mark has never had more autonomy and control over his career than right now btw!!! his silence speaks volumes and i think some ppl need to stop deluding themselves that mark has no voice in his own!!! company!!!! he's a terrible person surrounded by equally terrible people
lo pikir hijab itu artinya kerudung? penutup kepala? hijab itu artinya penghalang/penutup. baju juga termasuk hijab, kain pemisah shaf di masjid juga termasuk hijab
zuzur gue baru ngecek klarifikasinya itu,, GUE KIRA DI POSTING LOH DI POSTING GUE KIRA lah udah ilang ternyata dibuat story wkwkwk. Kyk gitumah 24 jam doang hilang.
gue baru inget pas dia ditanyain fans pilih chicago pizza atau ny pizza, dan dia malah nanya balik "is it controversial?" padahal pertanyannya hanya soal pizza???? sedangkan bendera segede itu di baju dia ga ada crosscheck???
masih ada yg bilang he knows nothing? babying him?
@ratihpram_artha Sebuta butanya orang sama sesuatu, masa lu ga nyari tau dulu simbol apa yang bakal lu pakai dan bisa jadi muka kedua lu yang diliat jutaan orang, kalo argumennya dia dipilihin bajunya, bro dia orang dewasa, yang kena juga dia ujung ujungnya.
INI PRESIDEN SIAPA SIH YANG PILIH, BENER-BENER GA ADA SENSE PEMIMPIN NYA.
Ada yang demo dia gapeduli
apa tuntutannya?
apa kebijakan yang bikin marah?
apa yang salah dari cara pemerintah bekerja?
Tapi langsung lompat ke:
ini pasti ada yang gerakkan.
Di titik ini, protes rakyat tidak lagi dibaca sebagai sinyal sosial, tapi sebagai gangguan politik.
Padahal dalam negara demokrasi, protes itu bukan anomali. Protes itu alarm.
Goodluck lah kita dipimpin manusia super arogan kyk gini
padahal pas ngiklan mcd di agensi lama pun masa kontrak dia udah lewat 7 tahun, di mana artis udah diberikan kelonggaran kegiatan individu. apalagi sebelumnya pas collab sama sb juga banyak fans yg protes, dia aktif internet ga mungkinlah gatau. emang tone deaf aja sih
waktu dia ngiklanin mcd tuh masih banyak yg belain dia dgn dalih "itu kan kontrak agensi", sekarang dia di agensi sendiri pun masih pada belain dia dan nyalahin timnya
meskipun gak boleh self-diagnosed, tapi ini adalah habbit yg selalu gue pertanyakan ke diri sendiri.
“kenapa response defensif gue tinggi bgt pdhl mereka cuma nanya hal basic?”
setidak cukup memberi pencerahan untuk WHY backgroundnya.
Kirain pengusaha mbg marah-marah benaran takut anak anak nggak dapat gizi, meski cuma semasa libur sekolah. Ternyata karena modal mereka belum balik, pegawainya ada yang cicil motor, dan masih banyak tagihan dari bank dan lainnya. Kalau libur sementara, jadi nggak ada cuan masuk.
Jangan normalisasi pemadaman bergilir.. Gue bayar listrik mahal ya set4n.. Dan gk cuma gue tapi semua WNI bayar listrik mahal, masalah ketersediaan batu bara limit bukan urusan warga.. Warga udah bayar listrik mahal harusnya dapat pelayanan optimal!
giliaran telat bayar bisa maen putus arus sendiri
cc:threadpanna_cotta08
PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA
TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR
BUKAN PEMADAMAN BERGILIR
Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.
PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.
Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.
Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.
KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?
Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.
pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.
kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.
ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.
DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?
Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.
Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.
PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.
Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.
Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.
Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?