujur saya sudah mulai jenuh, muak, dan jijik dengan FENOMENA PERADILAN SESAT (miscarriages of justice) yang berulang kali terjadi dalam penegakan kasus tindak pidana korupsi.

Sudah berkali-kali saya menulis dan berteriak untuk kasus Tom Lembong hingga kasus hari ini yaitu kriminalisasi Ibrahim Arief (Ibam).

Kejanggalan dalam penegakan tindak pidana korupsi ini pun sudah menjadi semacam konsensus di antara pakar hukum pidana.

Bahkan, dalam konteks kasus Ibam, pakar hukum pidana dari UI, UGM, hingga PTIK pun sepakat betapa janggalnya proses peradilan yang menimpa Ibam. (Baca di sini: https://t.co/hRu0xBdb2W)

Bukannya fokus pada pembuktian di peradilan seperti pembuktian pemenuhan unsur-unsur (bestaandel) dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang didakwakan pada Ibam (yang nyata-nyatanya belum terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan), malah yang dilakukan oleh Jaksapedia dan gerombolannya adalah mendemonisasi Ibam.

Demonisasi terdakwa kasus korupsi yang berulang-ulang kali terjadi dan menimpa Ibam ini (viral-based prosecution) mengingatkan saya pada literatur klasik dari Albert Camus, yakni L’Etranger (Orang Asing), sebuah buku yang bercerita tentang kisah Mearsault yang dihukum mati karena melakukan pembelaan diri dari serangan benda tajam.

Ada banyak perbedaan antara kasus Ibam dan kisah Mearsault, namun setidak-tidaknya ada satu kemiripan yakni, dalam kisah Mearsault, Jaksa yang menuntut Mearsault tidak berfokus membuktikan kejahatan yang ia lakukan maupun mens rea (niat jahat), tapi mereka berfokus mendemonisasi sifat maupun perilaku Mearsault yang tidak ada hubungannya dengan perkaranya demi mendapatkan justifikasi moral untuk menjatuhi hukuman seberat-beratnya.

Ini persis dengan yang Ibam alami setahun terakhir. Karena JPU belum bisa membuktikan tuduhan dalam ruang persidangan secara sah dan meyakinkan, belakangan malah saya lihat demonisasi dimulai dengan Ibam dicap sombong, defensif, dan sebagainya.

Padahal dalam kultur yang menjunjung tinggi kesetaraan, respon-respon mas Ibam selama ini sudah kelewat sopan.

Ditambah lagi, apa relevansinya sifat seseorang terhadap penjatuhan sanksi pidana korupsi?

Apakah suatu hari saya dan anda semua juga akan dipidana bukan karena kejahatan yang saya lakukan, tapi karena sifat saya yang dicap arogan?

Apakah ini arah penegakan hukum pidana yang kita kehendaki di masa depan?

Kurang terang apalagi bukti bahwa setidak-tidaknya ada 3 masukan Ibam yang ditolak:
1) Rekomendasi untuk gabungan antara chromebook dan windows. Yang akhirnya pejabat pengadaan pilih 100% Chromebook;
2) Rekomendasi mas Ibam untuk lakukan RFI/RFQ yang dilewatkan begitu saja oleh pejabat pengadaan;
3) Spesifikasi chromebook yang diambil pejabat pengadaan tidak sama dengan yang Ibam rekomendasikan.

Saya gak mengerti di bagian mana mas Ibam ini sangat powerful? Powerful kok gak didengerin?

Kita semua bisa sepakat kalau sistem ekonomi kita hari-hari ini belum menyejahterakan banyak kelompok, dan belum bisa menyelesaikan persoalan ketimpangan.

Tapi kenapa kesalahan sistemik ini dilemparkan pada seorang konsultan yang tidak bisa menentukan arah masa depan negara?

Konsultan mana yang memiliki wewenang untuk menentukan arah masa depan negara?

Tulisan ini memang bukan dibuat untuk membahas problematika pasal karet UU Tipikor maupun teori penegakan hukum seperti apa yang saya dan rekan saya Dr. Giovanni Christy (@gvnchrsty) tulis di The Jakarta Post minggu lalu berjudul “How obscure interpretation of state losses fuels capital flight”.

Di tulisan ini, saya hanya ingin mengajak kita semua untuk terus menjaga akal sehat, karena betapa menjijikkan dan rusaknya tatanan hukum kita hari-hari ini akibat segerombolan orang yang secara ugal-ugalan menjadikan hukum pidana senjata untuk menjatuhkan orang yang tidak disukai.

Semoga esok hari akal sehat masih terjaga di PN Jakarta Pusat saat pembacaan putusan mas Ibam.

Semoga mas Ibam, mba Ririe, dan keluarga tidak menjadi korban dari betapa busuknya sistem hukum kita yg sudah busuk dan terus membusuk.

[Vincent Ricardo (柯仙森) @vincentrcrd]

Sorry, Bud. Ini keliru. Sebagai orang yang ngikutin proses kasus Chromebook dari awal, setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa gw bantu jelaskan untuk membuat terang.

Pertama, narasi pengabdian tidak pernah muncul duluan dari Ibam. Secara kronologis, framing Ibam menerima gaji Rp163juta/bulan dari Yayasan PSPKI seakan-akan ini untuk memuluskan project pengadaan Chromebook muncul duluan.

Padahal kenyataannya Ibam turun gaji saat ingin berkontribusi lewat PSPKI, dan terbukti pula di pengadilan kalau Yayasan PSPKI menggaji Ibam dari donor yang tidak ada sangkut pautnya dengan pengadaan Chromebook.

Ini lah yang membuat narasi white savior tampaknya seakan-akan muncul duluan dari Ibam. Padahal ini adalah fakta persidangan yang terungkap begitu saja.

Kedua, karena gagal membuktikan gaji Ibam itu bukan uang haram yang didapatkan dari pengadaan Chromebook, sangat patut diduga kalau JPU menggeser fokus dengan memaksakan ESOP Ibam di BukaLapak yang sempat naik ke angka Rp16,9 Miliar.

Padahal harga saham setinggi itu bukan realized gain, karena saham tersebut tidak bisa dijual karena masih dalam locked-up period saat IPO (Penawaran Saham Perdana).

Mas Ibam dalam podcast di Ngomongin Uang sebenarnya sempat sebut kalau dia salah satu nyangkuter juga. Realized gain-nya sangat jauh dari angka Rp16,9 Miliar.

Ketiga, persoalan gaji maupun ESOP Ibam bukan lagi fokus pada fakta hukum di persidangan, karena baik gaji maupun ESOP Ibam tersebut adalah penghasilan yang sah atau halal (lawful enrichment), bukan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (illicit enrichment).

Terungkap di persidangan kalau aliran dana korupsi pengadaan malah mengalir pada saksi yang seharusnya itu jadi tersangka. Semua orang yang mempelajari hukum pidana seharusnya tahu kalau pengembalian uang hasil kejahatan tidak menghapus pidana, terkecuali Fajar Trio.

Ironinya, malah yang dipermainkan itu adalah amarah masyarakat akan kegagalan sistem ekonomi kita yang menciptakan problem ketimpangan. Saya yakin kita semua bisa setuju kalau sistem ekonomi kita saat ini masih belum bisa menyejahterakan banyak orang.

Tapi melempar kemarahan ini ke mas Ibam keliru, karena dia bukan pejabat eselon kementerian, menteri, ataupun Presiden yang mempunyai kekuatan/wewenang untuk mengambil keputusan.

Mas Ibam hanya seorang konsultan.

Kita harus adil sejak dalam pikiran kalau mas Ibam juga merupakan korban dari kegagalan sistem yang ada.

Setidak-tidaknya tidak berlebihan untuk bilang mas Ibam adalah korban dari kegagalan sistem hukum yang sudah busuk dan masih terus membusuk.

[Rahmi Suci Ramadhani @rahmisr]

Belakangan ini saya ngikutin kasusnya Mas Ibam.
Disclaimer: saya eks-Bukalapak, jadi kenal Mas @ibamarief walau kami beda divisi.

Hari ini sedih sekali baca narasi techbro vs. guru ramai di sosmed.

Techbro disebut gak napak tanah karena bikin apps yg hanya nambah beban guru 🧵

[Ghozy Ul-Haq @ghozyulhaq]

izin Bu (maaf kalau saya salah ya) 🙏

jadi gini, saya memahami kekecewaan orang-orang di Kemendikbud yg kesel sama Shadow Organizationnya Nadiem atau guru2 yg ga sejahtera selama Nadiem menjabat

however, mari melihat kasusnya mas Ibam ini secara objektif, could be a turning point untuk para professional apakah mau memutuskan untuk tetap mau mengabdi atau stay away

yg saya kurang suka, suara-suara anti Ibam adalah membawa-bawa narasi soal kebijakan nadiem dan tim bentukannya nadiem-sesuatu yg di luar kuasa beliau, narasi yang ada juga tidak mencoba melihat tuduhan apa yg disampaikan, saksi-saksi yg memberikan kesaksian palsu dan dibantah, serta bukti-bukti yang disampaikan di persidangan, narasi-narasi yang dibawa adalah narasi-narasi lama

stance saya tetap: perbanyak orang-orang baik, perbanyak orang-orang professional untuk bergabung di pemerintah-mungkin mekanismenya yg perlu didiskusikan kembali

- BI-OJK-LPS ada mekanisme pro hire
- Pemerintah bikin mekanisme P3K
- K/L era Jokowi bikin Govtech, DTO
ini semua tentu bikin jengkel pegawai organik, tapi mari lihat big picturenya

inilah kenapa saya vokal dalam mendukung kasus ini dan berharap mas Ibam dibebaskan dari tuduhan

semoga bisa memahami perspektif saya

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Bismillahirrahmanirrahim.

Hari ini, izinkan saya Ririe, mewakili Ibam dan anak-anak kami, menyampaikan Surat Terbuka kepada Pemimpin tertinggi negeri, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Dengan segala kerendahan hati, kami memohon perlindungan hukum dari ketidakadilan yang kami hadapi. Agar kebenaran tidak dikalahkan oleh hal-hal di luar fakta persidangan. Agar keadilan benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya.

Kami percaya, negara tidak boleh membiarkan warganya merasa sendirian dalam menghadapi ketidakadilan.

Semoga surat ini sampai dan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Demi keadilan berdiri setegak-tegaknya di negeri ini. Demi hilangnya rasa takut dari mereka-mereka yang dengan jujur dan tulus hendak membantu negara dengan keahlian mereka.

Terima kasih, Bapak Presiden @prabowo 🙏🏻

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Ini Ibam, bicara sendiri agar Ririe terlindungi.

Betul, ketika belum jadi tersangka, saya dapat ancaman: buat pernyataan "mengarah ke atas" kalau tidak kasusnya "akan diperluas".

Saya tolak, ngga mau bohong & zalim.

Tiga minggu kemudian, saya jadi tersangka.

Saya tolak bukan untuk lindungi Nadiem, tapi karena memang ngga pernah ada arahan dari Nadiem ke saya agar pengadaannya jadi Chromebook semua.

Seperti yang terungkap dari 22x sidang, tidak ada sama sekali arahan dari atas seperti itu. Saya hanya diminta memberi masukan netral dan objektif sebagai konsultan.

Artinya, ketika menerima ancaman tersebut saya dihadapkan ke dua pilihan:

Berbohong mengarang cerita menuduh orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri.

Atau, berpegang kepada integritas, kejujuran, dan kebenaran yang saya yakini, dan menolak untuk berbohong.

Dengan shalat istikharah dan kesadaran penuh akan risikonya, saya memilih jalan yang kedua: kejujuran.

Insya Allah selalu berpegang pada kejujuran akan berujung pada kebaikan untuk saya, Ririe, dan keluarga kecil kami. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak.

Lalu jawabannya apa ketika saya menolak untuk berbohong? "Oke, kami perluas.”

Saya tidak berdaya. Ya Allah, apa lagi yang bisa kami lakukan ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu? Pegangan kami hanya prinsip integritas dan kejujuran.

Ketika konsekuensinya beberapa minggu kemudian saya dinyatakan tersangka, kami hanya bisa memperbanyak istighfar dan ikhtiar.

Kami jalani dan hormati proses hukum yang ada dengan tabah, kami berniat jelaskan di persidangan fakta-fakta yang membuat terang, kami masih percaya dengan hukum Indonesia.

Mungkin ngga banyak yang tahu, tapi Ririe istri saya adalah seorang sarjana dan magister hukum. Di Belanda dulu kami banting tulang nabung dan berhemat banyak, supaya bisa bayar uang kuliah S2 Ririe.

Dari Ririe, saya belajar banyak tentang hukum Indonesia, apa saja yang mungkin terjadi, dan bagaimana hukum kita tetap memungkinkan pembelaan yang efektif.

Baik, mari berjuang di persidangan, luruskan seluruh tuduhan. Satu persatu fakta di persidangan muncul dengan terang benderang, satu persatu tuduhan bisa kami bantah.

Sampai akhir rangkaian sidang, 57 orang saksi dihadirkan, tidak ada bukti saya menerima keuntungan dari perkara ini, tidak ada bukti masukan saya karena konflik kepentingan, tidak ada bukti saya mengarahkan.

Yang terungkap malah saya sebagai konsultan sudah menyarankan Chromebook diuji dulu, pejabat menolak pengujian dan memutus Chromebook, nama saya dicatut di SK, masukan saya dipelintir.

Kami merasa pembelaan hukum kami sudah maksimal, kebenaran sudah terungkap, tinggal menumpu harapan pada keadilan dan kebijaksanaan dari majelis hakim yang mulia, yang kami merasa sudah sangat objektif dan penuh kearifan sepanjang persidangan.

Namun, ketika JPU menyebutkan tuntutan 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara tambahan...

Ini titik kezaliman yang sangat terang benderang, tekanan kepentingan yang sangat kentara, saya memutuskan pembelaan saya tidak lagi bisa hanya di persidangan.

Besok saya akan sidang pembelaan (pleidoi) dan kami bersurat kepada Presiden @prabowo Subianto serta @KomisiIII DPR, untuk memohon perlindungan hukum dari kriminalisasi, ketidakadilan, intimidasi, serta pengkambinghitaman yang sudah sekentara ini.

Kami takut untuk bicara? Takut ada intimidasi lain? Itu risiko yang jelas, tapi kami tidak gentar. Tuntutan 22,5 tahun dan belasan miliar yang tidak mampu kami bayar mungkin dianggap akan membuat kami terdiam, tapi kami malah semakin berani untuk melawan kriminalisasi ini.

Mohon bantuan, dukungan, dan perlindungannya dari masyarakat Indonesia, dari pekerja kreatif dan pekerja pengetahuan, serta dari semua yang ingin bantu negara atau takut dizalimi negara.

Kami berjuang bukan untuk kami sendiri, tapi agar tidak ada lagi kriminalisasi dan ketakutan bagi mereka yang tulus mau bantu Indonesia. Kami masih percaya Indonesia bisa menjaga dan menghadirkan keadilan dalam kasus kami.

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara?

Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu.

Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun.

Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.

Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai.

Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain.

Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi.

Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook.

Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa:

1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN.

2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal.

3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu.

4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan.

5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian.

Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam.

Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka.

Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam.

Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan.

Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.

Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja.

Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam.

Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek.

Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan.

JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun.

Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan.

Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga.

Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum.

Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi.

Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun...

Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit.

Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus.

Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini?

Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara?

Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian.

Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi.

Jakarta, 16 April 2026
Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)

[Peter Girnus 🦅 @gothburz]

I am a diplomatic aide in the Sultanate of Oman's Ministry of Foreign Affairs.

My job is logistics. When two countries that cannot speak to each other need to speak to each other, I book the rooms. I prepare the briefing materials. I make sure the water glasses are the right distance apart. You would be surprised how much of diplomacy is water glasses. Too close and it feels informal. Too far and it feels like a tribunal. I have a chart.

We had a very good month.

Since January, Oman has been mediating indirect talks between the United States and Iran on Iran's nuclear program. The talks were held in Muscat and in Geneva. The Americans would sit in one room. The Iranians would sit in another room. I would walk between them. My Fitbit says I averaged fourteen thousand steps on negotiation days. The hallway between the two rooms at the Royal Opera House conference center is forty-seven meters. I walked it two hundred and twelve times in February. This is good for my cardiovascular health. It was less good for my knees. Both are in the service of peace.

By mid-February, we had something.

Iran agreed to zero stockpiling of enriched uranium. Not reduced stockpiling. Zero. They agreed to down-blend existing stockpiles to the lowest possible level. They agreed to convert them into irreversible fuel. They agreed to full IAEA verification with potential US inspector access. They agreed, in the Foreign Minister's phrase, to "never, ever" possess nuclear material for a bomb. I have worked in diplomacy for seven years. I have never seen a country agree to this many things this quickly. I made a spreadsheet of the concessions. It had fourteen rows. I color-coded it. Green for confirmed. Yellow for pending. By February 21 the spreadsheet was entirely green. I printed it. It is on my desk in Muscat. It is still green.

That phrase took eleven days. "Never, ever." The Iranians initially offered "not seek to." The Americans wanted "will not under any circumstances." We landed on "never, ever" at 2:14 AM on a Tuesday in Muscat. I typed the final version myself. I used Times New Roman because Geneva prefers it. The document was fourteen pages. I was proud of every comma.

Here is what they said, in the order they said it.

February 24: "We have a once-in-a-generation opportunity." — The Foreign Minister, private briefing to Gulf Cooperation Council ambassadors. I prepared the slide deck. Slide 14 was the implementation timeline. Slide 15 was the signing ceremony logistics. I had reserved the Palais des Nations in Geneva, Room XX. It seats four hundred. We discussed pen brands for the signing. The Iranians preferred Montblanc. The Americans had no preference. I ordered twelve Montblanc Meisterstucks at six hundred and thirty dollars each. They arrive on Tuesday.

February 27, 8:30 AM EST: "The deal is within our reach." — The Foreign Minister, CBS Face the Nation. He sat across from Margaret Brennan. He said broad political terms could be agreed "tomorrow" with ninety days for technical implementation in Vienna. He said, and I wrote this line for the briefing card he carried in his breast pocket: "If we just allow diplomacy the space it needs." He praised the American envoys by name. Steve Witkoff. Jared Kushner. He said both had been constructive.

I watched from the Four Seasons Georgetown. The minibar had cashews. I ate the cashews. They were nineteen dollars. The most expensive cashew I have ever eaten. But it was a good morning and we were within our reach.

February 27, 2:00 PM EST: Meeting with Vice President Vance, Washington. The Foreign Minister presented our progress. Zero stockpiling. Full verification. Irreversible conversion. "Never, ever." The Vice President used the word "encouraging." His aide took notes on an iPad. The aide did not make eye contact for the last nine minutes of the meeting. I noticed this. Noticing things is the only part of my job that is not water glasses.

February 27, 4:00 PM EST: "Not happy with the pace." — President Trump, to reporters.

Not happy with the pace.

We had achieved zero stockpiling. Full IAEA verification. Irreversible fuel conversion. Inspector access. And the phrase "never, ever," which took eleven days and cost me two hundred and twelve trips down a forty-seven-meter hallway.

Every American president since Carter has failed to get Iran to agree to this. Forty-five years.

Not happy with the pace.

February 27, 9:47 PM EST: The Foreign Minister's flight departs Dulles for Muscat. I am in the seat behind him. He is reviewing Slide 14 on his laptop. The implementation timeline. Vienna technical sessions. The signing ceremony. The pens.

I fall asleep over the Atlantic. I dream about water glasses.

February 28, 6:00 AM GST: I wake up to push notifications.

February 28: "The United States has begun major combat operations in Iran." — President Trump.

Operation Epic Fury. Coordinated airstrikes. The United States and Israel. Tehran. Isfahan. Qom. Karaj. Kermanshah. Nuclear facilities. IRGC bases. Sites near the Supreme Leader's office. Israel called their half Operation Roaring Lion. Someone in both governments spent time choosing these names. Epic Fury. Roaring Lion. I spent eleven days on "never, ever." They spent it on branding. The President said Iran had "rejected American calls to halt its nuclear weapons production."

Rejected.

Iran had agreed to zero stockpiling. Iran had agreed to full verification. Iran had agreed to "never, ever." Iran had agreed to everything in a fourteen-page document that I typed in Times New Roman.

The President said they rejected it.

I do not know which document the President was reading. I know which one I typed.

February 28, 18:45 UTC: Iran internet connectivity: four percent. — NetBlocks, confirmed by Cloudflare. Ninety-six percent of a country went dark. You cannot negotiate with a country at four percent connectivity. You cannot negotiate with a country that is being struck. You cannot negotiate. This is not a political opinion. This is a logistics assessment.

February 28: The governor of Minab reported forty girls killed at an elementary school.

I do not have logistics for that. There is no slide for that. The water glass chart does not cover that.

February 28: Lockheed Martin: up. Northrop Grumman: up. RTX: up. Dow futures: down six hundred and twenty-two points. Gold: five thousand two hundred and ninety-six dollars. An analyst at AInvest published a note titled "Iran Strikes: Tactical Plays." The note recommended positions in oil, defense stocks, and gold.

The most expensive cashew I have ever eaten was nineteen dollars. The most expensive pen I have ever ordered was six hundred and thirty dollars. The math suggests I have been working in the wrong industry. Defense stocks do not require water glasses. Defense stocks do not require eleven days. Defense stocks require one morning.

February 28: Israel closed its airspace and its schools. Iran launched retaliatory missiles toward US bases in the Gulf. The Supreme Leader promised a "crushing response." Israel's defense minister declared a permanent state of emergency. Everyone is using words I recognize in an order I do not. I recognize "permanent." I recognize "emergency." I do not recognize them next to each other. In diplomacy, nothing is permanent and everything is an emergency. In war it is the reverse.

February 28: The Foreign Minister has not made a public statement.

The briefing card is still in his breast pocket. It still says "within our reach."

[Tom Wright @TomWrightAsia]

Meet Ibrahim Arief. A top-tier Indonesian engineer involved with some of the nation's best-known tech unicorns. Now he's under arrest, awaiting trial in a politicized case that's deeply hurting Indonesia's reputation. His story is distressing. 1/6

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Bismillah, ini Ririe istrinya Ibam, baru recover akun ini 🙏🏼

Terimakasih doa & support untuk Ibam sekeluarga yang sedang berjuang melewati masalah hukum saat ini..

Berikut cuplikan video cerita Ibam, perkenankan juga aku sebagai istri cerita soal yang keluarga kami alami..

📝

Aku mengenal Ibam sejak 2010 ketika dia sedang kuliah beasiswa di Eropa. Setahun kemudian kami menikah dan nekat memulai hidup baru dari nol di Belanda.

Di awal pernikahan kami, Ibam bekerja sebagai software engineer di perusahaan AI logistik di Rotterdam, sementara aku lanjut kuliah S2 di Tilburg pada tahun 2013.

Jujur, kami memulai pernikahan dengan penuh keterbatasan. Akad nikah dan resepsi kami juga sederhana di rumah supaya bisa berhemat.

Sesampainya di Belanda, we had to build everything on our own karena keluarga kami bukan yang bisa "menyuntik" dana kapanpun kalau kami ada kekurangan.

Ketika aku mulai kuliah, kami pindah ke kota kecil, Dordrecht. Di sana kami berbagi satu rumah kecil mungil dengan keluarga lain. Semua demi berhemat uang untuk bayar kuliahku.

Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, di tengah keterbatasan itu, aku lulus S2 dan kami dikaruniai kehamilan anak pertama.

Dari masa-masa sulit itu, aku mengenal satu hal pasti tentang suamiku: Ibam adalah pekerja keras dengan integritas tinggi. Dia sangat detail, perfeksionis, dan selalu berjalan lurus sesuai aturan. Ngga pernah neko-neko.

Tahun 2016, kami berada di persimpangan jalan. Sahabatnya mengajak Ibam pulang ke Indonesia untuk membantu Bukalapak. Berat sekali rasanya meninggalkan Belanda yang sudah nyaman. Tapi setelah diskusi panjang dengan keluarga, kami memutuskan untuk pulang.

Di Indonesia, Ibam mencurahkan seluruh tenaganya untuk membangun tim engineering di sana. Dia selalu semangat kalau cerita soal ketemu pelapak dan gimana mereka terbantu pakai aplikasi yang timnya bangun.

But, as his wife, aku juga melihat ada harga yang harus dibayar: kesehatannya.

Ibam memang punya riwayat jantung bawaan dari Ibu dan Kakeknya. Jantungnya selalu berkerja ekstra keras, detaknya selalu di atas 105 bpm walau sedang istirahat. Yang tadinya di Belanda ngga pernah sakit-sakitan, sejak balik ke Indonesia setiap tahun selalu saja ada penyakit berat yang datang dan perlu macam-macam operasi dan rawat inap.

Puncaknya di tahun 2023, tubuhnya seakan kasih sinyal mau kolaps. Siang hari ketika sedang kerja, Ibam tiba-tiba muntah-muntah dan oleng tidak bisa jalan. Kami segera bawa Ibam ke UGD. Alhamdulillah, kondisinya bisa distabilkan.

Beberapa bulan kemudian setelah di MRI, ternyata Ibam kena stroke ringan yang merusak saraf vestibularnya. Sejak itu aktivitasnya mulai terhambat. Belum lagi, setahun sebelumnya dia juga didiagnosa diabetes, yang juga turunan dari keluarganya.

Jujur, aku tidak paham apakah semua penyakit ini saling berkaitan atau tidak, karena aku bukan dokter. Yang jelas, as someone closest to him, I can see that Ibam has not been physically well for the past few years.

Mundur sedikit ke Desember 2019. Waktu itu Ibam dapat tawaran dari Facebook di Inggris. Setelah bolak-balik wawancara ke London, he got the offer. I still remember how happy he was when he told me about it.

Sebagai istri yang waktu itu sedang hamil anak kedua, aku sudah membayangkan akan melahirkan dan membesarkan anak-anak kami di sana.

Tapi di saat bersamaan, Ibam dihubungi tim yang sedang bantu-bantu Kemendikbud. Mereka punya visi besar soal aplikasi untuk pendidikan Indonesia. Ibam galau. Tapi setelah ngobrol dengan mereka, dia cerita ke aku:

"Kalau Facebook, 5-10 tahun lagi insya Allah masih ada. Tapi kesempatan bantu pemerintah dan pendidikan lewat teknologi kayak gini, langka banget rasanya. Ilmuku bangun aplikasi insya Allah bisa lebih bermanfaat buat banyak orang dengan kita tetap di Indo dan bikin aplikasi buat pendidikan Indonesia."

Dan yang bikin kami lebih yakin, tim itu bilang semua biaya konsultan ditanggung sebuah yayasan dan ngga akan membebani negara sama sekali.

Dengan bismillah dan istikharah, kami menolak London. Meski penghasilan jadi turun, kami yakin rezeki sudah diatur Allah. We said goodbye to London.

Tahun berganti. Ibam bekerja sebagai konsultan eksternal kementerian sejak Januari 2020. Setelah kondisi kesehatannya makin nurun pasca stroke ringan, Ibam curhat ke aku kalau dia ingin resign. Dia ingin bangun startup sendiri sama temannya supaya bisa kerja sambil bedrest dari rumah.

Di Juli 2024, setelah nabung dan kumpulin modal, mimpi sederhana itu akhirnya dimulai. Dia resign dan bikin startup AI yang support kesehatan mental.

Tapi mimpi itu ngga bertahan lama. Tanggal 23 Mei 2025, hidup kami berubah drastis.

Hari itu, ngga ada angin ngga ada hujan, rumah kami digeledah oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Seumur hidup, belum pernah aku gemetar ketakutan seperti itu. Melihat petugas berseragam loreng hijau dan tim penyidik ada didalam rumah kami dengan jumlah yang ngga sedikit. Dengkul rasanya mau copot.

Apa yang mereka tuduhkan terhadap Ibam? Tindak Pidana Korupsi yang merugikan negara.

Rasanya seperti disambar petir. Ini kaya mimpi! Mustahil Ibam korupsi. Aku istri yang selalu bisa akses semua rekeningnya. Tidak pernah ada "uang kaget" atau dana ghaib masuk. Semua murni dari gajinya.

Rasanya saat itu juga aku ingin langsung menyodorkan mutasi rekening kami ke para penyidik dan bilang, "Silakan cek, Pak!" Tidak ada yang kami tutupi.

Lagipula, kalaupun Ibam dituduh merugikan negara, di bagian mana dia punya wewenang untuk ambil keputusan? Ibam selalu serahkan keputusan ke kementerian, he never had any authority to decide.

Juli 2025, mimpi buruk itu menjadi nyata. Ibam ditetapkan sebagai tersangka. Aku menangis sejadi-jadinya, membayangkan nasib anak-anak kami.

Coba bayangkan. Ibam itu posisinya cuma konsultan eksternal. Bukan pejabat, bukan PNS, apalagi pengambil keputusan. Tapi anehnya, dia malah dituduh "mengarahkan pengadaan" oleh para pejabat.

Padahal dari awal Ibam kasih masukan tertulis untuk Windows juga, bukan cuma Chromebook. Dan sudah wanti-wanti kalau mereka mau pakai Chromebook ada risiko yang mereka perlu pastiin dulu.

Tapi wanti-wantinya ngga didengar. Pejabat tetap jalan dengan keputusan mereka sendiri. Dan ketika jadi perkara, malah Ibam yang disalahin.

Logikanya, kalau ada niat jahat untuk mengarahkan, kenapa mesti wanti-wanti soal risikonya? Ibam sudah berbuat layaknya seorang konsultan, kasih masukan objektif lalu serahkan keputusan ke pejabat.

Yang lebih bikin nyesek, namanya dicatut di dalam SK dan kajian yang Ibam sendiri nggak pernah lihat wujudnya sampai kasus ini meledak. Di kajian itu ada kolom tanda tangan banyak orang dan kolom Ibam jelas-jelas kosong, tapi dia tetap dituduh yang nyusun kajiannya.

Sekarang, Ibam jadi tahanan kota karena kondisi jantungnya yang rentan. Kami kehilangan segalanya. Ibam kehilangan pekerjaan, startup-nya berhenti dan harus layoff semua karyawan, dan keluarga kami kehilangan sumber nafkah. Tabungan kami sekarang hampir habis.

Aku yang hanya ibu rumah tangga sekarang harus berdiri tegak mencari keadilan, termasuk mencari kuasa hukum yang sebisa mungkin pro bono karena kami ngga sanggup bayar pengacara Tipikor yang biayanya selangit.

However, I truly believe there will always be a silver lining in everything, and Allah’s plan is always the best. Mungkin ini cara Allah mau menaikkan derajat Ibam di sisi-Nya. Di balik status tersangka ini, aku tahu integritas suamiku tak pernah berubah sejak kami susah payah di Belanda dulu.

Aku memohon doa dan dukungan dari teman-teman semua untuk membagikan dan menyuarakan ketidakadilan ini.

Semoga Ibam diberikan kebebasan dan keadilan. Semoga kami dan anak-anak bisa kembali hidup normal, dan badai ini segera berlalu. Allahumma aamiin.

[Ambambo Semeru @swallowstalker]

@PT_Transjakarta min dari tadi ga kebagian D41 nih di citos, terutama jam 21.30 ke atas penuh terus. tolong dibanyakin armadanya dong #tije #d41

[Ambambo Semeru @swallowstalker]

@Combat_learjet take a look at this one @Mitsubishi_ID, i want to disable it permanently but your mechanic said it cant be done

[Combat Learjet @Combat_learjet]

I can’t express how much I despise this system. Dumbest invention ever.

[The Jakarta Post @jakpost]

Enough with police brutality: Activists - Politics - The Jakarta Post #jakpost https://t.co/1fER2ARHLb

[KontraS #StopGenocide🍉 @KontraSupdates]

#Indonesia🇮🇩 Police intimidated medical volunteers by searching their bags and ambulances without any evidence or a proper warrant.

Once again, the Indonesian police are not acting proportionally, and the world must see this.

[kiki @asternesol]

Kelakuan aparat pada aksi #CabutUUTNI #TolakRUUPolri hari Kamis, 27 Maret 2025.

A thread

[ama 💥 @ama_a93]

dont open an etsy shop 😃 (1/4)

[Georitmus 🇮🇩 @zakiberkata]

Perkiraan posisi danau Borobudur