- Ga bisa menangani bencana Sumatra? Dibelain.
- Keluar negeri terus? Dibelain.
- Kurban pakai APBN? Dibelain.
- Rupiah melemah? Dibelain.
- BBM naik? Dibelain.
- Harga kebutuhan pokok naik? Dibelain.
- PHK massal terjadi? Dibelain.
- Daya beli masyarakat turun? Dibelain.
- Utang negara bertambah? Dibelain.
- Pajak dinaikkan? Dibelain.
- Defisit melebar? Dibelain.
- IHSG anjlok? Dibelain.
- Lapangan kerja seret? Dibelain.
- Investasi mandek? Dibelain.
- Harga beras naik? Dibelain.
- Harga listrik naik? Dibelain.
- Program kontroversial jalan terus? Dibelain.
- Pejabat bikin pernyataan blunder? Dibelain.
- Kritik publik diabaikan? Dibelain.
- Demonstrasi mahasiswa diremehkan? Dibelain.
- Janji kampanye belum terealisasi? Dibelain.
- Menteri bermasalah dipertahankan? Dibelain.
- Kabinet gemuk? Dibelain.
- Anggaran membengkak? Dibelain.
- Kepercayaan pasar turun? Dibelain.
- Rating pemerintah turun? Dibelain.
- Apa pun yang terjadi: Dibelain.
Siapa pun yang mengkritik:
Disalahin.
Sesuci itu kah sosok yg pernah ada ISU HAM ini di mata kalian?
Wowo hidup dalam imajinasinya sendiri. Ga mau menerima realita keadaan rakyatnya. Lebih enak foya-foya dan ditepuk tanganin.
Sekali lagi, presiden terburuk sepanjang sejarah republik.
@tempodotco gila sih ini. padahal pppk paling banyak guru & nakes yg mana mereka punya kompetensi, sedangkan "relawan" proyek embege dipertahanin padahal kompetensinya gak jelas
Guys gw mau fokus ke satu kalimat Prabowo yang kalau dipikir dalam-dalam implikasinya sangat besar.
'Daripada uang dikorupsi lebih baik rakyat saya bisa makan.'
Kalimat itu terdengar heroik. Tapi coba bongkar artinya.
Prabowo secara tidak langsung mengakui bahwa kalau MBG tidak jalan uang itu kemungkinan besar akan dikorupsi.
Itu bukan asumsi yang dia buat. Itu keyakinan yang dia pegang cukup kuat untuk dijadikan justifikasi program senilai Rp335 triliun.
Dan ini yang perlu ditanyakan langsung.
Pak kalau Bapak tahu uang itu akan dikorupsi kalau tidak dipakai MBG berarti Bapak tahu di mana korupsinya terjadi. Berarti Bapak tahu sistemnya yang rusak. Berarti Bapak tahu siapa yang main.
Kenapa jawabannya adalah alihkan uangnya ke MBG bukan berantas korupsinya?
Itu bukan solusi. Itu workaround. Itu cara bypass masalah tanpa menyelesaikan masalahnya.
Ibarat rumah bocor bukan diperbaiki atapnya tapi diletakkan ember di bawah tetesan air. Embernya berguna. Tapi atapnya masih bocor.
Dan ini yang lebih mengkhawatirkan.
Kalau logikanya adalah 'daripada dikorupsi lebih baik untuk rakyat' maka logika yang sama bisa dipakai untuk program apapun. Bikin program X daripada uangnya dikorupsi. Bikin program Y daripada uangnya dikorupsi.
Tanpa pernah benar-benar menjawab pertanyaan dasarnya kenapa sistemnya masih memungkinkan korupsi sebesar itu terjadi? Dan siapa yang bertanggung jawab?
Prabowo sudah 1,5 tahun menjabat. Dia punya kekuasaan eksekutif penuh. Dia punya mayoritas di DPR. Dia punya mandat rakyat yang besar.
Kalau dia tahu di mana korupsinya kenapa itu belum diberantas sampai ke akarnya?
Dan ini yang paling ngeri.
Kalau setelah 1,5 tahun jawaban terbaiknya masih 'lebih baik untuk rakyat daripada dikorupsi' itu artinya korupsi itu masih ada. Masih berjalan. Masih menggerogoti.
Dan MBG dengan 1.000 lebih dapur bermasalah jangan-jangan juga sudah mulai dimasuki oleh sistem yang sama yang selama ini dia khawatirkan.
Solusi untuk korupsi bukan mengalihkan uangnya.
Solusinya adalah memberantas korupsinya.
Guys Jusuf Kalla baru bicara dan ada beberapa angka yang gw rasa penting banget untuk lo dengar.
JK bilang defisit di atas 3% itu berbahaya.
Dan dia benar secara prinsip fiskal.
Semakin besar defisit semakin besar cicilan dan bunga utang yang harus dibayar.
Kalau porsi utang terhadap anggaran sudah 40 sampai 50 persen negara tidak punya ruang gerak. Semua uang habis bayar utang.
Tidak ada yang tersisa untuk bangun apapun.
Tapi ada satu angka lain yang JK sebut yang justru lebih mengkhawatirkan gw dari soal defisit itu sendiri.
Transfer ke daerah.
Dulu 30 persen dari total pengeluaran pemerintah mengalir ke daerah.
Sekarang tinggal 17 persen.
Dipotong hampir setengahnya.
Dan ini yang perlu lo pahami konsekuensinya secara nyata.
Pendidikan di daerah itu dibiayai sebagian besar dari transfer pusat ke daerah.
Kesehatan juga.
Infrastruktur jalan kabupaten juga.
Kalau transfernya turun dari 30 ke 17 persen itu bukan angka abstrak.
Itu guru yang tidak digaji tepat waktu di pelosok. Puskesmas yang kekurangan obat.
Jalan kabupaten yang rusak dan tidak diperbaiki.
Jakarta mungkin tidak terlalu merasakan.
Tapi 500 lebih kabupaten dan kota di luar Jawa mereka merasakan langsung.
Dan ini terjadi di saat yang sama dengan kondisi paling berat dalam beberapa tahun terakhir.
Harga bahan pokok naik perlahan mengiris penghasilan.
Rupiah di 17 ribu.
Subsidi energi membengkak.
Dan pemerintah pusat sendiri sedang kehabisan ruang fiskal.
Jadi situasinya begini.
Pemerintah pusat keuangannya tertekan jadi potong transfer ke daerah.
Daerah keuangannya tertekan jadi potong layanan publik.
Rakyat di daerah yang menanggung dalam bentuk sekolah yang kekurangan, jalan yang rusak, dan puskesmas yang minim.
JK bilang daerah adalah kumpulan dari negara.
Dan kalau kumpulan itu melemah negaranya yang melemah.
Defisit boleh dijaga di bawah 3% di atas kertas.
Tapi kalau caranya adalah memotong yang langsung menyentuh rakyat paling jauh dari Jakarta angka yang cantik di laporan keuangan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal di lapangan.
@LambeSahamjja Dan ini adalah bukti nyata dipotong nya transfer dari pusat, miris melihat list gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan cuma dapat 400 ribu, "400 ribu dapat apa"?
@tanyakanrl Sekarang kita semua tau, alam pikir Prabowo hanya seputaran politik & kekuasaan. Seperti yg disampaikan RG di Bocor Alus Tempo, 70% kabinet sekarang isinya bajingan! Dan sisanya mungkin berisi orang yg gak kompeten. Semua posisi asal dekat dengan Prabowo & partai2 pendukungnya.
Jujur, aku kagum betul sama ini negara.
Ada rakyat mengkritisi program pemerintah dengan cara-cara baik dan memberikan saran baik, enggak didengar. Malah dicibir habis-habisan dalam setiap pidato presiden.
Giliran ada Ketua BEM salah satu Universitas di Indonesia mengkritisi dengan menyurati PBB dan menggalakkan istilah "Maling Berkedok Gizi" dalam panggung-panggung organisasi, eh malah mendapat teror sana sini sampai orang tuanya ketakutan.
Dan, yang bikin makin takjub, Istana malah merespon: makanya kalau kritik pakai etika.
Woi, itu rakyat lu kena terror karena kritis menyuarakan aspirasinya.
Malah ditanggepin begitu.
Jadi ya enggak heran kenapa orang kritis di negeri ini selalu diterror kepala babi, bangkai ayam, di lempar telur busuk, dan di lempar bom molotov, orang negaranya saja tidak bereaksi apa-apa terhadap pelaku terror pada mereka yang keras bersuara.
Katanya kritik sebagai vitamin, tapi nyatanya?
ICW bongkar MBG.
Program Makan Bergizi Gratis yang katanya demi anak-anak, ternyata dapurnya dikelola yayasan-yayasan dengan afiliasi politik, bisnis, birokrasi, militer, sampai relawan kampanye Pilpres 2024.
Angkanya bukan recehan:
• 28 yayasan terafiliasi partai politik
• 18 yayasan terafiliasi pebisnis/swasta
• Sisanya nyambung ke birokrasi, aparat, dan tim sukses
Dan juaranya?
Gerindra paling banyak.
Disusul PKS dan PAN.
Bonus round: ada 4 anggota legislatif aktif ikut nimbrung.
Lebih bonus lagi: ada nama yang pernah tersangkut kasus korupsi.
Jadi pertanyaannya sederhana, tapi bikin panas:
Ini program gizi anak…
atau program bagi-bagi akses APBN dengan baju amal?
Kalau dapur umum diisi kepentingan politik, yang kenyang siapa?
Anaknya, atau jejaring kekuasaannya?