Aria Indralaksana

Vaccinated coffee fueled architect

aa/akang

[Aria Indralaksana @tweetofaria]

Sing with me..

[feri amsari @feriamsari]

Jujur bertanya, apakah Presiden RI & Menhan dapat dijatuhkan Pasal MAKAR jika perjanjian pesawat Amerika dapat melintasi wilayah udara Indonesia? Coba baca betul Pasal 192 KUHP Baru. Diksinya pelakunya adalah setiap orang, tak terkecuali Presiden & Menhan. Mudah2an tidak

[Trend Asia @TrendAsia_Org]

Solidaritas publik untuk Andrie Yunus sangat dibutuhkan untuk membantu mengungkap kebenaran.

Jika anda berada di sekitar Jalan Talang pada 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.30 dan memiliki foto, video, rekaman dashcam, atau CCTV yang mungkin merekam situasi di sekitar lokasi kejadian, dokumentasi Anda bisa menjadi potongan penting untuk mengungkap pelaku.

Silakan kirimkan dokumentasi melalui email: [email protected] atau melalui DM Instagram KontraS.

Identitas Anda akan dijaga kerahasiaannya.

Pada malam itu, Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal.

Serangan ini bukan hanya melukai satu orang, tetapi juga mengancam rasa aman kita bersama. Karena itu, setiap dokumentasi dari publik bisa membantu membuka jalan menuju keadilan.

Mari bantu ungkap kebenaran. #KeadilanUntukAndrieYunus #StopKekerasan

[WALHI @walhinasional]

🚨5 petani Pino Raya, Bengkulu Selatan diduga ditembak oleh pihak keamanan perusahaan sawit PT Agro Bengkulu Selatan (ABS). Salah satu warga mendapat tembakan di dada. Sebelum kejadian ini, para petani berulang kali mendapat teror melalui pengrusakan pondok dan tanaman warga.

Atas kejadian itu kami mendesak:

Pertama, Kepolisian Daerah Bengkulu untuk mengusut tuntas kejadian penembakan termasuk kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh Pihak Keamanan PT. ABS yang digunakan untuk menembak 5 (lima) orang Petani Pino Raya, Bengkulu Selatan;

Kedua, Kepolisian Daerah Bengkulu memastikan perlindungan keamanan bagi korban, keluarga korban dan Petani Pino Raya;

Ketiga, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI melakukan pengawasan pengusutan kasus sampai tuntas untuk pemulihan korban secara khusus dan petani Pino Raya;

Keempat, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan LPSK RI melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini dan memberikan perlindungan terhadap korban, keluarga korban dan Petani Pino Raya;

Kelima, Kementerian ATR/BPN RI untuk segera memastikan penyelesaian konflik Agraria yang berpihak pada keadilan bagi Petani Pino Raya dan mencabut Izin Perkebunan PT. ABS

[Morgue Vanguard @lord_kobra]

Cikapayang, Bandung malam ini kawan2 Ojol berkumpul, menyalakan lilin. Besok, api.

[Mohamed Salah @MoSalah]

Can you tell us how he died, where, and why?

[Aria Indralaksana @tweetofaria]

Siap huni di Bandung Kota, 700jt-an aja!

Bisa over kredit buat yang mau KPR.
Nego sampai jadi.

[BBC News (World) @BBCWorld]

Indonesia law allows military bigger role in government https://t.co/3XV3dI44kL

[KontraS #StopGenocide🍉 @KontraSupdates]

Call for International Attention!

This evening, @KontraS along with the Civil Society Coalition, expressed our strong objection to the continued discussion of the problematic and non-transparent revision of the TNI Law.

The TNI Bill contains problematic provisions that threaten democracy and human rights. Its revision risks undermining military professionalism and reviving the TNI’s Dual Function, allowing active military personnel to hold civilian positions—potentially leading to civilian exclusion, increased military dominance, and dual loyalty.

#TolakRUUTNI!

[neohistoria Indonesia @neohistoria_id]

SOS: URGENT CALL FOR INTERNATIONAL ATTENTION TO INDONESIA'S DEMOCRATIC BACKSLIDING

To the International Community, Human Rights Organizations, and Global Media:

We write with urgent concerns about troubling developments in Indonesia that threaten to undermine democratic governance and return the country to its authoritarian past. Recent policy shifts indicate potential restoration of military supremacy over civilian authority—a dangerous regression that demands immediate international attention.

Indonesia, the world's third-largest democracy, has made remarkable progress since the 1998 fall of the Suharto dictatorship and subsequent democratic reforms that established civilian control over the military. These reforms were crucial in ending decades of military interference in politics, economics, and everyday civilian life.

During the Suharto era (1966-1998), the Indonesian military maintained a "dual function" (dwifungsi) doctrine that justified its involvement in governance and civil affairs. This period was marked by widespread human rights abuses, suppression of political opposition, and entrenchment of military interests throughout society.

Recent policy proposals and legislative initiatives suggest a dangerous reversal of these democratic gains:

1. Proposed amendments to security legislation that would expand military authority in civilian domains without adequate oversight mechanisms;
2. Increasing appointments of retired military officers to civilian government positions;
3. Expanded military territorial command structure that parallels civilian governance;
4. Reintroduction of military involvement in areas previously reserved for civilian administration.

This shift threatens to undermine Indonesia's hard-won democratic institutions and norms. The potential consequences include:

- Erosion of civil liberties and political freedoms;
- Weakened civilian oversight of security forces;
- Increased risk of human rights violations;
- Compromised judicial independence
- Deterioration of press freedom
- Regression to authoritarian governance patterns.

We urgently call upon:

- International media to spotlight these concerning developments;
- Democratic governments to engage diplomatically with Indonesian counterparts;
- International human rights bodies to monitor the situation closely;
- Civil society organizations to support Indonesian pro-democracy advocates
- Multilateral institutions to emphasize democratic governance in their Indonesian engagements.

Indonesia's democratic journey has been an inspiration across Southeast Asia. Its continued success depends on maintaining civilian supremacy over military forces. The international community must not remain silent as this fundamental democratic principle comes under threat.

The time for attention and action is now, before institutional safeguards are dismantled beyond repair.

*This message comes from concerned Indonesian citizens and civil society organizations committed to preserving democratic governance and civilian authority.*

[Aria Indralaksana @tweetofaria]

@Frimawan CONVERSE ALL STAR Ⓡ UKIYOE PRINT HI
The Great Wave off Kanagawa
42/8.5 BNIB

https://t.co/mPdgxx5p2Z

[Aria Indralaksana @tweetofaria]

Ajg ini jabatan apaan panjang bgt..

[CNN Indonesia @CNNIndonesia]

Kapolri Copot Kapolrestabes Semarang Buntut Kasus Penembakan Gamma
https://t.co/jxN67Ce30A

[vella @shadyporcelain]

BANTU RETWEET MAMAH SAYA DICULIK
twitter please do ur magic, mamah saya pukul 12.15 di culik di daerah antapani bandunh disekap dengan mobil dan ditodong senjata api aku udah gatau harus kemana lagi carinya

[Organized Crime and Corruption Reporting Project @OCCRP]

🦹 We need your nomination for Corrupt Person of the Year!

For 10+ years, OCCRP has used this award to spotlight individuals who have done the most to advance organized crime and corruption around the world.

Tell us your selection here: https://t.co/ksRU2rVrJk

[Aria Indralaksana @tweetofaria]

@louislugas Tapi jd semangat ga?

[Empire State Building Observation Deck @EmpireStateBldg]

Rest in Peace Lord Vader

[Star Wars @starwars]

Thank you for everything, James.

A statement from George Lucas and Lucasfilm: https://t.co/ieEdG0k5zY

[Mark Hamill @MarkHamill]

#RIP dad 💔

[SAFEnet | Southeast Asia Freedom of Expression Net @safenetvoice]

PERINGATAN DARURAT DIGITAL!!!!

Tindakan represivitas negara kepada massa demonstran tidak cukup hanya dilakukan secara fisik, melainkan juga melalui digital. Kami mengumpulkan korban serangan digital melalui kanal aduan dan juga pendokumentasian media sosial.

#daruratdemokrasi