@merapi_uncover Min izin bertanya, ada info lebih lanjut ttg kecelakaan ini? Krn salah satu bapak yg meninggal ditabrak itu bapak teman saya min, maturnuwun 🙏
Lo hapus chat WhatsApp, storage tetap penuh.
Bukan bug.
WhatsApp sengaja simpen semua foto/video di 4 folder tersembunyi.
Gue kira udah bersih,
ternyata masih nyangkut 14,7GB.
Ini cara bersihinnya:
Sini saya kasih roadmap yang realistis buat dapetin gajian dari X yang jumlahnya bisa menyaingi atau melebihi gaji kantoran, sekalian buffer buat stabil dan tetep dapet pendapatan walaupun si X-nya mulai aneh algoritmanya...
Pertama: Kalau sudah cenblue, pasti ada akses grok. MANFAATKAN! Ini paling penting, kalau sudah tau cara manfaatin grok, berikutnya ada di diri kalian sendiri. Ingat! Kalau cuma jb-jb, folbek folbek, itu bakal susah. Kalian harus RAJIN! (atau kalau bisa optimalisasi AI, ya monggo)
NAMANYA JUGA GAJIAN, ya HARUS KERJA CUK
Kedua, kita ke step-by-step yang bisa kalian lakukan 2 minggu ke depan buat biar bisa gajian
1. 1-2 hari pertama, tentukan niche kalian. Ini kayaknya klise, tapi ini penting banget. Contoh: niche kalian adalah fitness dan kesehatan. Follow (atau minimal search) akun-akun yang aktif dan besar di sana, buka-bukain profilnya. Bonus kalau mau komen boleh juga. Lakuin ini 2-3 jam.
2. Criiingggg, algoritma mulai menunjukkan kerjanya. FYP-mu sekarang isinya fitness dan kesehatan sesuai dengan para kreator2 tadi
3. ATM (jangan copas) semua konten yang muncul di FYP-mu.
Niat dikit ya jangan asal copy paste. Minimal transalte ke bahasa Indonesia, atau minta grok buat edit, atau edit manual sesuai bahasamu.
4. Minta grok bikinin gambar yang sesuai dengan teks dari konten tadi. Misal ada yang posting tips biar bisa ngaceng lama, kamu minta grok gambarin terong berotot WKAOWKAOWKAWOKO. Tapi keep it SFW ya
5. Lakuin minimal 10 post sehari. Kalian bisa scheduling post. Jadi buat 2 minggu ke depan, arahin buat 140 post. Bebas, mau sekali duduk kerjain semua kalau kuat, atau mau dipisah.
6. Quote atau reply juga boleh. Ini coba aja arah 3-5 sehari. Gak usah banyak2. Kalau bingung mau bales apa, minta grok bikinin reply yang bagus. Lalu edit dulu sesuai style dan kondisi.
....
...
...
Udah. Insya Allah gajian berikutnya kalian gajian gede
Konsisten 3-4 payout, maka kalian bisa "stabil" secara finansial.
Karena selain dari gajian, kalian bakal bisa:
1. Pasang link affiliate
2. Bakal ada yang ngajak endorse-an
3. Jualan produk atau jasa kalian sendiri
Lalu nanti kalian juga jadi punya modal cukup buat upscale bisnis kalian
Kuncinya 1: RAJIN DAN KONSISTEN
Note: Materi ini "bocoran" dari kelas influencer yang harganya 500 dollar lebih. Tapi saya bagi gratis. akowkaowkawo
Salah satu juri Lomba Cerdas Cermat 4 pilar MPR yg berinisial DWB ternyata pernah dipanggil KPK (dlm status sbage saksi) terkait kasus Gratifikasi 17 Milyar.
Netijen kalo udah jengkel nyepilnya kgak males2an 😁
Ekonom gak akan bilang ini ke lo
Media gak akan nulis ini
Tapi orang-orang yang pernah hidup di era Rp16.000, Rp14.000, Rp10.000 mereka semua lakuin hal yang sama
Mau tau ? 👇
Ini 15 prompt Claude yang bisa lo pakai sekarang juga untuk bertahan dan bahkan tumbuh di tengah rupiah menuju Rp20.000 🧵
Di tengah kerasnya kehidupan, Punijah (45) tetap berdiri tegar. Sebagai buruh tani serabutan di Sragen, ia menjalani hari-harinya dengan penghasilan tak menentu, hanya sekitar Rp20–30 ribu per hari—itu pun jika ada pekerjaan. Di saat yang sama, ia harus memikul beban keluarga seorang diri, menyusul kondisi suaminya yang mengalami depresi dan kerap pergi tanpa kepastian.
Keterbatasan ekonomi sempat memaksa anaknya, Ahmad Lutfi, menghentikan sekolah. Di usia yang seharusnya diisi dengan belajar, Lutfi justru harus bekerja di pabrik kerupuk demi membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebuah pilihan berat yang lahir dari keadaan.
Namun harapan itu kini kembali tumbuh. Melalui program Sekolah Rakyat, Ahmad Lutfi akhirnya bisa kembali mengenyam pendidikan tanpa biaya, dengan kebutuhan belajar yang terpenuhi. Tak hanya itu, Punijah juga menerima bantuan dua ekor kambing dari Kementerian Sosial sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi keluarga.
Bagi Punijah, bantuan ini bukan sekadar uluran tangan, melainkan titik awal perubahan. Sebuah harapan baru agar anaknya dapat terus belajar, meraih cita-cita, dan membawa keluarga mereka perlahan keluar dari lingkaran keterbatasan menuju masa depan yang lebih baik.
#BadanKomunikasiPemerintah
Guys, Purbaya baru bilang sesuatu
yang menurut gue adalah pengakuan
paling gamblang sekaligus paling mengerikan
tentang kondisi birokrasi Indonesia yang pernah
keluar dari mulut seorang menteri.
"Dikasih tahu, di depan bilang 'Siap Pak'
ternyata tidak dikerjakan sampai tiga bulan.
Dikasih tahu lagi, tidak dikerjakan lagi.
Ketika digeser baru nangis-nangis."
Berhenti sebentar dan biarkan kalimat itu meresap.
Ini bukan cerita tentang satu pegawai malas.
Ini adalah gambaran sistemik tentang bagaimana birokrasi Indonesia bekerja atau lebih tepatnya tidak bekerja dari perspektif orang yang ada di dalamnya dan mencoba mengubahnya.
Seorang Menteri Keuangan salah satu posisi paling powerful di kabinet memberikan arahan.
Pegawainya bilang siap.
Dan selama tiga bulan
tidak ada yang dikerjakan.
Tiga bulan.
Bukan tiga hari.
Bukan tiga minggu.
Tiga bulan.
Dan ini yang paling mengejutkan:
Purbaya bilang dia harus mengingatkan lagi setelah tiga bulan. Dan setelah diingatkan masih tidak dikerjakan.
Baru ketika orang itu digeser dari jabatannya baru nangis.
Bukan nangis karena merasa bersalah tidak mengerjakan tugasnya.
Nangis karena kehilangan jabatannya.
Itu adalah cerminan yang sangat telanjang tentang motivasi sebagian birokrat kita: bukan untuk bekerja. Tapi untuk mempertahankan posisi.
Konteks yang membuat ini semakin berat:
Ini bukan terjadi di kementerian kecil yang tidak punya sumber daya.
Ini terjadi di Kementerian Keuangan institusi yang mengelola anggaran negara ratusan triliun rupiah.
Yang dipercaya investor global.
Yang S&P kasih rating stable.
Kalau di Kemenkeu saja kementerian yang paling disorot, paling diawasi, paling diperhatikan investor internasional masih ada pegawai yang bisa mengabaikan arahan menteri selama tiga bulan tanpa konsekuensi langsung
Bayangkan kondisi di kementerian lain yang tidak mendapat sorotan sebesar itu.
atau emang semua kementrian seperti ini???
Soal bocor yang diakui Purbaya:
"Saya perbaiki tax collection, saya lindungi market dari barang ilegal.
Sudah mulai jalan, tapi masih bocor sana sini.
Orang di lapangan masih bocor."
Ini adalah pengakuan yang sangat penting secara fiskal.
Kebocoran pajak bukan hanya soal wajib pajak yang tidak jujur.
Tapi juga soal oknum di dalam sistem yang menjadi fasilitator yang sudah gue bahas sebelumnya soal 40 perusahaan China yang tidak bayar pajak semestinya dan ada indikasi dilindungi dari dalam.
Dan Purbaya mengakui upaya menutup kebocoran itu masih belum selesai.
Ancaman Purbaya dan gue mau nilai ini secara jujur:
"Kalau tidak, siap-siap saja angkat koper."
Ancaman ini terdengar tegas.
Dan gue appreciate keberaniannya untuk mengucapkannya secara publik.
Tapi ada pertanyaan yang lebih penting dari sekadar ancaman:
Sistem apa yang memungkinkan pegawai mengabaikan arahan menteri selama tiga bulan tanpa ada konsekuensi otomatis?
Kalau sistem sudah benar tidak perlu menteri mengancam satu per satu.
Konsekuensinya sudah built-in.
Tidak kerjakan tugas tiga bulan otomatis ada evaluasi.
Tidak ada perlu nunggu diingatkan dua kali.
Fakta bahwa Purbaya harus secara personal mengancam pegawainya menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas internal di Kemenkeu belum cukup kuat untuk berjalan sendiri tanpa intervensi langsung dari pucuk pimpinan.
Dan ini yang paling relate dengan semua yang sudah kita bahas:
Dokumen kebijakan pajak beredar dengan tanda tangan elektronik Purbaya tanpa Purbaya tahu. Karena staf yang bilang "sudah aman Pak."
Dua Dirjen dicopot karena dianggap bocorkan informasi menyesatkan ke pasar.
Karena tidak ada yang lapor ke Purbaya sebelum informasi itu tersebar.
40 perusahaan China tidak bayar pajak ada indikasi dilindungi oknum dari dalam.
Dan sekarang: pegawai bilang "Siap Pak" tapi tidak dikerjakan tiga bulan.
Pola yang sama.
Berulang.
Di berbagai level.
Di satu kementerian.
Soal generasi birokrat dan ini yang paling dalam:
Ini bukan soal satu generasi yang perlu diganti.
Ini adalah soal sistem insentif yang sudah salah sejak lama.
Selama naik jabatan lebih ditentukan oleh loyalitas dan kedekatan daripada kinerja perilaku "siap pak tapi tidak dikerjakan" akan terus ada.
Selama tidak ada konsekuensi otomatis yang cepat dan proporsional ancaman "angkat koper" hanya efektif selama menterinya masih ingat dan masih mau follow up satu per satu.
Selama penilaian kinerja hanya formalitas yang semua orang tahu bisa "diatur" tidak ada yang takut dengan evaluasi.
Purbaya mengungkap sesuatu yang semua orang di birokrasi Indonesia sudah tahu tapi jarang diakui secara publik oleh pejabat setingkat menteri:
Bilang "siap" itu mudah.
Mengerjakan itu pilihan.
Dan selama konsekuensinya tidak cepat dan tidak pasti pilihan yang paling aman bagi banyak birokrat adalah menunggu sampai lupa atau diganti.
Dan kalau itu terjadi di Kemenkeu kementerian yang paling diawasi maka pertanyaan soal MBG yang programnya tidak jelas siapa penanggung jawabnya, Kopdes yang tidak ada yang tahu siapa bayar gajinya, SPPG yang terus bertambah lewat jalur tidak transparan
Semua itu tidak lagi mengejutkan.
Karena sistemnya memang belum dirancang untuk akuntabel.
Sistemnya masih dirancang untuk bertahan.
Kalo sekelas bendahara negara kek gini
jangan heran dengan kementrrian yang lain
pasti gk jauh jauh bedanya
bisa jadi lebih parah
separah yang tidak pernah kita bayangkan
Wow keren banget, karna tau guru ke sayangan mau pensiun, se kelompok murid kumpulkan uang dari danusan selama 30 hari sampai ke kumpul sebesar 38 juta untuk sang guru, sang guru pun terharu🥹
Indonesia.
1.Penghasil CPO terbesar didunia.
2.Penghasil nikel no.1 dunia.
3.pengasil batubara no.3 dunia
4.penghasil emas no.1 dunia
5.penghasil timah no.2 dunia
6.Hutan no.6 terbesar dunia
7.Hasil laut no.2 dunia
Yg nikmati;
Penguasa.
Yg bersenjata.
Pejabat.
Dan oligarki.
Guys, ada usulan dari DPR yang menurut gue seharusnya jadi topik paling ramai dibicarakan hari ini tapi sayangnya tenggelam di antara semua berita geopolitik dan drama pengadaan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan:
negara tanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
Dan hitungannya sudah dia paparkan langsung di rapat dengan Kementerian Kesehatan.
Angkanya dulu:
225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah.
Dikali iuran Rp42.000 per bulan.
Dikali 12 bulan.
Hasilnya: Rp113 triliun per tahun.
Dan Charles langsung melempar pertanyaan yang menurut gue paling tepat sasaran:
Mampu enggak negara?
Mampu Pak.
Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu.
Dan ini yang paling pedas dari seluruh pernyataan Charles:
Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak.
Ini buat kesehatan rakyat, Pak.
Satu kalimat.
Tapi isinya sangat berat.
Karena kita semua tahu angka-angkanya:
MBG: Rp171 triliun per tahun.
Dengan 8 potensi korupsi yang sudah diidentifikasi KPK.
Dengan pengadaan sikat semir sepatu Rp1,6 miliar. Dengan motor listrik Rp1,2 triliun.
Dengan kaos kaki Rp100.000 per pasang.
BPJS Kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat: Rp113 triliun per tahun.
Dengan manfaat yang langsung terasa setiap orang yang sakit bisa berobat tanpa takut tidak bisa bayar.
Selisihnya bahkan lebih murah.
Dan dampaknya jauh lebih terukur.
Masalah yang mendorong usulan ini dan ini realita yang menyakitkan:
Sistem BPJS sekarang punya lubang besar yang sudah lama diketahui tapi tidak kunjung diselesaikan: data kepesertaan yang kacau.
Ada ratusan ribu bahkan jutaan warga miskin yang secara data masuk kategori mampu karena kesalahan pendataan.
Mereka masuk desil 8 atau lebih tinggi di atas kertas.
Tapi di lapangan mereka tidak sanggup bayar iuran bulanan.
Charles mencontohkan seorang ibu di Jakarta suaminya kerja serabutan, penghasilan tidak menentu.
Tapi karena data administrasinya salah dia tidak masuk kategori penerima bantuan.
Harus bayar BPJS mandiri.
Sementara hidup di Jakarta dengan Rp2 juta sebulan saja sudah susah.
Dan ketika mereka tidak bayar kepesertaannya nonaktif.
Mereka jatuh sakit tidak bisa berobat dengan BPJS.
Harus bayar penuh.
Ini adalah ironi terbesar dari sistem yang seharusnya melindungi rakyat yang paling rentan.
Kenapa solusi verifikasi data" tidak cukup:
Pemerintah selalu menjawab masalah ini dengan satu jawaban:
kita akan perbaiki data
Tapi perdebatan soal verifikasi data sudah berlangsung bertahun-tahun.
Sementara itu setiap hari ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat karena terjebak di limbo administratif antara "mampu" di atas kertas dan "tidak mampu" di lapangan.
Charles menyebut ini dengan sangat tepat: perdebatan verifikasi data yang tidak kunjung selesai hanya memperpanjang ketidakpastian bagi warga yang paling butuh kepastian.
Solusi paling simpel:
tanggung semuanya.
Selesai.
Tidak perlu verifikasi.
Tidak perlu data yang sempurna.
Semua warga negara Indonesia dapat BPJS gratis.
Apakah ini fiskal realistis?
Rp113 triliun per tahun terdengar besar.
Tapi mari bandingkan:
MBG 2026: Rp171 triliun dalam satu tahun, dengan tata kelola yang menurut KPK sendiri belum memadai.
Kalau dari anggaran-anggaran itu ada yang bisa dirasionalisasi Rp113 triliun untuk BPJS gratis 100 persen bukan angka yang tidak mungkin dijangkau.
Dan ini investasi yang paling langsung dampaknya ke rakyat terbawah yang sekarang tidak punya jaring pengaman kesehatan yang efektif.
Yang paling bikin gue geleng-geleng:
Ini bukan ide baru.
Konsep universal health coverage sudah lama dibicarakan.
Negara-negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia sudah menjalankannya.
Thailand menjalankan sistem kesehatan universal sejak 2002 dengan premi nol untuk semua warga.
Sri Lanka.
Bangladesh.
Bahkan beberapa negara Afrika.
Indonesia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara masih berdebat soal siapa yang berhak dapat BPJS subsidi dan siapa yang tidak.
Sementara di sisi lain anggaran negara mengalir ke motor trail, kaos kaki Rp100.000, dan sikat semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar.
Rp113 triliun untuk kesehatan gratis semua rakyat Indonesia atau Rp171 triliun untuk program makan yang menurut survei 88% manfaatnya dinikmati pejabat dan pengelola dapur?
Ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab secara moral.
Yang sulit adalah menjawabnya secara politik karena selalu ada kepentingan yang lebih besar dari kesehatan rakyat yang masuk dalam kalkulasi anggaran negara.
Charles sudah berani mengajukan pertanyaan yang tepat.
Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi:
Adakah yang berani menjawabnya dengan aksi nyata?
Guys, ini gilaa sihh
Suster Natalia.
Perempuan yang tidak menikah.
Tidak punya harta pribadi.
Mengabdikan seluruh hidupnya untuk gereja dan umatnya di Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Dan sekarang dia harus menanggung beban Rp28 miliar yang raib bukan uangnya sendiri
tapi uang 1.900 jiwa umat yang dia jaga amanahnya.
bahkan dia bilang
ke teman dia yang suster juga
dia akan masuk penjara.
dia cerita
Setiap kali ketemu umat yang sederhana itu,
saya selalu katakan:
mari, masa depan anak-anakmu melalui menabung.
Tapi sekarang masa depan mereka itu hancur di tangan saya.
Kronologi yang perlu semua orang pahami:
Credit Union Paroki Aek Nabara koperasi simpan pinjam di bawah naungan gereja sudah berjalan 45 tahun tanpa masalah.
Umat menabung perak demi perak.
Untuk sekolah anak.
Untuk biaya sakit.
Untuk masa depan.
Total yang terkumpul dan ditempatkan di deposito: Rp28 miliar lebih dari 1.900 anggota.
Di 2019 Andi Hakim Febriansyah
Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara
mendatangi pengurus CU.
Menawarkan produk bernama BNI Deposito Investment
dengan bunga 8% per tahun.
Lebih tinggi dari deposito biasa.
Pengurus percaya.
Karena siapa yang tidak percaya kepada kepala kas bank negara yang datang dengan seragam resmi, ID card BNI, dan pick-up service resmi yang sudah berjalan sejak 2015?
Tujuh tahun berjalan.
Bunga masuk rutin setiap bulan.
Tidak ada masalah.
Sampai Desember 2025 dan semuanya mulai runtuh:
CU mengajukan pencairan Rp10 miliar untuk pinjaman ke anggota.
Bertahap minta Rp2 miliar dulu.
Januari 2026 tidak cair.
Februari 2026 tidak cair.
5 Februari Suster Natalia panggil Andi.
Andi bilang besok.
Besok tidak cair.
Andi minta semua bilyet deposito untuk pembaruan. Suster menyerahkan semuanya karena percaya.
Sore hari Andi sudah di jalan ke Medan katanya cuti.
Lalu 23 Februari bukan Andi yang datang.
Tapi kepala kas baru.
Dengan kalimat yang mengubah segalanya:
Per hari ini saudara Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai BNI lagi.
Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI.
Suster Natalia pingsan lima menit.
Yang lebih ngeri dari hilangnya uang itu:
Bilyet deposito yang dipegang Andi dibakar. Sengaja. Supaya tidak ada barang bukti.
Tapi Andi salah hitung.
Satu bilyet tersimpan di tangan pastor lain yang kebetulan tidak ada di tempat saat pengambilan.
Satu bilyet itu yang menjadi bukti bahwa semua ini nyata.
Andi sudah menyiapkan skenario dari jauh hari. Tanggal 23 Februari itu hari yang sama dia ambil semua bilyet dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dan dua hari kemudian dia terbang ke luar negeri bersama istrinya lewat Bali ke Australia, lalu ke New Zealand.
Sambil cuti dia masih angkat telepon Suster Natalia. Masih bilang "aman, Suster."
Masih janjikan pencairan.
Setelah red notice diterbitkan oleh Interpol dan Australian Federal Police Andi kembali ke Indonesia 30 Maret 2026 dan ditangkap di Kualanamu.
Di dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya.
Uangnya?
Dipakai untuk sport center, kafe, mini zoo, tanah, dan berbagai aset yang kini sedang dilacak dalam proses TPPU.
Dan sekarang masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan:
BNI melakukan verifikasi internal sendiri.
Tanpa transparansi.
Tanpa melibatkan korban dalam proses.
Hasilnya: BNI bersedia mengganti Rp7 miliar.
Dari Rp28 miliar lebih.
Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu ke rekening korban secara sepihak.
Seolah dengan mentransfer itu kasus selesai.
Kuasa hukum CU-PAN dari Gani Djemat & Partners menolak keras.
Karena:
Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.
Andi beroperasi dengan ID card BNI, jabatan BNI, fasilitas pick-up service BNI, dan atas nama BNI selama tujuh tahun.
Ini bukan tindakan pribadi yang kebetulan dilakukan oleh orang yang bekerja di BNI. Ini tindakan yang bisa terjadi karena dia adalah BNI di mata korban.
POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 10 ayat 1 juga menegaskan: pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya.
Tidak ada klausul kecuali kalau pegawainya nakal.
Dan respons BNI yang paling menyakitkan menurut korban:
Enam kali mediasi.
Satu kali aksi damai.
Sepanjang itu tidak satu pun pejabat BNI dari kantor cabang atau wilayah yang mengucapkan kata "maaf" atau kami prihatin kepada korban.
Yang datang dari pihak BNI hanya satu permintaan berulang: Berikan kami bukti pendukung.
Padahal semua data transaksi ada di sistem BNI sendiri.
Semua perpindahan uang dari kas lancar ke rekening Andi tercatat di rekening koran BNI.
Bukan di tangan korban.
Baru Wakil Menteri BUMN yang mengundang korban dan itulah pertama kalinya ada pejabat yang mengucapkan kata permohonan maaf dan rasa prihatin.
Satu hal yang tidak bisa diabaikan:
Suster Natalia sekarang punya utang pribadi ke beberapa orang.
Karena ada anggota CU yang butuh uang untuk berobat yang tidak bisa dia biarkan meninggal di rumah sakit sementara dana CU tidak bisa diakses.
Dia yang tidak punya harta pribadi meminjam uang untuk membayar tagihan rumah sakit umatnya.
"Saya tidak bisa biarkan umat meninggal di rumah sakit, Pak."
BNI adalah bank BUMN.
Bank milik negara.
Diawasi oleh OJK.
Dijamin kepercayaannya oleh nama negara Indonesia.
Dan di bawah namanya selama tujuh tahun seorang kepala kas menjalankan skema penipuan yang menyedot uang 1.900 jiwa umat gereja yang menabung perak demi perak untuk masa depan anak-anak mereka.
BNI tidak bisa menyebut ini hanya masalah oknum lalu cuci tangan dengan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan prosesnya.
Karena korban bukan menyimpan uang kepada Andi Hakim.
Korban menyimpan uang kepada BNI.
Dan BNI harus mengembalikannya penuh tanpa pengecualian.
Kalau tidak ini bukan hanya kasus kriminal biasa.
Ini adalah konfirmasi bahwa di negeri ini orang miskin yang menabung untuk masa depan anaknya bisa kehilangan segalanya karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru membiarkan hal ini terjadi selama tujuh tahun.
Guys, Mahfud MD baru ngomong sesuatu yang bikin gua tidak bisa langsung lanjut scrolling begitu saja.
Di podcast terbarunya dia bahas anggaran MBG
yang sudah lama jadi bahan omongan tapi baru benar-benar diekspos dengan data yang konkret.
Dan yang bikin gua berhenti adalah satu detail kecil yang justru paling menggambarkan betapa bermasalahnya tata kelola program ini.
Kaos kaki.
Rp100.000 per pasang.
Untuk 17.000 pasang.
Total 6,9 miliar rupiah.
Mahfud sampai angkat kaos kakinya sendiri
di depan kamera dan
bilang kaos kaki yang dia pakai itu
Rp100.000 dapat tiga pasang dibeli online.
Dan untuk anggaran MBG satu pasang
kaos kaki dihargai Rp100.000.
Untuk program makan siang anak-anak.
Kaos kaki.
Tapi ini bukan hanya soal kaos kaki yang overpriced. Ini adalah simptom dari sistem
yang jauh lebih bermasalah.
Mahfud ceritakan data dari survei Policy Research Center yang melibatkan 1.168 responden semuanya penerima langsung MBG. Hasilnya sangat mengejutkan.
88 persen mengatakan program ini lebih banyak dinikmati oleh politisi dan pengelola dapur daripada anak-anak penerimanya.
87 persen mengatakan MBG rawan korupsi.
79 persen mengatakan kualitas makanan sengaja diturunkan untuk mengambil keuntungan.
Dan yang paling menohok dari semua pihak yang diuntungkan, anak-anak dan keluarga yang seharusnya jadi penerima manfaat utama hanya dapat 6,5 persen.
Sementara elit dan pejabat publik dapat 44,5 persen
dan pengelola dapur SPPG dapat 44 persen.
Program yang katanya untuk anak-anak hanya 6,5 persen manfaatnya yang benar-benar sampai ke anak-anak.
Mahfud juga cerita pengalamannya sendiri keliling daerah.
Di NTB dia ketemu orang yang sudah punya dapur MBG dan penghasilannya per bulan sudah ratusan juta.
Sudah jadi bahan candaan di kalangan tertentu
eh kamu udah punya dapur belum?
Dan yang punya dapur itu bukan orang sembarangan. Itu aktivis,
orang-orang yang punya koneksi politik,
yang punya akses ke jaringan yang tepat.
Tapi yang menurut gua paling penting dari semua yang Mahfud katakan adalah satu pertanyaan yang dia lempar dengan sangat jelas.
Prabowo sudah keras-keras ancam koruptor. Programnya bagus.
Niatnya bagus.
Tapi yang di bawah tidak menjalankan dengan benar,
laporannya tidak akurat,
dan tidak ada satupun aparat hukum
yang memeriksa kebocoran ini secara serius.
KPK diam.
Kejaksaan diam.
Kepolisian diam.
Padahal kasusnya ada di mana-mana.
Mahfud bilang sesuatu yang sangat tepat
kalau pemerintahan berganti suatu saat nanti
besar kemungkinan semua masalah hukum dari program ini akan terbongkar sekaligus.
Karena sejarahnya selalu begitu.
Yang sekarang aman-aman saja
rezim berganti
semuanya dibuka.
Lebih baik dari sekarang ditata dengan benar.
Lebih baik dari sekarang ada yang berani periksa. Karena semakin lama dibiarkan semakin dalam masalahnya.
MBG itu programnya benar dan rakyat yang benar-benar kekurangan memang senang mendapatkannya. Tidak ada yang menyangkal itu.
Tapi antara niat baik di atas dan eksekusi di lapangan ada jurang yang sangat lebar yang diisi oleh kepentingan politik,
jaringan rente,
dan kebocoran yang sistematis.
Dan selama tidak ada yang mau memeriksa dengan serius uang pajak kita terus mengalir ke kaos kaki seharga Rp100.000 per pasang dan dapur-dapur yang pemiliknya sudah bisa mentraktir orang makan malam mewah setiap bulannya.