K for Khalid

social media activist | human right watch

[K for Khalid @thegodzilla77]

@IndoPopBase Claiming this, claiming that. Kmarin bilang dibiayai antek asing, skarang bilang dibiayai koruptor. Para koruptor ada disekitar anda, di instansi2 yg anda pimpin and you choose to no action but talk only. Rakyatmu disuguhi kemakmuran pejabat2, sdangkan mereka dicecar macam2 pajak

[Arnold Belau @ArnoldBelau]

Cast us, the people of Intan Jaya, into hell itself if you must. We would rather go there, as long as there are no TNI (Indonesian military) and Polri (Indonesian police) there.

[Veronica Koman 許愛茜 @VeronicaKoman]

Intan Jaya, West Papua

Hundreds of Indigenous West Papuans took to the streets today to protest the recent killings of civilians and raids by the Indonesian military.

The killing of a heavily pregnant woman and her unborn child yesterday appears to have been the tipping point.

[Project Multatuli @projectm_org]

Ada militer di mana-mana. Dan ketika ada masalah di mana-mana, militer dijadikan solusinya.

Kamu pilih mana? Diam saja atau stop militerisasi?

#KoperasiMerahPutih #Militer #Tentara

[K for Khalid @thegodzilla77]

Pemerintah Indonesia under prabowo’s leadership mengerahkan militernya untuk mencegah film ini tayang dan ditonton banyak orang karena ini membahayakan posisi negara sebagai colonizer

[Arnold Belau @ArnoldBelau]

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Surya Anta, menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua tidak dapat dilihat semata sebagai program pembangunan. Menurut dia, proyek-proyek tersebut memperlihatkan pola kolonialisme modern yang berlangsung melalui penguasaan tanah, eksploitasi sumber daya alam, dan peningkatan kehadiran militer.

#papua

[Wisnu Suryaning Adji 🐈‍⬛ @_MasWis]

ini ngeri banget. dg cara begini, klo di 2029 prabowo kalah, militer mungkin melakukan kudeta. prosesnya udh jalan. bukan hanya prabowo, ini militer sedang mengkudeta sipil.

[JUBI NEWS @News_jubi]

Ini adalah kunci dari seluruh kontroversi PEPERA (Act of Free Choice). Resolusi 2504 tidak pernah menggunakan kata "endorses" atau "approves" — melainkan hanya "takes note" (mencatat). Perbedaan ini disengaja. Utusan khusus PBB, Fernando Ortiz Sanz dari Bolivia, secara terang-terangan mengakui dalam laporannya bahwa proses pemilihan tidak mencerminkan kehendak rakyat Papua secara bebas. Namun tekanan geopolitik dari AS dan Indonesia terlalu kuat untuk menghasilkan resolusi yang lebih kuat.

Dukungan AS terhadap Indonesia diduga bukan karena mereka percaya PEPERA adil — melainkan karena Soekarno baru saja digulingkan dan Soeharto dianggap sekutu anti-komunis yang vital di Asia Tenggara. Kehilangan Papua dianggap harga yang layak untuk menjaga Indonesia tetap di blok Barat. Australia mengikuti arah Washington meskipun sejumlah politisi dan akademisi Australia sendiri mengkritik prosesnya.

#PengungsiInternalPapua #IDPsPapua #Papua #Indonesia #WestPapua #PapuanLivesMatter

https://t.co/EsqCQur0vw | FB: JubiNews | X: @News_jubi | IG: newsjubi | Tiktok: @jubinews | Youtube: @jubinews

[Arnold Belau @ArnoldBelau]

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menuding negara melalui operasi militer Indonesia telah menyeret Tanah Papua ke dalam situasi darurat militer dan krisis kemanusiaan.

KNPB mengklaim rangkaian pengeboman, penembakan, penangkapan sewenang-wenang, hingga pembakaran rumah dan gereja sepanjang Juni 2026 menjadi bukti memburuknya situasi keamanan warga sipil di wilayah konflik.

Juru bicara nasional KNPB, Ogram Wanimbo, mengatakan, sepanjang Juni 2026 terjadi berbagai peristiwa yang menurut mereka menunjukkan meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di Tanah Papua.

“Selama satu bulan terakhir terjadi berbagai pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter internasional yang mengakibatkan korban sipil, pengungsian massal, penangkapan sewenang-wenang, serta intimidasi terhadap warga sipil di Papua,” kata Ogram kepada Suara Papua di Jayapura, Sabtu (27/6/2026).

[Benny Wenda @BennyWenda]

As we commemorate the 55th anniversary of the independence declaration of the OPM, the Indonesian colonisers remind us why resistance is necessary. They have committed a number of brutal attacks over the past two days, murdering two civilians and injuring a number of teenagers. Rest in peace Edianus Agimbau and Krona Penggu. PIF and the MSG must expel Indonesia for their crimes against humanity

https://t.co/GGIsPYOXiB

[Benny Wenda @BennyWenda]

Indonesia is again using drones to kill innocent West Papuan women and children. The Papuan woman killed in Intan Jaya is only the latest victim of a brutal and cowardly new tactic of the Indonesian occupation. The ULMWP demands Indonesia’s immediate expulsion from PIF and the MSG and the immediate cessation of arms sales to Indonesia @ForumSEC @MsgSecretariat @CommsFWCC @lotupasifika

https://t.co/bH30XBYspx

[Tempo English @tempo_english]

A wave of protests has erupted across Indonesia, reflecting growing public criticism of recent government policies. What are the demands?

Scroll down ⬇️

[Tempo English @tempo_english]

Prabowo is the Problem https://t.co/vyFe9AV0aF #TempoEnglish

[Al Jazeera English @AJEnglish]

University students demanding Indonesia’s government do more to lower the soaring cost of living were met with tear gas and stun grenades as police tried to disperse them in Bandung, West Java.

[BBC News (World) @BBCWorld]

Indonesian students protest in against state spending, fuel price hike https://t.co/p5V2GsbPJq

[The Straits Times @straits_times]

Students hold ‘Heading to Bankrupt Indonesia’ protests against Prabowo’s policies https://t.co/WvH4R3lv4W

[Bloomberg @business]

Indonesian authorities will deploy thousands of police and soldiers ahead of a planned protest by students, who are angry at the rising cost of living and want President Prabowo Subianto to rein in big-ticket spending and revive the economy https://t.co/Ztu8PQ8AN9

[The Straits Times @straits_times]

Jakarta to deploy thousands of police officers as students protest against Prabowo https://t.co/ZF1PcGaZyE

[Reuters @Reuters]

Indonesian students protest against government policies https://t.co/IIvDElTErV

[Benny Wenda @BennyWenda]

https://t.co/dB245x3UoT

The Indonesian military’s use of drones and modern weapons in West Papua must stop. Innocent civilians, including women and children, are paying the price.

In the past three weeks, two West Papuans have reportedly been killed in drone attacks, including 18-year-old Penti Weya. These attacks have spread fear, displacement, and suffering across the West Papuan Highlands.

The world cannot remain silent. We call for an independent international investigation, protection for civilians, and accountability for any violations of human rights and international law in West Papua. Stop the bombing. Stop the suffering. Protect the people of West Papua.

[tempo.co @tempodotco]

DPR Sahkan RUU Polri jadi Undang-undang

[Bloomberg @business]

Indonesia will allow police officers to legally hold civilian administrative positions, a move that could increase the role of security officials in government https://t.co/ICtt0wpn9q