campinafrozenberry 🍓

Bang bang wus rahina, sunar sumamburat

[campinafrozenberry 🍓 @tikusmap]

Pengen nyusul suami yaAllahh 😭😭

[campinafrozenberry 🍓 @tikusmap]

Kalau boleh zuzur aku lebih suka dan enjoy saat beracara hiks🥺

[campinafrozenberry 🍓 @tikusmap]

Jam2 kangen sekali sama suami 😭😭

[campinafrozenberry 🍓 @tikusmap]

YaAllahh jauh kan hamba dari hati kurang puas dan tidak bersyukur. Aamiinn 🤲

[ALUTHEDON @Mbakaza4L]

this should hurt to look at. this should make you feel sick. this is one of the worst tragedies in human history and you can see it from space.

[tempo.co @tempodotco]

Prabowo dan rombongan menginap di Hotel Four Seasons George V. Total tarif kamar mereka mencapai Rp 5,8 miliar.

#TempoPlus

[Ken Hans @kenhans03]

Coba pikir pake logika....

[kpertiwi29 @kpertiwi29]

Simpan utk rujukan masa depan 😌

[bryan @menbrrr]

PERMINTAAN WNI SAAT INI SIMPLE :

GANTI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN! 🙏

[SOLEH SOLIHUN @solehsolihun]

katanya gabung board of peace biar mudah bantu palestina.

itu ngebebasin 9 wni yang disandera israel aja susah.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI,
TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA?
BAU BUSUK DIMANA-MANA

The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri.

RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI

Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia.

Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya.

Yang luar biasa adalah:

hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan.

Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR.

Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia

Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri.

Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor.

Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan.

Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali.
Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas.

Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer:

keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang.

REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK

Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut.

Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS.

Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan.

Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara.

Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius.
Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak.

Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha.

Niat baik saja tidak cukup.

Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada rapat yang bocor hari ini yang menurut gue paling mempermalukan Indonesia di depan investor asing.

Dan yang paling mengejutkan yang ngomong paling keras soal betapa rusaknya sistem kita bukan pengkritik pemerintah.
Bukan oposisi.
Bukan ekonom independen.

Tapi Purbaya sendiri.
Menteri Keuangan kita.

Ceritanya simpel dan sangat memalukan:
Ada perusahaan dari Amerika Serikat, Singapura, dan Arab Saudi yang masuk ke KEK Mandalika Lombok.

Mereka diundang oleh ITDC perusahaan negara yang mengelola kawasan itu untuk membangun instalasi pengolahan air laut menjadi air bersih.

Mereka datang.
Mereka investasi.
Mereka bangun infrastruktur.
Mereka operasi.
Mereka suplai air ke hotel-hotel di Mandalika termasuk untuk kebutuhan MotoGP.

Lalu apa yang terjadi?
ITDC membuat anak perusahaannya sendiri untuk ambil air dari PDAM memotong kontrak dengan investor yang sudah mereka undang.

Investor yang sudah keluar uang besar,
sudah bangun infrastruktur,
sudah operasi tiba-tiba kehilangan pelanggan karena pelanggannya pindah ke perusahaan yang dibuat oleh si tuan tanah sendiri.

Penghasilan investor turun dari 100% ke 10%.
Karyawan lokal satu per satu resign karena tidak ada pekerjaan.
Mesin berhenti.
Investor menyerah.

"Kami sudah tidak punya harapan."

Dan ini kata-kata Purbaya di rapat itu langsung, tanpa sensor:

"Ini bisnis yang enggak benar."

Anda undang investor masuk.
Lalu Anda buat perusahaan Anda sendiri jadi pesaingnya.
Pasti investornya kalah.
Pasti dikalahkan.

Harusnya dari pertama kalau mau gitu
jangan undang investor.
Tapi karena sudah terlanjur diundang
sekarang jadi kacau.

"Enggak mau berbagi untung.
Padahal sudah ngundang orang masuk."

"Ini cara membunuh investor.
Begitu gampang pasti kabur.
Muka kita jelek sekali."

Gue ulangi ini bukan kata pengkritik pemerintah.
Ini kata Menteri Keuangan Prabowo sendiri.

Dan soal izin ini yang paling bikin geleng kepala:

Berdasarkan perjanjian yang sudah ditandatangani dari awal ITDC yang wajib mengurus izin operasional untuk investor itu.

Rapat itu terjadi setelah 5 tahun proyek berjalan.
Izin belum keluar.

Ketika ditanya kenapa jawabannya berputar-putar. Butuh kajian teknis.
Butuh konsultan.
Konsultan butuh bayaran.
Tidak ada yang mau bayar.
Masing-masing pihak saling tunjuk.

Lima tahun. Izin belum ada.
Investor sudah bangkrut duluan.

Dan solusinya ditemukan di rapat itu dalam hitungan menit:

Purbaya telepon langsung perwakilan investor yang ada di Bali.

Tanya: kalau proyek dilanjutkan,
kapan bisa kirim tim ke Mandalika?

Jawaban: empat sampai enam jam.

Lima tahun mandek karena birokrasi.
Empat jam untuk siap jalan kalau ada yang mau gerak.

Dan izin yang katanya butuh berbulan-bulan ternyata bisa keluar dalam 5 hari kerja.
Bahkan lebih cepat kalau ada yang monitor sungguh-sungguh.

Dan ketika ITDC bilang ada benturan kepentingan kalau mereka yang urus izin:

Purbaya langsung semprot:
"Enak aja Anda ngomong benturan kepentingan ketika Anda rugi.

Waktu Anda bikin anak perusahaan sendiri jadi pesaing investor waktu itu Anda enggak bilang benturan kepentingan."

Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Kasus Mandalika ini bukan kejadian langka.
Ini bukan kesalahan satu orang atau satu perusahaan.

Ini adalah cerminan dari sistem yang terjadi di seluruh Indonesia.
Investor diundang masuk dengan janji manis.
Setelah masuk dipersulit izinnya.

Dibuat pesaing dari dalam.
Dikuras sampai tidak bisa bertahan. Lalu pergi.

Dan kita heran kenapa investasi tidak masuk.
Kita heran kenapa rupiah melemah.
Kita heran kenapa lapangan kerja tidak tumbuh.

Sementara di Mandalika karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan dari investor asing itu sudah resign semua karena proyek mati.

Mereka jadi pengangguran.
Bukan karena investor tidak mau datang.
Tapi karena sistemnya mengusir investor yang sudah datang.

Dan soal Purbaya gue mau jujur:

Dalam rapat ini Purbaya tampil sangat berbeda dari biasanya. Dia tegas. Dia marah.

Dia menyebut masalahnya dengan jelas.
Dia telepon investor langsung di tengah rapat.
Dia paksa semua pihak untuk berkomitmen.

Itu bagus. Gue apresiasi.

Tapi pertanyaannya: kenapa baru sekarang?
Kasus ini sudah 5 tahun.
Investor sudah menjerit bertahun-tahun.
Karyawan lokal sudah lama kehilangan pekerjaan.

Dan orang yang sama Purbaya selama ini bilang fundamental Indonesia kuat. Bilang investor percaya pada Indonesia. Bilang tidak perlu khawatir.

Sementara di Mandalika investor yang sudah masuk saja tidak bisa bertahan.

Bagaimana investor baru mau masuk kalau yang lama diperlakukan seperti ini?

Prabowo pidato soal reformasi Bea Cukai.
Purbaya menyemprot staf Danantara soal investor yang dikecewakan.

Semua itu bagus sebagai sinyal.
Tapi sinyal saja tidak cukup.

Yang dibutuhkan bukan rapat dramatis yang viral.
Yang dibutuhkan adalah sistem yang memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi di Mandalika, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di seluruh Indonesia.

Karena selama sistem yang sama terus berjalan investor akan terus diundang, lalu digerogoti dari dalam, lalu pergi dan yang paling merugi bukan investornya.

Yang paling merugi adalah karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan tapi malah jadi pengangguran.

Dan rakyat yang seharusnya menikmati investasi asing yang masuk tapi tidak pernah merasakan apapun karena investasinya mati duluan sebelum berkembang.

[Dimar @dimarsasongko98]

KASAD tanya 'duitnya dari mana?' soal film Pesta Babi

Jawabannya ada di kredit film: WatchDoc, Greenpeace, Ekspedisi Indonesia Baru, https://t.co/nQiuAURhdg, LBH Papua ,semua tercantum, transparan.

Pertanyaan baliknya:

PSN yang konversi 2,5 juta hektar hutan Papua itu duitnya dari mana, dan siapa yang untung?😁😁😁

Nobar Pesta Babi dibubarkan aparat di 21 kota lebih.

Tiket sukarela 100% ke pengungsi Papua.

Riset 4 tahun, tayang gratis komunitas.

Tapi yang bikin resah militer bukan soal duit , tapi soal isi filmnya yang susah dibantah.

Kalau filmnya bohong, bantah datanya. Jangan bubarkan nontonnya😂

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Semua terdiam termasuk menteri kehutanan.

Beliau mempersoalkan pasal 33 UUD 1945.
Bumi dan air dan segala yg terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dikuasai negara.
Negara ini siapa?

[Mas Hara @Hnirankara]

Simbol Salib Merah menurut gue dalem banget sih, cuma orang TOLOL yang tega babat hutan setelah liat simbol ini.

Menurut kacamata gue, rakyat Papua ga ngerti harus minta tolong ke siapa lagi agar hutan (kehidupan) mereka gak dirusak oleh negara, sehingga mereka mengekspresikan "hopeless" itu menjadi Salib Merah.

Ini kalo diulik lebih dalam pake kacamata Karl Marx yang agama adalah candu, bakal lebih ngena karna menurut gue emang dalem banget maknanya.

Asli jahat banget nih negara sama korporasi, masa kerja di perusahaan sawit digaji 2 juta dipotong 1 juta buat keperluan makan. Pekerja nerima 1 juta doang per bulan bisa buat apa njir?

Belum lagi soal tanah satu hektar yang diharhai cuma 300 ribu, kelen gila kah? Satu hektar loh masa cuma 300 ribu ya Allah😭

[Air Mineral @Nicol49299957]

@LambeSahamjja Arahnya mmg dirampok mumpung jadi, Krn 2x gagal nyapres saatnya ngembalikan modal nyapres 2014&2019

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

jadi tau nih prabowo asbun banget soal dolar
ternyata dia dan adiknya punya 50 perusahaan
karena batu bara, kelapa sawit/CPO, atau nikel adalah komoditas yang paling diuntungkan
saat dolar menguat.

apakah di sengaja supaya usaha dia
cuan semua luber luber?
estimasi cuan pertahun bisa 10-20 triliun dia

perusahaan dia dan adiknya:
- PT Nusantara Energy
- PT Kertas Nusantara
- PT Kiani Hutani Lestari
- PT Nusantara Kaltim Coal
- PT Nusantara Wahau Coal
- PT Tidar Kerinci Agung
- PT Jaladri Swadesi Nusantara
- PT Arsari Tambang
- PT Mitra Stania Prima
- PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI)
- PT Arsari Sentra Data
- PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN)
- PT Arsari Enviro Industri

[ismi 𐙚˙⋆.˚ ᡣ𐭩 @glowinbeautyy]

Kok bisa ya, presiden cita-citanya:
- gak pengen rakyatnya pinter
- gak pengen rakyatnya kaya dan sejahtera

KOK BISA YAAAAAAAA???????

[Cheezy @Cheeszku]

Saya tahu ini cuma insert dari Kompas TV but ini langkah cerdas juga. IHSG ditampilin pas blionya bicara
dalam 2 menit beliau pidato, IHSG Anjlok 5 poin

It was like: keep talking, but IHSG will keep sliding